Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri kembali menyindir Pemerintahan Presiden Jokowi soal utang dan pendapatan negara yang kini membuat rakyat Indonesia semakin sulit.

"Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?" ujarnya di DPP PDI-Perjuangan Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Dia mengatakan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia bisa dilihat dari wilayah Garut Jawa Barat, di mana banyak pabrik sarung yang tutup, sehingga ribuan pekerja pabrik dirumahkan.

"Tanya deh sana, keliling ke tempat-tempat pabrik sarung. Itu kan saya dengar mulai banyak yang tutup lho," imbuhnya.

Selain itu, Megawati juga mengkritisi sikap pemerintah hari ini yang tidak bisa menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, selain ekonomi Indonesia sulit, harga pangan pun terkerek naik.

"Sudah PHK, harga pangan apalagi beras juga naik. Ini saya serius lho, saya kan Ibu rumah tangga juga," katanya.

Maka dari itu, Megawati mengingatkan para calon kepala daerah dari PDP agar tidak seenaknya dan memikirkan nasib rakyat.

"Makanya jangan mau enak wae jadi kepala daerah. Ini saya ngomong bener lho," ujar Megawati.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada April 2024.

Sementara itu, belakangan terjadi gelombang PHK di industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisi utang pemerintah yang terus menumpuk hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan terjadi.

Megawati merasa bingung karena seakan-akan pemerintah terus menumpuk utang. Dia takut utang tersebut akan membebani negara ke depan.

"Utang kita nanti beber-beber saja dah, terus cara bayarnya lalu bagaimana?" ujar Megawati ketika berikan pidato di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Presiden ke-5 RI ini mengklaim, pernah melunasi utang pemerintah kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Tak hanya itu, dia bangga menerbitkan Instruksi Presiden No. 8/2002 agar debitur wajib membayar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurutnya, berbagai langkahnya tersebut dilakukan agar negara terhindar dari kebangkrutan. Megawati pun melihat tanda-tanda pelemahan ekonomi dengan badai PHK yang belakangan terjadi.

"Sekarang sudah mulai loh, kalau enggak salah Kompas udah mulai nulis-nulis yang namanya PHK, terus mau dikasih makan apa?" jelasnya.

Megawati mengaku khawatir dengan perkembangan perekonomian sehingga terus mendorong kedaulatan pangan. Salah satunya, dengan mendorong pengembangan pangan pendamping beras.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada April 2024.

Sementara itu, belakangan terjadi gelombang PHK di industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali beraksi di tengah situasi politik yang kian memanas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati mengumumkan para calon kepala daerah di lebih dari 100 wilayah yang akan diusung di Pilkada serentak 2024.

Hasto menyebut bahwa Putri Proklamator RI Soekarno itu akan melakukan pengumuman pada Rabu (14/8/2024))

“Jadi Rabu 14 Agustus 2024, nanti kami akan mengumumkan, Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang gelombang pertama,” katanya usai konferensi pers Soekarno Run 2024 di Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Hasto juga meminta para awak media bersabar mengenai daerah mana saja yang diumumkan pada 14 Agustus 2024.

Dia pun hanya menjabarkan apa yang diumumkan nanti oleh Megawati akan mencerminkan Indonesia Raya.

“Pijakan PDIP ini kan Indonesia untuk Indonesia Raya. Maka yang diumumkan itu nanti merepresentasikan Indonesia kita. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, pokoknya Kalimantan lengkap,” pungkas Hasto.

Menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024.

Sebelum mencapai hari pemungutan suara, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui, baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan pemilihan.

Tahapan Pilkada Serentak 2024

Berikut adalah rincian tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024:

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024

2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024

3. Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024

4. Penelitian Persyaratan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Sabtu, 21 September 2024

5. Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024

6. Pelaksanaan Kampanye: Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024

7. Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024

8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Senin, 16 Desember 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali beraksi di tengah situasi politik yang kian memanas jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati mengumumkan para calon kepala daerah di lebih dari 100 wilayah yang akan diusung di Pilkada serentak 2024.

