Bisnis.com, SOLO - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Iriana Jokowi telah tiba di kediamannya di Jl Kutai Utara No. 1 Sumber, Solo pada Minggu 20 Oktober 2024 sekira pukul 19.24 malam WIB.

Jokowi menyapa warga yang sudah setia menunggu sejak pukul 13.00 siang WIB. Mantan Presiden RI dan Ibu Iriana tersebut pulang dengan diantar maung hitam taktis PT Pindad yang sudah dihias.

Sebagaimana diketahui, Jokowi langsung pulang ke Solo setelah purnatugas dan pelantikan Prabowo-Gibran tadi pagi. Jokowi terbang dengan menumpang Pesawat TNI Angkatan Udara dengan nomor seri B737-A7309. Kepulangan Jokowi ke Solo juga diiringi empat pesawat tempur flypast yang menjadi atraksi terakhir sang mantan presiden.

Jokowi dan Iriana terbang melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan diantar oleh Prabowo Subianto dan tiba di Halim sekitar pukul 14.45 WIB untuk keberangkatan pesawat penerbangan pukul 15.10 WIB dan mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Adi Soemarmo, Solo pada sekitar pukul 16.05 WIB.

Setelah meninggalkan bandara, Jokowi dan Iriana sempat membagikan-bagikan kaos kepada masyarakat yang telah menunggu di sepanjang jalan dari Pangkalan Udara Adi Soemarmo hingga ke kediamannya.

Jokowi baru tiba di kediaman pribadi setelah sekitar 3 jam menyapa masyarakat yang mengiringi kepulangannya usai purna tugas menjadi presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Akhir kisah kekuasaan Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) diakhir tanpa kehadiran Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri dan PDIP.

Megawati yang juga merupakan Ketua Umum PDIP tidak hadir dalam pelantikan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Indonesia yang sekaligus anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10/2024).

Megawati dan kader PDIP lainnya tidak terlihat pada detik-detik terakhir Jokowi meninggalkan Jakarta untuk pulang ke Solo. Jokowi bertolak dari Jakarta ke Solo via jalur udara melalui Bandara Halim Perdanakusuma siang ini.

Begitu juga setibanya Jokowi sampai di Solo, hanya terlihat sambungan dari warga Solo di sepanjang jalan menuju kediamannya. Tidak seperti saat kali pertama Jokowi meninggalkan Solo untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta yang dipenuhi oleh arak-arakan dari kader PDIP.

Perbesar

Bila dirunut ke belakang, Jokowi terakhir kali bertemu dengan Megawati adalah di Rakernas PDIP ke-IV di JIEXpo Kemayoran 29 September 2023, atau 20 hari sebelum proses pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU.

Kerenggangan hubungan antara Jokowi dan Megawati memang terlihat sejak Pilpres 2024. Putra Jokowi, Gibran yang juga merupakan kader PDIP maju bersama Prabowo didukung koalisi partai politik yang mayoritas merupakan pendukung pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, Megawati bersama PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Berdasarkan catatan Bisnis, ada beberapa momen yang seharusnya Jokowi dengan Megawati bertemu. Pertama adalah dalam HUT ke-51 PDIP, Rabu 10 Januari 2024. Jokowi tidak hadir dalam acara yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan Rabu (10/1/2024). Jokowi absen karena pada 9-14 Januari 2024 memiliki agenda kunjungan kerja ke Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.

Berikutnya adalah pada agenda Rakernas PDIP ke-V pada 24-26 Mei 2024. Kali ini PDIP tidak mengundang Jokowi dalam Rakernas yang digelar di Ancol Jakarta Utara itu. Tak hanya Jokowi, partai politik yang dipimpin Megawati tersebut juga tidak mengundang wakil Jokowi, Ma'ruf Amin.

Berikutnya adalah pada agenda sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI dan pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada Jumat 16 Agustus 2024. Padahal sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengkonfirmasi kehadiran Megawati.

Selang sehari, Megawati juga tidak menampakkan diri di agenda HUT Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024. Kala itu, Megawati memilih merayakan HUT RI di Sekolah Partai.

Perbesar

Terbaru, Megawati juga tidak terlihat menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran hari ini, Minggu 20 Oktober 2024. Politikus PDIP Deddy Sitorus mengklarifikasi absennya Megawati karena kondisi kesehatannya yang kurang fit.

Padahal, baru dua hari yang lalu Megawati muncul di publik menghadiri sidang promosi doktoral Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyano di Balai Sidang Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Jumat 18 Oktober 2024.

"Ibu Mega sudah beberapa hari ini sudah disuntik vitamin terus. Dan kalau Anda lihat di UI, ibu itu masih terbatuk-batuk gitu ya," kata Deddy di Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Mengklarifikasi lebih jauh, Deddy mengatakan kedatangan Megawati di sidang doktoral Hasto itu didasari utang budi. "Dan karena sekjennya, karena pak Hasto itu ngambil dokter itu atas perintah ibu Mega. Jadi bu mega merasa terutang budi untuk hadir dalam sidang terbuka kemarin. Jadi itu pemaksaan diri," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Gerindra membantah intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyusunan kabinet maupun rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan.

