IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkap tiga prioritas utama dalam 100 hari kerja kementeriannya.

Dia menyebut akan menyelesaikan penataan organisasi di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang pertama adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan organisasi kementerian kabinet Merah Putih serta pengisian jabatan ASN kementerian kabinet Merah Putih 2025-2029," ujar Rini saat rapat kerja bersama komisi II DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Kedua, penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Lalu, penataan tenaga non-ASN. Sebab kini terdapat 48 kementerian di kabinet Merah Putih.

"Untuk program pertama susunan kementerian negara pada kabinet merah putih tahun 2024 itu terdapat 48 kementerian dengan rincian 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian mengalami perubahan nomenklatur dan/atau pergeseran tugas dan fungsi, 2 kementerian hanya perubahan nomenklatur," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — JP Morgan membeberkan daftar saham pilihan dan catatan yang akan menjadi perhatian pelaku pasar selama 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto serta menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam riset terbarunya yang dikutip Jumat (25/10/2024), Tim Analis J.P. Morgan memberikan catatan poin-poin yang akan menjadi sorotan investor saham pada 100 kerja Presiden Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siang hari ini, Rabu (23/10/2024). Kementerian PU menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengadakan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti. Nampak hadir pula mendampinginya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas, utamanya terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan ke depan, serta pembangunan yang telah dijalankan di 5-10 tahun ke belakang.

"Bagaimana menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Kita tahu tidak semua wilayah Indonesia sudah terbangun dengan sangat optimal. Kalau Jawa misalnya sudah jauh lebih advance, lebih terhubung satu sama lain, tetapi wilayah-wilayah di pulau-pulau lainnya masih cukup banyak tantangan," kata AHY di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY juga mengungkapkan bocoran rencana kerja untuk 100 hari pertamanya sebagai Menko Infrastruktur. Ditargetkan, akan ada sejumlah proyek yang diresmikan. Sebab, ada beberapa proyek yang saat ini progresnya telah mencapai 90%.

"Ada beberapa on going projects yang sebetulnya 80, 85, 90%. Artinya tinggal dikawal sedikit lagi, tuntas. Itu ada beberapa yang bisa dilakukan sampai dengan Desember tahun 2024 ini," ungkapnya.

Begitu pula dengan tahun 2025 mendatang. Akan ada beberapa proyek yang diresmikan, mulai dari bendungan, jalan, hingga irigasi. AHY menekankan, hal ini juga bukan hanya sekedar peresmian seremonial tetapi juga bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Pendek kata adalah 100 hari kerja akan ada sejumlah proyek infrastruktur apakah itu waduk, apakah itu jalan, irigasi, dan lain sebagainya yang bisa segera diresmikan," ujar dia.

Di samping itu, secara paralel, pihaknya juga akan merencanakan dan menyempurnakan rancangan satu tahun ke depan. AHY memastikan, akan mengumumkan perencanaan itu ke publik di waktu yang tepat. Hal ini termasuk rencana pembangunan pasar, stadion, pusat-pusat pendidikan, hingga air minum.

"Yang jelas tidak keluar dari semangat visi-misi Pak Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan dari Pak Presiden Jokowi, dan tentunya dengan terobosan-terobosan yang lain. Termasuk bagaimana mencegah bencana alam, bagaimana kita ingin meyakinkan masyarakat kita juga hidupnya lebih baik, lebih berkualitas, lebih nyaman," kata AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menaruh perhatian pada peningkatan perdagangan usaha kecil menengah (UMK) dan memasukkannya dalam program 100 hari kerja.

Dyah Roro juga mengungkapkan bahwa program 100 hari kerja ke depan akan mengikuti kebijakan dari Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

Kendati demikian, wanita yang akrab disapa Roro itu menuturkan bahwa dirinya akan menjalankan tugas yang berkaitan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), baik perdagangan hingga usaha mikro kecil (UMK).

“Tentu untuk 100 hari ke depan kita akan menjalankan apa yang merupakan kebijakan dari Pak Menteri Budi Santoso, baik untuk perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan bagaimana kita bisa meningkatkan UMK,” kata Roro saat ditemui seusai acara Upacara Serah Terima Jabatan Wakil Menteri Perdagangan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Untuk itu, politisi dari Partai Golkar itu menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan Menteri Perdagangan. “Agar kita jelas nanti apa yang harus saya kerjakan dan apa yang beliau kerjakan, agar sinergitas dan kolaborasi itu muncul dengan baik,” jelasnya.

