TANGERANG, KOMPAS.com - Kadiv Datin KPU Kota Tangerang Mora Sona Marpaung membenarkan adanya praktik joki oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) selama proses pencocokan dan penelitian (coklit).

"Berkaitan dengan temuan yang diduga ada yang melakukan joki oleh Pantarlih, sudah kita telusuri dan sudah kita konfirmasi ke PPK," ujar Mora Sona Marpaung saat ditemui di Kantor KPU Kota Tangerang, Jalan Nyimas Melati, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Senin (22/7/2024).

Atas temuan tersebut, KPU Kota Tangerang langsung memberhentikan pantarlih tersebut, tepatnya pada 25 Juni 2024.

"Ternyata benar di tanggal 25 Juni itu ada pantarlih di salah satu kecamatan di Kota Tangerang menggunakan joki," kata dia.

"Setelah kita lihat fakta dan ternyata benar. Langsung kita lakukan pemutihan oleh PAW," sambungnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menemukan praktik joki selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berlangsung.

"Dari beberapa temuan kita, ada joki selama proses coklit di Kota Tangerang," ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh di Kantor Bawaslu Kota Tangerang, Jumat (19/7/2024).

Praktik joki yang dilakukan salah satu petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yaitu memanfaatkan anaknya untuk melakukan proses coklit.

Padahal, kata dia, praktik joki seperti itu tidak boleh dilakukan oleh Pantarlih, meskipun masih di dalam satu keluarga.

"Tetap saja enggak boleh. Yang namanya joki itu kan mengganti, walaupun dia suaminya, anaknya, itu enggak boleh," kata Komarrulloh.

Oleh karenanya, dia menegaskan kepada seluruh Pantarlih untuk tidak melakukan praktik joki dan melaksanakan coklit sesusai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

"Makanya sekarang ini kami pertegas. Kalau dia enggak bisa, ya kapan bisanya gitu, lho. Kalau malam, ya silakan malam," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan duduk perkara dugaan adanya joki proses pencocokan dan penelitian alias coklit Pilkada 2024 di Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa kejadian tersebut dan melakukan beberapa langkah.

"Ya, saya sudah menanyakan ke jajaran. Ada penjelasannya. Salah satunya itu ada yang sedang menunggu ayah atau ibunya sakit, kemudian meminta tolong teman [untuk melakukan tugasnya] dan seterusnya," katanya kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Dirinya mengakui bahwa secara aturan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Namun, mengingat terdapat situasi khusus, pihaknya kemudian mengimbau agar kejadian serupa tak terulang.

"Harapan kami, sih, kalaupun ada catatan yang berkaitan dengan praktik demikian, tidak banyak lah. Artinya, setelah kejadian itu langsung kami mitigasi agar tidak terulang kembali," tandas Afif.

Sebelumnya, pada Selasa (16/7/2024) lalu, Bawaslu DKI Jakarta menyebut terdapat petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) Pilkada 2024 yang melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo mengatakan terdapat empat petugas Pantarlih di tiga kecamatan yakni Senen, Tanjung Priok, dan Kebayoran Lama yang melakukan hal tersebut. Pihaknya juga telah menyampaikan saran kepada KPU DKI Jakarta agar mengambil tindakan.

Di sisi lain, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, proses coklit di masing-masing kecamatan tersebut berjalan sesuai ketentuan.

"Dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).

TANGERANG, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menemukan praktik joki selama proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 berlangsung.

"Dari beberapa temuan kita, ada joki selama proses coklit di Kota Tangerang," ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh di Kantor Bawaslu Kota Tangerang, Jumat (19/7/2024).

Praktik joki yang dilakukan salah satu petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yaitu memanfaatkan anaknya untuk melakukan proses coklit.

Padahal, kata dia, praktik joki seperti itu tidak boleh dilakukan oleh Pantarlih, meskipun masih di dalam satu keluarga.

"Tetap saja enggak boleh. Yang namanya joki itu kan mengganti, walaupun dia suaminya, anaknya, itu enggak boleh," kata Komarrulloh.

Oleh karenanya, dia menegaskan kepada seluruh Pantarlih untuk tidak melakukan praktik joki dan melaksanakan coklit sesusai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

"Makanya sekarang ini kami pertegas. Kalau dia enggak bisa, ya kapan bisanya gitu, lho. Kalau malam, ya silakan malam," kata dia.

Selain praktik joki, Bawaslu Kota Tangerang juga menemukan permasalahan lainnya pada proses coklit, yakni adanya pantarlih yang tidak turun ke lapangan selama proses coklit berlangsung.

"Ada di salah satu kecamatan di Kota Tangerang lah, kita temukan dari hari pertama sampai seminggu yang lalu itu tidak turun ke jalan," kata Komarrulloh.

Kemudian, ada juga Pantarlih yang tidak memberikan stiker coklit ke warga dengan alasan kekurangan stiker.

"Kemarin itu ada kekurangan stiker ya, itu juga kita tindak lanjuti. Kalau misalkan stiker belum ada ya harusnya jangan turun sampai itu ada. Kalau turun sama saja bohong," imbuh dia.

Atas temuannya itu, Bawaslu Kota Tangerang sudah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang untuk dilakukan perbaikan.

"Kami sudah layangkan imbauan berupa saran perbaikan untuk KPU, dua kali (suratnya dilayangkan)," kata dia.

Menurut Komarrulloh, jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan berdampak pada pemilih lantaran tak mendapatkan hak suaranya.

"Berakibatnya ke yang pemilih itu. Makanya laporan ke Panwascam, kami tindak lanjuti kemarin untuk mengasih saran perbaikan ke KPU untuk mengolah," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan bahwa tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan joki untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.

"Terkait temuan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang menyebutkan bahwa ada Pantarlih yang diduga melimpahkan tugasnya kepada orang lain, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Fahmi menjelaskan, terdapat satu petugas Pantarlih di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang melakukan proses coklit ditemani ibunya yang merupakan istri dari ketua Rukun Tetangga (RT).

Namun, petugas tersebut tetap melaksanakan tugasnya untuk mencocokan dan meneliti data pemilih. Sementara, sang ibu hanya menemani.

Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang petugas Pantarlih di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Di Kecamatan Senen juga tidak ada joki pantarlih, hanya salah faham saja," ucap Fahmi.

Fahmi menegaskan, temuan Bawaslu soal joki pantarlih yang melakukan coklit data pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024 adalah tidak benar.

"Jadi kami perlu menegaskan bahwa berita soal ada joki Pantarlih di DKI Jakarta tidak benar," tandasnya.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menemukan adanya dugaan joki Pantarlih yang melakukan coklit Pilkada Jakarta 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menuturkan, ada empat kasus joki Pantarlih yang tersebar di tiga kecamatan.

Perinciannya, yakni, dua orang di Kecamatan Senen, satu di Kecamatan Tanjung Priok, dan satu di Kecamatan Kebayoran Lama.

"Ya diduga seperti itu (ada joki Pantarlih). Masih kami telusuri lebih lanjut. Saran perbaikan Bawaslu DKI sekaligus sebagai pesan tidak boleh ada joki dalam proses coklit," ucap Benny saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (15/7/2024).

Untuk diketahui, Pantarlih dipilih oleh KPU DKI untuk menentukan pemilih yang akan memberikan suaranya pada Pilkada Jakarta 2024.