“Saya belum dengar Pak Jokowi meminta [penolakan] itu,” kata Dasco, Selasa kemarin.

Menurut Dasco, sampai sejauh ini Jokowi dan Prabowo tidak pernah membicarakan hal terkait kabinet mendatang. Karena prinsipnya itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih.

“Sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi atau Pak Prabowo membicarakan kabinet. Karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” jelasnya.

Dia melanjutkan, jika ada isu-isu seperti itu di media sosial, dirinya menanggap bahwa itu hanya dinamika politik saja.

Lebih jauh, Dasco enggan memberikan jawaban gamblang perihal harapan Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau Gerindra terkait peluang PDIP berkontribusi pada Pemerintahan Prabowo mendatang.

“Saya tidak bisa mengatasnamakan KIM dan tidak bisa juga mengatasnamakan Gerindra, karena hal seperti ini harus dibicarakan dalam rapat koalisi ataupun dalam rapat DPP Partai Gerindra,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak campur tangan mengenai nama-nama calon menteri yang akan dipilih pada kabinet Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa keputusan kabinet murni merupakan hak penuh dari pemerintah ke depan.

“Mengenai kabinet itu hak, 100% hak prerogatif presiden,” ujarnya kepada wartawan dalam upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2024, Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri kembali menyindir Pemerintahan Presiden Jokowi soal utang dan pendapatan negara yang kini membuat rakyat Indonesia semakin sulit.

"Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?" ujarnya di DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dia mengatakan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari wilayah Garut Jawa Barat, di mana banyak pabrik sarung yang tutup, sehingga ribuan pekerja pabrik dirumahkan.

"Tanya deh sana, keliling ke tempat-tempat pabrik sarung. Itu kan saya dengar mulai banyak yang tutup lho," imbuhnya.

Selain itu, Megawati juga mengkritisi sikap pemerintah hari ini yang tidak bisa menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, selain ekonomi Indonesia sulit, harga pangan pun terkerek naik.

"Sudah PHK, harga pangan apalagi beras juga naik. Ini saya serius lho, saya kan Ibu rumah tangga juga," katanya.

Maka dari itu, Megawati mengingatkan para calon kepala daerah dari PDP agar tidak seenaknya dan memikirkan nasib rakyat.

"Makanya jangan mau enak wae jadi kepala daerah. Ini saya ngomong bener lho," ujar Megawati.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada April 2024.

Sementara itu, belakangan terjadi gelombang PHK di industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Bisnis.com,JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan bahwa kader PDIP akan melawan semua pihak yang mencoba mengambil alih kendali partai dari Megawati Soekarnoputri.

Hasto menegaskan semua kader PDIP menganggap Megawati tidak sekadar Ketua Umum partai, tetapi juga putri biologis maupun ideologis proklamator, Soekarno.

Mega, kata dia, menjadi ide, simbol dan legacy untuk melawan hukum otoriter. Presiden ke 5 RI itu adalah simbol perlawanan tergadap pemerintahan yang penuh dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme.

"Ketika ada pihak-pihak yang mau mencoba mengganggu kedaulatan Partai, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan akan mencoba mengambil alih kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri, maka kemarin seluruh kader Partai menyatakan siap bergerak dengan taruhan nyawa sekalipun di dalam menjaga kedaulatan Partai. Kami ini Partai Militan,” pungkasnya ketika ditemui di Kantor DPP PDIP, Kamis (15/8/2024).

Hasto menuturkan bahwa kesiapan mempertaruhkan nyawa adalah komitmen kader PDIP untuk menjaga marwah Partai, kedaulatan Partai, dan kehormatan Ketua Umum PDIP.

Ia kemudian memberi sinyal bahwa sosok yang disinggung Megawati sebagai orang yang ingin mengambil alih PDIP. Orang itu, menurutnya, adalah orang yang berbeda kata dan perbuatannya, di belakang maupun di depan.

"Ada yang dikatakan Ibu tadi mainnya belakang. Ketika ditanya, tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan," ujarnya.

Nuduh Jokowi?

Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri soal ada penguasa yang berencana mengambil partainya.

Budi pun menyampaikan bahwa hingga saat ini tak ada pihak atau oknum yang akan berani bicara untuk merebut kursi sebagai ketua umum dari partai berlogo moncong banteng putih tersebut.

“Ah enggak ada, tanya aja siapa yang berani. Ya, tanya aja [ke Bu Mega] siapa yang mau ambil alih. Siapa yang berminat. Jangan main nuduh-nuduh aja. [Lagipula] penguasa tuh siapa? Mau nuduh Pak jokowi? Pak Jokowi aja enggak mau,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menekankan bahwa Jokowi memang belum memiliki minat untuk kembali masuk ke dalam partai politik (parpol).

