Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan Indonesia telah melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah China terkait dengan Deepening Blue Economy Cooperation atau ekonomi biru. Langkah itu dilakukan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan di Indonesia.

Adapun penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan RRT (MOFCOM) Wang Wentao di Great Hall of the People di Beijing, RRT, Sabtu (9/11/2024). Penandatangan MoU itu turut disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden RRT Xi Jinping.

MoU ini mencakup kerja sama multisektoral, blue economy atau ekonomi biru yang dalam MoU ini dimaksudkan sebagai pemanfaatan energi laut terbarukan yang berkelanjutan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, inovasi, dan kerja sama industri.

Airlangga mengatakan sektor yang akan dikerjasamakan antara lain industri hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta kerja sama industri pembuatan dan perbaikan kapal, transportasi laut, pembangunan dermaga dan pelabuhan. Selain itu MoU ini akan menjadi landasan dalam kerja sama dua negara di sektor pariwisata dan layanan rekreasi bahari, serta pengembangan sumber energi bersih seperti: fotovoltaik, tenaga angin, tenaga pasang surut, maupun jaringan transmisi antar pulau.

"Kesepakatan ini menegaskan komitmen yang kuat antara kedua negara untuk bekerja sama di bidang Blue Economy. Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan RRT yang merupakan salah satu negara dengan perkembangan teknologi kelautan yang sangat cepat di dunia, seperti pada industri pembuatan dan pembangunan kapal, biofarmasi laut dan merupakan salah satu negara asal wisatawan kelautan terbesar bagi Indonesia," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dia mengatakan implementasi kerja sama dalam MoU ini diharapkan akan meningkatkan nilai tambah yang dihasilkan dari produk dan jasa dari sektor kelautan Indonesia.

"Laut yang merupakan proporsi terbesar wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang luas untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sektor kelautan akan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Kerja sama dengan RRT dapat menjadi langkah awal untuk memanfaatkan potensi dari laut nusantara," ungkapnya.

Dia menjelaskan melalui MoU ini Indonesia dan RRT sepakat untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau rendah emisi dengan meningkatkan investasi dalam teknologi hijau dan mempromosikan inovasi teknologi kelautan, green carbon, serta upaya rendah emisi. Kerja sama dalam MoU ini melibatkan juga Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Lembaga Penelitian, Lembaga Keuangan, dan pelaku bisnis, untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama antara kedua negara.

"Kerja sama ini diharapkan juga akan dapat mendorong peran sektor ekonomi di bidang kelautan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia, khususnya dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028 dan 2029," tutupnya.

Turut serta pada acara kunjungan kenegaraan ke Beijing RRT tanggal 8 - 11 November 2024, beberapa Menteri di bidang koordinasi Perekonomian, antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi, serta Menteri ESDM, dan turut mendampingi pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

(ega/ega)

Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil berencana membangun wisata ala Maldives di Kepulauan Seribu.

Ridwan Kamil menyatakan rencana tersebut dibuat sebagai upaya menahan kebocoran ekonomi besar dari aktivitas wisata warga Jakarta ke luar kota setiap akhir pekan.

Menurutnya, sekitar 2 juta warga Jakarta keluar kota tiap akhir pekan untuk berlibur. Ia memperkirakan uang warga Jakarta yang ikut mengalir keluar imbas kegiatan wisata itu Rp150 triliun per tahun.

"Kalau tiap orang menghabiskan Rp1 juta saja, ada Rp2 triliun yang hilang dari Jakarta setiap weekend. Dalam setahun, bisa mencapai Rp100 hingga Rp150 triliun," ungkap Ridwan Kamil Political Show Podcast CNNIndonesia pekan ini.

Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama fenomena ini adalah minimnya pilihan wisata di Jakarta. Hal itu mendorong banyak warga ibukota memilih berlibur ke luar kota.

Tak hanya warga Jakarta, orang asing pun kata Ridwan Kamil lebih suka ke luar Jakarta. Survei katanya, menunjukkan bahwa turis asing yang datang ke Jakarta cenderung hanya menginap satu malam sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain.

