JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, pada Pilkada Jakarta 2024.

Din mengimbau warga Jakarta untuk tidak terpengaruh isu mengenai pernyataan Suswono terkait "kartu janda". Ia meminta masyarakat tetap fokus pada program-program yang ditawarkan pasangan tersebut.

“Pak Suswono telah mengaku bersalah, meminta maaf, dan mencabut pernyataan yang dipermasalahkan itu,” kata Din dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Setelah permintaan maaf tersebut, Din berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan isu itu untuk kepentingan politik.

“Dalam ajaran Islam, jika ada yang meminta maaf, seyogianya dimaafkan, tidak malah digoreng ke mana-mana,” ujar Din.

Ia juga menekankan pentingnya masyarakat fokus pada hal-hal substansial agar program-program pasangan Ridwan Kamil-Suswono, seperti peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Jakarta, dapat terlaksana.

“Jika sudah meminta maaf, maka perlu dimaafkan. Mari kita tidak terjebak dalam isu-isu artifisial yang mungkin merupakan gorengan dan permainan politik,” lanjut Din.

Selain itu, Din mengapresiasi Suswono yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR RI serta Menteri Pertanian RI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut dia, Suswono memiliki pemikiran berkualitas, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan.

“Pemikiran-pemikiran Suswono dinilai berkualitas dan bernas, terutama dalam bidang pertanian dan lingkungan,” ucapnya.

Din juga menyebut bahwa pencalonan Suswono dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat memberikan harapan baru bagi keterwakilan umat beragama dan kerja sama lintas elemen masyarakat.

“Pak Suswono bisa menjadi harapan baru yang menitikberatkan pentingnya mewujudkan kesejahteraan umat dan kerja sama antar-elemen masyarakat,” kata Din.

Sebelumnya, Suswono menyatakan komitmen untuk menambah kartu yatim sebagai bagian dari program Kartu Jakarta Maju (KAMU) yang diusung bersama Ridwan Kamil.

Namun, dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar pada Sabtu (26/10/2024), ia sempat berkelakar tentang "kartu janda" yang kemudian menimbulkan kontroversi.

“Saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya,” ujar Suswono dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Suswono menegaskan, meski kelakar itu dimaksudkan untuk menekankan pentingnya perhatian pada anak yatim dan janda, ia menyadari bahwa penyampaiannya kurang tepat.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut Satu Suswono buka suara usai dirinya dilaporkan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) Betawi Bangkit ke Polda Metro Jaya.

Pasalnya, Suswono sempat melontarkan guyonan soal janda kaya menikahi pria pengangguran dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar, yang kemudian berujung polemik. Terkait ia yang dilaporkan tersebut, ia meminta agar menunggu terlebih dahulu, untuk mengetahui lebih lanjut detail dari laporan.

“Laporan seperti apa kami belum tahu ya. Ya tunggu saja,” tutur Suswono ketika ditemui di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (29/10/2024).

Kemudian, dalam kesempatan tersebut Suswono juga menuturkan bahwa seseorang tidak lepas dari kesalahan. Sebab demikian, secara terbuka ia untuk minta maaf.

“Tapi ya saya makanya mengeluarkan statement untuk minta maaf, supaya karena memang bagaimanapun juga ya seseorang tidak lepas dari kesalahan,” tuturnya.

Sebelumnya, Suswono dalam keterangan tertulisnya menuturkan bahwa ia menyadari pernyataannya telah menimbulkan kegaduhan. Politikus PKS itu akhirnya meminta maaf.

"Saya menyadari bahwa pernyataan saya dalam pertemuan dengan relawan Bang Japar telah menimbulkan polemik, atas hal itu saya meminta maaf, sekaligus mencabut pernyataan tersebut" tulis Suswono, dikutip pada Selasa (29/10/2024).

Dia kemudian menjelaskan bahwa pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks bercanda, kala menanggapi celetukan salah satu warga dalam sebuah sosialisasi.

"Namun, saya akui jika guyonan tersebut kurang tepat dan bijaksana. Apapun penjelasannya, saya sepenuhnya mengakui kesalahan saya. Guyonan tersebut meskipun dimaksudkan untuk menyampaikan kepedulian kepada anak yatim dan para janda serta pemuda di Jakarta, jelas tidak pada tempatnya," terangnya.