Dalam hal perdagangan, Roro menilai bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Di samping itu, dia juga menyebut bahwa ada berbagai macam sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Ketika kita berbicara mengenai perdagangan, itu ada dua komponen. Ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Dalam negeri tentu bagaimana kemarin juga Bapak Presiden menyampaikan komoditas-komoditas kita, baik itu pangan, industri, itu harus bisa berdaya saing dengan impor,” ungkapnya.

Jika menengok neraca perdagangan, Indonesia terus mencatat surplus sebesar US$3,26 miliar pada September 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan surplus Agustus 2024 yang sebesar US$2,78 miliar.

Alhasil, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 silam.

Jika dirinci, surplus pada September 2024 didorong surplus nonmigas sebesar US$4,62 miliar dan defisit migas sebesar US$1,36 miliar.

Secara akumulatif, pada periode Januari—September 2024, Indonesia mencatatkan surplus sebesar US$21,98 miliar. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus nonmigas sebesar US$37,03 miliar dan defisit migas sebesar US$15,05 miliar.

Adapun untuk menjaga agar neraca perdagangan Indonesia terus menorehkan surplus, Roro menyampaikan bahwa Kemendag akan melihat strategi, langkah, dan metode yang telah diimplementasikan di periode sebelumnya.

“Jadi saya ingin sekali berkomunikasi terlebih dahulu dengan Pak Menteri. Saya tidak mau, bukan hanya salah bicara ya, tetapi satu kementerian ini tentu mempunyai tujuan yang sama. Jadi itu paling penting sekali buat saya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan selesai dalam masa 100 hari kerja.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih dalam proses perundingan untuk segera menyetujui IEU-CEPA. Dia pun menyebut bahwa Kemendag menargetkan kesepakatan ini harus berujung saling menguntungkan.

“Kan masih ada beberapa yang pending. Kalau kita ingin menyelesaikan kan harus saling menguntungkan. Jadi kami masih kita kaji lagi. Mudah-mudahan ada solusinya segera,” kata Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag itu pun berharap perundingan IEU-CEPA bisa segera dirampungkan. Meski demikian, dia juga mengaku negosiasi ini bukan sesuatu yang mudah.

“Tetapi kan kita tidak mau kalau misalnya kita rugi atau gimana, kan harus ada solusinya. Tapi masih kita rundingkan terus,” terangnya.

Untuk itu, Budi berharap negosiasi IEU-CEPA ini akan selesai di masa 100 hari kerja pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih.

“Kita usahakan [selesai 100 hari kerja]. Kan kita masih kejar terus,” ujarnya.

Dia juga menambahkan negosiasi perjanjian ini juga diharapkan akan selesai sebelum 2024. “Kita usahakan [IEU CEPA selesai sebelum 2024], ya. Kan kita negosiasi terus. Kita cari solusi yang terbaik,” ungkapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono pernah mengklaim bahwa banyak progres yang sudah tercapai dalam perundingan IEU-CEPA. Menurutnya, baik Indonesia dan Uni Eropa ingin perjanjian perdagangan tersebut segera selesai.

“Tadi juga kita mendengarkan langsung dari perwakilan Uni Eropa di Jakarta bahwa pihak Uni Eropa juga pada posisi yang sama ingin menyelesaikan perundingan IEU-CEPA dengan Indonesia,” kata Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

Meski sudah banyak kesepakatan yang tercapai, dia juga mengakui ada beberapa isu yang masih menjadi bahasan dari kedua belah pihak. Oleh karenanya, mereka masih mencari titik temu yang bisa memuaskan semuanya.

Sayangnya, saat dikonfirmasi ihwal isu apa yang membuat perjanjian mandek, Djatmiko enggan mengungkapkan secara detail. Dia hanya menekankan bahwa Uni Eropa masih keberatan dengan sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia.

