Peserta BPJS Kesehatan yang telah membayar iuran berhak memperoleh layanan pemeriksaan, rawat jalan, hingga rawat inap. Peserta juga dapat mengakses Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga tingkat lanjut (FKTL).

Untuk menggunakan BPJS Kesehatan, detikers harus mematuhi aturan yang berlaku. Apalagi jika detikers harus berobat di luar FKTP terdaftar, yang menerapkan pembatasan kedatangan.

Berapa Kali BPJS Kesehatan Dapat Digunakan dalam Sebulan?

Penggunaan BPJS Kesehatan untuk berobat dalam waktu sebulan tidak dibatasi. Peserta dapat menggunakannya untuk berobat sesuai kebutuhan di fasilitas kesehatan (faskes) tempatnya terdaftar.

Namun, detikers yang berobat di FKTP luar wilayah terdaftar hanya bisa mengaksesnya maksimal tiga kali kunjungan dalam waktu sebulan. Hal ini sesuai Pasal 55 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di FKTP yang sama," tulis aturan tersebut.

Dilansir situs resmi BPJS Kesehatan, FKTP merupakan faskes pertama yang harus didatangi peserta jika ingin berobat. Faskes tingkat pertama ini terdiri dari puskesmas atau yang setara, praktik mandiri dokter gigi dan umum, klinik pratama atau yang setara termasuk FKTP milik TNI/Polri, rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, dan fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan laboratorium.

Sedangkan FKTL adalah faskes yang menyediakan perawatan lanjutan dengan penanganan dokter spesialis dan subspesialis bagi peserta BPJS Kesehatan. Faskes tingkat lanjut ini meliputi klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus.

Cara Berobat di FKTP Menggunakan BPJS Kesehatan

Detikers yang hendak berobat memakai BPJS Kesehatan di FKTP dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Datang ke FKTP yang sesuai pada kartu BPJS Kesehatan.
2. Pasien akan diperiksa di faskes tingkat pertama. Bila memerlukan pengobatan lanjutan, pasien akan dirujuk ke FKTL.
3. Di faskes lanjutan, pasien harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.
4. Pasien akan mendapatkan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap di faskes lanjutan sesuai rujukan dokter.
5. Dokter FKTL dapat memberikan surat rujuk balik bila pengobatan sudah selesai, sehingga pelayanan kesehatan selanjutnya kembali ke faskes tingkat pertama.

Perlu diketahui, surat rujukan ke faskes lanjutan umumnya perlu diperpanjang di FKTP pada jangka waktu tertentu. Pastikan memperpanjangnya agar tetap dapat berobat menggunakan BPJS Kesehatan.

Cara Berobat di FKTP Luar Kota Menggunakan BPJS Kesehatan

Untuk berobat di FKTP luar kota, ikuti langkah yang dikutip dari laman Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berikut:

1. Datang ke FKTP dengan membawa KTP dan Kartu BPJS Kesehatan atau kartu non fisik di aplikasi Mobile JKN.
2. Tunjukkan KTP atau kartu BPJS Kesehatan ke petugas untuk mendaftar.
3. Peserta selanjutkan akan diperiksa oleh dokter di FKTP.

Lantaran hanya dibatasi sebanyak tiga, detikers yang berada di luar dalam jangka waktu lama dapat memindahkan faskes BPJS Kesehatan ke lokasi sesuai tempat tinggal. Prosesnya dapat dilakukan secara online atau mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat.

Cara Mengubah FKTP di BPJS Kesehatan Online

Detikers yang di luar kota bisa mengganti faskes BPJS Kesehatan secara online melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh di Play Store atau App Store. Berikut langkah-langkah mengubah faskesnya:

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN di ponsel.
2. Bila belum memiliki akun, daftar dengan mengisi data diri, meliputi nomor BPJS Kesehatan, NIK, nomor handphone, hingga email dan password.
3. Jika sudah punya, langsung login ke aplikasi menggunakan nomor BPJS Kesehatan.
4. Pilih menu "Perubahan Data Peserta" pada halaman utama.
5. Pada kategori FKTP, pilih provinsi, kota/kabupaten, serta faskes yang ingin dituju.
6. Ikuti instruksi selanjutnya dan lengkapi data baru.

