Bisnis.com, BALIKPAPAN – Staf Khusus Presiden Grace Natalie makin geram dengan sepak terjang pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.

Penyebabnya, setelah sebelumnya mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang ingin mengambil alih posisi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kali ini, Hasto memutar rekaman suara yang diduga mirip Presiden Ke-7 RI itu yang membisikkan KPK, Kejaksaan dan Polri untuk menekan dengan upaya hukum.

Grace mengatakan bahwa Hasto terus saja aktif untuk mengeluarkan fitnah baru setiap harinya. Padahal rekaman yang diputar merupakan sambutan dari Kepala Negara dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di SICC Sentul pada 13 November 2019 lalu.

“Dalam sambutan itu, Presiden justru mengingatkan pemda dan aparat penegak hukum agar tidak main-main dan mengintimidasi orang terkait lelang dan perizinan,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (18/8/2024).

Grace menekankan bahwa maksud dan konteks pernyataan Presiden asal Surakarta itu adalah agar tidak ada pihak mana pun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semua untuk kepentingan bangsa dan negara.

Bahkan, Komisaris MIND ID itu pun mempersilakan publik untuk kembali melakukan pengecekan secara pribadi untuk melihat transkrip pidato lengkap melalui website Sekretariat Kabinet (Setkab).

“Tidak ada yang ditutupi. Jadi, Daripada blunder terus menerus, menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta dan data, mungkin ada baiknya mas Hasto fokus saja ke kasus Harun Masiku,” pungkas Grace.

Bisnis.com,JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi fenomena Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada Jakarta 2024.

Hasto kemudian menyentil KIM Plus bahwa yang seharusnya dikepung adalah judi online, tambang milik negara yang dipakai untuk kepentingan orang perorang, atau pencemaran lingkungan, bukannya partai politik.

“Jadi mengepung itu bukan partai. Ngepung itu adalah apa yang menjadi persoalan rakyat bangsa dan negara itulah yang harus difokuskan kepungan dan itulah yang diajak oleh PDIP,” jelasnya ketika ditemui di Kantor DPP PDIP, Kamis (15/8/2024).

Hasto menjelaskan bahwa dalam politik selalu terdapat terobosan yang mengejutkan. Selama seorang pemimpin mendapat dukungan legitimasi yang kuat dari rakyat, maka rakyat akan menjadi penopang yang paling baik.

Di sisi lain, dia juga menjelaskan bahwa PDIP dibangun dengan semangat juang. PDIP, kata dia, sudah terbiasa dengan berbagai macam bentuk intimidasi dan tekanan dari penguasa.

“Ketika kantor partai di luluh lantah akibat serangan rezim yang otoriter, kami tidak hanya merasa sendirian, kami merasa menjadi korban yang luar biasa. Ibu Megawati mengatakan bendera sudah saya kibarkan, pantang untuk diturunkan. Itu kan memberikan suatu semangat juang,” jelasnya.

Tak hanya itu, Hasto juga menceritakan soal Belanda pernah berupaya mengkriminalisasi Presiden RI Pertama, Soekarno. Namun, karena ide-idenya selalu eksis, dukungan yang diberikan dari rakyat juga sangat kuat.

“Dalam menghadapi berbagai gempuran-gempuran kolonial, dan kita bangsa pejuang, selalu ada kemenangan di balik perjuangan yang nampaknya sulit secara nalar. Nah, kami percaya kekuatan itu,” tuturnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi fenomena Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada Jakarta 2024.

Hasto kemudian menyentil KIM Plus bahwa yang seharusnya dikepung adalah judi online, tambang milik negara yang dipakai untuk kepentingan orang perorang, atau pencemaran lingkungan, bukannya partai politik.

“Jadi mengepung itu bukan partai. Ngepung itu adalah apa yang menjadi persoalan rakyat bangsa dan negara itulah yang harus difokuskan kepungan dan itulah yang diajak oleh PDIP,” jelasnya ketika ditemui di Kantor DPP PDIP, Kamis (15/8/2024).