Suswono kemudian mengambil pelajaran dari polemik tersebut. Dia menyadari agar kedepannya lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, agar tidak menimbulkan polemik.

”Mari kita lanjutkan pembicaraan mengenai program yang membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta," kata dia.

Jakarta -

Jaminan pemeliharaan kesehatan bakal diberikan negara kepada para pensiunan menteri yang menjabat pada tahun 2019-2024. Jaminan kesehatan ini juga bakal dibiayai langsung dari APBN.

Hal itu bisa didapatkan para pensiunan menteri usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis Peraturan Presiden nomor 121 tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara. Beleid itu diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Oktober 2024 yang lalu.

Dalam pasal 1 dan 2 beleid tersebut disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

"(1) Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet," tulis pasal 1 beleid tersebut, dikutip Kamis (17/10/2024).

Disebutkan juga dalam beleid tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Dibiayai APBN

Dalam pasal 6 Perpres 121 tahun 2024 disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2.

Bagi pensiunan menteri yang saat selesai menjabat usianya masih kurang dari 60 tahun akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama 2 kali masa jabatan. Sementara yang usianya 60 tahun atau lebih saat purna tugas akan diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama seumur hidup.

Peserta jaminan pemeliharaan kesehatan nantinya akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Daftar pensiunan menteri yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana akan diusulkan oleh masing-masing kementerian dan/atau Sekretariat Kabinet kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.

Menteri Tak Dapat Jaminan Kesehatan
Namun dalam pasal 7 juga dijelaskan jaminan pemeliharaan kesehatan ini tidak akan diberikan kepada pensiunan menteri dengan beberapa syarat. Pertama, menteri yang selesai menjabat karena dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana.

Kedua, menteri selesai menjabat karena mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi tersangka, dalam hal ini manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan ditunda sampai menteri tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bila ternyata terbukti dijatuhi pidana, maka jaminan kesehatan tidak akan diberikan seperti poin pertama.

Ketiga, menteri yang mengundurkan diri karena mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana juga tidak akan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Dalam pasal yang berbeda bila situasinya ada menteri yang selesai menjabat dan kembali bertugas sebagai menteri di kabinet berikutnya, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas, akan ditangguhkan terlebih dahulu.

"Dalam hal menteri negara dan Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat/ditugaskan kembali menjadi menteri negara atau jabatan lain yang mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara, jaminan pemeliharaan kesehatan purnatugas menteri negara dan Sekretaris Kabinet ditangguhkan sampai dengan yang bersangkutan tidak lagi mendapatkan manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan yang setara lainnya yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," tulis pasal 11 ayat 2.

Sementara itu, dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, jaminan pemeliharaan kesehatannya akan diberikan kepada pasangan janda atau dudanya. Hal ini dicantumkan dalam pasal 8 beleid tersebut.

(hal/hns)

MALANG, iNews.id - Seorang ibu berinisial MF di Kabupaten Malang, Jawa Timur berpura-pura menemukan bayi di teras rumahnya hingga menghebohkan. Warga kemudian berbondong -bondong datang dan melaporkan kejadian itu ke Polsek Tirtoyudo, Kabupaten Malang.

Usai menerima laporan tersebut, polisi mendatangi lokasi dan membawa bayi berjenis kelamin laki-laki itu dengan ari-ari masih menempel ke puskesmas setempat pada Kamis (10/10/2024) malam.

Kapolsek Tirtoyudo AKP Supriyono mengatakan, langsung menyelidiki penemuan bayi tersebut dengan mendatangi lokasi. Berdasarkan keterangan awal, diketahui MF awalnya mengaku menemukan bayi itu di kursi teras rumahnya dibalut selimut.

"Jadi ngakunya MF ini menemukan bayi laki-laki itu di kursi teras rumah. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lanjutan, keterangan itu berubah," ujar Supriyono,  Selasa (15/10/2024).

Gelagat mencurigakan justru muncul saat MF diinterogasi oleh polisi. Perempuan yang berstatus janda itu akhirnya mengakui bila bayi itu miliknya yang baru dilahirkan. 

