Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

"Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," sambung Erick.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"(Ketujuh) Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024, "pungkas Erick.

(ada/ara)

JAKARTA - Di saat era digitalisasi mempermudah hampir semua kebutuhan layanan keuangan masyarakat, nyatanya beberapa media atau alat konvensional masih sangat dibutuhkan untuk menunjang keamanan aset dan barang berharga yang dimiliki masyarakat. Pasalnya, kejahatan cyber saat ini marak terjadi, sehingga kerugian tak dapat dihindari. Untuk itu, alat-alat konvensional seperti halnya Safe Deposit Box (SDB) atau brankas masih dibutuhkan oleh masyarakat.

Selengkapnya mengenai SDB, layanan tersebut merupakan penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat berharga yang dirancang secara khusus. Fasilitas penyimpanan tersebut memungkinkan agar aset yang dimiliki penggunanya terhindar dari risiko kehilangan, kerusakan, dan tindak kriminal seperti pencurian.

Pada umumnya, aset atau barang berharga yang disimpan dalam SDB adalah barang-barang yang bernilai tinggi, dimana sang pemilik merasa tidak aman jika menyimpan barang-barang tersebut di rumah, seperti sertifikat tanah atau bangunan, logam mulia, perhiasan, dan barang bernilai tinggi lainnya. Keamanan barang dan surat berharga pun sangat terjamin, karena ditempatkan di ruangan khusus yang kokoh, tahan bongkar, dan tahan api.

Demi menunjang keamanan dan kenyamanan nasabahnya dalam menyimpan aset dan barang berharga, PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAB) yang merupakan bagian dari MNC Group, telah menghadirkan layanan SDB di beberapa jaringan kantornya. Untuk dapat menggunakan layanan SDB MNC Bank cukup mudah dan praktis. Masyarakat dapat langsung mengunjungi kantor cabang MNC Bank yang memiliki layanan tersebut, antara lain Kantor Cabang Kebon Sirih Jakarta, Kantor Cabang Medan, dan yang terbaru akan hadir di Kantor Cabang Palembang pada 11 November mendatang.

Selain itu, saat ini terdapat penawaran spesial berupa potongan biaya sewa untuk nasabah yang ingin menggunakan layanan SDB MNC Bank. Untuk mengetahui dan mempelajari syarat dan ketentuannya lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses https://mncbank.co.id/post/promo-safe-deposit-box-2024.

Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank menyampaikan ?Terdapat promo bagi masyarakat atau nasabah yang ingin menyewa SDB di KC Palembang. Kami hadirkan tiga jenis ukuran SDB di KC Palembang, mulai dari ukuran small, medium, hingga large. Tak lupa kami sematkan promo menarik untuk ketiga jenis SDB tersebut dengan diskon 10% untuk tarif penyewaan masing-masing jenis yang berlaku mulai dari hari ini hingga 31 Desember 2024? papar Rita.

Untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, kunjungi Jaringan Kantor Operasional MNC Bank yang tersebar di beberapa kota, akses www.mncbank.co.id dan www.motionbank.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di X.

Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBank di PlayStore dan AppStore yang dapat diakses di seluruh Indonesia, kapan saja dan di mana saja. Kamu juga bisa terhubung langsung dengan Customer Service MotionBank melalui whatsapp chat di 08888888888.

#MNCGroup #MNCBank #MotionBank #PerbankanDigital #KantorCabangPalembang

Jakarta -

Jelang libur Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025, BUMN Pelayaran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan masyarakat mudah untuk mendapatkan tiket.

PLT Direktur Utama ASDP Djunia Satriawan mengatakan bahwa ASDP melalui aplikasi Ferizy memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sejak diluncurkan pada 2020, Ferizy telah mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan, mulai dari 438.105 pengguna di tahun pertama hingga mencapai lebih dari 2,5 juta pengguna hingga September 2024. Saat ini, layanan digital ASDP telah diterapkan di 47 pelabuhan di seluruh Indonesia.

"Pemesanan tiket selain dari aplikasi Ferizy, kemudian juga bisa melalui web dan pemesanan sudah bisa dilakukan 60 hari sebelum keberangkatan. Pengguna jasa diharapkan telah memiliki tiket jauh hari sebelum jadwal keberangkatan," kata Djunia dalam siaran pers ditulis Minggu (3/11/2024).

