JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyampaikan keberatan kepada pihak Universitas Indonesia (UI) terkait dugaan penggunaan nama dan informasi mereka tanpa izin dalam disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan izin, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama dalam disertasi milik Bahlil tersebut.

"Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut,” ujar Melky saat dihubungi Kompas.com pada 8 November 2024.

Menurut Melky, Jatam hanya memberikan izin wawancara kepada seorang peneliti bernama Ismi Azkya pada 28 Agustus 2024.

Saat itu, Ismi disebut memperkenalkan diri sebagai anggota tim peneliti di Lembaga Demografi UI yang sedang melakukan riset tentang dampak hilirisasi nikel di wilayah tambang.

Namun, Jatam baru mengetahui belakangan bahwa wawancara tersebut digunakan dalam disertasi Bahlil.

"Kami tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia,” kata Melky.

Oleh karena itu, Melky meminta nama Jatam dan seluruh informasi yang diberikan dihapus dari disertasi yang mengantarkan Bahlil memeroleh gelar doktor dengan predikat cumlaude tersebut.

1. Polemik Baru Disertasi Bahlil Lahadalia

Menanggapi dugaan pencatutan nama dan informasi tersebut, Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI, Amelita Lusia mengatakan bahwa disertasi itu bisa direvisi.

"Perlu kami informasikan bahwa setelah sidang ujian terbuka maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut," ujar Amelita Lusia kepada Kompas.com pada 8 November 2024.

"Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya,” katanya lagi.

Namun, Amelita tidak bisa mengonfirmasi apakah keberatan yang dilayangkan Jatam sudah diterima UI secara resmi. Dia juga tidak mengonfirmasi apakah UI secara resmi telah bersurat kepada Bahlil mengenai keberatan yang disampaikan Jatam untuk menjadi atensi dalam proses revisi disertasi Bahlil.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Seskab Mayor Teddy dan Menlu Sugiono Dampingi Prabowo Kunjungi 5 Negara dalam 16 Hari

Berita populer selanjutnya datang dari kunjungan kerja perdana Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.

Diketahui, Prabowo mengunjungi lima negara selama 16 hari. Tetapi, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebut, akan mampir ke beberapa negara di Timur Tengah dalam perjalanan pulang ke Tanah Air.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono turut mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatannya ke China, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris tersebut.

Teddy dan Sugiono bergabung dalam rombongan utama Prabowo di pesawat kepresidenan dengan kode PK-GRD yang berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada 8 November 2024, pukul 10.30 WIB.

China menjadi negara pertama yang dikunjungi Prabowo usai dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

Pada pukul 18.30 waktu setempat, pesawat kepresidenan PK-GRD ini tiba di Beijing Capital International Airport, China

Setelah pesawat berhenti sempurna, Prabowo menuruni tangga pesawat kemudian disambut oleh Menteri Pertanian dan Pedesaan China Han Jun serta Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

Selain itu, tampak juga sejumlah menteri yang tiba lebih dulu untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo, yaitu Menko Perekonomian Airlangga, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI untuk China, serta anak kecil yang memberikan buket bunga.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Indonesia (UI) memberi tanggapan atas Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengajukan keberatan kepada mereka atas pencatutan nama organisasinya dalam disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI Amelita Lusia menyinggung bahwa proses disertasi itu masih dapat direvisi.

"Perlu kami informasikan bahwa setelah sidang ujian terbuka maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut," ujar Amelita kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

"Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya," kata dia.

Amelita belum mengonfirmasi apakah keberatan yang dilayangkan Jatam sudah diterima UI secara resmi.

Ia juga belum mengonfirmasi apakah UI secara resmi telah bersurat kepada Bahlil mengenai keberatan yang disampaikan Jatam untuk menjadi atensi dalam proses revisi disertasi Bahlil.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar, menjelaskan bahwa surat keberatan tersebut sudah disampaikan kepada pihak UI pada Kamis (7/11/2024) kemarin.

Keberatan ini dilayangkan karena Jatam tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bahlil untuk menjadi informan utama dalam disertasi yang disusunnya dalam rangka menyelesaikan program studi doktor di UI.

“Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut,” ujar Melky saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Melky menerangkan bahwa pihaknya memberikan persetujuan wawancara kepada seseorang bernama Ismi Azkya pada 28 Agustus 2024, yang mengaku sedang melakukan penelitian.

Saat itu, Ismi Azkya mengaku kepada Jatam sedang melakukan penelitian untuk dirinya sendiri sebagai tim peneliti di Lembaga Demografi UI, bukan orang lain.

