Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tiba di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Puan menyambangi rumah Teuku Umar di tengah kabar rencana pertemuan Megawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto malam ini.

Berdasarkan pantauan Bisnis, para awak media telah menunggu di depan rumah Megawati. Puan lalu terlihat keluar dari rumah ibundanya itu menggunakan mobil Lexus berwarna hitam sekitar pukul 19.06 WIB.

Puan hanya melambaikan tangannya kepada wartawan. Dia pun tak memberikan jawaban pasti soal rencana pertemuan Prabowo dan Megawati.

"Insyaallah secepatnya," ujar Puan kepada awak media dari dalam mobilnya, Rabu (16/10/2024).

Setelah itu, mobil Puan langsung meninggalkan lokasi Teuku Umar. Selain dia, elite PDIP lain yang diketahui mengunjungi rumah Megawati adalah mantan Sekjen PDIP yang juga calon Gubernur Jakarta Pramono Anung, serta Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.

Adapun di tengah kabar itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons rumor pertemuan antara Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri malam nanti.

Dasco mengungkapkan belum mendengar rencana pertemuan antara dua elite partai politik itu. "Saya belum dengar ya," ujar Dasco yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Adapun kabar rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati berhembus empat hari jelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden.

Prabowo pun sudaj beberapa kali buka suara mengenai upaya elite dari Gerindra maupun PDIP untuk mempertemukannya dengan Megawati.

Pada saat pelantikan anggota DPR 2024-2029, Selasa (1/10/2024), pria yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan itu menyebut pertemuan dengan Megawati sebelum pelantikan 20 Oktober 2024.

"Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan sebelum pelantikan," ujarnya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tiba di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Puan menyambangi rumah Teuku Umar di tengah kabar rencana pertemuan Megawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto malam ini.

Berdasarkan pantauan Bisnis, para awak media telah menunggu di depan rumah Megawati. Puan lalu terlihat keluar dari rumah ibundanya itu menggunakan mobil Lexus berwarna hitam sekitar pukul 19.06 WIB.

Puan hanya melambaikan tangannya kepada wartawan. Dia pun tak memberikan jawaban pasti soal rencana pertemuan Prabowo dan Megawati.

"Insyaallah secepatnya," ujar Puan kepada awak media dari dalam mobilnya, Rabu (16/10/2024).

Setelah itu, mobil Puan langsung meninggalkan lokasi Teuku Umar. Selain dia, elite PDIP lain yang diketahui mengunjungi rumah Megawati adalah mantan Sekjen PDIP yang juga calon Gubernur Jakarta Pramono Anung, serta Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey.

Adapun di tengah kabar itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons rumor pertemuan antara Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri malam nanti.

Dasco mengungkapkan belum mendengar rencana pertemuan antara dua elite partai politik itu. "Saya belum dengar ya," ujar Dasco yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Adapun kabar rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati berhembus empat hari jelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden.

Prabowo pun sudaj beberapa kali buka suara mengenai upaya elite dari Gerindra maupun PDIP untuk mempertemukannya dengan Megawati.

Pada saat pelantikan anggota DPR 2024-2029, Selasa (1/10/2024), pria yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan itu menyebut pertemuan dengan Megawati sebelum pelantikan 20 Oktober 2024.

"Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan sebelum pelantikan," ujarnya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengakui kedatangan Pramono Anung ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024), merupakan perintah Megawati Soekarnoputri.

Pramono adalah politisi PDIP yang menjabat Sekretaris Kabinet (Seskab) di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum akhirnya mundur belum lama ini untuk menjadi calon gubernur Jakarta.

Dia diketahui menyambangi rumah Prabowo kemarin di tengah gegap gempita pemanggilan calon wakil menteri hingga kepala lembaga.