Hasto menyebut bahwa Putri Proklamator RI Soekarno itu akan melakukan pengumuman pada Rabu (14/8/2024))

“Jadi Rabu 14 Agustus 2024, nanti kami akan mengumumkan, Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang gelombang pertama,” katanya usai konferensi pers Soekarno Run 2024 di Jakarta, Minggu (11/8/2024).

Hasto juga meminta para awak media bersabar mengenai daerah mana saja yang diumumkan pada 14 Agustus 2024.

Dia pun hanya menjabarkan apa yang diumumkan nanti oleh Megawati akan mencerminkan Indonesia Raya.

“Pijakan PDIP ini kan Indonesia untuk Indonesia Raya. Maka yang diumumkan itu nanti merepresentasikan Indonesia kita. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, pokoknya Kalimantan lengkap,” pungkas Hasto.

Menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024.

Sebelum mencapai hari pemungutan suara, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui, baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan pemilihan.

Tahapan Pilkada Serentak 2024

Berikut adalah rincian tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024:

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024

2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024

3. Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024

4. Penelitian Persyaratan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Sabtu, 21 September 2024

5. Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024

6. Pelaksanaan Kampanye: Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024

7. Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024

8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Senin, 16 Desember 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta agar sistem pemilu diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Dengan demikian, masyarakat hanya akan mencoblos partai politik (parpol) dalam ajang pemilihan legislatif (pileg). Nantinya, parpol terpilih yang akan tentukan siapa kadernya yang akan duduk di kursi parlemen.

"Mohon beribu maaf, tolonglah saya itu ke KPU sudah dari kapan minta jangan proporsional terbuka, karena apa? Itu yang dijadikan itu menurut saya enggak jelas [kerja anggota dewan], bukan perintah partai," jelas Megawati dalam Mukernas Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini menilai, dengan sistem proporsional terbuka, hanya calon anggota dewan yang banyak uang yang terpilih. Alhasil, calon anggota dewan pilihan utama partai malah sering gagal.

Oleh sebab itu, Megawati meminta partai politik tidak hanya mementingkan lolos ke parlemen namun juga kualitas parlemen. Jika anggota dewannya tidak berkualitas maka hanya berdampak negatif untuk kemajuan bangsa.

"Jadi mbok dipikirkan gitu loh, bukan hanya untuk jadi saja, harus punya kualitas. Bagaimana kita akan mengatakan hal-hal yang sangat urgen, urusan Republik ini, kalau kualitasnya saja begitu," katanya.

Sebagai informasi, pada akhir 2022 dan awal-awal 2023 menang sempat heboh wacana perubahan proporsional terbuka menjadi tertutup. Saat itu, aturan proporsional terbuka dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PDIP memang menjadi satu-satunya yang dukung wacana perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup itu. Sementara itu, delapan partai politik parlemen lainnya menyatakan penolakan atas wacana perubahan sistem pemilu tersebut.

MK sendiri pada akhirnya menolak gugatan perubahan sistem pemilu tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta agar sistem pemilu diubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Dengan demikian, masyarakat hanya akan mencoblos partai politik (parpol) dalam ajang pemilihan legislatif (pileg). Nantinya, parpol terpilih yang akan tentukan siapa kadernya yang akan duduk di kursi parlemen.

"Mohon beribu maaf, tolonglah saya itu ke KPU sudah dari kapan minta jangan proporsional terbuka, karena apa? Itu yang dijadikan itu menurut saya enggak jelas [kerja anggota dewan], bukan perintah partai," jelas Megawati dalam Mukernas Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini menilai, dengan sistem proporsional terbuka, hanya calon anggota dewan yang banyak uang yang terpilih. Alhasil, calon anggota dewan pilihan utama partai malah sering gagal.

Oleh sebab itu, Megawati meminta partai politik tidak hanya mementingkan lolos ke parlemen namun juga kualitas parlemen. Jika anggota dewannya tidak berkualitas maka hanya berdampak negatif untuk kemajuan bangsa.