“Jadi ini kebijakan [yang membuat mandek], kebijakan yang merupakan hak kita. Tapi dia [Uni Eropa] ingin ada relaksasi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan tentu perlu exercise [pendalaman] yang benar-benar dari kita dan belum bisa saat ini. EU minta preferensi, tapi kita belum bisa,” ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara target 100 hari kerjanya di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Target itu akan disesuaikan dengan capaian jangka menengah dan panjang.

"Ya pertama kita nanti menunggu arahan bapak presiden, dan kedua mengenai target-target kan sudah ada target yang sifatnya jangka menengah, jangka panjang," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Target jangka menengah dan jangka panjang yang dimaksud yakni mulai dari swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan investasi, lebih banyak penciptaan lapangan kerja, hingga penurunan angka kemiskinan.

"Sudah berkali-kali disampaikan terkait target swasembada energi, swasembada pangan, terkait penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, kemudian penurunan koefisien gini, penurunan angka kemiskinan," beber Airlangga.

Sebagaimana diketahui, di era Prabowo-Gibran Airlangga mendapatkan tugas tambahan yakni mengkoordinasikan sektor investasi, energi, dan pariwisata.

Sebelumnya sektor-sektor tersebut masuk dalam koordinasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), namun di era Prabowo-Gibran tidak ada nomenklatur tersebut.

"Alhamdulillah dapat amanat yang berat, jadi kita perlu bekerja lebih keras. Apalagi ada perubahan konsentrasi dari kantor Kemenko karena saat ini energi, investasi juga masuk di bawah Kemenko dan pariwisata. Sehingga pesannya jelas harus mengumpulkan devisa, harus meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja," ucap Airlangga.

IDXChannel - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyebut tiga strategi utama yang akan dilakukan dalam 100 hari kerja kementeriannya. Tiga strategi tersebut terkait upaya memperbaiki ekosistem perkoperasian di Indonesia, yaitu digitalisasi koperasi, rebranding dan revitalisasi koperasi, serta penguatan tata kelola dan SDM koperasi.

"Dengan memperbaiki ekosistem koperasi, kami berharap akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk bergabung dengan koperasi. Kami akui saat ini rasio jumlah masyarakat Indonesia yang menjadi anggota koperasi masih sangat kecil," ujar Budi usai serah terima jabatan (Sertijab) dengan Menteri Koperasi dan UMKM periode 2019-2024, Teten Masduki, di kantor Kementerian Koperasi, Gedung Smesco, Jakarta pada Senin ini (21/10/2024).

Budi mencontohkan Amerika Serikat, negara dengan corak ekonomi individualis dan kapitalis itu bahkan 125 juta masyarakatnya telah menjadi anggota koperasi. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan Indonesia yang baru mencapai 27 juta masyarakatnya yang menjadi anggota koperasi.

"Kita ingin membangun koperasi yang bisa dipercaya dan bisa membawa manfaat bagi anggotanya. Di banyak negara yang koperasi maju dan dikelola secara profesional hingga bisa menjadi kebanggaan," kata dia.

Menkop Budi Arie menambahkan, Kementerian Koperasi menjadi satu-satunya Kementerian yang disinggung di dalam UUD 45 dan merupakan bagian dari amanat konstitusi.

"Oleh karena itu, kita nggak akan main-main dan Pak Prabowo punya komitmen untuk peningkatan kualitas koperasi di Indonesia," kata Budi Arie.

(NIA DEVIYANA)

• Jatimulya - Dukuh Atas: 05.22 WIB
• Harjamukti - Dukuh Atas: 05.30 WIB
• Dukuh Atas - Harjamukti: 06.22 WIB
• Dukuh Atas - Jatimulya: 06.17 WIB

• Jatimulya - Dukuh Atas: 21.56 WIB
• Harjamukti - Dukuh Atas: 22.04 WIB
• Dukuh Atas - Harjamukti: 22.55 WIB
• Dukuh Atas - Jatimulya: 22.49 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Para pekerja di salah satu provinsi di Korea Selatan, tepatnya di Gyonggi, akan menerapkan 4 hari kerja dalam seminggu.

Penerapan ini dilakukan oleh perusahaan, sejalan dengan pengurangan jumlah pekerjanya pada tahun depan.