"Ya [Pramono] menyampaikan pesan dari Ibu Mega kepada Pak Prabowo," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Puan membenarkan bahwa Pramono adalah utusan ibunya untuk bertemu Prabowo di Kertanegara. Meski demikian, Ketua DPR itu enggan mengungkap apa pesan yang diberikan oleh Megawati ke Prabowo.

"Rahasia," ujar putri dari Megawati dan almarhum Taufik Kiemas itu.

Di sisi lain, Puan juga tidak mengungkap secara gamblang apakah bakal ada kader PDIP yang bergabung ke kabinet Prabowo. Dia membantah kabar bahwa ada friksi di internal partai mengenai keputusan partai untuk bergabung ke pemerintahan presiden terpilih maupun di luar.

"PDI Perjuangan Solid. Kita solid mendukung pemerintahan yang akan datang dalam membangun Indonesia ke depan," tuturnya.

Untuk diketahui, Prabowo telah memanggil para calon menteri, wakil menteri serta kepala lembaga di pemerintahan yang dipimpinnya pada 14-15 Oktober 2024. Agenda itu dilanjutkan dengan pembekalan bagi anggota kabinetnya di Hambalang hari ini, Rabu (16/10/2024).

Bianis.com, JAKARTA--Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk politisi PKB Abdul Kadir Karding untuk menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran.

Karding mengatakan bahwa dirinya sudah diminta oleh Prabowo Subianto agar fokus memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia atau buruh migran Indonesia di luar negeri.

Selain itu, Prabowo Subianto juga tengah menugaskan Karding agar bisa membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk tenaga kerja asal Indonesia.

"Itu semua tugas dari Pak Prabowo tadi. Insyaallah jadi itu (Menteri Tenaga Kerja)," tuturnya di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia mengakui pekerjaan tersebut tidaklah mudah. Maka dari itu, dia meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar pekerjaan tersebut bisa dijalankan dengan baik.

"Saya mohon doa dan dukungan ya," kata Karding.

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka mendukung rencana pertemuan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Gibran mengungkapkan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati merupakan suatu hal yang baik, karena bisa saja membuahkan hasil yang positif.

"Ya yang namanya silaturahmi itu hal yang baik," ujar Gibran di restoran kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku bahwa pertemuan antara Megawati dengan Prabowo bakal terjadi sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.

Menurutnya, pertemuan itu bisa saja terjadi di sejumlah tempat mulai di Teuku Umar, Kertanegara hingga Hambalang.

“Insyaallah [akan berlangsung sebelum 20 Oktober]. Pertemuannya bisa saja di Teuku Umar (TU), bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang, tidak ada masalah akan bertemu di mana saja,” ujarnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (3/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak kunjung terealisasi meski pelantikan presiden tinggal 10 hari lagi.

Di sisi lain, Prabowo tampak mulai mempersiapkan transisi pemerintahan. Salah satunya terekam ketika dia makan malam bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi di sekitar kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Selasa lalu.

Politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menerka bahwa pertemuan antara Prabowo dan Jokowi membicarakan seputar transisi pemerintahan yang sebentar lagi akan berlangsung.

“Saya tidak tahu persis secara rinci apa karena dua jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi, ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober,” tuturnya di depan Ruang Komisi VII, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Dia juga menyebutkan kedua tokoh bangsa ini memang kerap atau sering bertemu dan sesekali memang bertemu di luar sambil makan.

Dasco juga tak mengungkapkan bahwa pertemuan ini apakah membahas soal pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang diwacanakan akan segera berlangsung. Namun, dia mengatakan akan mengeceknya dahulu.

“Saya belum dengar ya, nanti saya cek, tapi sepertinya nggak ada,” kata dia.

Tak hanya soal itu, Dasco juga mengatakan dia belum tahu apakah pertemuan tersebut membahas tentang kabinet atau tidak. Adapun, rencananya dirinya akan bertemu dengan Prabowo siang nanti.