Menurutnya, ASDP juga telah memperluas sales point dan metode pembayaran agar memudahkan pengguna jasa dalam pembelian tiket bisa dilakukan melalui virtual account berbagai bank, gerai minimarket, e-wallet, dan yang terbaru sudah dapat dipesan melalui OTA tiket.com.

Adapun persiapan lain yang telah dilakukan ASDP menyambut Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025 mendatang, yakni melakukan integrasi pelabuhan Merak dengan pelabuhan Indah Kiat yang terletak persis di sebelah dermaga 7 reguler. Dengan integrasi tersebut, daya tampung kendaraan bertambah sekitar 500 kendaraan kecil.

ASDP juga telah memastikan kesiapan AOCC (ASDP Operation Control Center) yang merupakan ruang monitor koordinasi khusus didedikasikan bagi stakeholder agar dapat mempercepat pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat. Kemudian, selama periode nataru mendatang ASDP akan lakukan uji coba self-check in guna mempersingkat waktu masuk ke kapal.

Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri Perhubungan, Komjen Pol. (Purn) Suntana dan PJ Gubernur Banten, Al Muktabar melakukan peninjauan kesiapan fasilitas dan pelayanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pada akhir pekan lalu.

PLT Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Djunia Satriawan mengatakan kunjungan ini sekaligus memantau pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi khususnya di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni. Menilik proyeksi terkait kenaikan jumlah kendaraan pada puncak produksi sebesar 3% dengan v/c ratio di area pelabuhan Merak sebesar 0.39, arus penyeberangan masih dapat dikatakan lancar.

"Berdasarkan prediksi tersebut, arus penyeberangan angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 masih tergolong lancar. Namun demikian, ASDP akan tetap memastikan seluruh kesiapan pelabuhan Merak dengan matang untuk hadapi lonjakan kendaraan dan penumpang," jelasnya.

Boyman Harun, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN selaku pimpinan dalam kunjungan kerja spesifik kemarin turut memperjelas peran serta pemerintah dalam memperlancar arus mobilisasi masyarakat khususnya di lintasan Merak-Bakauheni yang menjadi jalur terpadat tiap momen liburan tiba.

"Hari ini kami hadir bersama-sama untuk mendengar dan mencari solusi bersama, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya di Merak-Bakauheni ini. Oleh karena itu saya katakan pertemuan ini penting untuk kita semua dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," tuturnya.

Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol. (Purn) Suntana mengapresiasi penuh kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke wilayah Merak. Mantan kepala Baintelkam Polri tersebut berharap dengan adanya diskusi bersama mitra perhubungan ini akan dapat mengidentifikasi persoalan penyeberangan Merak-Bakauheni sesuai evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran 2024 seperti pembelian tiket, tempat transit dan antrean kendaraan.

"Kami sangat berterimakasih atas kunjungan spesifik ini. Tanpa dukungan dari Komisi V maka negosiasi, mitigasi, dan proses pencegahan tidak dapat dilakukan. Kami memiliki kekurangan yang besar dalam rangka menyukseskan kegiatan pelayanan publik. Mudah-mudahan dari kunjungan ini akan terbaca persoalan yang ada di wilayah Merak," ujarnya.

Suntana mengungkapkan bahwa sebetulnya seluruh stakeholder telah mempersiapkan hajat nataru maupun angkutan lebaran dengan matang, namun kendala antrean kendaraan yang menjadi catatan dalam pelaksanaan angkutan lebaran tahun ini disebabkan oleh cukup banyaknya penumpang yang datang ke pelabuhan tanpa memiliki tiket.

(kil/kil)

Jakarta -

Digitalisasi saat ini menjadi pilar penting dalam memperkuat pondasi pemerintahan modern di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Digitalisasi tidak hanya sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga sebuah langkah strategis yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan efisien.

Dengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti menyampaikan bahwa Pemanfaatan Big Data dan AI dalam pemerintahan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL merupakan penyelenggara keterpaduan layanan digitalisasi pemerintah yang fokus terhadap penggunaan teknologi terkini guna menyediakan layanan dengan prinsip user-centric, di mana desain dan pengembangannya berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna.

Dalam diskusi tersebut, Imam Resti M selaku Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, menggarisbawahi tiga kunci penting dalam upaya transformasi digital yaitu growth mindset, innovation, dan teamwork.