Menurutnya, selesai dari PDIP, belum ada tempat berlabuh lain untuk orang nomor satu di Indonesia itu. “[Jokowi] gamau, enggak pernah mau, Pak Jokowi juga enggak mau berpartai. Dia bilangnya begitu. [Sekarang pun] belum [berpartai],” imbuhnya.

Bahkan, kata Budi, apabila dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) wacana menjadikan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina dari partai Golkar, maka hal tersebut merupakan hak internal dari partai yang bersangkutan.

“Itu hak dan kedaulatan partai. Kita harus hormati sesuai anggaran dasar aturan rumah tangga, kita harus hormati AD/ART Parpol. Jangan main terabas-terabas saja,” tandas Budi Arie.

Bisnis.com, JAKARTA - Hubungan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diliputi ketidakpastian pasca pemilihan presiden alias Pilpres 2024 yang berakhir Februari 2024 lalu.

Kendati demikian, Mega mengaku hubungannya dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak ada masalah. Ia hanya tersinggung ketika Jokowi ingin memperpanjang jantannya menjadi 3 periode.

Hubungan Mega dan Jokowi memang tidak seakrab dulu. Keduanya sering berselisih. Megawati bahkan tidak segan-segan untuk melancarkan kritik dan pernyataan keras kepada mantan kadernya tersebut.

"Lho, enaknya lho dia [Jokowi] ngomong gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," tutur Megawati dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

Megawati juga menjelaskan secara historis aturan masa jabatan presiden tiga periode dan seumur hidup sudah tidak berlaku lagi setelah ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

"Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang ini disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," katanya.

Megawati menyampaikan dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Megawati tidak ingin Republik Indonesia rusak karena upaya segelintir orang.

"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," tandas Megawati.

Istana Bantah Intervensi PDIP

Sementara itu, Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana membantah isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk tim khusus dalam mengkaji perpanjangan kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Presiden tidak pernah membentuk Tim Khusus untuk mengkaji aspek hukum dari perpanjangan pengurus PDIP," katanya kepada wartawan melalui pesan teks, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, keputusan dalam perpanjangan kepengurusan merupakan urusan internal dari partai berlogo moncong banteng putih itu. Bahkan, dia menegaskan hal itu tentunya merupakan ranah dari Kemenkumham.

"Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Menkumham," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia menyarankan isu tersebut sebaiknya dikonfirmasi ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly yang memiliki wewenang untuk menjawab hal tersebut.

"Mengenai tindak lanjut proses perpanjangan masa bakti dari pengurus PDIP dapat ditanyakan langsung kepada Menkumham yang berwenang menetapkan hal tersebut berdasarkan UU Partai Politik," tandas Ari.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku hubungannya dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak ada masalah. Ia hanya tersinggung ketika Jokowi ingin memperpanjang jantannya menjadi 3 periode.

Hubungan Mega dan Jokowi memang tidak seakrab dulu. Keduanya sering berselisih. Megawati bahkan tidak segan-segan untuk melancarkan kritik dan pernyataan keras kepada mantan kadernya tersebut.

"Lho, enaknya lho dia [Jokowi] ngomong gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu hukum kok," tutur Megawati dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

Megawati juga menjelaskan secara historis aturan masa jabatan presiden tiga periode dan seumur hidup sudah tidak berlaku lagi setelah ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).

"Itu TAP MPR. Saya tanya kepada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang ini disamakan ini, TAP-nya itu masih berlaku? Yes. Ada yang mau menyanggah? Ahli hukum tata negara? Ya silakan," katanya.

Megawati menyampaikan dirinya hanya berbicara tentang kebenaran. Megawati tidak ingin Republik Indonesia rusak karena upaya segelintir orang.

"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, kalau dibilang elite, luar biasa," tandas Megawati.

Sentilan Ngabalin

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyayangkan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri soal menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diobrak-abrik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengatakan bahwa anggapan dari putri proklamator RI itu bisa mengarah ke fitnah, khususnya yang mengatakan bahwa anak buahnya kerap dijadikan target hukum. Salah satunya Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku.

"[Pernyataan Bu Mega] bukan saja tidak benar, tetapi itu bisa nanti menimbulkan fitnah baru dan tidak bagus dalam memberikan edukasi kepada publik. Dan saya percaya bahwa Mama Ega adalah seorang negarawan yang kita tidak ragu kapasitasnya," katanya kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).

Ngabalin menegaskan bahwa KPK adalah institusi penegakan hukum di Indonesia sehingga tidak bisa diintervensi kekuasaan.

Apalagi, dia mengatakan bahwa Jokowi selaku orang nomor satu di Indonesia itu selalu mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditangani secara serius dan masif.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa setiap pihak seharusnya dapat mendukung KPK untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran hukum di dalam negeri.

Sehingga, Ngabalin mengimbau seluruh pihak untuk memberi kepercayaan penuh kepada KPK apabila ada tokoh-tokoh tertentu yang tengah diselidiki.

"Mari kita harus legawa dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada KPK terhadap proses ini. Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK," tegas Ngabalin.