“Saya belum tahu persis isi pembicaraan mengenai kabinet atau nggak, tapi biasanya secara umum-umum mungkin ada satu-dua disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana, karena ini saya juga belum ketemu dari semalam, baru nanti siang saya rencana ketemu [Prabowo],” jelas dia.

Ganggu Pertemuan Megawati?

Adapun politikus senior PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menanggapi pertemuan antara kedua tokoh banga tersebut merupakan hal yang biasa saja. Apalagi Jokowi adalah Presiden saat ini dan Prabowo sebagai Presiden terpilih yang akan menggantikan Jokowi.

“Kok ditanggapi, orang bertemu kok. Bertemu presiden dan calon pengganti presiden ini biasa saja,” tuturnya.

Bambang Pacul menambahkan pertemuan Jokowi dan Prabowo tentu tidak akan mempengaruhi pertemuan antara Prabowo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dikabarkan akan berlangsung dalam waktu dekat.

“Ya pasti enggak [berpengaruh] lah, itu orang udah para tokoh-tokoh nasional itu,” tambah dia.

Lebih lanjut, dia juga menegaskan pertemuan Jokowi dan Prabowo tak berpengaruh terhadap wacana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Bahkan, dia menyebut Prabowo dan Megawati sudah menjalin persahabatan yang lama.

“Rekonsiliasi apa? Orang itu namanya juga udah sahabat lama [Prabowo-Megawati],” imbuhnya.

Hal Positif

Pengamat Politik Ujang Komarudin menilai agenda pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di sekitaran Kompleks GBK, Senayan, pada Selasa malam (8/10/2024) sebagai hal yang positif.

Ujang menampik bahwa pertemuan dua tokoh bangsa ini dapat memberikan potensi penutupan celah rekonsiliasi antara Prabowo dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Dia berpendapat pertemuan antara Prabowo dan Megawati tetap akan berjalan dan terjadi, serta tidak boleh dihalang-halangi.

“Nanti juga Pak Prabowo dengan Megawati bertemu. Jadi saya melihatnya sih ya, sesama antar tokoh bangsa bertemu bagus. Baik tadi malam Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, baik nanti Pak Prabowo dengan Megawati bertemu, itu bagus,” kata dia.

Ujang berkata demikian karena menurutnya semua pertemuan-pertemuan antar tokoh bangsa ini pastinya akan berdampak baik untuk kepentingan bangsa Indonesia.

“Semuanya baik-baik saja untuk kepentingan bangsa dan negara. Nggak bisa juga dihalang-halangi, semuanya berjalan untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan bangsa,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Gerindra membantah intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyusunan kabinet maupun rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan.

“Saya belum dengar Pak Jokowi meminta [penolakan] itu,” kata Dasco, Selasa kemarin.

Menurut Dasco, sampai sejauh ini Jokowi dan Prabowo tidak pernah membicarakan hal terkait kabinet mendatang. Karena prinsipnya itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih.

“Sampai dengan hari ini tidak pernah Pak Jokowi atau Pak Prabowo membicarakan kabinet. Karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” jelasnya.

Dia melanjutkan, jika ada isu-isu seperti itu di media sosial, dirinya menanggap bahwa itu hanya dinamika politik saja.

Lebih jauh, Dasco enggan memberikan jawaban gamblang perihal harapan Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau Gerindra terkait peluang PDIP berkontribusi pada Pemerintahan Prabowo mendatang.

“Saya tidak bisa mengatasnamakan KIM dan tidak bisa juga mengatasnamakan Gerindra, karena hal seperti ini harus dibicarakan dalam rapat koalisi ataupun dalam rapat DPP Partai Gerindra,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak campur tangan mengenai nama-nama calon menteri yang akan dipilih pada kabinet Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa keputusan kabinet murni merupakan hak penuh dari pemerintah ke depan.

“Mengenai kabinet itu hak, 100% hak prerogatif presiden,” ujarnya kepada wartawan dalam upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2024, Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa belum ada pembicaraan terkait kabinet antara Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP).