Perlu diketahui, perubahan faskes dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali.

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

JAKARTA, investor.id - 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga fokus pada pelayanan kesehatan. Salah satu capaiannya, yakni revitalisasi pelayanan kesehatan, khususnya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Diketahui, selama satu dekade terakhir, 10.000 puskesmas telah direvitalisasi.

Tak hanya puskesmas, tetapi puskesmas pembantu dan posyandu juga alami peningkatan. Sebanyak 85.000 puskesmas pembantu telah direvitalisasi dan juga 300.000 posyandu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, revitalisasi dilakukan karena kapasitas pelayanan puskesmas sebelumnya berbeda-beda, sehingga semua perlu standarisasi.

"Selain itu, layanan kesehatan tidak hanya fokus kepada ibu hamil dan balita, tetapi juga mencakup hingga lansia. Kemudian, semua data terdigitalisasi," ucap Budi dikutip dari keterangannya.

Ia melanjutkan, pelayanan kesehatan merupakan satu keberhasilan dalam satu dekade kepemimpinan Presiden Jokowi, dengan mengutamakan langkah promotif dan preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Budi menambahkan, salah satu langkah preventif pemerintah untuk kesehatan, yakni imunisasi dan skrining. Bahkan, saat ini pemerintah telah meluncurkan tiga antigen terbaru untuk imunisasi di Indonesia, yakni human papillomavirus vaccine(HPV) untuk pencegahan kanker serviks, vaksin pneumococcal conjugate Vaccine (PCV) untuk pneumonia, dan rotavirus untuk mencegah diare.

"Pemberian vaksin HPV dilatarbelakangi melihat angka kejadian kasus kanker serviks di Indonesia. Kanker serviks merupakan penyebab kematian kedua tertinggi pada wanita setelah kanker payudara.

Selain itu, pemberian vaksin PCV dan rotavirus juga atas dasar tingginya angka kematian balita akibat pneumonia dan diare.

“Tiga vaksin itu disorot dunia dan Indonesia melakukan imunisasi dengan ketiga vaksin itu. Ini adalah program nasional yang sangat besar berkat keberhasilan kepemimpinan Presiden Jokowi,” imbuh Menkes Budi.

Selain imunisasi, skrining juga dilakukan untuk penyakit gizi pada balita melalui pengukuran tubuh. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mendistribusikan lebih dari 300.000 ribu antropometri ke posyandu di seluruh Indonesia untuk standarisasi proses penimbangan.

Kader posyandu yang melakukan penimbangan juga telah diberikan pelatihan agar sesuai standar. Hal ini karena sebelumnya alat timbang di puskesmas masih belum standar.

"Total sebanyak 1,5 juta kader di posyandu kita ajarkan cara menimbang bayi yang benar. Luar biasa program ini," papar Budi.

Kemenkes juga mengirimkan alat USG untuk seluruh puskesmas di Indonesia, yang bisa digunakan untuk skrining bayi dalam kandungan, serta untuk mendeteksi kanker payudara.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Dalam upaya penanganan kesehatan jiwa di Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya telah menyediakan layanan konseling yang sudah dilengkapi dengan tenaga psikolog medis di 63 puskesmas.

“Di puskesmas juga dilakukan pendampingan terhadap warga yang dengan gangguan mental,” kata Kepala Dinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina, Rabu (16/10).

Sedangkan, persoalan yang sering dihadapi oleh pasien dengan kategori usia produktif biasanya memiliki permasalahan pribadi maupun sosial. Seperti belum mendapatkan pekerjaan atau permasalahan keluarga.

“Selalu ada pasien yang melakukan konseling di poli yang ditangani psikolog,” ungkapnya.

Sebagai momen refleksi dan dedikasi Pemkot Surabaya terhadap isu kesehatan jiwa, dengan terus berkomitmen dalam upaya, promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan jiwa, Kota Pahlawan ditunjuk sebagai tuan rumah Jambore Kesehatan Jiwa tingkat provinsi.