"Karena di Jakarta weekend gak banyak pilihan. Orang asing juga sedikit. Hasil surveinya orang asing kalau nginep di Jakarta cuma semalem," jelasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Ridwan Kamil berencana mengembangkan kawasan Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata global yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan kelas dunia seperti wisata pantai ala Maldives serta atraksi serupa Universal Studios atau Disneyland.

Kawasan ini akan diusulkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ) guna menarik investasi swasta, sehingga proyek ini bisa berjalan tanpa menggunakan dana pemerintah.

"Tapi itu swasta. Ini juga swasta. 100 persen duit swasta,"

Sebagai calon pemimpin Jakarta, Ridwan Kamil menyebut dirinya siap berperan sebagai "marketer" terbaik untuk menarik investor besar demi mewujudkan wisata kelas dunia di Kepulauan Seribu.

"Saya hanya melobi sebagai gubernur. The best marketer itu orang nomer satu di wilayahnya kan. Kan ada pengalaman global, maka akan saya yakinkan supaya berinvest lah di Kepulauan Seribu dengan special economic zone dengan kelasnya ala-ala tadi gitu," pungkasnya.

BANGGAI, iNews.id - Partai Koalisi BERAMAL Sulawesi Tengah semakin gencar melaksanakan kampanye terbatas dengan memperkenalkan program unggulan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Ahmad HM Ali-Abdul Karim Aljufri. Upaya itu dilakukan di pelbagai daerah, termasuk Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut yang dikenal dengan sebutan Banggai Bersaudara. 

Juru Kampanye Partai Koalisi BERAMAL Sulteng Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan, ada empat tim partai koalisi yang disebar di Banggai Bersaudara. 

Dalam tim tersebut berisi tokoh-tokoh sentral. Beberapa di antaranya yakni Rusli Baco Dg Palabbi, Batia Sisilia Hadjar hingga Hidayat Lamakarate. 

"Tim pertama dan kedua sudah melaksanakan kampanye terbatas di beberapa titik Banggai," ujar Muhanan saat kampanye terbatas di Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Minggu (20/10/2024).

Kemudian tim ketiga akan menjalankan kegiatan di Banggai Laut. Sementara tim keempat sedang bersiap memasuki Banggai Kepulauan. 

“Di beberapa titik tersebut akan dihadiri langsung Calon Gubernur Ahmad Ali,” kata Mulhanan.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, kampanye terbatas yang difokuskan di Banggai Bersaudara untuk mempertebal kemenangan pasangan BERAMAL (Bersama Ahmad HM Ali-Abdul Karim Al Jufri). 

“Kunjungan ke Banggai Bersaudara bentuk kecintaan Ahmad Ali kepada masyarakatnya. Insya Allah Ahmad Ali tidak akan pernah mengecewakan warga Banggai Bersaudara,” ucapnya.

Sebab itu, Partai Koalisi BERAMAL mengajak seluruh masyarakat Sulteng khususnya Banggai Bersaudara memberikan dukungan dan memenangkan pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Al Jufri dalam Pilkada Sulteng yang akan berlangsung pada 27 November 2024. 

“Pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang,” kata mantan Wakil Wali Kota Palu dua periode tersebut. 

Diketahui, Ahmad HM Ali dan Abdul Karim Al Jufri maju sebagai kandidat dalam Pilkada 2024 dengan dukungan dari 10 partai besar, antara lain NasDem, Gerindra, Golkar, PAN, PSI, PKB, Partai Perindo, PPP, PKS dan Partai Prima. Dukungan besar dari pelbagai partai tersebut memperkuat posisi keduanya dalam kontestasi politik di Sulteng.

“Dengan kekuatan dukungan dari 10 partai, kami optimistis pasangan BERAMAL akan memenangi Pilkada Sulteng 2024. Kami percaya, visi dan program yang kami tawarkan akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mulhanan. 

Selama kampanye terbatas, Partai Koalisi BERAMAL memaparkan segudang program unggulan yang akan Ahmad Ali jalankan jika terpilih. Program-program tersebut mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan serta penanganan kesehatan dan kesejahteraan sosial. 

“Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri berharap melalui program-program tersebut, mereka dapat menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat di Sulteng dan mendorong kemajuan daerah,” katanya. 