Pekerja di lebih dari 50 organisasi di Provinsi Gyeonggi akan dapat memilih empat hari seminggu setiap dua minggu atau mempersingkat jam kerja setiap minggunya, menurut laporan Kantor Berita Yonhap.

Para pendukung empat hari kerja dalam seminggu mengatakan hal ini mengurangi stres dan kelelahan tanpa menimbulkan dampak signifikan terhadap produktivitas.

Pemerintahan Partai Buruh yang baru di Inggris juga sedang menjajaki penguatan hak atas empat hari kerja dalam seminggu, The Telegraph melaporkan, setelah sebuah uji coba menemukan “sejumlah manfaat dalam kesejahteraan karyawan.”

Mengutip The Korea Time, diskusi mengenai undang-undang reformasi ketenagakerjaan yang melibatkan kebijakan 4 hari kerja dalam seminggu di Korea Selatan akan dimulai dalam waktu dekat.

Adapun Dewan Ekonomi, Sosial dan Perburuhan Kepresidenan telah membentuk sebuah komite mengenai keseimbangan kehidupan kerja untuk melanjutkan diskusi ini.

Diketahui, Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan jumlah rata-rata jam kerja tahunan tertinggi di dunia.

Pada akhir tahun 2023, pemerintah negara tersebut bahkan mengajukan proposal untuk memperpanjang jam kerja maksimum dalam seminggu menjadi 69 jam, yang pada akhirnya membatalkan rencana tersebut setelah didemo karena alasan memengaruhi kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan kerja mereka.

Sebagian dari pengambilan keputusan mengenai pengurangan jam kerja mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat kesuburan dan menyusutnya populasi di negara tersebut, yang banyak disalahartikan sebagai budaya kerja yang mendorong perempuan untuk memilih antara membangun keluarga atau karier.

Pemerintah Jepang tengah berupaya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dengan mendorong lebih banyak pekerja dan perusahaan untuk mengadopsi empat hari kerja dalam seminggu.

Otoritas Negeri Sakura pertama kali menyatakan dukungan untuk minggu kerja yang lebih pendek pada 2021, setelah anggota parlemen mendukung gagasan tersebut. Namun konsep tersebut lambat diterima.

Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, hanya sekitar 8% perusahaan di Jepang yang mengizinkan karyawannya untuk mengambil cuti tiga hari atau lebih per minggu, sementara 7% memberikan pekerja mereka satu hari libur yang dimandatkan secara hukum.

Pemerintah Jepang pun meluncurkan kampanye “hatarakikata” atau “work style reform” yang mempromosikan jam kerja yang lebih pendek dan pengaturan fleksibel lainnya beserta batasan lembur dan cuti tahunan berbayar. Kampanye ini bertujuan untuk menarik lebih banyak peminat terutama di kalangan usaha kecil dan menengah untuk mengadopsi 4 hari kerja seminggu.

Kementerian ketenagakerjaan baru-baru ini mulai menawarkan konsultasi gratis, hibah, dan kumpulan kisah sukses yang terus bertambah sebagai motivasi lebih lanjut.

“Dengan mewujudkan masyarakat tempat para pekerja dapat memilih dari berbagai gaya kerja berdasarkan keadaan mereka, kami ingin menciptakan siklus pertumbuhan dan distribusi yang baik dan memungkinkan setiap pekerja memiliki pandangan yang lebih baik untuk masa depan,” kata kementerian tentang kampanye “hatarakikata kaikaku” dikutip dari CNBC, Sabtu (31/8).

Departemen yang mengawasi layanan dukungan baru untuk bisnis mengatakan sejauh ini hanya tiga perusahaan yang mengajukan diri untuk meminta saran tentang cara membuat perubahan, peraturan yang relevan, dan subsidi yang tersedia, yang menggambarkan tantangan yang dihadapi inisiatif tersebut.

Namun yang lebih penting adalah budaya kerja dari masyarakat Jepang. Pasalnya hanya sedikit dari mereka yang memilih untuk mengambil kebijakan minggu kerja yang lebih pendek.

Seperti di Panasonic Holdings Corp., dari 63.000 karyawan yang memenuhi syarat untuk minggu kerja yang lebih pendek, hanya 150 orang yang memilih untuk mengambilnya.