"Jadi mbok dipikirkan gitu loh, bukan hanya untuk jadi saja, harus punya kualitas. Bagaimana kita akan mengatakan hal-hal yang sangat urgen, urusan Republik ini, kalau kualitasnya saja begitu," katanya.

Sebagai informasi, pada akhir 2022 dan awal-awal 2023 menang sempat heboh wacana perubahan proporsional terbuka menjadi tertutup. Saat itu, aturan proporsional terbuka dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PDIP memang menjadi satu-satunya yang dukung wacana perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup itu. Sementara itu, delapan partai politik parlemen lainnya menyatakan penolakan atas wacana perubahan sistem pemilu tersebut.

MK sendiri pada akhirnya menolak gugatan perubahan sistem pemilu tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai praktik hukum di Indonesia sudah tidak jelas. Dia mendeskripsikan kini hukum seperti 'poco-poco'.

Pernyataan itu Megawati sampaikan ketika menjadi pembicara utama dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat pada Selasa (30/7/2024).

"Negara ini memang dibangun secara hukum, tetapi kalau kita lihat sekarang hukum kita menurut saya poco-poco," kata Megawati.

Presiden ke-5 RI ini merasa kini masyarakat seakan takut berbicara kebobrokan pemerintah. Bahkan, menurutnya, media juga tidak tajam kepada pemerintah.

Meski demikian, Megawati menyatakan tidak akan bungkam meski kini hukum seperti dijadikan alat untuk membungkam para pengkritik pemerintah.

"Orang tidak bisa ngomong seperti saya," katanya.

Tak hanya itu, Megawati juga mengkritisi produk hukum diubah-ubah seenaknya untuk kepentingan segelintir pihak.

Dia pun mengingatkan, tidak ada kekuasaan yang abadi. Megawati menceritakan kisah ketika dirinya dipanggil oleh kepolisian pada masa Orde Baru.

Putri Bungsu Karno ini bingung seorang Kapolres memerintahkan anak buahnya untuk memanggilnya untuk dimintai keterangan, padahal dia merasa tidak berbuat salah. Meski demikian, lanjutnya, Kapolres yang sama malah menghormatinya ketika dirinya menjadi presiden.

"Enggak ada kekuasaan itu yang langgeng, iyalah mbok ya sudahlah. Artinya kalau sudah waktunya ya sudahlah," jelas Megawati.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membagi-bagikan izin usaha tambang (IUP) ke organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Kritik itu Megawati sampaikan ketika menjadi pembicara utama dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower Jakarta Pusat pada Selasa (30/7/2024).

"Orang urusan tambang saja sekarang pada heboh, 'Woh mau nyari tambang, mau nyari tambang.' Saya tuh sampai bilang sama temen-temen, 'Makan noh tambang iku!' Nanti kalau sudah enggak ada beras terus piye?" ujar Megawati.

Presiden ke-5 RI ini menjelaskan, hasil tambang tidak menjamin kedaulatan pangan. Oleh sebab itu, Megawati mendorong sebaiknya pemerintah lebih fokuskan kebijakan kepada pemenuhan pangan rakyat Indonesia.

Apalagi, putri Bung Karno ini meyakini kini kondisi geopolitik dan iklim dunia sedang tidak jelas. Dia melihat, para negara penghasil beras akan menahan ekspor berasnya.

Dengan demikian, dia meminta pemerintah tidak boleh tergantung kepada impor. Megawati ingin pemerintah juga kembangkan pangan pendamping beras.

"Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya, bahwa kalau kemudian itu [negara produsen beras menahan ekspor] jadi terus kita bingung mau cari kemana," jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah menawarkan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024.

Belakangan, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan siap menerima WIUPK dari pemerintah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar penampilan teatrikal bertajuk 'Kudatuli 27 Juli, Kami Tidak Lupa' di Kantor DPP PDIP pada Sabtu (27/7/2024).

Penampilan teatrikal itu sebagai reka adegan serangan kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Peristiwa Kudatuli.