Hasto menjelaskan bahwa dalam politik selalu terdapat terobosan yang mengejutkan. Selama seorang pemimpin mendapat dukungan legitimasi yang kuat dari rakyat, maka rakyat akan menjadi penopang yang paling baik.

Di sisi lain, dia juga menjelaskan bahwa PDIP dibangun dengan semangat juang. PDIP, kata dia, sudah terbiasa dengan berbagai macam bentuk intimidasi dan tekanan dari penguasa.

“Ketika kantor partai di luluh lantah akibat serangan rezim yang otoriter, kami tidak hanya merasa sendirian, kami merasa menjadi korban yang luar biasa. Ibu Megawati mengatakan bendera sudah saya kibarkan, pantang untuk diturunkan. Itu kan memberikan suatu semangat juang,” jelasnya.

Tak hanya itu, Hasto juga menceritakan soal Belanda pernah berupaya mengkriminalisasi Presiden RI Pertama, Soekarno. Namun, karena ide-idenya selalu eksis, dukungan yang diberikan dari rakyat juga sangat kuat.

“Dalam menghadapi berbagai gempuran-gempuran kolonial, dan kita bangsa pejuang, selalu ada kemenangan di balik perjuangan yang nampaknya sulit secara nalar. Nah, kami percaya kekuatan itu,” tuturnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan bahwa kader PDIP akan melawan semua pihak yang mencoba mengambil alih kendali partai dari Megawati Soekarnoputri.

Hasto menegaskan semua kader PDIP menganggap Megawati tidak sekadar Ketua Umum partai, tetapi juga putri biologis maupun ideologis proklamator, Soekarno.

Mega, kata dia, menjadi ide, simbol dan legacy untuk melawan hukum otoriter. Presiden ke 5 RI itu adalah simbol perlawanan tergadap pemerintahan yang penuh dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme.

"Ketika ada pihak-pihak yang mau mencoba mengganggu kedaulatan Partai, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan akan mencoba mengambil alih kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri, maka kemarin seluruh kader Partai menyatakan siap bergerak dengan taruhan nyawa sekalipun di dalam menjaga kedaulatan Partai. Kami ini Partai Militan,” pungkasnya ketika ditemui di Kantor DPP PDIP, Kamis (15/8/2024).

Hasto menuturkan bahwa kesiapan mempertaruhkan nyawa adalah komitmen kader PDIP untuk menjaga marwah Partai, kedaulatan Partai, dan kehormatan Ketua Umum PDIP.

Ia kemudian memberi sinyal bahwa sosok yang disinggung Megawati sebagai orang yang ingin mengambil alih PDIP. Orang itu, menurutnya, adalah orang yang berbeda kata dan perbuatannya, di belakang maupun di depan.

"Ada yang dikatakan Ibu tadi mainnya belakang. Ketika ditanya, tidak tahu, tidak ikut-ikutan, tidak campur tangan," ujarnya.

Nuduh Jokowi?

Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi merespons pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri soal ada penguasa yang berencana mengambil partainya.

Budi pun menyampaikan bahwa hingga saat ini tak ada pihak atau oknum yang akan berani bicara untuk merebut kursi sebagai ketua umum dari partai berlogo moncong banteng putih tersebut.

“Ah enggak ada, tanya aja siapa yang berani. Ya, tanya aja [ke Bu Mega] siapa yang mau ambil alih. Siapa yang berminat. Jangan main nuduh-nuduh aja. [Lagipula] penguasa tuh siapa? Mau nuduh Pak jokowi? Pak Jokowi aja enggak mau,” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (14/8/2024).

Lebih lanjut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menekankan bahwa Jokowi memang belum memiliki minat untuk kembali masuk ke dalam partai politik (parpol).

Menurutnya, selesai dari PDIP, belum ada tempat berlabuh lain untuk orang nomor satu di Indonesia itu. “[Jokowi] gamau, enggak pernah mau, Pak Jokowi juga enggak mau berpartai. Dia bilangnya begitu. [Sekarang pun] belum [berpartai],” imbuhnya.