Dengan semangat untuk membawa perubahan dan membangun Sulteng yang lebih baik, Partai Koalisi BERAMAL bertekad untuk mendengarkan aspirasi masyarakat serta melibatkan mereka dalam setiap langkah pembangunan. 

“Kampanye terbatas di Banggai Bersaudara diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pasangan calon dan masyarakat, sehingga tercipta dukungan yang solid menjelang pilkada,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Setiap negara punya potensi dan tantangan tersendiri yang mempengaruhi kekayaan dan kesejahteraan masyarakatnya. Ada negara-negara dengan ekonomi yang cukup baik, dan ada juga serta yang masih berjuang dalam menghadapi kemiskinan.

Berdasarkan World Population Review dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB), saat ini negara paling kaya di dunia adalah Monako. Sementara, negara termiskin nomor 1 di dunia adalah Burundi.

PDB merupakan jumlah nilai tambah bruto oleh semua produsen penduduk pada perekonomian ditambah pajak produk apa pun, lalu dikurangi subsidi apa pun, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut.

PDB per kapita menjadi faktor untuk mengukur suatu negara. Dalam hal ini, PDB mengukur nilai dolar US dari semua barang dan jasa yang diproduksi pada suatu negara.

Namun, perlu dicatat bahwa PDB per kapita tidak selalu sesuai dengan gaji rata-rata yang diperoleh seseorang yang tinggal di negara tertentu.

10 Negara Terkaya di Dunia

Gross domestic product (GDP) atau PDB per kapita menjadi faktor untuk mengukur suatu negara.

PDB akan dipengaruhi oleh populasi, di mana semakin besar populasi, maka semakin tinggi PDB, dan itu bisa meningkat secara artifisial di negara-negara surga pajak.

Oleh sebab itu, PDB per kapita dan gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto dianggap sebagai ukuran lebih anda dari kekayaan suatu negara.

Mengacu pada laporan World Population Review, berikut daftar negara terkaya di dunia 2024 berdasarkan PDB per kapita:

1. Monako

PDB per kapita: $227,073 atau setara Rp 3.521.405.415 (asumsi kurs Rp 15.507)

2. Liechtenstein

PDB per kapita: $194,581 atau setara Rp 3.017.525.584

3. Luxembourg

PDB per kapita: $121,139 atau setara Rp1.878.093.697

4. Bermuda

PDB per kapita: $116,746 atau setara Rp 1.809.869.562

5. Norwegia

PDB per kapita: $103,901 atau setara Rp 1.610.204.814

6. Irlandia

PDB per kapita: $101,316 atau setara Rp 1.570.341.665

7. Swiss

PDB per kapita: $91,732 atau setara Rp 1.421.794.994

8. Kepulauan Cayman
PDB per kapita: $84,359 atau setara Rp 1.307.481.483

9. Singapura

PDB per kapita: $80,034 atau setara Rp 1.240.482.499

10. Qatar

PDB per kapita: $77,778 atau setara Rp 1.205.482.459

10 Negara Termiskin di Dunia

Perang, kelaparan, penyakit, dan kerusuhan politik juga mempengaruhi PDB suatu negara (bersama dengan hampir setiap aspek kehidupan lainnya). Berikut daftar negara termiskin di dunia 2024:

1. Burundi

PDB per kapita: $950,90

2. Republik Afrika Tengah

PDB per kapita: $1.130

3. Somalia

PDB per kapita: $1.611,30

4. Mozambik

PDB per kapita: $1.657,10

5. Kongo RD

PDB per kapita: $1.670,80

6. Niger

PDB per kapita: $1.817,30

7. Liberia

PDB per kapita: $1.819

8. Sierra Leone

PDB per kapita: $1.846,70

9. Malawi

PDB per kapita: $1.867,70

10. Madagaskar

PDB per kapita: $1.875,10

(khq/fds)

Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperketat pemantauan mobilitas kapal di perairan RI. Pemantauan dilakukan selama 24 jam melalui Maritime Coordination Center (MCC).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Captain Antoni Arif Priadi mengatakan Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut telah menetapkan Keputusan Nomor KP-DJPL 455 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Kapal (Ship Reporting System).

