Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan peluang pasar baru untuk komoditas udang dari Indonesia, menyusul persoalan antidumping yang terjadi di Amerika Serikat. Perluasan pasar itu turut disertai dengan implementasi program modeling untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas udang ekspor.

"Di pasar AS sendiri masih ada peluang untuk komoditas udang selain udang beku. Kemudian ada pasar lain seperti Jepang yang berpotensi besar untuk produk beku dan olahan. Kemudian ada Australia dan Korea Selatan," terang Direktur Pemasaran PSDKP KKP Erwin Dwiyana, dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Mengenai kelanjutan antidumping sendiri, penanganan yang dilakukan KKP bersama otoritas lainnya menunjukkan hasil positif. Berdasarkan keputusan final determination investigasi USDOC, tidak ditemukan adanya countervailable subsidies atau pemberian subsidi kepada petambak dan eksportir udang beku Indonesia.

Sedangkan terkait tuduhan antidumping, keputusan final determination yang dirilis USDOC pada 22 Oktober menetapkan bea masuk tambahan sementara sebesar 3,9% untuk udang Indonesia. Angka tersebut lebih rendah dibanding hasil preliminary determination yang sempat dikeluarkan yakni sebesar 6,3%.

"Kita tidak dituduh melakukan subsidi terhadap industri udang nasional sehingga tarif CVDnya 0 persen, sementara antidumping kita turun dari 6,3 persen menjadi 3,9 persen. Ini merupakan capaian positif, sebelum hasil akhir pada 5 Desember nanti," bebernya.

Di sisi lain, upaya perluasan pasar ini disertai dengan upaya peningkatan kualitas produksi udang di sektor hulu. Salah satunya melalui program modeling budidaya berbasis kawasan yang sudah dikembangkan di Indonesia.

Di tempat yang sama, Penasihat Tim Satgas Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP51) Harry Lukminto mengaku telah mengikuti hearing di hadapan USITC secara hybrid.

"Saat hearing tersebut, perwakilan dari Pemerintah Indonesia telah menyampaikan hal-hal yang menjadi concern," tutur Harry.

Selain itu, Harry juga mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan dukungan yang dibuktikan dengan berangkat ke Amerika Serikat pada tanggal 20 Agustus untuk menemui USDOC secara langsung. Kala itu, diajukan perwakilan Indonesia mengajukan keberatan terhadap penggunaan laporan keuangan perusahaan yang bisnisnya berbeda dengan kedua mandatory respondents sebagai dasar perhitungan dumping margin.

Dia berharap perjuangan ini dapat memberikan hasil yang baik untuk kepentingan bersama industri perudangan nasional.

"Semoga ini tidak dilanjutkannya kasus antidumping tersebut oleh USITC," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen akan menyelesaikan masalah CVD dan AD komoditas udang di pasar AS. Dia memastikan jajarannya tengah melakukan diplomasi agar tuduhan itu bisa diatasi.

Indomobil Group siap merakit mobil MPV bongsor, Maxus Mifa 9, secara lokal di Indonesia. Andai nantinya jadi diproduksi di Tanah Air, harga Maxus Mifa 9 bisa menjadi lebih murah, di bawah Rp 1 miliar.

PT Indomobil Energi Baru yang berada di bawah naungan Indomobil Group resmi menjadi Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Maxus di Indonesia. Indomobil Energi Baru akan turut memeriahkan ajang pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 yang diadakan pada tanggal 22 November sampai 1 Desember 2024.

Keikutsertaan Maxus dalam pameran ini disebut-sebut sebagai langkah lanjutan menyusul kesepakatan kerjasama antara Indomobil Group dan SAIC-Maxus, perusahaan asal Shanghai, China. Indomobil Group dan SAIC-Maxus menjalin kesepakatan ini pada bulan Mei 2024.

Salah satu model Maxus teranyar yang akan ditampilkan adalah Maxus Mifa 9, sebuah MPV premium listrik pertama di dunia. Maxus Mifa 9 diklaim sebagai perpaduan antara kemewahan sebuah MPV papan atas dengan inovasi teknologi elektrifikasi dan menyasar, khususnya keluarga, serta kalangan eksekutif di Indonesia.