Tak hanya soal kabinet, Dasco juga menyebutkan bahwa belum ada pembicaraan perihal sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru nanti.

“Khusus dengan PDIP ini belum ada pembicaraan-pembicaraan mengenai nama-nama yang akan masuk [kabinet] atau kemudian bagaimana nanti sikap PDIP terhadap pemerintahan yang baru secara resmi,” katanya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Sejauh ini, tambah Dasco, komunikasi-komunikasi yang berjalan antara Gerindra dengan PDIP dan partai koalisi lain hanya sebatas program atau pemenuhan yang nantinya ada di pemerintahan Prabowo.

Oleh sebab itu, Dasco meminta kepada seluruh pihak untuk sabar menunggu perkembangan yang ada dan fokus untuk pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

Karena nantinya, nama kabinet dan nama-nama menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran akan diumumkan secara langsung oleh Prabowo pada hari pelantikannya sebagai presiden.

“Nama kabinet akan disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri pada saat pengumuman nama-nama kabinet pada tanggal 20 [Oktober] nanti,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menanggapi isu terkait masuknya PDIP ke dalam kabinet Prabowo Subianto.

Akan tetapi, Puan enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal hal tersebut oleh wartawan. Putri Ketum PDI Megawati Soekarnoputri tersebut hanya meminta masyarakat menunggu saat waktunya tiba, yaitu pada 20 Oktober mendatang saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Nanti lihat pada waktunya,” tutur dia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik melihat indikasi kuat PDI Perjuangan (PDIP) akan bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan olen Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, terkait dinamika politik terakhir, termasuk wacana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri dengan Prabowo Subianto.

"Kompromi-kompromi strategis yang ujungnya bisa jadi nanti PDIP masuk koalisi Prabowo-Gibran," ucap Ujang kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/10/2024).

Ujang mengemukakan masuknya PDIP dalam kabinet Prabowo merupakan kompromi paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. PDIP meski gagal dalam Pilpres 2024 lalu, namun statusnya tetap sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2024. PDIP juga fraksi terbesar di DPR untuk periode 2024-2029.

"Ya, saya sih melihatnya everybody happy ya, partai-partai happy, koalisi KIM Plus happy dengan PDIP," tutur Ujang,

Ujang berpendapat bahwa kompromi antara PDIP dan partai pendukung Prabowo tampak dari penunjukkan Puan sebagai Ketua DPR dan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR yang nyaris tanpa pertentangan. Hal ini merupakan suatu tradisi yang di luar kebiasaan ketika terjadi transisi politik.

Sebagai catatan pada transisi kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi), misalnya, sempat terjadi pembelahan di parlemen. Koalisi Merah Putih, pendukung Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, yang kalah dalam Pilpres 2014, bersekutu untuk menjegal pimpinan parlmen jatuh ke PDIP.

Alhasil PDIP tidak kebagian kursi pimpinan DPR kendati statusnya sebagai pemenang Pemilu pada tahun 2014 lalu." [Saat ini] Tidak ada riak-riak, tidak ada perdebatan, tidak ada kritik-kritik," tuturnya, sehingga pelantikan ketua DPR dan MPR berjalan mulus."

"Dan ketika pelantikan mbak Puan yaitu berjalan aman, damai, lancar, menjadi ketua DPR, tidak ada revisi undang-undang MD3, maka disitulah saya berkeyakinan PDIP akan masuk pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Adapun, Ujang mengatakan bahwa kompromi dan power sharing tersebut tidak dilarang dalam politik.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kompromi di tingkat legislatif menunjukkan tren konsolidasi politik di tengah semakin gencarnya wacana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Sekadar informasi, negoisasi politik di tingkat legislatif berlangsung mulus dan nyaris tanpa penolakan. Semua partai politik sepakat penentuan pimpinan DPR dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD alias UU MD3. Partai pemilik suara paling banyak kemudian berhak menduduki jabatan sebagai ketua DPR.