Sedangkan alasan penemuan bayi tersebut hanya sebagai alasan untuk mengabarkan ke tetangga agar menutupi malunya. "Kemudian (MF) mengaku, bayi tersebut baru saja dilahirkan. Alasan pura-pura menemukan hanya ingin menutupi malu," ucapnya.

Supriyono mengatakan, hasil interogasi tersebut MF malu karena tidak mau mengungkap identitas bapak dari bayi yang baru dilahirkan. 

Selain itu, status MF saat ini merupakan janda beranak tiga. Keterangan MF ini diperkuat dengan bukti-bukti bekas darah di kamar tidur dan bagian anggota tubuhnya.

"Status MF ini janda dan sudah memiliki tiga anak. Mungkin karena malu itu, pura-pura menemukan bayi yang baru dilahirkan," katanya.

Sejak mengandung, kata dia MF juga diketahui jarang keluar rumah, sehingga tetangga tidak tahu bahwa MF tengah hamil tanpa memiliki suami. 

Dalam penanganan kasus ini, dia meminta MF tidak mengulangi kejadian serupa dengan membuat surat pernyataan dan sanggup merawat anak yang dilahirkan itu.

"Sudah kami minta buat surat pernyataan dan juga melibatkan perangkat desa agar MF tidak mengulangi perbuatannya lagi," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta:Faby Marcelia membenarkan telah resmi bercerai dengan Revand Narya. Meski tak pernah mengumbar kehidupan pribadinya, pesinetron ini mengakui kerap rendah diri setelah menjadi janda.

Stigma negatif yang kerap menghampiri wanita yang bercerai rupanya ikut mengusik pikiran Faby. Ada rasa minder setiap kali dia beraktivitas, termasuk ketika mengantar anaknya ke sekolah.

"Berat sama omongan hujatan. Ada aja kan kalau status gini (janda). Aku kalau antar anak-anak ke sekolah jadi suka mikir, kalau ada orang tua murid yang tahu (sudah Janda) gimana lihatnya? Takut dipandang sebelah mata," kata Faby.
Faby pelan-pelan mulai menerima kenyataan dan tak mau lagi memikirkan cibiran orang. Apalagi dia yakin keputusan untuk bercerai merupakan langkah yang sudah dia pertimbangkan masak-masak.

baca juga: Audrey Davis Diperiksa Polisi Terkait Video Porno, David Bayu Menemani

"Ya yang jalani aku, aku enggak mau mikir. Ini sudah dipertimbangkan dan dipikirkan dengan matang, semua enggak tiba-tiba. Kalau dilanjutkan suasananya enggak enak," katanya.

"Anak-anak butuh suasana ceria dari ibu dan bapaknya, kalau kami nggak bisa kasih kehangatan dan keceriaan di rumah mereka akan kesiksa. Jadi ya mending udahan," tambahnya.

Faby Marcelia dan Revand menikah pada tahun 2013. Selama 11 tahun menikah, mereka dikaruniai dua orang anak. Setelah resmi bercerai, Faby coba memulai lembaran hidup baru. Karena itu, dia enggan membuka kembali alasan bercerai dengan Revand.

"Buat apa juga dibicarakan ke publik? Bukan sesuatu prestasi yang membanggakan. Ya memikirkan gimana perasaan anak-anak aja. Sudah siap belum kalau ini dibahas? Kan pasti ada banyak hal enggak enaknya," tutupnya.

(ELG)

BATU, iNews.id - Pasangan kekasih ditangkap polisi usai menguburkan bayi hasil aborsi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keduanya ditangkap berdasarkan laporan warga yang melihat salah satu pelaku menguburkan bayi di tempat pemakaman umum (TPU) Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang merupakan wilayah hukum Polres Batu.

Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata mengatakan, identitas kedua sejoli ini yakni janda berinisial RN (35) warga Dusun Sumbergondo, Desa Waturejo dan kekasih gelapnya BA (32) warga Dusun Krajan, Desa, Kabupaten Malang.

"Terduga pelaku aborsi dua orang berinisial RN maupun BA yang diduga terlibat aktivitas perselingkuhan," ujar Andi Yudha Pranata, Selasa (23/7/2024) siang.

Aborsi ini dilakukan RN (35) di rumahnya di Dusun Sumbergondo, Desa Waturejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. RN meminum pil untuk gugurkan kandungan.