Dukungan resmi pemerintah terhadap keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik merupakan perubahan yang nyata di Jepang, negara yang terkenal dengan budaya tabahnya yang gila kerja yang sering dianggap sebagai penyebab pemulihan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa setelah Perang Dunia II.

Tekanan konformis untuk berkorban demi perusahaan sangat kuat. Warga Jepang biasanya mengambil liburan pada waktu yang sama setiap tahun dengan rekan kerja mereka — selama liburan Bon di musim panas dan sekitar Tahun Baru — sehingga rekan kerja tidak dapat menuduh mereka lalai atau tidak peduli.

Jam kerja yang panjang adalah norma. Meskipun 85% pengusaha melaporkan memberi pekerja mereka dua hari libur seminggu dan ada pembatasan hukum mengenai jam lembur, yang dinegosiasikan dengan serikat pekerja dan dirinci dalam kontrak.

Namun, beberapa orang Jepang melakukan "lembur sukarela", yang berarti tidak dilaporkan dan dilakukan tanpa kompensasi.

Buku putih pemerintah baru-baru ini tentang "karoshi," istilah Jepang yang dalam bahasa Inggris berarti "kematian karena terlalu banyak bekerja," mengatakan Jepang memiliki setidaknya 54 kematian seperti itu setiap tahun, termasuk akibat serangan jantung.

"Pekerjaan adalah hal yang penting di sini. Ini bukan sekadar cara untuk menghasilkan uang, meskipun memang itu juga," kata Tim Craig, penulis buku berjudul "Cool Japan: Studi Kasus dari Industri Budaya dan Kreatif Jepang."

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada beberapa negara yang memberikan hak pegawai atau karyawan untuk "memutuskan hubungan" dengan pekerjaan setelah jam kerja selesai. Hak ini telah diterapkan di banyak negara Eropa.

Ada negara yang baru saja menerapkan kebijakan ini, yakni Australia.

Dikutip dari CNBC, Selasa (27/8/2024), berdasarkan undang-undang baru, yang mulai berlaku pada Senin (26/8/2024) kemarin, perusahaan tidak diperbolehkan untuk menghukum karyawan karena tidak mengangkat telepon atau menanggapi e-mail di luar jam kerja.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi bekerja, bekerja di kantor.

Ini berarti bahwa meskipun perusahaan dan klien pihak ketiga masih dapat melakukan kontak dengan staf mereka di luar jam kerja, pegawai sekarang memiliki hak hukum untuk menolak menanggapi, kecuali jika hal itu tidak masuk akal.

Apa yang dianggap tidak masuk akal akan dinilai oleh Komisi Keadilan Pekerjaan Australia, yang akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sifat peran karyawan dan tingkat tanggung jawab, bagaimana kontak dilakukan dan seberapa mengganggu hal itu bagi karyawan, di antara kriteria lainnya.

"Undang-undang baru akan memberikan pekerja perlindungan yang lebih besar terkait kondisi tempat kerja, keamanan kerja, dan kemampuan mereka untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan, serta menghentikan pembayaran yang kurang dan pemotongan gaji dan kondisi pekerja Australia," kata Menteri Ketenagakerjaan dan Hubungan Tempat Kerja Australia Murray Watt.

Selain Australia, berikut ini adalah beberapa negara lain yang telah memperkenalkan hak pegawai untuk tidak menghiraukan atasan atau pekerjaan di luar jam kerja.

SHUTTERSTOCK/GAUDILAB Ilustrasi bekerja di kafe atau work from cafe.

1. Perancis

Pada tahun 2017, Prancis menerapkan "hak untuk memutuskan hubungan" dari e-mail kantor di luar jam kerja.

Perusahaan dengan 50 atau lebih karyawan diharuskan bernegosiasi dengan perwakilan karyawan untuk memutuskan kapan pekerja dapat dihubungi melalui metode komunikasi elektronik.

Kegagalan untuk mematuhi aturan tersebut akan mengakibatkan denda hingga 1 persen dari total kompensasi pekerja.

Prancis dikenal sebagai salah satu pasar tenaga kerja yang paling diatur di kalangan negara-negara maju, sebagian besar karena kewajiban aturan kerja selama 35 jam seminggu.

