Dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Pandjaitan dalam siaran pers ditulis Rabu (6/11/2024).

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," tandasnya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Pada kesempatan tersebut Lollan juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan layanan transportasi laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

"Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan bukan hanya menguntungkan internal organisasi, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk memastikan kebutuhan publik di sektor perhubungan laut dapat terpenuhi dengan baik, sesuai harapan masyarakat," tutupnya.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Ditjen Hubla Kemenhub RI) menggelar Upacara Pembukaan Diklat SDM Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan.

Dalam sambutan pembukaannya, Dirjen Hubla Capt Antoni Arif Priadi mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan memiliki karakteristik perairan yang berbeda-beda, sehingga kegiatan pemanduan kapal dan pengelolaan pelabuhan memiliki peranan yang sangat vital.

"Kegiatan pemanduan kapal dan pengelolaan pelabuhan adalah dua aspek krusial dalam dunia maritim kita. Untuk itu, melalui Diklat Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan ini, tidak hanya dapat memperkuat pengetahuan teknis tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan di lapangan," jelas Antoni, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Antoni berharap agar seluruh peserta dapat memanfaatkan dan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebagai wadah untuk berdiskusi, bertanya, maupun berbagi pengalaman dengan narasumber dan sesama peserta.

"Dengan begitu, setelah mengikuti Diklat ini seluruh peserta dapat menjalankan kegiatan pemanduan kapal dan kepelabuhanan di tempat kerja masing-masing secara baik dan benar sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan SDM di sektor transportasi laut Indonesia," ujar Antoni.

Diketahui sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan kebijakan moratorium/penundaan sementara selama 5 (lima) bulan dalam Penyelenggaraan Diklat Pandu Tingkat II, Pandu Tingkat I dan Pandu Laut Dalam.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan waktu kepada Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap regulasi terkait dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat SDM Pemanduan Kapal.

"Alhamdulillah, penyempurnaan regulasi dan standarisasi penyelenggaraan Diklat telah dilakukan dan saat ini kebijakan moratorium tersebut telah dicabut. Tentunya saya juga berharap regulasi dan standar tersebut dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh seluruh pihak terkait, sehingga diharapkan penyelenggaraan Diklat di masa depan dapat benar-benar berkorelasi dan berimplikasi signifikan pada terciptanya Pandu Indonesia berstandar internasional yang mampu bersaing secara global guna mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," kata Antoni.

Sebagai informasi, Diklat yang dibuka secara simbolis pada hari ini terdiri dari Diklat Pandu Tingkat II dan Pandu Tingkat I yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) serta Diklat Kepelabuhanan Tipe B yang diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

Untuk proses belajar mengajar menggunakan metode tatap muka langsung, dengan durasi penyelenggaraan diklat, yaitu Diklat Pandu Tingkat II dimulai dari tanggal 14 Oktober 2024 hingga 19 Februari 2025 atau setara dengan 117 hari, Diklat Pandu Tingkat I dengan dimulai dari tanggal 14 Oktober hingga 22 November 2024, dan Diklat Kepelabuhanan Tipe B dimulai dari tanggal 14 hingga 22 Oktober 2024.

Berdasarkan komposisi peserta Diklat, tercatat sebanyak 78 orang mengikuti Diklat Pandu Tingkat II, 34 orang mengikuti Diklat Pandu Tingkat I, dan 21 orang mengikuti Diklat Kepelabuhanan Tipe B.

Dalam upaya untuk menjamin kualitas lulusan Diklat tersebut, telah dipersiapkan tenaga pengajar Diklat Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan yang terdiri dari kelompok instruktur, pengajar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta praktisi akademisi yang berpengalaman pada bidangnya.

Video Menhub Bicara 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Konektivitas-Indonesia Sentris

Video Menhub Bicara 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Konektivitas-Indonesia Sentris

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperketat pemantauan mobilitas kapal di perairan RI. Pemantauan dilakukan selama 24 jam melalui Maritime Coordination Center (MCC).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Captain Antoni Arif Priadi mengatakan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut telah menetapkan Keputusan Nomor KP-DJPL 455 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting System).

Keputusan ini merekomendasikan kapal-kapal yang masuk dan keluar perairan Indonesia untuk melakukan pelaporan kepada sarana telekomunikasi pelayaran.