Imam menjelaskan, membangun pola pikir yang adaptif sangat penting untuk perkembangan yang berkelanjutan dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap kemajuan. Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada sinergi dan keterlibatan semua pihak.

Setiaji selaku Chief of DTO Kementerian Kesehatan juga membagikan pengalamannya dalam penerapan teknologi digital di sektor kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiaji berharap bahwa kolaborasi antara teknologi dan industri kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sistem dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

INA DIGITAL sebagai bagian dari PERURI menyoroti pentingnya mengutamakan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengembangkan produk atau layanan digital untuk memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap fitur dirancang untuk memudahkan akses pengguna dan memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia dengan baik.

Median Yuli Hartanto selaku Head of Government Digital Solution and Service Digital PERURI mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. "Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi langkah awal untuk dapat memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi yang inovatif," ujar Median.

Ditunjuk sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres 82/2023, PERURI berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) menyelenggarakan acara BE TALK dengan tema "Big Data and AI for Digital Government Improvement" di Balai Subono Mantofani, Kantor PERURI Jakarta pada Selasa (29/10).

Acara ini fokus membahas pemanfaatan teknologi terkini, khususnya Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia, sejalan dengan asas cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam menciptakan pemerintahan berbasis digital.

(kil/kil)

Jakarta -

Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini berlangsung di di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI di Jakarta, Minggu (17/10).

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

"Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif," ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.

"BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance," ujar Andrijanto.

Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

(anl/ega)

JAKARTA - Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini berlangsung di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika menjelaskan, ?Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif,? ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan, touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.

?BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance,? ujar Andrijanto.

Meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66 persen dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

Jakarta -

HokBen adalah salah satu restoran cepat saji yang sudah melegenda di Indonesia. Konsep restoran ini mengusung nuansa Jepang, tapi tak banyak yang tahu bahwa pemiliknya adalah orang Indonesia. Lantas, siapa pemilik HokBen?

Melansir dari laman resminya, Hoka Hoka Bento didirikan di Jakarta oleh Hendra Arifin pada tanggal 18 April 1985 di bawah izin PT Eka Bogainti. Banyak masyarakat yang menyingkat nama Hoka Hoka Bento menjadi Hokben. Perusahaan pun kemudian mengubah nama mereknya secara resmi menjadi Hokben pada 2013.

Tak memiliki pengalaman di bidang kuliner, Hendra Arifin pada tahun 1980-an adalah seorang karyawan di perusahaan otomotif. HokBen lahir karena adanya peluang yang besar mengingat pada zaman itu, makan di restoran Jepang sangat mahal.

Hendra Arifin membulatkan tekadnya dengan belajar ke Jepang langsung serta membeli sistem dan merek Hoka Hoka Bento di Jepang meskipun kini restoran itu sudah sudah tidak ada lagi.

HokBen hadir pertama kali di kawasan Kebon Kacang yang hanya melayani pesanan take away atau dibungkus, lalu beberapa lama kemudian pihaknya membuka layanan dine in atau makan ditempat.

Hingga kini HokBen terus berkembang dengan mengikuti konsep yang modern dimana terdapat pelayanan pesan antar dan sampai sekarang gerainya ada 355 yang tersebar di 77 kota di Indonesia.

HokBen memperkenalkan layanan drive thru pada tahun 2009, yang tersedia di beberapa cabang di Indonesia. Selain itu, mereka meluncurkan aplikasi HokBen pada tahun 2016, yang memudahkan masyarakat untuk memesan menu tanpa perlu datang ke gerai.

Hokben sejatinya tidak mengadopsi sistem franchise, cabang-cabang HokBen di berbagai daerah merupakan bagian dari perusahaan asli yang berpusat di Jakarta. Untuk menjaga kualitas produk makanan, Hendra Arifin mendirikan pabrik sendiri di beberapa lokasi seperti Ciracas, Bogor, Yogyakarta, dan Surabaya.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, DENPASAR - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menerapkan penyesuaian tarif di penyeberangan Ketapang - Gilimanuk mulai 1 November 2023.

Penerapan regulasi penyesuaian tarif angkutan penyeberangan ini berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi Dan Antar Negara.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin menjelaskan tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan. Penyesuaian tarif di penyeberangan Ketapang - Gilimanuk bertujuan untuk mendukung keberlanjutan operasional dan meningkatkan kenyamanan penumpang.