Sebagai mitra kerja sama yang dipercaya oleh SAIC-Maxus, Indomobil Group mempunyai komitmen dan strategi jangka panjang dalam mengembangkan Maxus di Indonesia.

Komitmen ini diperkuat dengan dukungan penuh Indomobil Group kepada kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia, di mana Maxus Mifa 9 telah didaftarkan dalam program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dicanangkan pemerintah.

MPV premium listrik Maxus Mifa 9 akan diproduksi di Indonesia dan mendapatkan fasilitas bea masuk dalam masa transisi. Langkah ini diambil untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Tanah Air sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Produksi lokal Maxus Mifa 9 diharapkan akan memberikan keuntungan lebih bagi konsumen di Indonesia, memungkinkan MPV premium listrik ini dipasarkan dengan harga di bawah Rp 1,1 miliar.

Dengan harga yang kompetitif dan didukung oleh teknologi canggih, kenyamanan premium, serta kepraktisan yang dihadirkan, Maxus Mifa 9 diyakini menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mengutamakan mobilitas ramah lingkungan, tanpa mengesampingkan kemewahan dan performa.

"Kami bangga dapat memproduksi Maxus Mifa 9 di dalam negeri sebagai bagian dari komitmen kami terhadap pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Dengan harga yang lebih kompetitif dan kualitas premium, kami percaya Maxus Mifa 9 akan jadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari kendaraan ramah lingkungan dengan tingkat kenyamanan dan performa yang tinggi," ungkap Chief Operating Officer PT Indomobil Energi Baru, Yudhy Tan, dalam keterangan resminya.

Mercedes-Benz Mau Diambil Alih Indomobil?

Mercedes-Benz Mau Diambil Alih Indomobil?

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Ditjen Hubla Kemenhub RI) menggelar Upacara Pembukaan Diklat SDM Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan.

Dalam sambutan pembukaannya, Dirjen Hubla Capt Antoni Arif Priadi mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan memiliki karakteristik perairan yang berbeda-beda, sehingga kegiatan pemanduan kapal dan pengelolaan pelabuhan memiliki peranan yang sangat vital.

"Kegiatan pemanduan kapal dan pengelolaan pelabuhan adalah dua aspek krusial dalam dunia maritim kita. Untuk itu, melalui Diklat Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan ini, tidak hanya dapat memperkuat pengetahuan teknis tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan di lapangan," jelas Antoni, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Antoni berharap agar seluruh peserta dapat memanfaatkan dan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebagai wadah untuk berdiskusi, bertanya, maupun berbagi pengalaman dengan narasumber dan sesama peserta.

"Dengan begitu, setelah mengikuti Diklat ini seluruh peserta dapat menjalankan kegiatan pemanduan kapal dan kepelabuhanan di tempat kerja masing-masing secara baik dan benar sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan SDM di sektor transportasi laut Indonesia," ujar Antoni.

Diketahui sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan kebijakan moratorium/penundaan sementara selama 5 (lima) bulan dalam Penyelenggaraan Diklat Pandu Tingkat II, Pandu Tingkat I dan Pandu Laut Dalam.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan waktu kepada Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap regulasi terkait dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat SDM Pemanduan Kapal.

"Alhamdulillah, penyempurnaan regulasi dan standarisasi penyelenggaraan Diklat telah dilakukan dan saat ini kebijakan moratorium tersebut telah dicabut. Tentunya saya juga berharap regulasi dan standar tersebut dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh seluruh pihak terkait, sehingga diharapkan penyelenggaraan Diklat di masa depan dapat benar-benar berkorelasi dan berimplikasi signifikan pada terciptanya Pandu Indonesia berstandar internasional yang mampu bersaing secara global guna mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," kata Antoni.