Bahkan, kata Budi, apabila dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) wacana menjadikan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina dari partai Golkar, maka hal tersebut merupakan hak internal dari partai yang bersangkutan.

“Itu hak dan kedaulatan partai. Kita harus hormati sesuai anggaran dasar aturan rumah tangga, kita harus hormati AD/ART Parpol. Jangan main terabas-terabas saja,” tandas Budi Arie.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peranan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di sejumlah kasus mulai dari raibnya Harun Masiku hingga proyek jalur kereta api Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menariknya, dalam kasus Harun Masiku, penyidik lembaga antikorupsi telah mencegah ke luar negeri staf Hasto yang bernama Kusnadi. Kusnadi adalah anak buah Hasto yang sebelumnya diperiksa KPK karena diduga mengetahui keberadaan Masiku.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pencegahan Kusnadi dan 4 orang lainnya ke luar negeri itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) No.942/2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri untuk lima orang.

Pencegahan itu berlaku terhitung sejak 22 Juli 2024 sampai dengan 6 bulan pertama. Adapun lima orang yang baru dicegah ke luar negeri itu yakni berinisial K, SP, YPW, DTI dan DB.

"Tindakan larangan tersebut karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima orang yang dicegah ke luar negeri itu meliputi Kusnadi (swasta), Simeon Petrus (pengacara), Yanuar Prawira Wasesa (pengacara), Donny Tri Istiqomah (Pengacara) serta Dona Berisa (Swasta).

Peran Kusnadi

Dalam catatan Bisnis, Kusnadi menjadi salah satu pihak sudah diperiksa KPK dan masuk ke daftar cegah. Kusnadi beberapa kali datang ke KPK saat menemani pemeriksaan Hasto, Senin (10/6/2024), dan Rabu (19/6/2024).

Pada 10 Juni 2024, ponsel dan ATM milik Kusnadi turut disita KPK bersamaan dengan ponsel dan buku catatan milik Hasto.Pada pemeriksaannya 19 Juni, Kusnadi sempat mengaku pernah bertemu dengan Harun Masiku, yang saat ini ditetapkan buron oleh KPK.

"Ya, pernah," ujar Kusnadi ketika ditanya wartawan apabila pernah bertemu atau melihat sosok Harun Masiku.

Setelah itu, Kusnadi enggan menjawab pertanyaan lain dari wartawan terkait dengan pemeriksaannya sejak pagi hingga sore hari di KPK. Dia mengaku masih ditanya perihal penyitaan sejumlah barang miliknya dan Hasto pada Senin pekan lalu.

Kusnadi juga membantah adanya percakapan soal Harun pada handphone miliknya maupun Hasto. Dia hanya mengatakan bahwa percakapan yang ada di handphone-nya dan Hasto sekadar perihal pembayaran sejumlah kegiatan di DPP PDIP.

Di sisi lain, Kusnadi mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal sejumlah saksi yang pernah dihadirkan KPK untuk mengusut keberadaan Harun Masiku.
Nasib Hasto

Selain soal Kusnadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bicara mengenai potensi pencegahan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto ke luar negeri terkait kasus Harun Masiku.

Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pencegahan ke luar negeri diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sebagaimana kewenangan penyidik.

Dia menyebut saat ini baru lima orang yang dicegah ke luar negeri. "Siapa-siapa saja yang dianggap diperlukan keberadaannya untuk tidak ke luar negeri dalam hal ini penyidik baru menentukan lima orang [dicegah]. Apakah nanti ada tambahan lagi kita serahkan sepenuhnya ke penyidik," tuturnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Tessa menuturkan, penyidik memiliki cara, strategi dan taktik sendiri di antaranya untuk mencegah seseorang ke luar negeri dalam proses penyidikan. Adapun mengenai pemanggilan Hasto, Tessa menyebut akan bergantung kepada kesiapan penyidik.