PJs Wali Kota Surabaya Restu Novi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi dalam menambah semangat dan motivasi bagi para petugas pelayanan kesehatan jiwa.

“Karena mereka sehari-hari mendampingi bagaimana para penyintas bisa setara di masyarakat. Ini bukan tugas sederhana, sehingga ini adalah wadah untuk refleksi supaya bisa bertukar pengalaman, dan konsep acaranya bagus sekali,” kata PJs Restu Novi.

Jambore Kesehatan Jiwa ke-VI kali ini, diikuti oleh 22 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Harapannya, setelah mengikuti kegiatan tersebut, para peserta memiliki semangat baru, dan inspirasi terhadap praktik baik antar kabupaten/kota.

“Sehingga nanti bisa lebih mengatasi kesehatan jiwa masyarakat karena semakin hari problem permasalahan sosial semakin meningkat. Bahkan peningkatan paling miris adalah di usia produktif,” jelasnya.

Ia menerangkan, sebagai kota yang terus berkembang, Surabaya menyadari pentingnya kesehatan jiwa dalam mendukung kesejahteraan warganya. Kesehatan jiwa tidak hanya mencakup kebugaran fisik, namun juga mencakup kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi, mengatasi tekanan hidup, serta produktif dalam peran sosialnya.

“Melalui jambore ini, pemkot mendorong kesadaran bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesehatan jiwa yang baik, serta dukungan yang layak dari keluarga, tenaga kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat,” terangnya.

Dengan sinergi lintas program dan lintas sektor, Pemkot Surabaya memastikan bahwa mereka yang membutuhkan bantuan, mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif.

“Lewat berbagai kegiatan dan lomba yang diadakan, saya berharap acara ini bisa menjadi wadah untuk saling berbagi, mengembangkan potensi, serta mendorong inovasi dalam pelayanan kesehatan jiwa di Kota Surabaya,” tukasnya.

Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, Ratu Dewa-Prima Salam (RDPS) berkomitmen untuk memperbaiki kualitas layanan Puskesmas di Kota Palembang.

Komitmen itu disampaikan RDPS saat bertemu masyarakat di Jalan Batu RT 31 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2, Kamis 10 Oktober 2024.

Paslon nomor urut 2 ini menekankan pentingnya layanan Puskesmas yang tidak hanya gratis, tetapi juga berkualitas untuk seluruh masyarakat.

"Saat ini, layanan Puskesmas memang gratis, tetapi pelayanannya masih rendah. Seharusnya, warga yang berobat bukannya tambah sakit, tetapi justru pulang dengan kondisi lebih sehat dan puas dengan layanan yang diterima," kata dia.

Untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan baik, RDPS akan siagakan 2 dokter khusus di setiap Puskesmas yang ada di Palembang dan juga menambah fasilitas berupa ruang rawat inap.

"Jadi masyarakat tak perlu lagi pulang jika sudah berobat kalau harus di suruh inap, tinggal di ruang rawat inap itu, " kata dia.

Tak hanya itu, RDPS juga memberikan perhatian lebih kepada kader Posyandu yang selama ini telah berperan penting dalam layanan kesehatan masyarakat di tingkat kelurahan.

Mereka memastikan bahwa kader Posyandu akan mendapatkan insentif yang layak sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras para kader Posyandu.

Selain insentif, ada juga bantuan makanan bergizi bagi wanita hamil dan lanjut usia (lansia). Program bantuan gizi ini akan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang, guna memastikan kesehatan ibu hamil dan lansia terjaga dengan baik.

"Kesehatan adalah hak seluruh warga. Kami akan memastikan setiap lapisan masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, hingga lansia, mendapatkan perhatian khusus," tambahnya.

Semua program itu akan segera direalisasikan setelah terpilih, sehingga masyarakat Palembang bisa merasakan layanan kesehatan yang lebih baik, berkualitas, dan merata di seluruh wilayah.

BANDUNG, iNews.id - Gempa berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyebabkan kerusakan signifikan pada Puskesmas Kertasari, Rabu (18/9/2024). Saat kejadian pelayanan terhadap pasien sedang berlangsung.