“Sebagaimana ia memperkenalkan diri kepada kami. Ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI,” kata Melky.

“Adapun penelitian yang dimaksud berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang,” sambungnya.

Melky menegaskan ketika Ismi Azkya mengajukan penelitian hingga proses wawancara, Jatam tidak diberikan informasi yang memadai bahwa hal ini adalah bagian proses penyelesaian disertasi Bahlil.

“Kami tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia,” jelas Melky.

Selain itu, Ismi Azkya juga tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitiannya, sampai akhirnya terungkap bahwa nama Jatam dijadikan informasi utama dalam disertasi Bahlil.

“Surat penolakan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Kami menuntut nama Jatam beserta seluruh informasi yang telah diberikan untuk dihapus dari disertasi tersebut,” kata Melky.

Untuk diketahui, Bahlil Lahadalia meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global UI pada 16 Oktober 2024 lalu.

Bahlil berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat dengan pujian cumlaude.

Adapun Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia", sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.

Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Keempat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil pun merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yakni reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.

Kemudian penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil belum merespons dugaan praktik joki yang dilaporkan Jatam. Namun, ia pernah mengeklaim bahwa ia telah menjalankan seluruh proses studi sesuai mekanisme yang berlaku di UI.

"Semua tahapan sudah saya lakukan, tidak ada yang saya lewatkan," kata Bahlil, 19 Oktober 2024 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengajukan keberatan kepada Universitas Indonesia (UI) atas pencatutan nama organisasi mereka, dalam disertasi yang disusun oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Koordinator Nasional Jatam, Melky Nahar menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah diwawancarai oleh Bahlil. Dia pun menduga ada praktik perjokian karya ilmiah demi kepentingan disertasi Bahlil agar bisa meraih gelar doktor.

“Kami menduga peneliti bernama Ismi Azkya merupakan bagian dari praktik perjokian karya ilmiah untuk kepentingan disertasi Bahlil Lahadalia,” ujar Melky dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

“Ini melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait lainnya,” imbuh dia.

Melky menguraikan bahwa pada 28 Agustus 2024 seorang peneliti bernama Ismi Azkya datang ke kantor Sekretariat Jatam. Saat itu Ismi mengaku sebagai peneliti dari Lembaga Demografi UI.

Islm datang bersama seorang rekannya yang juga disebut sebagai peneliti Lembaga Demografi UI. Keduanya menyatakan tengah melakukan penelitian mengenai hilirisasi nikel dan dampaknya terhadap masyarakat.

“Berulang kali ia menyebutkan, ‘Saya sedang meneliti,’ yang menunjukkan ia sebagai peneliti aktif yang berkepentingan langsung, bukan untuk orang lain, terkhusus Bahlil Lahadalia,” kata Melky.

Namun, Jatam mengaku terkejut saat mengetahui nama organasi mereka dicantumkan sebagai informan utama dalam disertasi Bahlil, untuk menyelesaikan studi di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

Setelah sidang terbuka promosi doktor pada 16 Oktober 2024, Jatam menerima salinan disertasi Bahlil yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.

“Di dalam disertasi tersebut, kami menemukan nama Jatam sebagai informan utama. Selain itu, kami juga menemukan verbatim yang menggambarkan isi percakapan antara dua pegiat Jatam dengan Ismi pada 28 Agustus 2024,” ungkap Melky.

Sehari setelah sidang, dua pegiat Jatam mencoba menghubungi Ismi melalui telepon dan WhatsApp untuk meminta klarifikasi.

Namun, mereka mendapatkan dua pernyataan yang berbeda. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Ismi awalnya menyatakan bahwa informasi dari Jatam tidak digunakan untuk disertasi Bahlil.

Setelahnya, Ismi justru menyampaikan permintaan maaf melalui pesan WhatsApp kepada pegiat Jatam. Dia mengaku hanya diminta membantu mewawancarai pihak Jatam.

“Begini bunyi pesannya: Sebelumnya mohon maaf, kak, saya kurang paham sejauh itu karena saya hanya diminta untuk bantu wawancara. Untuk penjelasan lebih jelas bisa hubungi kontak berikut kak,” kata Melky mengutip pesan Ismi Azkya.

Namun, Ismi tidak menjelaskan identitas kontak yang dikirimkannya. Tak lama setelahnya, Ismi justru memblokir nomor kontak dua pegiat Jatam yang mencoba menghubunginya.

“Menurut kami, tindakan yang dilakukan Ismi Azkya dan Bahlil Lahadalia merupakan bentuk penipuan intelektual yang mencederai integritas dan marwah pendidikan Indonesia,” tutur Melky.

