Puncak kejayaan Jack Ma adalah pada awal tahun 2020. Saat itu, menurut Bloomberg Billionaires Index, kekayaan pengusaha berusia 60 tahun itu tembus USD 61,2 miliar.

Itu seperti yang dikutip detikInet dari CNN. Kekayaan utamanya berasal dari saham di Alibaba dan juga Ant Financial.

Jack Ma punya sekitar 4,8% saham di Alibaba, toko online terbesar di China. Namun demikian, sejak Oktober 2020, nasib Jack Ma berubah.

Saat itu, Jack Ma terlalu berani mengkritik sistem keuangan China di depan publik yang membuat para pejabat China murka. Akibatnya, dia tidak lagi muncul di publik, sementara Alibaba dan Ant Financial dibatasi ruang geraknya.

Nilai dua perusahaan itu pun turun drastis. Kini 4 tahun berlalu, Jack Ma memang masih kaya raya. Akan tetapi jumlahnya sudah jauh di bawah jika dibandingkan kekayaannya tahun 2020.

Dalam data terkini dari Forbes, kekayaan pria yang lahir di Hangzhou itu ada di kisaran USD 25 miliar. Artinya, hartanya sudah terpangkas sekitar USD 35 miliar.

Namun sepertinya Jack Ma tidak terlalu menyesal karena mungkin hidupnya lebih tenang, meski hartanya berkurang. Bagaimanapun, ia tetap sangat kaya. Tahun 2016 pada saat berbicara di ajang St. Petersburg International Economic Forum di Rusia, dia pernah menyatakan membuat Alibaba adalah kesalahan terbesarnya. Entah untuk merendah atau memang begitu yang dirasakannya.

"Kesalahan terbesarku adalah aku membuat Alibaba. Aku tidak pernah berpikir kalau hal ini akan mengubah hidupku. Aku hanya coba menjalankan bisnis kecil kecilan dan malah tumbuh sebesar itu. Jadi ada sangat banyak tanggung jawab dan banyak masalah," kata Jack Ma.

Jack menyatakan kalau memang ada kehidupan berikutnya, dia tidak akan melakukan bisnis sebesar Alibaba. "Aku ingin menjadi diriku sendiri dan ingin menikmati hidupku," tutup saat itu.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikSepakbola dengan judul Nasib Malang Jack Ma, Hartanya Kini Menurun Drastis.

Saham Alibaba Meroket Seusai Jack Ma Muncul ke Publik

Saham Alibaba Meroket Seusai Jack Ma Muncul ke Publik

Sekitar sebulan lebih setelah diluncurkan, Apple mulai memangkas produksi iPhone 16 series. Sebab, angka penjualannya tidak sesuai harapan Apple.

Dikutip detikInet, informasi tersebut diungkapkan analis Ming-Chi Kuo dalam posting-annya di Medium. Ia mengklaim model yang paling terkena dampak pemangkasan produksi adalah iPhone 16 dan iPhone 16 Plus.

"Pesanan produksi iPhone 16 dipangkas sekitar 10 juta unit untuk periode 4Q24-1H25, dengan sebagian besar model yang terkena dampak pemangkasan adalah model non-Pro," tulis Kuo dalam posting-annya, seperti dikutip 9to5Mac, Minggu (27/10/2024).

"Hasilnya, produksi iPhone 16 untuk 2H24 kini diperkirakan sekitar 84 juta unit (turun dari perkiraan sebelumnya sekitar 88 juta)," sambungnya.

Menurut Kuo, 10 juta unit yang dipangkas merupakan gabungan dari tiga kuartal yaitu kuartal terakhir tahun 2024 dan paruh pertama tahun 2025. Ia memperkirakan Apple akan memproduksi 80 juta unit iPhone pada kuartal keempat tahun 2024, turun dari 84 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Ia juga memprediksi Apple akan memproduksi 45 juta unit iPhone pada kuartal pertama tahun 2025 dan 39 juta unit pada kuartal kedua, masing-masing turun dari 48 juta dan 41 juta unit dari tahun sebelumnya.

Sementara pendapatan Apple pada Q4 2024 kemungkinan tidak akan terdampak penurunan produksi. Posisi Apple juga terbantu berkat penjualan iPhone 16 Pro Max yang diperkirakan akan menjadi varian paling laris pada kuartal ini.

Dampak pemangkasan produksi iPhone 16 series mungkin baru akan dirasakan Apple pada kuartal pertama tahun 2025. Pasalnya, rata-rata harga penjualan iPhone akan turun akibat kehadiran iPhone SE 4.

Ia juga meyakini kehadiran Apple Intelligence akan membawa kesuksesan untuk Apple dan iPhone. Namun ia mengatakan inovasi software juga harus dibarengi dengan inovasi hardware untuk mendongkrak pengapalan iPhone secara signifikan.

Apple Intelligence akan diluncurkan bersama update iOS 18.1 pekan depan. Layanan ini akan dapat diakses pemilik iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, semua varian iPhone 16, serta iPad dan Mac yang menggunakan chip M1 ke atas.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikInet dengan judul Kurang Laku, Apple Pangkas Produksi iPhone 16 Hingga 10 Juta Unit.

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Judul di atas terinspirasi dari ngomong-ngomong santai di pos ronda, tapi bukan omon-omon ya.... hahahaha...

Ada yang tanya, sampai batas mana sih Dewan Pers bisa masuk dalam konflik internal konstituennya? Mungkin ada anggota pos ronda yang ngikuti dinamika Dewan Pers dan Konstituen Dewan Pers. Sama seperti batas KPU masuk dalam batas konflik partai politik, jawabku sekenanya.