Pantauan di lokasi, kerusakan parah terlihat pada bangunan IGD, arsip serta aula. Pelafon bangunan tersebut hancur dan menimpa meja, sementara dinding IGD retak dengan celah mencapai lima sentimeter.

Kepala Puskesmas Kertasari, dr. Muhamad Irsyad mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait peristiwa ini. Bantuan dari pemerintah daerah, kata dia sedang dalam perjalanan dan rencananya akan dibangun posko gempa di Puskesmas Kertasari.

"Tadi kami sedang melakukan pelayanan seperti biasa kepada pasien," ujar dr. Muhamad Irsyad di lokasi.

Dia menceritakan, saat itu getaran akibat gempa sangat terasa. Tepatnya, lanjut dia pada pukul 09.41 WIB. "Saat ini kami sedang mendata para korban yang terdampak," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

MANADO - Jumlah psikolog klinis yang bertugas di Puskesmas yang ada di Sulawesi Utara (Sulut), masih tergolong sedikit. Hal ini diminta untuk jadi perhatian serius Pemerintah daerah (Pemda).

Hal ini penting, karena keberadaan psikolog klinis yang akan memberikan layanan psikologi klinis di Puskesmas, memiliki landasan dan sudah ada rekomendasinya di Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023, di mana disebutkan jika psikolog medis merupakan tenaga wajib yang ada di puskesmas.

"Jumlah psikolog klinis di Sulawesi Utara itu hanya ada 19 orang, dan tugas mereka itu harus bisa mengakomodir seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. Angka ini sangat tak seimbang," ujar Ketua Tim Tata Kelola Gangguan Jiwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Herbet Sidabutar.

Menurut Herbet, tak hanya di Sulut, Kemenkes juga mendapati jika tenaga Psikolog klinis yang ada di Indonesia memang masih sangat kecil. Tercatat hanya ada tiga ribuan orang psikolog teknis, sementara ada 10 ribu Puskesmas di Indonesia.

Untuk itu, Herbet mengatakan jika harus ada peran Pemda untuk merealisasikan layanan psikologi klinis di daerah, dengan melakukan inovasi dalam perekrutannya.

"Jadi mungkin harus ada stimulan. Misalnya bisa diangkat jadi apa, atau berikan beasiswa," ujar Herbet.

Herbet menambahkan dalam upaya meningkatkan minat menghasilkan tenaga psikolog klinis, Kemenkes akan bekerja sama dengan Ikatan Psikologi Klinis (IPK) Pusat di bidang pendidikan.

"Kita bekerja sama dengan IPK Pusat dalam bentuk penyederhanaan kurikulum, supaya bisa menghasilkan tenaga yang lebih banyak," katanya.

Sementara itu, Ketua IPK Indonesia Wilayah Sulut, Hanna Monareh MPsi Psikolog, mengatakan jika layanan psikologi klinis tidak hanya seputar konseling, tetapi sosialisasi, psikoedukasi, dan mendampingi caregiver atau tenaga profesional yang merawat dan mendukung orang lain, terutama yang tidak mampu merawat diri sendiri.

"Jadi yang dilayani tidak hanya usia yang sudah dewasa, tetapi juga anak-anak. Dan usia ini mereka berani terbuka juga," ujarnya kembali.

manadobacirita

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mengatakan kemampuan pelayanan dari pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Indonesia masing sangat bervariatif.

Ia mengungkapkan, ada beberapa Puskesmas yang pelayanannya sudah setara dengan rumah sakit. Namun, ada pula yang bahkan belum memiliki dokter.

"Ada Puskemas yang perawatannya bahkan menyamai rumah sakit, tapi kita juga miris masih ada Puskesmas-Puskesmas yang tidak ada dokternya di daerah DTPK," kata Dante di Kantor Bupati Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (9/8).

Tapi, Dante tak merinci lebih jauh penyebab belum meratanya tenaga medis di Tanah Air itu.

Ia hanya menjelaskan, peningkatan pelayanan kesehatan perlu dilakukan dengan penguatan peran dari Puskesmas hingga Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Salah satunya dengan mengedepankan upaya edukasi.