Adapun surat keberatan atas pencatutan nama Jatam sebagai informan utama dalam disertasi Bahlil sudah dilayangkan kepada pihak UI pada Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut," kata Melky.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia (UI).

Bahlil berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat dengan pujian cumlaude.

Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia", sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.

Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.

Keempat masalah itu adalah dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil pun merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, yakni reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah.

Kemudian penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil belum merespons dugaan praktik joki yang dilaporkan Jatam. Namun, ia pernah mengeklaim bahwa ia telah menjalankan seluruh proses studi sesuai mekanisme yang berlaku di UI.

"Semua tahapan sudah saya lakukan, tidak ada yang saya lewatkan," kata Bahlil, 19 Oktober 2024 lalu.

Sementara itu, pihak Universitas Indonesia menyatakan bahwa keberatan yang diajukan Jatam dapat menjadi pertimbangan bagi kampus. Sebab, proses disertasi Bahlil tersebut masih dapat direvisi.

"Perlu kami informasikan bahwa setelah sidang ujian terbuka maka tahap selanjutnya yang dijalani Pak Bahlil adalah revisi naskah disertasi sesuai masukan dalam sidang tersebut," ujar Kepala Kantor Informasi Publik dan Humas UI, Amelita Lusia, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

"Apabila ada masukan seperti ini, tentu akan menjadi perhatian dan dilakukan perbaikan sebagaimana harusnya," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengajukan keberatan kepada Universitas Indonesia (UI) terkait pencatutan nama organisasinya dalam disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Koordinator Nasional Jatam Melky Nahar menyampaikan, surat keberatan tersebut telah disampaikan kepada pihak UI, Kamis (7/11/2024).

Melky menegaskan, Jatam tidak pernah memberikan persetujuan kepada Bahlil untuk menjadi informan utama dalam disertasi yang disusunnya untuk menyelesaikan program studi doktor di UI.

"Iya betul, kami kirim kemarin ke UI. Kami tidak pernah memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk menjadi informan utama bagi disertasi tersebut," ujar Melky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Menurut Melky, pihaknya hanya memberikan persetujuan wawancara kepada seseorang bernama Ismi Azkya pada 28 Agustus 2024, yang mengaku sedang melakukan penelitian.

"Sebagaimana ia memperkenalkan diri kepada kami, ia hanya menjelaskan sedang melakukan penelitian terkait dengan profesinya sebagai peneliti di Lembaga Demografi UI," kata Melky.

Melky juga menjelaskan bahwa penelitian tersebut berkaitan dengan dampak hilirisasi nikel bagi masyarakat di wilayah tambang.

Ia menegaskan bahwa ketika Ismi Azkya mengajukan penelitian hingga proses wawancara, Jatam tidak diberikan informasi yang memadai bahwa ini merupakan bagian dari proses penyelesaian disertasi Bahlil.

"Kami tidak diberi informasi yang layak dan memadai bahwa wawancara tersebut merupakan salah satu proses penelitian bagi disertasi Bahlil Lahadalia," jelas Melky.

Lebih lanjut, Melky menambahkan bahwa Ismi Azkya tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan penelitiannya, hingga akhirnya terungkap bahwa nama Jatam dijadikan informasi utama dalam disertasi Bahlil.

"Surat penolakan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian. Kami menuntut nama Jatam beserta seluruh informasi yang telah diberikan untuk dihapus dari disertasi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia berhasil meraih gelar Doktor dalam program studi (Prodi) Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia (UI) pada Rabu (16/10/2024).

Ia berhasil lulus dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan dengan predikat cumlaude.

Dikutip dari laman resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Bahlil tercatat masuk UI sebagai mahasiswa Doktoral pada 13 Februari 2023.

"Saya menyatakan saudara Bahlil Lahadalia lahir di Banda Maluku Tengah, Maluku tanggal 7 Agustus 1976, menjadi Doktor dalam bidang Kajian Strategik dan Global," kata Promotor Prof. Chandra Wijaya dalam sidang terbuka yang disiarkan secara daring.

Prof. Chandra menambahkan bahwa Bahlil kini telah resmi menyandang gelar Doktor dan berhak menerima semua hak dan kehormatan yang berkaitan dengan gelar tersebut.

"Sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku," ujarnya.

Bahlil mengangkat disertasi berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia", sesuai dengan bidang yang ia tekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.