2. Belgia

Belgia sejak tahun 2022 telah memberikan hak kepada pegawai untuk mengabaikan pesan terkait pekerjaan setelah jam kerja.

Meskipun awalnya hanya untuk pegawai negeri, undang-undang tersebut telah diperluas untuk staf di sektor swasta yang bekerja di perusahaan dengan 20 atau lebih karyawan.

Karyawan Belgia juga memiliki empat hari kerja seminggu.

3. Portugal

Di Portugal, perusahaan dilarang menghubungi karyawan setelah jam kerja dalam apa yang disebut hukum sebagai "hak untuk beristirahat."

Karyawan juga diberi hak untuk setidaknya 11 jam istirahat malam tanpa gangguan, kecuali jika terjadi keadaan darurat.

4. Spanyol

SHUTTERSTOCK/PUHHHA Ilustrasi pegawai di perusahaan teknologi informasi (TI).

Karyawan di Spanyol memiliki hak untuk memutuskan sambungan komunikasi digital terkait pekerjaan di luar jam kerja yang ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong keseimbangan kehidupan dan pekerjaan yang baik.

Kampanye nasional yang diluncurkan oleh Institut Nasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja negara tersebut meningkatkan kesadaran tentang inisiatif tersebut, yang menyoroti kewajiban pengusaha untuk memfasilitasi tempat kerja digital yang lebih sehat.

5. Irlandia

Irlandia telah mengadopsi kode etik tentang hak untuk memutuskan sambungan dari kantor di luar jam kerja.

Kode tersebut memberikan hak kepada pekerja untuk tidak menghadiri urusan pekerjaan di luar jam kerja normal, serta menegakkan kewajiban pengusaha untuk menghormati hak karyawan mereka untuk memutuskan sambungan dengan tidak menghubungi mereka di luar jam kerja.

Kode tersebut berlaku untuk semua bentuk pekerjaan, dari kerja jarak jauh hingga lokasi tetap.

6. Italia

Di Italia, undang-undang berlaku lebih khusus untuk kerja jarak jauh. Perjanjian ini menetapkan bahwa setiap perjanjian kerja jarak jauh harus menentukan periode istirahat yang ditentukan, dan menguraikan langkah-langkah yang diperlukan bagi karyawan untuk benar-benar melepaskan diri dari perangkat yang berhubungan dengan pekerjaan.

Kelompok peretas atau hacker Brain Cipher Ransomware memberikan kunci kode dekripsi secara gratis, agar pemerintah dapat membuka akses sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Mereka mengancam akan menyebarkan data jika pemerintah tidak mengakui telah mendapatkan bantuan untuk menguasai kembali data tersebut.

Kelompok peretas ini mengklaim sangat mudah untuk menyusupi infrastruktur PDN, karena mereka hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mengenkripsi ribuan terabyte informasi di dalamnya.

Keputusan untuk memberikan kunci secara gratis merupakan respons ketika permintaan tebusan mereka menemui jalan buntu.

Artikel mengenai kunci kode dekripsi dari Brain Cipher Ransomware menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain isu ini, ketahui juga bagaimana perbandingan produktivitas di negara-negara dengan empat hari kerja.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Hacker Ancam Sebar Data jika Kominfo Tak Mengakui Dapat Kunci Gratis

Geng hacker Brain Cipher Ransomware resmi memberikan kunci deskripsi untuk membuka akses sistem Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya. Mereka mengancam akan menyebarkan data, jika pihak kedua enggan mengakui adanya bantuan.

“Kami akan menunggu pihak kedua untuk secara resmi mengonfirmasi bahwa kuncinya berfungsi dan data dipulihkan. Setelah itu, kami akan menghapus data secara permanen,” kata hacker Brain Cipher Ransomware dikutip dari akun X @stealthmore_int, Rabu malam (3/7).

“Jika pihak kedua mengatakan bahwa mereka telah memulihkan data sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga pihak, kami akan mempublikasikan datanya. (Setidaknya jangan mengacaukannya di sini),” hacker menambahkan.

Hacker Brain Cipher Ransomware tidak menyebutkan siapa pihak kedua, namun tertera logo Kominfo alias Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mereka menyampaikan, upaya membobol Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya sangatlah mudah.