Dante mengatakan, hal ini menjadi penting lantaran inflasi kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan lebih tinggi dari produk domestik bruto (PDB).

"Jadi yang diobati adalah orang yang belum sakit, supaya tidak sakit. Daripada melakukan dan membayar pembiayaan orang yang sudah sakit," jelas Dante.

Dalam mendukung rencana itu, Dante mengatakan saat ini tengah digalakkan program integrasi layanan primer (ILP). Program ini merupakan strategi untuk meningkatkan akses, kualitas, dan keterpaduan layanan kesehatan di tingkat primer.

Dante menyebut, layanan kesehatan harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Ia menganalogikannya seperti anjungan tunai mandiri (ATM).

"Saya menganalogikan, kalau ingin sukses edukasinya harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Apa fasilitas yang selama ini mudah dijangkau masyarakat? Saya umpamakan dengan mesin ATM," ujar Dante.

"Jadi Posyandu itu jumlahnya ada 300 ribu. Jadi kita kalau mau melakukan edukasi kesehatan, salah satu ada harus Posyandu. Jadi kita membuat integrasi antara puskesmas kecamatan, puskesmas pembantu, dan posyandu. Ini namanya integrasi layanan primer," pungkas dia.

INDRAMAYU, iNews.id - WD (10), siswa SD di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tewas. WD diduga menjadi korban bullying oleh teman-temannya di sekolah.

Korban sempat dibawa ke Puskesmas hingga rumah sakit. Saat berada di IGD RSUD Indramayu, korban mengembuskan napas terakhir. 

Kabar kematian ini viral di media sosial. Disebutkan terduga pelaku masih di bawah umur yang merupakan rekan sekelasnya. 

Informasi yang diperoleh, peristiwa diduga Bullying tersebut terjadi pada Kamis, 1 Juli 2024 pukul 09.30 WIB, saat jam istirahat sekolah. 

Guru mengetahui kejadian itu saat WD telah tergeletak dan dilarikan ke Puskesmas Cikedung pukul 10.00 WIB.

Tim medis di puskesmas tersebut menyarankan agar segera dibawa ke RSUD Indramayu. Saat itu, korban dirujuk ke rumah sakit. Setibanya di IGD RSUD Indramayu, korban sudah meninggal dunia pukul 15.30 WIB. 

Humas RSUD Indramayu, Tarmudi ketika dikonfirmasi membenarkan adanya salah satu pasien anak dari Kecamatan Cikedung yang ditangani di IGD pada hari itu.

"Iya benar, ada anak yang dibawa ke IGD. Sampai di ruangan itu sudah meninggal dunia," ujar Tarmudi, Jumat (2/8/2024).

Atas kejadian itu, tim Inafis Polres Indramayu diturunkan untuk mencari bukti-bukti dan petunjuk penyebab kematian WD. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu juga turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. 

"Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Kabid Pendidikan SD Disdikbud Indramayu, Untung Aryanto.

Hingga berita ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari penyidik Polres Indramayu terkait penyebab kematian WD. 

Sementara itu, jenazah WD sudah dimakamkan oleh keluarga pada Jumat (2/8/2024) pukul 10.00 WIB di tempat permakaman umum (TPU) tak jauh dari kediaman keluarga korban.

Editor: Kurnia Illahi

TALIABU, iNews.id - Viral, warga Desa Balohang, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara dikagetkan dengan matinya ribuan ikan secara mendadak di sungai dekat permukiman. Warga bingung apa yang menyebabkan ikan-kan tersebut mati.

Selain matinya ikan secara mendadak, air meluap dari sejumlah sumur milik warga Lede. Padahal, cuaca saat itu terik serta air yang meluap dari sumur terlihat bersih dan jernih.

"Sumur di kami juga tiba-tiba begitu, tapi sudah surut," ujar salah satu  warga Lede, La Ode, Jumat (2/8/2024).

Melihat kondisi tersebut, warga sempat panik dan takut mengonsumsi air dari sumur. Sampel dari sumur kemudian dibawa ke Puskesmas Lede untuk diteliti.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh petugas puskesmas ditemukan yang tidak sesuai standar Permenkes yaitu PH = 8,30 dan TDS = 318.