Alhasil Puan Maharani, politikus PDIP, ditetapkan sebagai Ketua DPR. Sementara wakilnya adalah Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Adies Kadir (Golkar), Saan Mustopa (Nasdem), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB). Penetapan Puan sebagai Ketua DPR untuk periode kedua berlangsung pada hari Selasa (1/10/2024).

Puan dalam pidatonya seusai dilantik sebagai Ketua DPR mengakui pentingnya kebersamaan. Dia mendorong kerja bersama, gotong royong, dan membangun komunikasi yang baik lintas fraksi, lintas komisi, dan badan AKD DPR RI untuk mencapai kebersamaan. "Kebersamaan bukan berarti semua serba sama akan tetapi titik temu yang sama bagi mewujudkan kepentingan bangsa dan negara," ungkap Puan dilansir dari Antara.

Setali tiga uang, pada Kamis (3/10/2024) kemarin, MPR juga memiliki pimpinan baru. Dia adalah Ahmad Muzani yang notabene Sekretaris Jenderal alias Sekjen Gerindra. Muzani menggeser posisi Bambang Soesatyo, politikus Golkar yang jabatannya sebagai Ketua MPR berakhir sejak pelantikan berlangsung. Bertahannya Puan dan keberadaan Muzani menunjukkan bahwa lembaga di Senayan itu dipimpin oleh 2 partai politik yakni PDIP dan Gerindra.

Muzani akan didampingi oleh Wakil MPR yang jumlahnya sesuai dengan banyaknya fraksi di DPR dan 1 perwakilan DPD. Fraksi PDIP misalnya ada sosok Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Kahar Muzakir dari Golkar, Lestari Moerdijat (Nasdem), Rusdi Kirana (PKB), Hidayat Nur Wahid (PKS), Eddy Soeparno (PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan perwakilan dari DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Tugas MPR dalam proses transisi politik sangat strategis, jika mengacu kepada Pasal 4 UU MD3, MPR memiliki tugas untuk melantik presiden atau wakil presiden hingga memilih presiden wakil presiden jika keduanya mangkat atau diberhentikan. Adapun mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden telah diatur dalam kostitusi dilakukan melalui usulan dari DPR yang untuk periode 2024-2029 diketuai Puan Maharani.

“Agenda kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024 tanggal 20 Oktober hari Minggu,” tutur Muzani.

Muzani kemudian mendorong kerja sama yang baik antara seluruh anggota MPR, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi agar pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti sukses. Menurutnya, agenda pelantikan ini adalah suatu bukti bahwa Indonesia telah melangkah maju dalam melaksanakan demokrasi yang baik.

“Kita bangga bahwa demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia adalah demokrasi pancasila, yakni demokrasi yang ber-ruh kebangsaan yang memuliakan, merawat keberagaman, dan membangun persatuan dalam keberagaman dan perbedaan, serta mewujudkan impian kebersamaan dalam rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila,” ucapnya.

Pernyataan Muzani itu sekaligus membantah rumor mengenai kemuningkinan MPR tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Gibran belakangan ini memang jarang muncul ke publik. Dia seolah tenggelam dan tidak menampakkan batang hidungnya pasca riuh kabar akun Fufufafa, yang menjadi bahan pergunjingan di media dan media sosial.

“Kita akan mendengarkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum, setelah itu pelantikan Presiden,” tutur Politikus Gerindra tersebut

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin mengungkapkan proses penunjukkan Ketua DPR dan Ketua MPR yang nyaris tanpa hambatan menujukkan adanya kompromi di antara partai politik. Menurutnya baik itu di kalangan Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus maupun PDIP sama-sama menarik keuntungan di balik negoisasi dan kompromi politik tersebut.

“Ketika pelantikan Puan yang berjalan aman, damai, lancar menjadi ketua DPR. Maka disitulah saya berkeyakinan PDIP akan masuk pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Ujang.