Keputusan ini merekomendasikan kapal-kapal yang masuk dan keluar perairan Indonesia untuk melakukan pelaporan kepada sarana telekomunikasi pelayaran.

"Selain itu, kami telah menyiapkan pengawasan selama 24 jam yang dilakukan melalui Maritime Coordination Center (MCC), yang bertanggung jawab atas penyiaran informasi keselamatan pelayaran di seluruh wilayah Indonesia," kata Antoni, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Dengan sistem ini, diharapkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia dapat terjaga, sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2023.

Di samping itu, Antoni turut menyoroti penguatan sisi kelautan melalui implementasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Melalui UNCLOS, Indonesia dapat memperkuat kontrol terhadap wilayah perairannya, mengelola sumber daya alamnya dengan lebih efektif dan berkelanjutan, serta melindungi ekosistemnya dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985. Penerapan UNCLOS memungkinkan Indonesia untuk mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis dasar, yang memberikan hak eksklusif untuk eksplorasi sumber daya alam di wilayah tersebut.

Namun demikian, Antoni menjelaskan, terdapat beberapa tantangan besar dalam implementasi konvensi tersebut. Salah satunya ialah evolusi kejahatan di sektor kelautan.

"Evolusi kejahatan transnasional seperti penangkapan ikan ilegal, eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan, serta klaim tumpang tindih dengan negara tetangga menjadi isu yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut," ujarnya.

Di samping itu, ia juga menekankan, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut yang berdampak terhadap garis dasar maritim memerlukan adaptasi kebijakan dan strategi baru.

"Kerangka hukum di bawah UNCLOS harus terus dikembangkan agar tetap relevan sebagai pedoman dalam mengatasi tantangan saat ini," kata dia.

Sementara itu, Direktur Kenavigasian, Capain Budi Mantoro, mengatakan melalui edukasi dan sosialisasi ini diharapkan semua lapisan masyarakat.memahami pentingnya UNCLOS 1982 dan urgensi dari kedaulatan perairan Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab bersama.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat memaksimalkan manfaat dari penerapan UNCLOS 1982, sekaligus memastikan pengelolaan perairan yang berkelanjutan dan aman di masa depan," ujar Budi.

"Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat juga diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga keselamatan pelayaran dan melestarikan lingkungan laut, serta mendukung kebijakan pemerintah berbasis pada UNCLOS," sambungnya.

Simak Video: Momen Evakuasi Kapal Dishub DKI Seusai Kandas di Kepulauan Seribu

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) MV YC 6 dan MV ZS 9 berbendera Singapura yang diduga melakukan kegiatan pengerukan. Penghentian ini dilakukan lantaran belum ada izin dan dokumen yang lengkap untuk hasil kerukan (dumping) di Perairan Batam, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono melihat langsung proses penghentian dan pemeriksaan saat dirinya berada di dalam Kapal Pengawas (KP) Orca 03 untuk melakukan kunjungan kerja ke Pulau Nipah, salah satu pulau terluar di Kepulauan Riau, Rabu (9/10/2024) lalu. Dia mengimbau agar para pelaku usaha diharapkan untuk tertib administrasi dan peraturan-peraturan yang berlaku agar masyarakat mampu merasakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

"Ini bukti keseriusan kami, untuk menindak tegas para pelaku pemanfaatan pasir laut yang tidak sesuai ketentuan terlebih tidak memiliki dokumen perizinan yang sah," ujar pria yang karib disapa Ipunk, dikutip Jumat (11/10/2024).

Ipunk menegaskan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan. Hal tersebut merupakan hasil treking, ternyata ada kapal-kapal asing yang diduga melakukan pencurian pasir laut di wilayah Indonesia.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut , mereka sering masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan dalam satu bulan bisa mencapai 10 kali masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," tambah dia.

Ipunk menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Untuk itu, negara hadir menertibkan sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan.

Dia menegaskan PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya. Hal sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang yang menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki KKPRL dari Pemerintah Pusat.

"Di sini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," imbuh dia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara, Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," katanya.