Pantauan Bisnis di lokasi, penampilan teatrikal tersebut dimulai pada pukul 08.00 WIB. Ratusan massa penampil dengan baju merah tampak berteriak di depan markas PDIP.

Sejumlah dari mereka bahkan menaiki dan menggoyang-goyangkan pagar Kantor DPP PDIP. Tiruan batu bata dari styrofoam juga dilempari.

Ratusan massa tersebut berperan sebagai kubu Soerjadi yang ingin menggulingkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI.

Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana menjelaskan, penampilan teatrikal penyerangan markas PDIP tersebut bukan untuk membangkitkan luka lama. PDIP, lanjutnya, hanya ingin merawat ingatan masyarakat.

“Tanpa peristiwa 27 Juli 1996, mungkin tidak akan ada reformasi 1997-1998, mungkin tidak akan ada pemilihan presiden secara langsung, tidak ada kesempatan buat seseorang bermimpi menjadi pejabat tinggi walau dari keluarga sederhana,” kata Bonnie.

Peringatan 28 tahun peristiwa Kudatuli ini juga diisi oleh pembacaan puisi oleh Sastrawan Amien Kamiel. Putra aktivis Widji Thukul, Fajar Merah, juga tampil membawakan lagu-lagunya.

Peringatan juga diisi dengan kegiatan tabur bunga dan doa bersama serta pidato dari Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun tampak mengikuti acara ini melalui daring.

Sejarah Kudatuli

Kudatuli merupakan peristiwa ketika massa pendukung PDI kubu Soerjadi bersama sejumlah orang yang diduga aparat menyerang kantor DPP PDI yang diisi oleh massa pendukung PDI kubu Megawati.

Upaya penyerangan itu didukung oleh pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan kepemimpinan Megawati dari kantor pusat PDI.

Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat, Jakarta Pusat.

Dari hasil penyidikan Komnas HAM, sebanyak 5 orang massa pendukung Megawati tewas, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang. Saat itu, pemerintah menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai penggerak kerusuhan.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) percaya diri untuk mengusung Jenderal (Purn.) Andika Perkasa sebagai bakal calon gubernur dalam ajang Pilkada 2024. Pasalnya, keputusan untuk mengusung mantan Panglima TNI tersebut tinggal menunggu restu Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, pihaknya akan memprioritaskan usung kader internal terutama di daerah yang memiliki basis besar seperti Jawa Tengah (Jateng).

Hasto mengaku, elektabilitas Andika Perkasa cukup tinggi di Jateng. Padahal, lanjutnya, Andika belum pernah berkampanye ke Jateng.

“Loh, Pak Andika belum bergerak, elektoralnya udah masuk ke 5 besar di Jateng,” ujar Hasto usai beri pengarahan Pilkada Serentak 2024 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024), dikutip dari rilis media PDIP.

Kendati demikian, dia menegaskan belum ada keputusan final ihwal pencalonan Andika Perkasa. Alasannya, selain di Jateng, nama Andika Perkasa juga diusulkan agar maju di Pilkada Jakarta 2024.

Oleh sebab itu, dia meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan tentukan nasib final Andika Perkasa.

“Tapi nanti Ibu Mega yang akan memutuskan karena ada yang mengusulkan Pak Andika juga untuk di Jakarta,” kata Hasto.

Selain Jateng, dia mengatakan pihaknya juga akan memprioritaskan kader internal agar maju di Pilkada Bali dan daerah lain dengan pemilih tradisional PDIP. Dengan begitu, lanjutnya, PDIP bisa menjadi marwah sebagai partai politik yang depankan semangat kaderisasi.

Siap Maju Pilkada

Diberitakan sebelumnya, Andika Perkasa menyatakan siap maju sebagai bakal calon gubernur dalam ajang Pilkada DKI Jakarta 2024 apabila ditugaskan oleh PDI Perjuangan (PDIP).

