Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah bank syariah mencatatkan kinerja pembiayaan perumahan (KPR) yang positif pada kuartal III-2024, dengan rata-rata pertumbuhan dua digit. Seiring dengan itu bank syariah juga menyambut baik wacana pemangkasan pajak perumahan sebesar 16% oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo.

Seperti BCA Syariah misalnya, produk KPR iB BCA Syariah tumbuh positif sebesar 79,5% secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp 1,1 triliun pada Kuartal III-2024.

Pertumbuhan ini didukung oleh tingginya kebutuhan dan minat masyarakat pada pembiayaan KPR iB yang sejalan dengan peningkatan literasi masyarakat terhadap keunggulan produk pembiayaan rumah syariah.

"Ini juga didukung dari aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui kegiatan Expo bersama grup BCA di beberapa kota besar pada tahun ini," ungkap Pranata kepada Kontan, Senin (28/10).

Direktur BCA Syariah, Pranata mengatakan, rata-rata ticket size KPR iB BCA Syariah di kisaran Rp 1 miliar dengan jangka waktu pembiayaan yang paling banyak diminati adalah 15-20 tahun.

Seiring dengan itu, BCA Syariah juga mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat melalui wacana pemangkasan pajak properti 16% yang direncanakan pada tahun depan.

"Dengan daya beli masyarakat yang semakin meningkat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan pembiayaan konsumer perbankan syariah," ungkapnya.

Senada, Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah, Raksa Jatnika Budi menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana kebijakan pembebasan pajak properti 16% tersebut.

"Kami meyakini bahwa pertumbuhan industri properti dan KPR, khususnya di sektor syariah, akan semakin meningkat. Kebijakan ini akan memudahkan calon nasabah untuk memiliki rumah impian mereka sebagai kebutuhan primer," ungkap Raksa kepada Kontan.

Lebih lanjut Raksa menyatakan, melalui produk Bank Mega Syariah Flexi Home sebagai pembiayaan pemilikan rumah semakin diminati. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan Flexi Home sebesar 11,3% ytd hingga September 2024.

Adapun ticket size pembiayaan perumahan tertinggi di Bank Mega Syariah berada di kisaran Rp 700 juta, dengan pilihan tenor mencapai hingga 20 tahun.

Unit Usaha dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) juga mencatatkan pertumbuhan kinerja pembiayaan KPR yang positif sebesar 11% yoy sampai dengan September 2024 dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 4,6 triliun.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara menyatakan, pertumbuhan tersebut didukung oleh minat nasabah terhadap KPR Syariah CIMB Niaga yang terus meningkat.

Panjdi menyebut, rata-rata ticket size yang paling banyak diminati adalah berkisar Rp 750 juta sampai dengan Rp 1 miliar. Adapun maksimal tenor KPR Syariah CIMB Niaga sampai 25 tahun.

Sementara itu terkait pembebasan pajak pembelian properti yang akan dilakukan pemerintah, Pandji mengaku optimistis kebijakan tersebut akan mendorong pertumbuhan industri properti dan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli properti.

"Proyeksi kami jika hal ini bisa dilakukan akan memberikan kontribusi pertumbuhan KPR Syariah sebesar 5%-10% dari pertumbuhan yang saat ini berjalan," ungkapnya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Real Estate Indonesia (REI) menanggapi keputusan Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 6,25% terhadap kredit kepemilikan rumah (KPR).

Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Eka Jaya menyatakan bahwa 3/4 dari konsumen properti merupakan pengguna KPR, dengan demikian hal ini menjadi faktor penentu pembeli untuk membeli properti.

Dalam pemaparan-nya, Bambang menjelaskan bahwa tipe rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi sebuah kebutuhan mutlak dengan konsumen berlebih, namun suplai yang terbatas. Jenis KPR bersubsidi ini hanya menjadi target bank pemerintah.

"Kita lihat dengan target penjualan 1 juta rumah, kami hanya dapat kuota 166.000 Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam Agustus menjelang September ini, kapasitas atau kuota sudah mendekati hampir habis, maka kami dari REI ajukan kembali ke PUPR agar bisa menambah APR subsidi," jelasnya dalam siaran langsung, Kamis (22/8).

Bambang menggambarkan, permintaan rumah dan FLPP tidak ada masalah, tetapi REI berpendapat pihak perbankan dan pemerintah perlu memberikan subsidi khusus bagi Gen Z atau kelompok menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

REI menyampaikan sekitar 30% generasi Z merupakan konsumennya. Secara pendapatan, kelompok ini berada di atas MBR, namun dengan selisih angka Rp1 juta sampai dengan Rp2 juta, masih kesulitan membeli rumah.

"MBR itu fasilitasnya non-PPN. Lalu kelompok ini mendapatkan bunga subsidi sedangkan di atas MBR, mereka berhadapan dengan bunga krusial. Jika berbicara KPR, awalnya selalu memakai subsidi atau suku bunga yang ditekan serendah mungkin untuk menjadi daya tarik, namun yang dikhawatirkan jika subsidi itu berakhir. Lonjakan subsidi yang tadinya 1% hingga 2% menjadi 5% lalu 7%, itu membuat mereka kesulitan untuk mempersiapkan dana," urainya.

Bambang melanjutkan, perlunya mempertimbangkan keberadaan suku bunga komersial yang dimulai sebanyak 9% melalui lembaga perbankan yang dapat memberikan tawaran yang kompetitif.

REI juga berharap pemerintah dapat melaksanakan terobosan tertentu untuk kelompok generasi Z atau kelompok kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Terobosan tersebut, menurut Bambang, dapat berupa subsidi hybrid setengah MBR sehingga suku bunga bisa difasilitasi perbankan sehingga kelompok ini bisa bergerak bersamaan dengan ekonomi.

Bambang juga mencatat, adanya penurunan pemasukan kelompok tersebut dari 21% menjadi 17%, selaras dengan penurunan daya beli yang terjadi.

"Jika daya beli menurun, maka properti adalah hal terakhir yang mereka beli, padahal sektor properti merupakan salah satu lokomotif perekonomian Indonesia. Lebih dari 100 industri akan bergerak dengan properti. Dengan ini, kita bisa sama-sama bergerak," ucapnya.