"Bergantung pada persiapan penyidik karena rencana penyidikan sudah dibuat kita tidak bisa serta merta menerima saksi yang tiba-tiba ingin datang karena setiap harinya penyidikan ada jadwal riksa kepada saksi-saksi lain. Jadi menunggu kesiapan penyidik," ucapnya.

Apa Tanggapan Hasto?

Sementara itu, Hasto menegaskan bahwa pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan mempengaruhi proses Pilkada Serentak 2024.

Hasto sudah dua kali dipanggil KPK sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku (HM) dan saksi kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Itu mungkin dari pihak sananya mencoba mengkaitkan, tapi bagi kami tidak (akan terpengaruh), bagi kami ini bagian dari ujian-ujian partai, karena kami juga digerakkan oleh nilai ideologi moral dan etika di dalam berpartai," ujar Hasto di Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Ia berkomitmen akan menghadiri setiap pemanggilan yang ditujukan pada dirinya. Selain itu, Hasto juga menegaskan tak memiliki hubungan dengan perusahaan kereta api, karena dirinya bukan konsultan di sana.

"Profesi saya sebelum gabung ke partai memang konsultan, itu tetap, sehingga saya akan memenuhi panggilan itu," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap proyek jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Hasto mengaku, tidak punya hubungan dengan permasalahan perkeretaapian. Oleh sebab itu, dia tidak memiliki rahasia yang disembunyikan.

"Kami pastikan bahwa enggak ada persoalan terkait dengan masalah kereta api, saya juga bukan konsultan perusahaan kereta api, ya profesi saya sebelum gabung ke partai memang konsultan, itu tetap sehingga saya akan memenuhi panggilan itu," ujar Hasto kepada wartawan di Bogor, Selasa (23/7/2023).

Dia merasa ada pihak coba mengkaitkan pemanggilannya oleh KPK tersebut dengan kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, lanjutnya, PDIP akan tetap fokus menghadapi Pilkada 2024 meski terus coba diganggu.

"Kami ini bagian dari ujian-ujian partai, karena kami juga digerakkan oleh nilai ideologi moral dan etika di dalam berpartai," kata Hasto.

Sebelumnya, KPK menyatakan akan memanggil ulang Hasto Kristiyanto dalam kasus suap proyek jalur kereta DJKA Kemenhub. Hasto sebelumnya mangkir saat dipanggil sebagai saksi untuk perkara tersebut pada hari Jumat (19/7/2024).

"Akan dijadwalkan ulang, menunggu kesiapan Penyidiknya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Adapun dalam perkara yang sama, lembaga antirasuah telah lebih dulu memeriksa Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo sebagai saksi, Kamis (18/7/2024).

Seperti halnya Hasto, Adhie tidak dipanggil terkait dengan jabatannya di PDIP. Tessa mengonfirmasi bahwa keduanya dipanggil dalam perkara yang sama, yakni pengembangan kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.

Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK April 2023 lalu. Meski demikian, dia enggan memerinci lebih lanjut ihwal apa yang didalami dari keterangan Adhie. Dia menyebut substansi pemanggilan sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tidak bisa diungkap ke publik.

Di sisi lain, Adhie justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurut salah satu petinggi DPP PDIP itu, dia memberikan keterangan kepada penyidik soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada motif tertentu di balik pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam dua kasus berbeda.

Untuk diketahui, Hasto dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam pengembangan perkara suap jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Jumat (19/7/2024). Padahal, sebelumnya Hasto juga sudah diperiksa pada kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, dengan tersangka Harun Masiku pada Juni 2024 lalu.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa dua kasus tersebut ditangani oleh dua satgas berbeda di Direktorat Penyidikan KPK. Dia menyampaikan bahwa pemanggilam Hasto di kasus DJKA tidak berkaitan dengan kasus Harun Masiku.

Tessa memastikan tidak ada intervensi politik dalam pemanggilan Hasto di dua kasus dugaan korupsi yang berbeda. Dia menilai pemanggilan Hasto di kasus DJKA sembari menunggu rencana pemanggilan lanjuta terhadapnya di kasus Harun Masiku.