Sebagai informasi, Diklat yang dibuka secara simbolis pada hari ini terdiri dari Diklat Pandu Tingkat II dan Pandu Tingkat I yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) serta Diklat Kepelabuhanan Tipe B yang diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

Untuk proses belajar mengajar menggunakan metode tatap muka langsung, dengan durasi penyelenggaraan diklat, yaitu Diklat Pandu Tingkat II dimulai dari tanggal 14 Oktober 2024 hingga 19 Februari 2025 atau setara dengan 117 hari, Diklat Pandu Tingkat I dengan dimulai dari tanggal 14 Oktober hingga 22 November 2024, dan Diklat Kepelabuhanan Tipe B dimulai dari tanggal 14 hingga 22 Oktober 2024.

Berdasarkan komposisi peserta Diklat, tercatat sebanyak 78 orang mengikuti Diklat Pandu Tingkat II, 34 orang mengikuti Diklat Pandu Tingkat I, dan 21 orang mengikuti Diklat Kepelabuhanan Tipe B.

Dalam upaya untuk menjamin kualitas lulusan Diklat tersebut, telah dipersiapkan tenaga pengajar Diklat Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan yang terdiri dari kelompok instruktur, pengajar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta praktisi akademisi yang berpengalaman pada bidangnya.

Video Menhub Bicara 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Konektivitas-Indonesia Sentris

Video Menhub Bicara 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Konektivitas-Indonesia Sentris

Federal Aviation Administration (FAA) mengungkapkan hasil investigasi pada pabrik pesawat Boeing. Salah satu hasilnya mengejutkan di mana diketahui pegawai pabrik pesawat tersebut ditekan untuk kerja cepat merakit pesawat daripada kualitas.

FAA mengatakan para pegawai Boeing juga tidak menerima pelatihan yang cukup. Laporan itu dipublikasikan oleh Subkomite Senat untuk Investigasi.

"Temuan tersebut mengungkap luasnya masalah produksi yang meresahkan, termasuk perjuangan Boeing untuk melatih dan memperlengkapi personel manufaktur secara memadai, mendokumentasikan dan mengendalikan komponen yang tidak sesuai secara menyeluruh, dan melakukan inspeksi kualitas yang memadai," kata laporan tersebut, yang dirilis kepada anggota subkomite sebagai memo, dikutip dari CNN, Jumat (27/9/2024).

Laporan tersebut juga mendokumentasikan contoh-contoh kelalaian keselamatan. Salah satu contoh yang paling mengerikan, menurut audit tersebut, adalah seorang mekanik Boeing yang menggunakan alat ukur rakitan untuk memeriksa celah antar komponen.

"Alat ini dibuat oleh mekanik, tidak sah, tidak dikalibrasi, tidak diberi tanda, tidak diinventarisasi atau disimpan. Mekanik tersebut telah mengakui telah menggunakan alat ini setidaknya selama tiga tahun. Ketika ditanya bagaimana mekanik pintu lainnya melakukan pengukuran ini, ia menyatakan mereka semua melakukan hal yang sama," ungkap laporan tersebut.

Laporan tersebut juga menyoroti tidak adanya kontrol proses untuk barang bekas. Hal itu menjadi sebuah masalah yang diangkat oleh seorang whistleblower dalam sebuah laporan CNN awal tahun ini.

Hasil audit khusus FAA selama enam minggu yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Kemungkinan hasil investigasi itu menambah tekanan pada perusahaan yang telah menghadapi serangkaian masalah tentang keselamatan pesawat dan pemogokan yang sedang berlangsung oleh 33.000 pekerja serikat.

Boeing memang tengah mengalami masalah belakangan ini. Terbaru, panel jendela pesawat Boeing 737 Max lepas. Pesawat itu dioperasikan oleh Alaska Airlines.

Meskipun tidak ada yang tewas atau terluka parah, insiden tersebut telah memicu banyak investigasi federal. Salah satu hasil investigasi pesawat tidak dilengkapi empat baut yang diperlukan untuk menahan jendela yang lepas itu agar tetap pada tempatnya.

Menanggapi kecelakaan itu, Boeing mengatakan pihaknya sedang berupaya melakukan perbaikan pada produksinya untuk memprioritaskan keselamatan dan kualitas.

"Kami telah mengambil langkah-langkah penting untuk menumbuhkan budaya keselamatan yang memberdayakan dan mendorong semua karyawan untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi itu akan membutuhkan fokus yang berkelanjutan," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.