"RM ini yang perempuan, lebih tua usianya 35 tahun. Dia meminum obat empat butir setiap tiga jam sehingga jumlahnya kurang lebih 12 butir yang diminum," katanya.

Menurutnya obat tersebut dia beli secara online atas referensi dari media sosial. RN nekat membeli obat penggugur kandungan dan meminumnya karena malu hamil di luar nikah, apalagi dia berstatus janda.

"RN ini statusnya janda beranak satu, yang BA ini belum nikah. Keduanya sudah berhubungan satu tahun, tapi bukan pasangan suami istri legal," ucapnya.

Seusai meminum obat penggugur kandungan, bayi berusia 5 - 6 bulan meninggal dan keluar dari janinnya. Selanjutnya, janin itu lantas diberikan ke kekasihnya BA yang menguburkan janin di TPU Desa Jombok, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang.

"Janin itu dilakukan penguburan oleh BA, dengan properti alat bukti yang sudah kita gelar ini antara lain ada daster, ada jaket, ada cangkul, ada kerudung," ujarnya.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 77 UU Nomor 17 Tahun 2016 dan penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atau UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

"Ancamannya hukuman 10 tahun penjara," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Pimpinan KPK Johanis Tanak memberikan arahan dalam "Rakorkada Penguatan komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi" yang digelar di Makassar pada hari ini, Rabu (17/7). Tanak bicara soal tanggung jawab atas jabatan dan mengingatkan untuk tidak korupsi.

Tanak mengatakan, saat ini di setiap daerah ada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas memantau tindak pidana korupsi. Namun, dia menyebut saat ini APIP dihadapkan dengan sejumlah tantangan.

"APIP diangkat lagi oleh gubernur, bupati, oleh wali kota yang kemudian kalau APIP ini bekerja dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab, tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemilik uang, tanggung jawab kepada pejabat, kepada negara, kepada pejabat, ketika dia melakukan tugasnya dengan baik dan benar, serta penuh rasa tanggung jawab, tadi seperti saya katakan, dan terkahir tanggung jawab kepada Tuhan, ternyata dia harus dimutasi," kata Tanak.

Dia tak menyebut di daerah mana hal tersebut terjadi. Namun contoh itu, kata dia, kerap terjadi saat APIP bekerja dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab.

KPK, kata dia, kemudian menelusuri mengapa celah seperti mutasi ini terjadi. Menurutnya, karena kepala daerah terkait tidak bisa berkompromi.

"Kenapa tidak bisa berkompromi, kita cari historinya apa? Historinya, tidak lain disebabkan karena awal untuk menduduki (jabatan) adanya serangan fajar yang tidak wajar," kata dia.

Dia menyebut, politik uang macam serangan fajar ini sumber dari korupsi. Tanak mengimbau kepada kepala daerah untuk tidak melakukan itu. Terlebih, kalau punya uang berlebih, baiknya diberikan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan.

"Udahlah kalau banyak duit nggak usah bagi-bagi percuma-percuma, pergi ke panti asuhan, pergi ke janda-janda tua, jangan janda muda, bahaya. Bapak-bapak bahaya, bapak-bapak pergi ke janda muda bahaya. Janda-janda yang 60 ke atas Pak, jangan di bawah 60, karena janda di bawah 60 mohon maaf, kita bercanda sedikit daripada ngantuk, kalau janda di bawah 60 memang dia cari Bapak, para pejabat ini dicari, termasuk APIP dicari juga. Bapak-bapak ini dicari Pak, supaya dapat menafkahi, melanjutkan pemberian nafkah," kata dia.

Perhatikan Panti Jompo

Kemudian, Tanak juga menyinggung agar pemda bisa memperhatikan panti jompo. Dia menyinggung kasus pasutri lansia yang meninggal lama tapi tidak diketahui. Hingga tetangga mencium bau dan mendobrak rumahnya.

"Kemudian siapa lagi yang perlu kita bantu? Pemda, perhatikan para jompo. Tadi Pak Pj gubernur mengatakan pada saat ASN masih hidup diberikan penghargaan sampai meninggal, tapi begitu pensiun ditinggalkan. Ditinggalkan dalam konteks bukan innalillahi, tapi biarlah kau hidup sendiri di situ, tak dipedulikan lagi, nanti masuk di panti jompo," kata dia.