Dalam disertasinya, Bahlil mengidentifikasi empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan, yaitu dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, dan belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Bahlil merekomendasikan empat kebijakan utama sebagai solusi, antara lain reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi blak-blakan menjelaskan ihwal mandeknya perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Soal mandeknya perizinan PLTP tersebut baru-baru ini juga dipersoalkan oleh Presiden Jokowi.

Eniya menyatakan, mandeknya perizinan PLTP biasanya terjadi selama tahap eksplorasi. Dalam tahap tersebut, biasanya sering ditemui penolakan dari masyarakat terkait pembebasan lahan.

“Ini (pembebasan lahan) bersinggungan dengan berbagai hal di lokal, penduduk lokal setempat, adanya mungkin protes-protes masyarakat,” kata Eniya ketika dihubungi pada Rabu, 19 September 2024.

Menurut Eniya, pembebasan lahan ini menjadi hal yang paling berat dalam proses perizinan. Pembebasan lahan tersebut berkaitan dengan kewajiban untuk membangun akses jalan masuk ke lokasi pengeboran. Namun Eniya tetap mengatakan bahwa dinamika seperti ini harus dikomunikasikan dengan baik.

Eniya juga menyebut semua persyaratan dibebankan kepada pengembang membuat Perusahaan pengembang kesulitan. Sementara di sisi lain, pengembang tidak mau melewati ketentuan waktu eksplorasi. Hal tersebut yang membuat Eniya terpaksa mengeluarkan surat penghentian eksplorasi sementara.

“Saya pun sering membuat surat penghentian, jadi permintaan penghentian eksplorasi sementara gitu,” ujarnya.

Kesulitan lainnya adalah lokasi panas bumi yang biasanya ada di tengah gunung sehingga sulit dijangkau oleh alat berat yang akan melakukan pengeboran. Selain itu, penentuan titik pengeboran yang cocok juga seringkali memakan waktu karena mengharuskan perpindahan titik ketika potensi panas bumi di titik tersebut kurang maksimal.

Adanya kesulitan-kesulitan tersebut membuat Eniya menginginkan adanya kerja sama dari masyarakat. Ia juga meminta media untuk dapat mengedukasi masyarakat bahwa tujuan PLTP adalah membantu memberikan pasokan listrik ke masyarakat.

“Jadi masyarakat gak protes yang malah menghalangi. Pemerintah ingin memberikan akses listrik, malah sering adanya penolakan,” ucap Eniya.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengaku heran karena proses perizinan untuk membangun PLTP bisa memakan waktu 5-6 tahun. Hal ini disampaikannya saat membukaIndonesia International Geothermal Convention and Exhibiton Tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta (JCC), Jakarta, Rabu kemarin.

"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT (energi baru dan terbarukan), dan potensinya ada 24.000 megawatt. Sudah kita kerjakan, tetapi kok tidak berjalan secara cepat?," kata Jokowi seperti dikutip dari Antara.

Jatam Sebut Banyak PLTP Bermasalah

Juru Kampanye Jaringan Anti Tambang (JATAM), Alfarhat Kasman menyebut PLTP lebih banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Menurutnya, daya rusak pertambangan panas bumi sama saja dengan pertambangan lainnya. Ia lantas memberikan contoh kasus yang terjadi di PLTP Sorik Marapi.

“Kebocoran gas H2S di PLTP Sorik Marapi di Mandailing Natal itu telah menyebabkan kurang lebih lima sampai tujuh orang meninggal dunia dan lainnya dilarikan ke rumah sakit karena menghirup gas H2S itu,” kata Farhat ketika dihubungi pada Rabu, 19 September 2024.

Contoh lainnya adalah semburan lumpur di PTLP Mataloko yang mirip dengan semburan lumpur Lapindo. Begitu juga dengan PLTP Poco Leok atau Ulumbu yang menyebabkan atap-atap seng rumah warga menjadi berkarat. Oleh karenanya, Farhat tak jarang mengkritik pemanfaatan panas bumi atau geotermal sebagai Energi Baru Energi Terbarukan (EBET).

“Apanya yang mau dianggap sebagai energi baru energi terbarukan sementara daya rusak yang dihasilkan itu tidak berbeda jauh dengan pada umumnya? Itu kan ngawur sebetulnya, ngaco,” ucapnya.

Ia pun mewanti-wanti agar pemangkasan proses perizinan PLTP saat ini bukan berarti menghapus perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Karena bila dilakukan, menurut Alfarhat, hal itu merupakan sebuah kejahatan. Sejatinya, menurut Farhat, Amdal adalah upaya memproteksi dari kemungkinan daya rusak yang disebabkan PLTP.