Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan bahwa anggaran belanja negara perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menjelaskan bahwa pada tahun 2025, anggaran belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.613 triliun, namun jumlah ini dinilai tidak cukup untuk mendukung target tersebut.

Drajad menekankan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus mencatatkan pertumbuhan minimal 5,8% hingga 5,9% pada 2025. Namun, dengan anggaran yang ada, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan 5,2%.

"Anggaran belanja Rp 3.600 triliun yang disiapkan Kementerian Keuangan tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% di masa mendatang. Pada tahun 2025, pertumbuhan minimal harus mencapai 5,8% atau 5,9% sebagai landasan untuk mengejar 6%, 7%, dan akhirnya 8%," ujar Drajad dalam acara Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).

Drajad menambahkan, untuk mencapai target pertumbuhan 6% hingga 8%, diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun, sehingga total anggaran belanja negara mencapai Rp 4.000 triliun.

Namun, penambahan anggaran ini tidak mudah, mengingat 45% dari pendapatan negara digunakan untuk pembayaran utang. Pada 2025, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang berarti sekitar Rp 1.353 triliun akan dialokasikan untuk melunasi utang.

Untuk meningkatkan penerimaan negara, Drajad mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Namun, rencana ini masih belum banyak dibahas. Menurutnya, BPN harus melalui tiga transformasi, yaitu transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur, yang terakhir dinilai paling sulit.

Selain itu, Drajad menekankan pentingnya pertumbuhan sektor swasta untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia menyoroti perlunya perbaikan regulasi dan birokrasi, yang selama ini menjadi hambatan bagi sektor swasta untuk berkembang.

"Birokrasi kita terlalu gemuk, dan setiap unit selalu ingin membuat peraturan, perizinan, dan pengawasan. Ini membuat segalanya menjadi rumit," tambah Drajad.

Di sisi lain, belanja pemerintah dan pertumbuhan investasi diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dibutuhkan tambahan anggaran belanja negara yang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius mencapai 8%.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan pada tahun 2025, anggaran belanja negara dirancang sebesar Rp 3.613 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu, tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang.

Sebab untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh 5,8% hingga 5,9% pada 2025. Dengan anggaran belanja Rp 3.613 triliun di 2025, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2%.

“Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan (2025) itu kan untuk belanja negara Rp 3.600 triliun sekian. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu ngak cukup. Karena kita untuk tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9%. Supaya kita punya batu lonjakan untuk ngejar 6%-7% kemudian ke 8%,” tutur Drajad dalam agenda Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).

Drajad menambahkan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% kemudian 8%, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun, atau dengan total anggaran belanja negara sekitar Rpp 4.000 triliun.

Meski begitu, untuk menambah anggaran Rp 300 triliun tidak mudah. Pasalnya sebesar 45% dari pendapatan negara digunakan untuk debt service. Bila dihitung, pada 2025 target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, artinya pendapatan negara sekitar Rp 1.353 triliun akan digunakan untuk membayar utang.

Nah, untuk mendongkrak penerimaan negara lebih banyak, salah satu caranya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Meski begitu, Drajad menyebut, rencana pembentukan BPN memang belum banyak didiskusikan.

“Itu harus mengandung 3 unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan. Kedua, transformasi teknologi. Ketiga, transformasi kultur. Ini yang paling susah. Tapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi,” terangnya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diperlukan pertumbuhan di sektor swasta.

Untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta, regulasi dan birokrasi harus dibenahi, karena selama ini permasalahan tersebut yang membuat swasta sulit tumbuh.

“Birokrasi kita terlalu gemuk, dan setiap unit di dalam birokrasi itu pasti ingin bikin peraturan, pasti ingin bikin perizinan, pasti ingin bikin pengawasan, terus lah tambah mumet,” ungkapnya.

Di samping itu, belanja pemerintah dan juga pertumbuhan investasi diharapkan bisa terus mendongkrak perekonomian dalam negeri.