"Selain itu, kami telah menyiapkan pengawasan selama 24 jam yang dilakukan melalui Maritime Coordination Center (MCC), yang bertanggung jawab atas penyiaran informasi keselamatan pelayaran di seluruh wilayah Indonesia," kata Antoni, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Dengan sistem ini, diharapkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia dapat terjaga, sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023.

Di samping itu, Antoni turut menyoroti penguatan sisi kelautan melalui implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Melalui UNCLOS, Indonesia dapat memperkuat kontrol terhadap wilayah perairannya, mengelola sumber daya alamnya dengan lebih efektif dan berkelanjutan, serta melindungi ekosistemnya dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Penerapan UNCLOS memungkinkan Indonesia untuk mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis dasar, yang memberikan hak eksklusif untuk eksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut.

Namun demikian, Antoni menjelaskan, terdapat beberapa tantangan besar dalam implementasi konvensi tersebut. Salah satunya ialah evolusi kejahatan di sektor kelautan.

"Evolusi kejahatan transnasional seperti penangkapan ikan ilegal, eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan, serta klaim tumpang tindih dengan negara tetangga menjadi isu yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut," ujarnya.

Di samping itu, ia juga menekankan, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut yang berdampak terhadap garis dasar maritim memerlukan adaptasi kebijakan dan strategi baru.

"Kerangka hukum di bawah UNCLOS harus terus dikembangkan agar tetap relevan sebagai pedoman dalam mengatasi tantangan saat ini," kata dia.

Sementara itu, Direktur Kenavigasian, Capain Budi Mantoro, mengatakan melalui edukasi dan sosialisasi ini diharapkan semua lapisan masyarakat.memahami pentingnya UNCLOS 1982 dan urgensi dari kedaulatan perairan Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab bersama.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat memaksimalkan manfaat dari penerapan UNCLOS 1982, sekaligus memastikan pengelolaan perairan yang berkelanjutan dan aman di masa depan," ujar Budi.

"Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga keselamatan pelayaran dan melestarikan lingkungan laut, serta mendukung kebijakan pemerintah berbasis pada UNCLOS," sambungnya.

Simak Video: Momen Evakuasi Kapal Dishub DKI Seusai Kandas di Kepulauan Seribu

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berbicara tentang kelanjutan program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah program ini akan dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto?

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan Kemenhub sudah mengajukan anggaran untuk program Tol Laut di 2025 sebesar Rp 1,124 triliun. Menurutnya, program ini akan terus dijalankan.

"Kita sudah memasukkan anggaran total (Kemenhub) tahun 2025. Sehingga kemungkinan Tol Laut ini masih jalan. Memang anggaran 2025 belum ketok palu. Nanti di bulan Desember kan baru kita lihat betul anggaran itu dan sampai saat ini masih jalan terus pengajuan dan programnya," kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan dari Tol Laut ini, namun pihaknya tetap berupaya mengevaluasi program ini dan juga bertekad untuk mempertahan program ini pada masa pemerintahan Prabowo.

Hartanto mengatakan Tol Laut ini perlu dipertahankan lantaran jadi salah satu program unggulan Kemenhub. Program Tol Laut dinilai banyak bermanfaat, khususnya dalam menjaga disparitas harga komoditas di wilayah-wilayah terluar.

"Terkait program Tol Laut, bagi kami program Tol Laut adalah program yang unggulan. Dimana tentu konektivitas lebih tercapai, terjangkau, dan ternyata harga-harga komoditas juga bisa turun," kata Hartanto.

Selama 10 tahun masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek Tol Laut terus berkembang. Dari semula hanya tiga kapal pada 2015 bertambah menjadi 39 kapal pada 2024. Lalu dari sisi muatan juga ikut melonjak, dari yang awalnya hanya 30 ton kini mencapai 989,75 ton.

Diketahui tol laut adalah satu di antara program nasional dari Presiden Jokowi. Program ini terbentuk dilatarbelakangi adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara daerah di timur dengan barat.

Simak: Perintis, Tol Laut, dan Ternak: Jembatan Emas Penyambung Negeri

[Gambas:Video 20detik]