Ujang juga menanggapi tentang kemungkinan ujung dari kompromi di Senayan itu adalah penggalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Dia melihat bahwa potensi penjegalan itu tidak akan terjadi. Ujang bahkan cukup yakin Gibran yang notabene putra bungsu Presiden Jokowi itu tetap dilantik sebagai wakil presiden. “Cuma nanti kalau misalkan Gibran punya kasus yang banyak ke depan, atau nanti punya kasus pidana atau diturunkan di tengah jalan, ya kita enggak tahu.”

“Pasca pelantikan, kalau Gibran ada masalah ya, itu tentu dilihatnya dari perspektif hukum saja, hukum pidana dan hukum tata negara,” tukasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kompromi di tingkat legislatif menunjukkan tren konsolidasi politik di tengah semakin gencarnya wacana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.

Sekadar informasi, negoisasi politik di tingkat legislatif berlangsung mulus dan nyaris tanpa penolakan. Semua partai politik sepakat penentuan pimpinan DPR dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD alias UU MD3. Partai pemilik suara paling banyak kemudian berhak menduduki jabatan sebagai ketua DPR.

Alhasil Puan Maharani, politikus PDIP, ditetapkan sebagai Ketua DPR. Sementara wakilnya adalah Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Adies Kadir (Golkar), Saan Mustopa (Nasdem), dan Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB). Penetapan Puan sebagai Ketua DPR untuk periode kedua berlangsung pada hari Selasa (1/10/2024).

Puan dalam pidatonya seusai dilantik sebagai Ketua DPR mengakui pentingnya kebersamaan. Dia mendorong kerja bersama, gotong royong, dan membangun komunikasi yang baik lintas fraksi, lintas komisi, dan badan AKD DPR RI untuk mencapai kebersamaan. "Kebersamaan bukan berarti semua serba sama akan tetapi titik temu yang sama bagi mewujudkan kepentingan bangsa dan negara," ungkap Puan dilansir dari Antara.

Setali tiga uang, pada Kamis (3/10/2024) kemarin, MPR juga memiliki pimpinan baru. Dia adalah Ahmad Muzani yang notabene Sekretaris Jenderal alias Sekjen Gerindra. Muzani menggeser posisi Bambang Soesatyo, politikus Golkar yang jabatannya sebagai Ketua MPR berakhir sejak pelantikan berlangsung. Bertahannya Puan dan keberadaan Muzani menunjukkan bahwa lembaga di Senayan itu dipimpin oleh 2 partai politik yakni PDIP dan Gerindra.

Muzani akan didampingi oleh Wakil MPR yang jumlahnya sesuai dengan banyaknya fraksi di DPR dan 1 perwakilan DPD. Fraksi PDIP misalnya ada sosok Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Kahar Muzakir dari Golkar, Lestari Moerdijat (Nasdem), Rusdi Kirana (PKB), Hidayat Nur Wahid (PKS), Eddy Soeparno (PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat), dan perwakilan dari DPD Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Tugas MPR dalam proses transisi politik sangat strategis, jika mengacu kepada Pasal 4 UU MD3, MPR memiliki tugas untuk melantik presiden atau wakil presiden hingga memilih presiden wakil presiden jika keduanya mangkat atau diberhentikan. Adapun mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden telah diatur dalam kostitusi dilakukan melalui usulan dari DPR yang untuk periode 2024-2029 diketuai Puan Maharani.

“Agenda kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024 tanggal 20 Oktober hari Minggu,” tutur Muzani.

Muzani kemudian mendorong kerja sama yang baik antara seluruh anggota MPR, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi agar pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti sukses. Menurutnya, agenda pelantikan ini adalah suatu bukti bahwa Indonesia telah melangkah maju dalam melaksanakan demokrasi yang baik.