"Penyesuaian ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang di setiap lintasan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, dengan mengutamakan keselamatan, keamanan & kenyamanan pengguna jasa,” jelas Shelvy dikutip dari keterangan resminya, Kamis (31/10/2024)

Untuk memastikan bahwa pelayanan tetap memenuhi standar yang optimal, ASDP bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan para pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi terkait penyesuaian ini. Tarif baru diharapkan dapat mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan peralatan penyeberangan, sejalan dengan visi ASDP dalam memberikan layanan yang lebih berkualitas.

Beberapa faktor yang mendorong penyesuaian tarif ini meliputi peningkatan biaya operasional seperti perawatan kapal dan harga suku cadang, serta tekanan ekonomi global seperti inflasi tahunan dan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi biaya operasional. ASDP percaya bahwa langkah ini akan mendukung stabilitas bisnis dan meningkatkan daya saing layanan penyeberangan.

Manajemen ASDP terus berkomitmen menghadirkan layanan prima dan akan terus fokus meningkatkan pelayanan secara maksimal dan bernilai tambah. ASDP selaku penyedia jasa layanan penyeberangan terbesar di Tanah Air tentu perlu memastikan bahwa pendapatan yang diraih perusahaan cukup untuk menutup biaya operasional dan mendukung investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan peralatan.

"Dengan harapan operasional dan keberlanjutan bisnis Badan Usaha Angkutan Penyeberangan dan Pelabuhan dapat berjalan stabil, penyesuaian ini dapat menjadi motivasi dan energi bagi ASDP dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan daya saing dengan moda lain," ujar Shelvy lagi.

Dia mengungkapkan bahwa langkah penyesuaian tarif tersebut tidak hanya mendukung iklim bisnis penyeberangan di Tanah Air menyusul faktor pendorong penyesuaian tarif penyeberangan cukup signifikan mulai dari kenaikan biaya operasional seperti perawatan kapal, serta kenaikan harga suku cadang yang terjadi setiap tahunnya.

Selanjutnya, faktor lain yang juga memicu diantaranya rata-rata inflasi tahunan sebesar 3.53% dan nilai tukar dolar AS mengalami kenaikan sebesar 18% dari tahun 2015 hingga tahun 2024, sehingga berdampak signifikan pada biaya operasional.

Dalam sosialisasi penyesuaian tarif yang berlangsung sore ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyambut baik rencana penyesuaian tarif penyeberangan yang akan berlaku mulai malam ini, demi mendukung iklim bisnis penyeberangan di Tanah Air.

"Namun demikian, jika tadi disampaikan bahwa nilai persentase kenaikan masih 70% dari HPP, diharapkan hal ini tidak mempengaruhi atau menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan, dan utamanya dimensi keselamatan. Ini faktor utama yang harus tetap terjaga, dan operator justru harus meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik lagi bagi pengguna jasa," ujar Shelvy

Secara keseluruhan, penyesuaian tarif akan berlaku di 27 lintasan komersil eksisting dan 1 penambahan rute dengan rata-rata kumulatif sebesar 5%. Sementara untuk lintasan perintis belum mengalami penyesuaian tarif.

Kemudian, untuk besaran tarif terpadu lintasan Ketapang-Gilimanuk penumpang mengalami penyesuaian menjadi sebagai berikut, untuk penumpang dewasa Rp11.100, bayi Rp1.600. Kemudian kendaraan golongan I Rp11.200, golongan II, Rp33.100, golongan III Rp46.400.

Untuk kendaraan penumpang golongan IV Rp225.000 dan kendaraan barang Rp192.200. Kendaraan penumpang golongan V Rp426.900, kendaraan barang Rp326.200. Kendaraan penumpang golongan VI Rp647.100, kendaraan barang Rp534.300. SedangkaN kendaraan golongan VII Rp664.100, golongan VIII Rp 897.600 dan golongan IX Rp1.243.000

Sebagai informasi penyesuaian terjadi di 22 lintasan yakni Merak - Bakauheni, Ketapang - Gilimanuk, Padangbai - Lembar, Tanjung Kalian - Tanjung Api-api, Bitung Ternate, Sape - Labuan Bajo, Pagimana - Gorontalo, Bitung - Tobelo, Batam - Kuala Tungkal, Batam - Sei Seleri, Karimun - Sei Seleri, Batulicin - Garongkong, Dabo - Kuala Tungkal, Kendal - Kumai, Ketapang - Lembar, Sape - Waingapu, Bajoe - Kolaka, Mamuju - Balikpapan, Sape - Waikelo, Batam - Mengkapan, Jangkar - Lembar, dan Jangkar - Kupang.

