Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah mengalami pelemahan. Dolar AS berada di level Rp 15.600-an pagi ini.

Berdasarkan data RTI, Jumat (8/11/2024), dolar AS berada di level Rp 15.612 atau melemah 118 poin (0,75%) pada pukul 09.15 WIB. Dolar AS bergerak di level tertinggi Rp 15.730 dan terendah Rp 15.597.

Secara mingguan, dolar AS terhadap rupiah melemah 0,66%, namun secara bulanan masih menguat 0,22%.

Dolar AS melemah setelah Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) ke posisi 4,50% - 4,75%. Ini menjadi pemangkasan kedua kali setelah September lalu sebanyak 50 bps.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga mengumumkan cadangan devisa domestik mengalami kenaikan US$ 1,3 miliar menjadi US$ 151,2 miliar pada Oktober 2024. Hal itu dinilai mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Data tersebut menunjukkan cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Pemerintah akan mendorong pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif. Hal itu bertujuan untuk membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan rencana pembangunan jargas telah disepakati dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembangunan jargas disebut menjadi salah satu cara menurunkan subsidi energi.

"Kalau jargas ini bisa dibangun, ini juga akan membantu harga gas dan subsidi kita semakin berkurang di sektor migas," kata Faisol Riza dalam acara Indonesia Seamless Tube Summit di Hotel St Regis Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Faisol menyebut saat ini anggaran untuk subsidi energi telah melonjak tajam hingga mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menekan adalah dengan membangun jargas. Selain bisa menekan anggaran subsidi energi, Faisol menyebut pembangunan jargas juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan pipa dalam negeri.

"Kami pemerintah tentu membuka tangan dan mengucapkan terima kasih atas semua usaha yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha di sektor pipa seamless ini maupun pipa yang lain. Karena ini akan menjadi jalan keluar kita bersama mengatasi ketahanan energi yang kita hadapi hari ini," terangnya.

Faisol menyebut saat ini terdapat 14 produsen pipa seamless di Indonesia dengan kapasitas lebih dari 800 ribu ton per tahun. Adapun utilisasi pabrik pipa di Indonesia sekitar 40%.

"Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pelarangan dan pembatasan dan regulasi lainnya, kami optimis industri pipa seamless ini akan semakin mampu memenuhi kebutuhan sektor migas. Namun kita juga perlu mengatasi tantangan, penyediaan bahan baku, untuk mendukung produksi pipa" jelasnya.

Faisol menyebut pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian ESDM agar menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan jargas itu. Salah satunya dari pipa-pipa yang diproduksi PT Artas Energi Petrogas dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 43%.

"Mudah-mudahan, itu kan domainnya bukan di Kemenperin, tapi di Kementerian ESDM. Tentu saja kami akan merekomendasikan supaya infrastrukturnya itu menggunakan produk dalam negeri," pungkas Faisol.

Sekitar sebulan lebih setelah diluncurkan, Apple mulai memangkas produksi iPhone 16 series. Sebab, angka penjualannya tidak sesuai harapan Apple.

Dikutip detikInet, informasi tersebut diungkapkan analis Ming-Chi Kuo dalam posting-annya di Medium. Ia mengklaim model yang paling terkena dampak pemangkasan produksi adalah iPhone 16 dan iPhone 16 Plus.

"Pesanan produksi iPhone 16 dipangkas sekitar 10 juta unit untuk periode 4Q24-1H25, dengan sebagian besar model yang terkena dampak pemangkasan adalah model non-Pro," tulis Kuo dalam posting-annya, seperti dikutip 9to5Mac, Minggu (27/10/2024).

"Hasilnya, produksi iPhone 16 untuk 2H24 kini diperkirakan sekitar 84 juta unit (turun dari perkiraan sebelumnya sekitar 88 juta)," sambungnya.

Menurut Kuo, 10 juta unit yang dipangkas merupakan gabungan dari tiga kuartal yaitu kuartal terakhir tahun 2024 dan paruh pertama tahun 2025. Ia memperkirakan Apple akan memproduksi 80 juta unit iPhone pada kuartal keempat tahun 2024, turun dari 84 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Ia juga memprediksi Apple akan memproduksi 45 juta unit iPhone pada kuartal pertama tahun 2025 dan 39 juta unit pada kuartal kedua, masing-masing turun dari 48 juta dan 41 juta unit dari tahun sebelumnya.