"Kalau disebut ada intervensi politik, tentunya tidak akan ada saksi-saksi yang hadir atau stuck berhenti sama sekali. Tetapi ini masih tetap berjalan menunggu kegiatan yang dilakukan penyidik," katanya kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu lalu membantah Hasto dibidik oleh lembaganya karena dipanggil pada dua kasus rasuah berbeda. Dia menyebut satu orang saksi memungkinkan untuk diperiksa dalam dua hingga tiga kasus berbeda.

"Apakah kita menarget saksi tersebut atau berasal dari latar belakang politik apa? Kan enggak. Saya pikir itu hal yang cukup logis yang bisa dijelaskan," ucapnya.

Meski demikian, Tessa enggan mengungkap apa yang penyidik ingin dalami dari keterangan Hasto. Khusunya, pada kasus DJKA di mana politisi itu dipanggil dalam kapasitasnya sebagai seorang konsultan, bukan Sekjen PDIP.

"Tentunya penyidik memiliki petunjuk, memiliki keterangan dari saksi lain. Jadi bukan tidak ada kaitannya sama sekali, bukan menarget partai tertentu," paparnya.

Adapun KPK telah mengembangkan perkara korupsi jalur kereta di DJKA Kemenhub. Terdapat beberapa pihak baru yang sudah ditetapkan tersangka seperti pihak swasta, ASN Kemenhub, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga tersangks korporasi. Perkara jalur kereta itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2023 lalu.

Di sisi lain, pada kasus Harun Masiku, ponsel Hasto dan buku catatan PDIP miliknya disita oleh penyidik saat pemeriksaan 10 Juni 2024 lalu.

Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah melontarkan pernyataan bahwa kader partainya seakan ditargetkan oleh aparat penegak hukum.

Pernyataan itu disampaikan oleh Megawati ketika memberikan kata sambutan dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (5/7/2024).

"Pak Loly [Menteri Hukum dan HAM] ketawa, saya suka ngamuk ke dia, 'Loh jadi menteri ngapain? Loh lah anak buah kita maunya ditarget melulu'," ujar Megawati.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pengembangan perkara suap proyek jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Jumat (19/7/2024).

Pihak Hasto mengakui adanya surat pemanggilan dari penyidik KPK untuk pemeriksaan. Politisi itu disebut akan tetap menghormati proses hukum yang bergulir di KPK.

Meski demikian, Hasto disebut belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK karena info pemanggilan itu baru diterima pada hari yang sama dijadwalkan pemeriksaan.

"Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini," ujar tim hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Adapun per Jumat sore, pihak KPK juga menyebut belum menerima konfirmasi dari pihak Hasto terkait dengan ketidakhadirannya. Nantinya, apabila Hasto sudah memberikan konfirmasi, penyidik akan menilai apabila alasannya patut dan wajar.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihak penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan Hasto. Namun, dia enggan memerinci lebih lanjut kapan panggilan selanjutnya bakal dilayangkan.

Tessa memastikan bahwa penyidik memiliki dasar dan alasan untuk memanggil Hasto sebagai saksi dalam kasus DJKA.

"Tidak mungkin tidak ada kaitan terus dipanggil. Tentunya ada mungkin alat bukti yang perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan atau ada keterangan saksi lain yang perlu dikonfirmasi lagi atau ada kejadian yang perlu dijelaskan oleh saksi HK [Hasto] ini," ujarnya pada konferensi pers, Jumat (19/7/2024).

Di sisi lain, tanpa memerinci lebih lanjut pula, Tessa menyebut pemanggilan Hasto di kasus DJKA bukan dalam kapasitasnya sebagai Sekjen PDIP melainkan sebagai konsultan.

Seperti diketahui, KPK sebelumnya juga telah memeriksa Hasto dalam perkara lain yakni suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan anggota DPR 2019-2024. Pada pemeriksaan itu, ponsel dan buku catatan Hasto ikut disita KPK 10 Juni 2024 lalu.