Selain 22 lintasan penyeberangan yang dikelola ASDP, penyesuaian tarif juga dilakukan di lintasan Balikpapan-Taipa, Siwa-Lasusua, Surabaya - Lembar, Karimun-Mengkapan, dan Dumai - Malaka, serta 1 penambahan lintasan Garongkong - Stagen.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (Simkapel) dengan Sistem Layanan Kepelabuhanan Secara Elektronik (Indonesia Portnet/Inaportnet). Integrasi kedua sistem layanan ini akan meningkatkan efisiensi layanan dan keamanan data kapal.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan integrasi kedua layanan ini merupakan bentuk dari optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). "Ini bagian dari upaya kita untuk menindaklanjuti kebutuhan akan layanan publik yang lebih cepat," ujarnya dalam siaran pers, ditulis Selasa (29/10/2024).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Captain Antoni Arif Priadi mengatakan pengintegrasian Simkapel dan Inaportnet merupakan langkah strategis dalam mewujudkan SPBE, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Melalui pengintegrasian Simkapel dan Inaportnet ini akan menghasilkan peningkatan efisiensi, interoperabilitas, dan keamanan data, yang pada akhirnya akan memperlancar proses administrasi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan," tutur Antoni.

Untuk mewujudkan pengimplementasian dan pelaksanaan bagi pakai data dan informasi antar layanan Simkapel dan Inaportnet dalam penyelenggaraan SPBE, dibutuhkan kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi.

Untuk itu, bersamaan dengan peresmian ini, dilakukan pula penandatanganan Non-Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) antara Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai pengampu Simkapel dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai pengampu Inaportnet.

"Perjanjian Kerahasiaan ini menjadi landasan strategis dan operasional dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data yang dipertukarkan antara Simkapel dan Inaportnet," lanjut Antoni.

Sebagai informasi, Simkapel telah dikembangkan secara bertahap dan diluncurkan pada 2020. Sistem informasi perkapalan ini awalnya dibuat guna mendukung kebutuhan Indonesia untuk melaporkan data gross tonnage kapal kepada International Maritime Organization-Global Integrated Shipping Information System (IMO GISIS). Sementara Inaportnet dibangun pada 2016 untuk mengatasi masalah dwelling time dan meningkatkan Logistic Performance Index (LPI). Layanan Inaportnet telah terimplementasi di 264 pelabuhan.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Riset Dan Inovasi Nasional, Asosiasi dan stakeholder terkait.

(kil/kil)

JAKARTA - Pemilihan provider yang memiliki standar dan komitmen layanan yang sama dengan asuransi menjadi salah satu penentu kualitas layanan kepada peserta asuransi lesehatan. Risiko kesehatan yang dialihkan dari peserta ke BRI Life dalam pelayanan kesehatan akan dikelola oleh provider (rumah sakit, klinik, apotik, dll) pada saat kebutuhan layanan kesehatan digunakan oleh peserta.

Terkait peran provider, BRI Life terus memperkuat komitmen perlindungan bagi nasabah dengan menghadirkan inovasi layanan , guna meningkatkan efektivitas dan profesionalitas pelayanan kesehatan yang memberikan nilai lebih. Salah satunya dengan meningkatkan sinergi antara BRI Life dengan provider.

Komitmen ini dipertegas dengan peresmian sinergi antara BRI Life dengan beberapa rumah sakit provider di Bandung, pada Jumat lalu (25/10/2024). Direktur Pemasaran BRI Life Sutadi menyampaikan, BRI Life meresmikan BRI Life corner di Rumah Sakit Melinda 3 dan Edelweiss dan selanjutnya akan terus dikembangkan ke rumah sakit lainnya. BRI Life Corner merupakan salah satu terobosan layanan yang dihadirkan secara khusus, untuk memberikan kenyamanan kepada nasabah saat membutuhkan layanan kesehatan.

?Berbagai kemudahan layanan kami hadirkan melalui BRI Life corner seperti kemudahan informasi Informasi manfaat, proses pendaftaran, informasi pengajuan klaim serta personal asisten,? ujar Sutadi, dalam keterangannya dikutip Minggu (27/10/2024).