Simak juga Video: KKP Amankan Kapal Berbendera Belanda yang Angkut Pasir Laut di Perairan Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Ini satu hal yang baik, mengenai bagaimana cara Indonesia bisa membantu negara lain

Badung, Bali (ANTARA) - Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menjalin kerja sama bilateral dengan Kepulauan Solomon dan Republik Demokratik Kongo.

"Kita sudah hampir 10 tahun terakhir ini mendukung dan bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan itu akan tetap kita lanjutkan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai pertemuan bilateral dengan Kepulauan Solomon dan Republik Demokratik Kongo di Badung, Bali, Selasa.

Sejak 2018, Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah memberikan dukungan dalam bentuk berbagai program pembangunan di bidang olahraga, kesehatan, dan pendidikan di Kepulauan Solomon.

Beberapa di antaranya termasuk pembangunan stadion multifungsi, penanganan pandemi Covid-19, serta peningkatan kapasitas di bidang perikanan.

"Ini satu hal yang baik, mengenai bagaimana cara Indonesia bisa membantu negara lain. Karena Indonesia juga punya pengalaman dibantu oleh negara-negara maju, jadi kita bisa memberikan hal yang lebih baik dengan pengalaman kita," ujar Suharso.

Suharso juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi kenaikan permukaan air laut yang berdampak signifikan bagi negara-negara kawasan Asia-Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon.

Indonesia juga berharap dapat meningkatkan kerja sama di sektor ekonomi biru dan pariwisata, khususnya pengembangan ekowisata berkelanjutan.

Di sisi lain, penguatan kerja sama bilateral dengan Kongo utamanya dilakukan melalui partisipasi aktif dalam Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC), yang mana Indonesia dan Kongo berperan sebagai ketua bersama.

Kementerian PPN/Bappenas menggarisbawahi pentingnya perencanaan dan pengelolaan kependudukan dalam strategi pembangunan Indonesia.

Tantangan terkait perencanaan hijau juga menjadi fokus pertemuan, mengingat Indonesia sedang berupaya mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 51 persen pada 2045.

Indonesia dan Kongo berpeluang besar untuk menjalin kerja sama dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan serta mobilitas listrik, dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang melimpah di kedua negara.

"Kami bertemu untuk belajar. Mereka ingin belajar bagaimana Indonesia menyusun perencanaannya dan mereka mengirim ahli ke sini. Kita juga belajar dari mereka yang kaya sekali akan SDA. Jadi kerja sama kita vice versa," tutur Suharso.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Upah minimum regional (UMR) Batam 2024 atau saat ini dikenal upah minimum kabupaten/kota (UMK) menjadi yang tertinggi di antara wilayah lain di provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Nilainya pun naik lebih dari 4 persen dibanding UMK Batam tahun sebelumnya.

Lantas, berapa UMK Batam 2024? Temukan besaran dan nominal upah minimum kota dan kabupaten lain di Kepri pada uraian di bawah.

UMK Batam 2024

Mengutip Portal Pemprov Kepri, UMR atau UMK Kota Batam 2024 yaitu sebesar Rp. 4.685.050. Nominal tersebut naik sekitar Rp 184.610 atau 4,1 persen dari UMK 2023 yakni 4.500.440. Dengan nilai tersebut, Batam masih menyabet gelar UMK tertinggi di antara enam wilayah lain di Kepri.

Upah minimum 2024 tersebut sebagaimana SK Gubernur Kepri Nomor 1314-1320 Tahun 2023. Penetapan UMK 2024 juga merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Diketahui perhitungan upah minimum tahun ini menggunakan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi, serta rata-rata pengeluaran per kapita, banyaknya rumah tangga, dan anggota rumah tangga yang bekerja.

UMK berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Penetapan upah minimum sebagai pelindung para pekerja baru agar tidak dibayar di bawah yang telah ditentukan. Sedangkan pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun maka akan digaji sesuai aturan Struktur dan Skala Upah di perusahaan.

UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Selain Batam, berikut daftar lengkap UMK kabupaten dan kota lain di Kepri 2024:

• UMK Kota Tanjungpinang 2024: Rp 3.402.492
  Naik Rp 123.297 atau 3,76 persen dari tahun 2023 yaitu Rp 3.279.194.
• UMK Kabupaten Bintan 2024: Rp 3.950.950
  Naik Rp 51.535 atau 1,33 persen dari tahun 2023 yaitu Rp 3.899.015.
• UMK Kabupaten Karimun 2024: Rp 3.715.000
  Naik Rp 122.981 atau 13,42 persen dari tahun 2023 yaitu Rp 3.592.019.
• UMK Kabupaten Lingga 2024: Rp 3.402.492
  Naik Rp 123.297 atau 3,76 persen dari tahun 2023 yaitu Rp 3.3.279.194.
• UMK Kabupaten Natuna 2024: Rp3.406.575
  Naik Rp 68.972 atau 2,07 persen dari tahun 2023 yaitu Rp 3.337.603.
• UMK Kabupaten Kepulauan Anambas 2024: Rp 3.835.605
  Naik Rp 78.045 atau 2,08 persen dari tahun 2023 yaitu Rp 3.757.560.

Adapun upah minimum provinsi (UMP) Kepulauan Riau 2024 sebesar 3.402.492. Nilai tersebut juga mengalami kenaikan Rp 123.298 atau sekitar 3,76 persen dari UMP Kepri 2023 yaitu Rp 3.279.194.

Itu tadi besaran UMK Batam 2024 dan kabupaten/kota lain di Kepri, beserta masing-masing nilai kenaikannya.

(azn/row)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menerima hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tanah seluas 9.497 meter persegi yang terletak di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemehub Lollan Panjaiatan menyatakan, pihaknya menyambut baik adanya sinergi dan kerja sama ini.

Adapun tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Salakan.

Ini merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

“Berdasarkan perjanjian kerjasama dimaksud, hibah tanah ini pemanfaatannya akan digunakan oleh Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk sebagai lokasi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Lollan dalam siaran pers, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, total aset tanah yang diserahterimakan seluas 9.497 meter persegi, tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 tanggal 30 September 2020, dengan nilai perolehan sebesar Rp 2,338 miliar.

Lollan menuturkan, pemerintah berharap dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, ke depan akan memberikan nilai positif, terutama dalam peningkatan pelayanan operasional pada Pelabuhan Salakan, yang menjadi urat nadi atau ujung tombak perekonomian daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

"Sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelayanan transportasi laut yang aman, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat luas,” ungkap Lollan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, menerima hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tanah seluas 9.497 meter persegi yang terletak di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemehub Lollan Panjaiatan menyatakan, pihaknya menyambut baik adanya sinergi dan kerja sama ini.

Adapun tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Salakan.

Ini merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

“Berdasarkan perjanjian kerjasama dimaksud, hibah tanah ini pemanfaatannya akan digunakan oleh Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk sebagai lokasi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Lollan dalam siaran pers, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, total aset tanah yang diserahterimakan seluas 9.497 meter persegi, tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 05 tanggal 30 September 2020, dengan nilai perolehan sebesar Rp 2,338 miliar.

Lollan menuturkan, pemerintah berharap dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, ke depan akan memberikan nilai positif, terutama dalam peningkatan pelayanan operasional pada Pelabuhan Salakan, yang menjadi urat nadi atau ujung tombak perekonomian daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

"Sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelayanan transportasi laut yang aman, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat luas,” ungkap Lollan.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Permukaan Bumi terdiri dari 71% ari dan hanya sekitar 29% daratan. Banyak dari daratan tersebut yang terpencar menjadi gugusan-gugusan pulau.

Mengutip World Population Review, manusia saat ini hanya sanggup menghuni sekitar 11.000 pulau di dunia. Di saat yang sama, ada ratusan ribu pulai tak berpenghuni di seluruh penjuru Bumi.

Saat ini Swedia masih jadi negara dengan jumlah pulau terbanyak. Negara di utara Eropa ini total mengelola sekitar 267.570.

Dari jumlah yang banyak itu, hanya 221.831 di antaranya yang memiliki nama dan hanya sekitar 1.000 di antaranya yang berpenghuni.

Melihat angka itu, artinya sebagian besar pulau di Swedia tidak berpenghuni.