2. Drama Pusat Data Nasional Belum Selesai

Drama penyanderaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) boleh jadi memasuki babak akhir. Ini lantaran kelompok peretas di balik ransomeware Brain Cipher memberikan kode dekripsi untuk membuka akses PDNS 2 Surabaya pada Rabu malam, 3 Juli.

Namun, drama pembenahan sistem keamanan di lumbung data nasional tersebut masih panjang. Penyanderaan PDNS telah membongkar bolong-bolong dalam sistem keamanan siber negara. Kelompok peretas mengejek sistem terlalu lemah.

“Serangan yang lalu itu sangat mudah, kami hanya membutuhkan sangat sedikit waktu untuk memindahkan data dan meng-enkripsi (mengunci) ribuan terabit informasi,” begitu bunyi pernyataan tertulis di situs resmi kelompok peretas.

Selama kurang lebih dua pekan penyanderaan PDNS berlangsung, rapat-rapat digelar di Istana Negara hingga Gedung DPR membahas tragedi memalukan yang membahayakan keamanan negara dan warga tersebut. Pemerintah mulai merancang langkah-langkah perbaikan sistem keamanan pusat data, termasuk lewat audit proyek PDNS.

3. Kronologi Pusat Data Nasional Diretas hingga Pejabat Kominfo Mundur

Pejabat Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan mundur setelah insiden Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya diretas oleh hacker Brain Cipher Ransomware. Berikut kronologinya.

Awalnya masyarakat mengeluhkan layanan imigrasi di bandara hingga pembuatan paspor mengalami gangguan pada dua pekan lalu (20/6).

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham mengatakan, server Pusat Data Nasional mengalami gangguan sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian.

Kominfo bersama BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara mengumumkan bahwa infrastruktur yang mengalami gangguan yakni Pusat Data Nasional 2 Sementara di Surabaya pada hari berikutnya (21/6).

Tiga hari setelah itu atau pada 24 Juni, Kominfo dan BSSN mengakui bahwa Pusat Data Nasional 2 Sementara Surabaya dibobol oleh hacker Brain Cipher Ransomware. Hacker meminta uang tebusan US$ 8 juta atau Rp 131 miliar.

4. INFOGRAFIK: Perbandingan Produktivitas di Negara 4 Hari Kerja

Kementerian BUMN melakukan uji coba 4 hari kerja dalam sepekan. Praktik ini dikenal sebagai compressed work schedule (CWS) yang banyak dilakukan di negara-negara dengan berpendapatan dan tingkat produktivitas tinggi.

Tahap uji coba ini dilakukan selama tiga bulan dan diikuti dari jajaran Eselon II sampai pelaksana.

CWS atau pemadatan hari kerja sebagai bagian dari fleksibilitas waktu bekerja, di mana hari kerja dipadatkan menjadi empat hari kerja dengan jam kerja lebih dari delapan jam dan sebagai kompensasinya, pegawai akan diberi hari bebas kerja.

Dalam konteks uji coba Kementerian BUMN, jam kerja yang harus dipenuhi pegawai dalam seminggu adalah 40 jam. Artinya, jika dipadatkan menjadi empat hari kerja, per hari kerja rata-rata pegawai bekerja 10 jam. Dalam sebulan, pegawai Kementerian BUMN bisa menerapkan CWS maksimal dua kali.

Setidaknya terdapat 41 negara di dunia yang sedang melakukan uji coba maupun sudah menerapkan CWS di sektor publik maupun swasta.

5. Fakta IPO Emiten Afiliasi Hermanto Tanoko BLES, Begini Rencana Usaha

PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) segera melantai di bursa melalui penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Dalam prospectus terbaru, BLES akan melakukan pencatatan saham perdana pada Senin (8/7).

Pada saat IPO, Superior Prima akan melepas 1,3 miliar lembar saham atau sebanyak 15% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Saham baru dengan nominal Rp 50 dilepas pada harga Rp 183 per lembar saham. Melalui IPO perusahaan akan mengantongi dana setidaknya RP 240 miliar.

Bersamaan dengan penawaran umum, perusahaan juga menggelar program Employee Stock Allocation (ESA) sebanyak 0.11 % dari jumlah saham yang ditawarkan pada I{O atau setara 1,4 juta lembar saham.