Sutadi menambahkan BRI Life Corner akan membantu monitoring layanan di provider yang tingkat kunjungannya tinggi, dengan menempatkan PIC BRI Life yang standby di provider terpilih, untuk memberikan layanan langsung kepada nasabah terkait kebutuhan informasi serta proses reimbursement.

Sementara itu, Regional Funding and Transaction Head BRI RO Bandung Fandi Imawan mengatakan BRI Life corner salah satu terobosan yang memberikan kemudahan bagi nasabah Bank BRI, untuk mendapatkan kemudahan layanan kesehatan di rumah sakit Provider.

Dari pihak rumah sakit Edelweiss yang diwakili dr. Erchamzah, MMRS selaku Chief Medical Officer Edelweiss Healthcare Group and Hospital Director Edelweiss Hospital Bandung menyampaikan, pihaknya terus berupaya meningkatkan layanan prima kepada semua pasien yang datang berobat dan juga selalu membuka kerja sama dengan semua pihak.

?Kerja sama ini akan berdampak kepada peningkatan dan kepuasan pelayanan kesehatan yang dirasakan oleh setiap peserta asuransi BRI Life,? tutupnya.

JAKARTA - PT Taspen (Persero) meraih penghargaan bergengsi sebagai Penyelenggara inovasi Pelayanan Publik Terbaik tahun 2024 dan Penyelenggara Inovasi Terbaik dari Kelompok Instansi Keberlanjutan dalam kompetisi tahunan Pemantauan Berkelanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

Penghargaan diberikan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Direktur Operasional Taspen Ariyandi, di Sheraton Grand Jakarta City Hotel, Selasa (8/10/2024). Taspen dinilai berhasil dalam menghadirkan tiga inovasi unggulan: Aplikasi Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) Taspen, Taspen One Hour Online Service (TOOS), dan Wirausaha Pintar.

Penghargaan ini membuktikan keberhasilan perseroan dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik. Sehingga, peserta mendapatkan layanan yang optimal melalui pemberian akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan.

Terkait hal ini, Corporate Secretary Taspen Henra menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB, atas penghargaan yang telah diberikan kepada Taspen. "Taspen berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kesejahteraan ASN melalui inovasi-inovasi yang relevan dan tepat guna," kata Henra.

Taspen akan senantiasa berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi para peserta, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pensiunan. Kementerian PANRB mengapresiasi Taspen karena inovasinya dinilai mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik, terutama ASN dan pensiunan.

Sejak pertama kali hadir pada tahun 2012, SIMGAJI Taspen memudahkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia untuk mengelola data gaji ASN di wilayah kerja masing-masing. Melalui SIMGAJI, Pemda dapat mengajukan permohonan klaim atau nonklaim kepada Taspen secara langsung, berdasarkan data pada SIMGAJI, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat.

Hingga Juli 2024, sebanyak 96,9% Pemda di seluruh Indonesia telah menggunakan SIMGAJI. Inovasi lainnya yang turut diakui Kementerian PANRB adalah Taspen One Hour Online Service (TOOS).

TOOS adalah layanan satu pintu yang memungkinkan peserta untuk melakukan pengajuan klaim dan nonklaim dari mana saja, tanpa harus datang ke kantor Taspen. Dengan waktu penyelesaian maksimal satu jam, setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Layanan ini menjadi solusi praktis bagi peserta yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan dalam mengakses layanan Taspen, khususnya di era digital yang serba cepat.Jumlah pengguna TOSS mengalami peningkatan tahunan sebesar 87,6% dalam periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2024, seluruh klaim diproses 100% melalui TOOS.

Selanjutnya, Program Wirausaha Pintar Taspen juga turut mendapatkan perhatian dalam penghargaan ini. Wirausaha Pintar adalah program kewirausahaan yang ditujukan untuk ASN yang akan memasuki masa pensiun, khususnya bagi mereka yang akan pensiun 2-3 tahun lagi.

Program ini bertujuan untuk memotivasi ASN agar lebih mudah bertransformasi menjadi wirausahawan dengan membuka usaha, sehingga tetap produktif dan mandiri secara finansial di masa pensiun.