Risiko jika mengonsumsi air tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit. Salah satunya dapat memicu terjadinya kanker.

Warga menduga, air akibat pencemaran dari limbah perusahaan tambang bijih besi PT Adidaya Tangguh (PT ADT) yang beroperasi tidak jauh dari desa.

"Pasti dari aktivitas tambang di atas. Ini kejadian yang baru dialami warga Desa Lede," ucapnya.

Sementara itu, pihak perusahaan PT ADT saat dikonfirmasi via WhatsApp Jumat (2/8/2024) membantah, aktivitas perusahaan mereka penyebab matinya ikan secara misterius dan mencemari air.

"Tambang ini tidak mungkin berani main-main dengan lingkungan karena sangsinya berat, bahkan pidana. Kita juga sering dari kawan-kawan dinas terkait, lingkungan hidup provinsi, pusat juga turun kemari melakukan pengawasan," kata Tris Direktur Eksternal PT ADT.

Editor: Kurnia Illahi

IDXChannel – Biaya cek lab di Puskesmas tanpa BPJS Kesehatan perlu Anda ketahui. Fasilitas kesehatan di puskesmas terus berkembang pesat, beberapa fasilitas dilengkapi dengan laboratorium untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan kesehatan masyarakat.

Biaya tes di puskesmas menjadi lebih terjangkau. Bagi pengguna BPJS Kesehatan, pemeriksaan lab di puskesmas bahkan bisa dilakukan secara gratis.

Namun bagaimana dengan biaya tes di puskesmas bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS? Di bawah ini adalah informasi terkini mengenai biaya tes lab di puskesmas.

Biaya Cek Lab di Puskesmas Tanpa BPJS

Melansir dari situs resminya, ada beberapa harga yang ditawarkan bila kita ingin melakukan biaya cek lab di Puskesmas tanpa BPJS. Berikut rinciannya :
1. Biaya pemeriksaan tes kehamilan : Rp30.000.
2. Biaya gula darah puasa : Rp20.000.
3. Biaya gula darah 2 jam PP : Rp20.000.
4. Biaya gula darah sewaktu : Rp20.000.
5. Biaya pemeriksaan darah lengkap: Rp30.000.
6. Biaya pemeriksaan urine lengkap : Rp30.000.
7. Biaya SGOT (Pemeriksaan pada hati) : Rp25.000.
8. Biaya SGPT : merupakan tes alanine aminotransferase mengukur tingkat enzim ALT dalam darah biayanya adalah Rp25.000.
9. Biaya pemeriksaan golongan darah : Rp15.000.
10. Biaya Widal (Mendeteksi penyakit tifus) Rp30.000.
11. Biaya HbsAG : untuk mendeteksi penyakit hepatitis B Rp55.000.
12. Biaya TPHA : Pemeriksaan serologi untuk sipilis Rp50.000
13. Biaya Test HIV : Rp75.000
14. Biaya EKG : Rp30.000
15. Biaya Hemoglobin : Rp10.000
16. Biaya LED : laju endap untuk melihat ada peradangan atau inflamasi dalam tubuh atau tidak Rp15.000
17. Biaya Kolesterol : Rp25.000
18. Biaya Tligiserid : Rp30.000 pemeriksaan darah yang mengukur konsentrasi trigliserida di dalam darah
19. Biaya Ureum : Rp25.000

Itulah penjelasan biaya cek lab di puskesmas tanpa BPJS. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan menambah wawasan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

MANADO - Ikatan Psikologi Klinik (IPK) Indonesia Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), menggelar diskusi dan pelatihan Psikoedukasi bagi masyarakat, Jumat (19/7) di Manado.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola layanan penguatan Psikologi Klinik Puskesmas. Adapun peserta, tak hanya perwakilan Puskesmas, tapi juga sejumlah perwakilan lembaga masyarakat di Sulawesi Utara.

Ketua IPK Indonesia Wilayah Sulut, Hanna Monareh, MPsi., Psikolog, menjelaskan kegiatan ini untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta terkait dengan pentingnya kesehatan jiwa setiap individu, sehingga nantinya para peserta akan mengedukasi masyarakat di sekitarnya.