"Waktu dia sebagai gubernur dia tidak pernah siapkan panti jompo, akhirnya dia sendiri kelabakan hidupnya, kemudian dia mati di kamarnya sendiri, atau berdua dengan istrinya, seperti terjadi di Depok (Bogor, red) kemarin. Ada yang baca barangkali, bagaimana suami istri meninggal di kamarnya itu," sambung dia.

Atas dasar itu, dia mengimbau kepada para pejabat untuk bisa memperhatikan nasib-nasib lansia. Jangan justru menggunakan uang untuk yang tidak benar.

"Jadi bapak ibu gubernur, bapak ibu bupati, wali kota, ingat-ingat bikin tempat panti jompo berikan sumbangan itu. Inget panti asuhan anak yatim jangan cuma inget-inget untuk main judi, yang KPK sudah tangkap dan sudah almarhum. Jangan cuma ingat-ingat main tante-tante yang lain, sayang-sayangan di rumah tapi ternyata ada yang lebih disayang. Dan uang itu dari hasil korupsi, kalau dari gaji mana cukup," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, Pegiat media sosial Heddy Setya Permadi alias Permadi Arya atau akrab disapa Abu Janda Al-Boliwud ikut mengomentari soal unggahan aktivis pemuda NU, Zainul Maarif terkait pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Ia pun memuji tulisan Zainul Maarif sebagai unggahan cerdas.

"Salah satu pemuda NU yang bertemu presiden Israel menulis di akun Instagram nya bahwa dia ke sana untuk diskusi soal konflik 'Hamas Israel', ini cerdas," ujar Abu Janda diunggah akun Instagramnya.

"Orang cerdas pasti paham konflik di Gza itu Israel VS Hamas.. orang tidak cerdas berpikir konflik di G4ZA adalah Israel VS palestina," katanya menambahkan.

Menurut Abu Janda, orang cerdas pasti paham Hamas tidak mewakili Palestina. "Orang arab muslim di Palestina saja anggap H4MAS adalah T3RORIS!

Abu Janda lantas mengutip pendapat salah seorang narasumber yang menyatakan bahwa Hamas memanipulasi warga Gaza demi agenda pribadi mereka. "Dan di sana bukan perang antaragama, tapi perang melawan organisasi teroris yang mencatut Islam demi agenda pribadi mereka," kata sumber itu.

Sementara arab pesek disini, menurut Abu Janda, menganggap Hamas adalah pejuang yang sedang membela islam. "KAN T0L0L! maka jadi lah orang yang cerdas.. FREE P4LESTINE.. FROM H4MAS."

Ada sponsor NGO

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyebutkan terdapat organisasi nirlaba atau NGO yang mensponsori pertemuan lima orang warga NU atau nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

"Setelah saya tanya-tanya, ini memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel," kata Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Kantor PBNU Jakarta, Selasa.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menyebutkan terdapat sejumlah organisasi nirlaba yang berperan sebagai advokat Israel, seperti dalam membantu urusan lobi dan negosiasi soal kepentingan Israel.

Meski demikian ia tidak menyebutkan nama dari organisasi nirlaba yang mensponsori kegiatan pertemuan kelima nahdliyin tersebut dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

"Jadi memang ada di dunia ini NGO-NGO yang beroperasi sebagai advokat Israel. Jadi yang membantu lobi dan kepentingan Israel dan lain sebagainya. Ini yang mengajak mereka," ujarnya.

Gus Yahya mengungkapkan hal serupa kerap terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lainnya, dengan upaya yang bermacam-macam guna menyampaikan pesan-pesan tersendiri dari Israel.

Adapun soal keberangkatan kelima nahdliyin tersebut hingga bisa bertemu dengan Presiden Israel, Gus Yahya menyebut semuanya bisa diurus, meski tak ada perwakilan Kedutaan Besar Israel di Indonesia.

"Jelas bahwa visanya nggak didapat dari Indonesia, karena nggak ada perwakilan Israel di sini. Tapi itu bisa saja diatur soal teknisnya," ucap Gus Yahya.

Meski demikian Gus Yahya selaku ketua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, atas kegaduhan yang diperbuat oleh lima orang anggotanya.