“Kita bangga bahwa demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia adalah demokrasi pancasila, yakni demokrasi yang ber-ruh kebangsaan yang memuliakan, merawat keberagaman, dan membangun persatuan dalam keberagaman dan perbedaan, serta mewujudkan impian kebersamaan dalam rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila,” ucapnya.

Pernyataan Muzani itu sekaligus membantah rumor mengenai kemuningkinan MPR tidak melantik Gibran Rakabuming Raka. Gibran belakangan ini memang jarang muncul ke publik. Dia seolah tenggelam dan tidak menampakkan batang hidungnya pasca riuh kabar akun Fufufafa, yang menjadi bahan pergunjingan di media dan media sosial.

“Kita akan mendengarkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum, setelah itu pelantikan Presiden,” tutur Politikus Gerindra tersebut

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin mengungkapkan proses penunjukkan Ketua DPR dan Ketua MPR yang nyaris tanpa hambatan menujukkan adanya kompromi di antara partai politik. Menurutnya baik itu di kalangan Koalisi Indonesia Maju alias KIM Plus maupun PDIP sama-sama menarik keuntungan di balik negoisasi dan kompromi politik tersebut.

“Ketika pelantikan Puan yang berjalan aman, damai, lancar menjadi ketua DPR. Maka disitulah saya berkeyakinan PDIP akan masuk pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Ujang.

Ujang juga menanggapi tentang kemungkinan ujung dari kompromi di Senayan itu adalah penggalan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden. Dia melihat bahwa potensi penjegalan itu tidak akan terjadi. Ujang bahkan cukup yakin Gibran yang notabene putra bungsu Presiden Jokowi itu tetap dilantik sebagai wakil presiden. “Cuma nanti kalau misalkan Gibran punya kasus yang banyak ke depan, atau nanti punya kasus pidana atau diturunkan di tengah jalan, ya kita enggak tahu.”

“Pasca pelantikan, kalau Gibran ada masalah ya, itu tentu dilihatnya dari perspektif hukum saja, hukum pidana dan hukum tata negara,” tukasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengungkap bahwa keputusan tentang masuknya nama Budi Gunawan, Azwar Anas, dan Olly Dondokambey sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto menunggu restu dari Megawati Soekarnoputri.

Seperti diketahui, sejumlah elite PDIP dan Gerindra tengah mengupayakan pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Selain bertujuan untuk meredakan tensi politik pasca Pilpres 2024, pertemuan antara kedua tokoh tersebut, kemungkinan terjadi di tengah isu merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo.

“Belum ada sinyal dari Ibu Ketua Umum. Tiga nama itu, baik pak Budi Gunawan, baik pak Azwar Anas, baik bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Said juga menambahkan, sampai sejauh ini masih belum ada pembicaraan terkait tiga nama tersebut dalam kabinet Prabowo-Gibran di internal partai PDIP.

Dengan demikian, masih belum ada instruksi dari Ketum partai mengenai kabinet. Namun, semua pihak internal partai tetap menunggu apapun perintah yang disampaikan Ketum.

“Belum sama sekali, baik Pak BG, baik Pak Olly, Pak Anas tidak ada pembicaraan di internal partai dan tidak ada instruksi dari Ibu Ketum, kita semua tegak lurus menunggu apapun titah yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum,” tutur Ketua Banggar periode 2019-2024 itu.

Sebelumnya, dalam konferensi pers Ketua DPP Puan Maharani pada Jumat (27/9/2024), dirinya mengatakan pihaknya belum membicarakan hal terkait kabinet. Karena saat itu Puan masih fokus dalam pelantikan Anggota DPR periode 2024-2028 pada Selasa, 1 Oktober kemarin.

“Kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet, karena kami mash fokus dengan pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober,” tuturnya saat itu.

Lebih lanjut, dirinya juga menyebut bahwa untuk pertemuan antara Megawati dengan Prabowo, tetap dalam komunikasi yang intensif. “Dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak [dalam kabinet], kita tunggu saja,” jelas Puan.