Andika sendiri mengaku sudah mengurus kartu tanda anggota (KTA) PDIP sejak tahun lalu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sudah memperkenalkan Andika sebagai kader partai ketika berikan pidato politik dalam pembukaan Rakernas V PDIP pada Jumat (24/5/2024).

"Oh siap [jadi cagub Jakarta 2024], kalau diperintah siap," ungkap Andika usai pembukaan Rakernas V PDIP di Ancol Beach City, Jakarta Utara, Jumat (24/5/2024).

Kendati demikian, dia mengaku tidak tahu apakah sudah ada pembicaraan terkait peluangnya maju dalam ajang Pilkada Jakarta 2024 di internal PDIP. Andika menyatakan hanya akan menunggu penugasan.

"Ya kita kan enggak tahu, itukan perintah," katanya.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tak perlu takut dengan permintaan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati meminta agar penyidik kasus Harun Masiku, AKBP Rossa Purbo Bekti, menemuinya.

"Bahwa pernyataan Megawati agar AKBP Rossa bertemu dengan dirinya harus dianggap sebagai permintaan dari tokoh bangsa, mantan presiden RI. Sehingga tidak perlu KPK takut bertemu karena anggapan conflict of interest jabatannya selalu Ketum Partai, namun cermin transparansi dan akuntanbilitas," kata mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap melalui keterangan tertulis dikutip Senin, 8 Juli 2024.

Permintaan tersebut dinilai sah-sah saja. Namun, harus disetujui pimpinan KPK.

"(Saya) berharap permintaan tersebut akan disetujui oleh KPK karena pimpinan KPK yang akan memutuskan," ujar Yudi.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu menilai pertemuan AKBP Rossa dengan Megawati dapat meredam isu miring perburuan Harun Masiku. Karena kerap dianggap politis.

"Pertemuan Megawati dan AKBP Rossa Purbo Bekti penting untuk meredakan isu-isu bahwa perburuan Harun Masiku politis karena memang ini murni penegakan hukum sebab kasus suap Komisioner KPU sampai kapanpun tidak akan selesai tanpa tertangkapnya Harun Masiku," kata Yudi.

Megawati mengungkap keinginan bertemu dengan Rossa. Karena Rossa telah menyita ponsel Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto saat diperiksa KPK.

"Saya berani kalau umpamanya suruh datang ke sini Rossa, suruh datang ngadepin aku," kata Megawati dalam acara di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat 5 Juli 2024.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memilih untuk banyak berdiskusi dengan Megawati Soekarnoputri dalam rangka merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-58.

Hasto pun mengaku mendapatkan pelajaran agar lebih banyak merenung sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan, dan tradisi itu dipelajarinya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Mega memiliki tradisi berpikir dialektis, namun kontemplatif, maka Beliau sangat kokoh dalam prinsip, dan visinya terbangun dari dialektika alam pikir dan dirasakan dengan mata hati," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (7/7/2024).

Dia lmelanjutkan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya tidak ada agenda khusus untuk merayakan ulang tahun. Apalagi kata Hasto, HUT-nya bertepatan dengan peringatan 1 Muharam.

"Dalam tradisi kami di Jogja, malam 1 Suro itu harus diawali dengan sikap batin yang jernih. Saya termasuk tidak pernah merayakan ultah, apalagi pas masuk bulan Suro," katanya.

Selama ini, tiap kali berulang tahun, Hasto menjalaninya dengan sederhana. Mendekatkan diri dengan alam seperti naik gunung atau merayakannya dengan menebar benih ikan.

Namun, tahun ini, pria asal Yogyakarta ini lebih memilih untuk berkontemplasi. Menurut Hasto, di tengah padatnya kesibukan dirinya akhir-akhir ini perlu untuk merenungi dan memahami peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi.

"Kontemplasi sehari saja. Selanjutnya kembali bekerja. Pelaksanaan pilkada 2024 termasuk calon kepala daerah yang akan diusung PDIP sudah di depan mata. Gagasan Bu Mega tentang pemimpin ideologis, profesional dan mumpuni akan kami jabarkan dengan baik," pungkas Hasto.