“Kami berharap peserta dapat menjadi duta untuk masyarakat di luar sana, agar mengetahui alur dalam layanan penanganan kesehatan jiwa,”kata Hanna.

Selain itu, para peserta juga dapat menjadi tim buat IPK Indonesia agar memberikan pelayanan pertama, yang bisa membantu untuk meminimalkan terjadinya gangguan kesehatan jiwa, karena bisa memberikan bantuan pertama.

Lebih lanjut, Hanna juga mengatakan jika pihaknya dari tanggal 4 Juli hingga 3 Agustus 2024, mengadakan program teman Psikolog Indonesia yang bertugas di Puskesmas Bahu, Sario, Teling Atas dan Tikala.

"Layanan yang kami berikan di antaranya layanan konseling, Konseling Individu dan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Hanna kembali.

manadobacirita

Jemaah haji Indonesia yang sudah tiba di Tanah Air diharuskan melapor ke puskesmas setempat. Kondisi kesehatan jemaah akan dipantau selama 21 hari.

“Jemaah haji yang telah kembali ke Indonesia akan dipantau kesehatannya selama 21 hari oleh dinas kesehatan setempat,” kata Juru Bicara Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda dalam keterangan resmi Kemenag di Jakarta, Senin (08/07/2024).

Operasional pemulangan jemaah haji ke Tanah Air masih terus berlangsung. Hingga tanggal 7 Juli 2024 pukul 21.00 WAS, jemaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke Tanah Air berjumlah 115.181 orang tergabung dalam 293 kelompok terbang.

Sementara jemaah haji Gelombang II yang diberangkatkan dari Makkah ke Madinah berjumlah 8.661 orang, tergabung dalam 22 kloter.

“Apabila selama pemantauan ada gangguan kesehatan, diharapkan agar segera melapor ke fasilitas kesehatan setempat,” ucapnya.

Ia juga mengimbau jemaah haji untuk tetap menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) setibanya di kampung halaman dan selama proses pemantauan kesehatan.

Jemaah jaga kondisi kesehatan

Mengingat kondisi cuaca di Madinah saat ini paling rendah 28°c dan paling tinggi 43°c, jemaah diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dengan makan, minum dan istirahat yang cukup. Mengkonsumsi obat yang dianjurkan dokter.

“Membatasi aktivitas di luar hotel dan city tour. Kalaupun harus bepergian, tetap mengenakan alat pelindung diri berupa payung, topi lebar dan kaca mata hitam, membawa air minum untuk mencegah dehidrasi,” katanya.

Saat bepergian juga jangan sendirian, jangan memisahkan diri agar tidak tersesat, membawa identitas diri berupa paspor, visa, dan gelang identitas.

Hari ini, Senin 8 Juli 2024 terdapat 17 kelompok terbang, dengan jumlah jemaah haji sebanyak 6.116 orang. Mereka telah dan akan diterbangkan ke Tanah Air, dengan rincian sebagai berikut:

1. Debarkasi Banjarmasin (BDJ) sebanyak 320 jemaah/1 kloter;

2. Debarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) sebanyak 393 jemaah/1 kloter;

3. Debarkasi Jakarta Bekasi (JKS) sebanyak 1.320 jemaah/3 kloter;

4. Debarkasi Jakarta Kertajati (KJT) sebanyak 880 jemaah/2 kloter;

5. Debarkasi Medan (KNO) sebanyak 360 jemaah/1 kloter;

6. Debarkasi Lombok (LOP) sebanyak 121 jemaah/1 kloter;

7. Debarkasi Padang (PDG) sebanyak 393 jemaah/1 kloter;

8. Debarkasi Palembang (PLM) sebanyak 450 jemaah/1 kloter;

9. Debarkasi Solo (SOC); sebanyak 1.080 jemaah/3 kloter:

10. Debarkasi Surabaya (SUB) sebanyak 742 jemaah/2 kloter;

11. Debarkasi Makassar (UPG) sebanyak 450 jemaah/1 kloter.