Ya sebatas mengimbau untuk rekonsiliasi, titik, ndak lebih dari itu.

Kan sama-sama masuk kelompok Lembaga Negara Non Struktural (LNS), jawabku agak serius dikit.

KPU juga independen, bahkan yang ngasih keindependenan KPU itu UUD 1945 malah, kalau Dewan Pers hanya UU saja, jawabku sekenanya lagi.... namanya juga di pos ronda, ya ngomongnya juga sangat santai.... hehehe.

Iya jawabku, sama-sama dibentuk oleh UU, dibiayai APBN, Komisionernya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan sama-sama didukung oleh suatu sekretariat untuk dukungan administrasi dan teknis yang diisi ASN.

Iya, walaupun presiden hanya tukang stempel doang dalam penetapan anggota Dewan Pers itu.... hahahaha....

Ya tetap independenlah, kan independensi Dewan Pers itu perintah UU. KPU malah 100% dibiayai APBN, tetap independen kan, jawabku menganalogikan.

Logika hukum dari mana itu,  logika hukum sayur asem? Hahahaha.... jawabku sekenanya lagi....

Lah Anggota DPR  disahkan dengan Keputusan Presiden saja tetap setara dengan Presiden kok.

Salah satunya itu, yang lainnya termasuk soal anggaran, soal dukungan kelengkapan kantor, termasuk dukungan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN) seperti kendaraan dan gedung.

Ya ndaklah, juga bukan wewenang Komisioner Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), juga bukan wewenang Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan sesama kuasi Kominfo. Hanya PNS yang boleh mengelola BMN seperti tanah, gedung, dan kantor. Komisioner LNS atau sebutan lain tidak boleh, termasuk Ketua Dewan Pers.

Komisioner Dewan Pers hanya fokus pada tupoksinya saja sesuai yang ditetapkan UU Pers. Dan UU Pers sama sekali tidak mengatur tentang pengelolaan BMN sebagai wewenang Ketua dan Anggota Dewan Pers.

Mengelola BMN itu tupoksinya Sekretaris Sekretariat Dewan Pers yang dipimpin Pejabat Eselon IIa sesuai UU yang mengatur pengelolaan BMN.

Singkatnya, UU yang mengatur Dewan Pers beda dengan UU yang mengatur pengelolaan MBN, beda juga yang berwenang menjalankan kedua UU tersebut.

UU Pers dijalankan ketua dan anggota Dewan Pers, sementara UU terkait pengelolaan BMN, dalam hal Dewan Pers, dijalankan oleh Sekretaris Sekretariat Dewan Pers dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo.

Wajahnya jangan serius-serius amat kenapa sih? Tiba-tiba salah seorang anggota pos lain nyeletuk

Hahaha.... kami tertawa hampir serempak...

Ternyata saat menjawab urusan UU tadi refleks saja mengubah mimik wajahku dengan mimik muka serius hahahaha.....

Balik ke urusan Dewan Pers tadi, kalau ada konflik internal organisasi konstituennya, batasan jelas atau patokan jelas Dewan Pers seperti apa?

Ya itu tadi, bertindak sebagai lembaga yang dibentuk UU Pers, jangan melebihi batasan yang diberikan UU Pers itu, tidak boleh terkesan berpihak, apalagi berpihak beneran...... apa kata dunia kalau Dewan Pers berpihak? Hehehe....

Seperti KPU kalau ada konflik internal partai politiklah, jawabku menganalogikan.

Jika ada konflik internal organisasi konstituen, lantas dengan kelompok mana Dewan Pers berinteraksi untuk urusan resmi?

Sama seperti KPU, Dewan Pers hanya dapat berinteraksi resmi dengan kelompok yang dapat pengakuan negara, jawabku kembali serius.

Kan kalau mau menetapkan Capres, Cawapres, Caleg, dan lain-lain KPU ndak mau tahu urusan konflik internal parpol, tahunya siapa yang pegang SK Menkumham maka itulah yang dipandang sah oleh KPU. Begitu juga seharusnya dengan Dewan Pers.

Emangnya ada kesamaan Parpol dengan Konstituen Dewan Pers? Tanya yang lainnya.

Ada jawabku, sama-sama Berbadan Hukum sehingga sama-sama memerlukan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI untuk legalitas eksistensinya.

Lembaga negara mana pun harus mematuhi keputusan Menkumham itu tanpa ada sedikitpun ruang bagi lembaga lainnya itu untuk berpendapat lain, kalau orang melek hukum tata usaha negara menyebutnya azan legalitas, jawabku sedikit menyisipkan literasi hukum.

Dewan Pers harusnya begitu juga?

Ya iyalah, masa ya iya dong? Hahahahaha....

Kalau ndak begitu?

Tanya pada batu yang dialiri air sungai, apakah ada udang di baliknya? Hahahahaa....

Oh ya, katanya mau pemilihan Anggota Dewan Pers yang baru ya?

Belum sempat saya jawab, obrolan pos ronda pun harus bubar, gerimis turun, harus segera kembali ke rumah masing-masing....

Pulangnya juga tanpa beban karena yakin ndak akan ada yang gembok pos ronda, terutama saat subuh-subuh buta. Besok yakin masih bisa ngeronda lagi, ngomong-ngomong lagi bukan omon-omon ngomong-ngomong seputar akan dimulainya tahapan pemilihan Anggota Dewan Pers 2025-2028 misalnya. hahahaha.....