Wirausaha Pintar juga memberikan kemudahan akses pinjaman modal melalui kerja sama dengan 45 bank mitra Taspen, untuk mendukung keberhasilan para peserta dalam menjalankan usaha mereka. Sejak diinisiasi pada tahun 2019, program Wirausaha Pintar telah menghasilkan lebih dari 1.900 mitra.

Tahun 2023, Taspen mencetak pencapaian gemilang sebagai satu-satunya BUMN yang meraih penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023 untuk program Taspen One Hour Online Service (TOOS), ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Melalui berbagai apresiasi ini, Taspen terus memperkuat komitmen untuk menghadirkan solusi yang relevan dan berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan publik yang unggul. Sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir, yang mendorong BUMN untuk berfokus pada layanan publik dan menekankan pentingnya optimalisasi pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

PAM Jaya mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layak dan berkualitas terhadap sumber daya air. Salah satunya, dengan mendirikan Gedung Sentra Pelayanan yang dirancang sebagai pusat pelayanan air bersih yang modern.

Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya berfungsi mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan melalui sistem terpadu yang efisien. Pada saat bersamaan, PAM Jaya juga mendorong kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan air perpipaan.

"Untuk itu, PAM JAYA akan menyediakan museum air dan laboratorium pengolahan air sebagai sarana edukasi, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan dan pentingnya air bersih," demikian pernyataan PAM Jaya dalam rilis resmi.

Adapun kawasan perkantoran dan gedung PAM JAYA ditata dengan memprioritaskan prinsip bangunan hijau (green building) dan bangunan pintar (smart building), yang ramah lingkungan, serta efisien dalam operasional. Pembangunan Gedung Sentra Pelayanan dimulai pada April 2024 dan diharapkan dapat beroperasi mulai Oktober 2027.

Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya akan terdiri dari:a) 11 (sebelas) lantai dengan basement parkerb) Fasilitas pelayanan pelanggan terpaduc) Contact Centre untuk layanan pelanggand) War Room & Command Centre untuk manajemen darurate) Museum Air sebagai sarana edukasif) Ruang kerja untuk penambahan jumlah karyawang) Ruang multifungsi dan fasilitas olahraga bagi karyawan

Rencana ini sekaligus meneguhkan komitmen PAM Jaya untuk meningkatkan pelayanan air bersih dengan memperhatikan aspek edukasi dan keberlanjutan.

"Kami percaya bahwa dengan pendekatan ini, kami dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat," bunyi pernyataan PAM Jaya.

Sementara dalam upaya mencapai target 100 persen cakupan pelayanan di Provinsi DKI Jakarta, PAM JAYA menerapkann transformasi menyeluruh yang mencakup tiga bagian, yaitu process, people, dan technology yang akan dikembangkan guna mendukung akselerasi proses kinerja PAM JAYA.

Implementasi tranformasi ini menjadi upaya PAM JAYA untuk memperbaiki dan mempercepat pelayanan terhadap warga DKI Jakarta terkait penyediaan air bersih.

Agar transformasi berjalan optimal, PAM Jaya menyadari butuh perubahan budaya kerja sebagai penggerak untuk mencapai target besar tersebut. PAM Jaya pun melahirkan program Transformasi Budaya.

Sebelumnya, PAM Jaya telah menerapkan budaya PRIMA (Professional, Responsible, Integritas, Manfaatm, dan Amanah). Namun, dengan target, kondisi dan fungsi saat ini yang telah berubah, PAM Jaya pun beradaptasi melalui budaya kerja baru, yaitu BERKOMITMEN (Berani, Kolaborasi, Manfaat, Integritas, Taat, dan Meningkat)

Budaya BERKOMITMEN itu didapat melalui program Transformasi Budaya, yakni lewat kegiatan menganalisa dan menyusun kembali budaya kerja yang selaras dengan tujuan, visi, misi, dan target perusahaan.

Dengan pembaruan budaya kerja itu, diharapkan seluruh Insan PAMANAH dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab berlandaskan budaya kerja BERKOMITMEN. Insan PAMANAH akan dapat menyampaikan suatu ide dan pendapat dalam bekerja sama, termasuk melakukan kolaborasi berlandaskan integritas, taat terhadap peraturan yang berlaku dengan tetap melakukan pembaharuan proses untuk menjadi simpler, faster, dan better, serta terus melakukan inovasi guna mencapai target 100 persen cakupan pelayanan.