Gothland adalah pulau terbesar di Swedia, mencakup hampir 2.994 km persegi daratan negara tersebut.

Di bawah Swedia ada negara tetangganya, yaitu Norwegia. Negara ini ditaksir memiliki sekitar 239.057 pulau.

Dari jumlah itu, hanya sekitar 60 pulau saja yang tidak berpenghuni.

Indonesia juga masih jadi salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak. Indonesia ditaksir memiliki 17.504 pulau, dengan sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni. Hingga saat ini Indonesia masih menjadi negara kepulauan terbesar di dunia.

Berikut adalah daftar negara dengan pulau terbanyak di dunia:

Negara dengan Pulau Terbanyak

1. Swedia: 267.570 pulau.
2. Norwegia: 239.057 pulau.
3. Finlandia: 178.947 pulau.
4. Kanada: 52.455 pulau.
5. Chile: 43.471 pulau.
6. Amerika Serikat: 18.617 pulau.
7. Indonesia: 17.504 pulau.
8. Australia: 8.222 pulau.
9. Filipina: 7.641 pulau.
10. China: 6.961 pulau.

JAKARTA - PHE ONWJ berhasil menyelamatkan 18 awak kapal kargo Glorie Indah 1 yang karam pada Rabu (17/7), di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Sekitar pukul pukul 18.30 WIB, tim area lapangan Zulu PHE ONWJ, yang berjarak 6-7 mil laut (sekitar 11,11 kilometer) dari lokasi kapal Glorie Indah 1, menerima sinyal darurat dan langsung merespon dengan mengirim unit kapal TB Mulia untuk proses evakuasi. Tim PHE ONWJ melaporkan insiden ini ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Polair.

Evakuasi berjalan dramatis. Awalnya, kapal TB Mulia direncanakan menarik kapal Glorie Indah 1 ke daratan terdekat. Namun, kondisi tidak memungkinkan karena buritan Glorie Indah sudah dipenuhi air, bahkan air sudah menggenangi ruang mesin kapal. Karena kondisi yang semakin darurat, kru PHE ONWJ memprioritaskan upaya penyelamatan 18 kru yang terjebak di dalam kapal kargo.

Minimnya penerangan semakin menyulitkan penyelamatan. Berkat keterampilan kru PHE ONWJ yang sudah dibekali dasar-dasar penyelamatan di laut, seluruh awak kapal Glorie Indah 1 berhasil dipindahkan ke TB Mulia tepat sebelum kapal karam.

Sekitar pukul 20.30 WIB, proses evakuasi yang berlangsung selama 20 menit berhasil diselesaikan. TB Mulia yang berisi kru PHE ONWJ dan 18 awak kapal Glorie Indah 1 yang diselamatkan bergerak meninggalkan kapal Glorie Indah 1 yang sudah tenggelam. Para awak kapal Glorie Indah 1 yang selamat dibawa ke lokasi operasi PHE ONWJ terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Kamis siang (18/7), seluruh awak kapal Glorie Indah 1 dimobilisasi ke Jakarta menggunakan kapal Pan Marine-12 milik PHE ONWJ.

General Manager PHE ONWJ Muzwir Wiratama menyampaikan apresiasi kepada kru PHE ONWJ yang sigap dan profesional saat melakukan evakuasi.

"Terima kasih atas dedikasi dan keberanian dalam memastikan keselamatan 18 awak kapal yang terjebak. Kita semua berharap agar para awak kapal yang telah diselamatkan dapat pulih dengan cepat," kata Muzwir dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews, Kamis (18/7/2024).

Penyelamatan darurat di perairan yang terjadi di sekitar wilayah operasi ini bukan yang pertama dilakukan oleh tim PHE ONWJ. "PHE ONWJ berkomitmen untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam setiap operasi, serta siaga dan responsif guna mendukung keselamatan pihak lain di sekitar wilayah operasi," tambah Muzwir.

Sebelum mengalami insiden di perairan Kepulauan Seribu, kapal kargo Glorie Indah 1, yang membawa material besi dan bahan makanan pokok, berangkat dari Pelabuhan Sunda Kelapa dengan tujuan Tanjung Balai Karimun.