Sementara pendapatan Apple pada Q4 2024 kemungkinan tidak akan terdampak penurunan produksi. Posisi Apple juga terbantu berkat penjualan iPhone 16 Pro Max yang diperkirakan akan menjadi varian paling laris pada kuartal ini.

Dampak pemangkasan produksi iPhone 16 series mungkin baru akan dirasakan Apple pada kuartal pertama tahun 2025. Pasalnya, rata-rata harga penjualan iPhone akan turun akibat kehadiran iPhone SE 4.

Ia juga meyakini kehadiran Apple Intelligence akan membawa kesuksesan untuk Apple dan iPhone. Namun ia mengatakan inovasi software juga harus dibarengi dengan inovasi hardware untuk mendongkrak pengapalan iPhone secara signifikan.

Apple Intelligence akan diluncurkan bersama update iOS 18.1 pekan depan. Layanan ini akan dapat diakses pemilik iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, semua varian iPhone 16, serta iPad dan Mac yang menggunakan chip M1 ke atas.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikInet dengan judul Kurang Laku, Apple Pangkas Produksi iPhone 16 Hingga 10 Juta Unit.

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Video: iPhone 16 di Indonesia Disebut Ilegal, Media Asing Turut Soroti

Tol Cimanggis-Cibitung telah beroperasi penuh dari Cimanggis Junction hingga Cibitung Junction. Tol tersebut diresmikan pada 9 Juli 2024 oleh Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.

Dengan beroperasinya tol tersebut maka Depok-Bekasi kini sudah terhubung dengan tol. Dikutip dari Instagram Kementerian Keuangan @kemenkeuri, berikut 5 fakta tentang Tol Cimanggis-Cibitung.

1. Masuk PSN

Tol tersebut masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Tol tersebut membentang sepanjang 26,18 kilometer

"Jalan Tol Cimanggis-Cibitung salah satu proyek strategis nasional yang membentang sepanjang 26,18 km," jelas Kemenkeu lewat unggahan video.

2. Melintasi Depok, Bekasi, Bogor

Tol tersebut juga diketahui melintasi beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat. Rinciannya adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

"Melintasi Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi," tulis Kemenkeu.

3. Nilai Investasi

Dibangun dengan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tol ini menelan biaya hingga Rp 10.6 triliun. Dari jumlah tersebut ada kucuran dana APBN sebesar Rp 6,13 triliun untuk pembebasan lahan.

"Dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total investasi sebesar Rp 10,6 triliun. #UangKita senilai Rp 6,13 triliun telah direalisasikan untuk pembebasan lahan melalui LMAN," tuturnya.

4. Pangkas Waktu Tempuh

Tol ini diproyeksi memangkas waktu tempuh dari semula 1-2 jam menjadi sekitar 30 menit. Proyek PSN tersebut juga berhasil megurangi kepadatan lalu lintas dalam kota.

"Memangkas waktu tempuh semula 1-2 jam menjadi 30-45 menit. Mengurangi kepadatan lalu lintas dalam kota," terang Kemenkeu.

5. JORR 2 Tersambung 111 Km

Resmi beroperasi sejak 2024, jalan tol sepanjang 26 km ini menjadi bagian jaringan jalan tol JORR 2 yang mendukung konektivitas dan mobilitas Jabodetabek. Tol tersebut menjadikan JORR 2 tersambung sepanjang 111 km.

"Tol Cimanggis-Cibitung menjadikan JORR 2 tersambung utuh sepanjang 111 km. Perjalanan yang efektif dan efisien, dukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tutupnya.

[Gambas:Instagram]

Tol Cimanggis-Cibitung telah beroperasi penuh dari Cimanggis Junction hingga Cibitung Junction. Tol tersebut diresmikan pada 9 Juli 2024 oleh Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.

Dengan beroperasinya tol tersebut maka Depok-Bekasi kini sudah terhubung dengan tol. Dikutip dari Instagram Kementerian Keuangan @kemenkeuri, berikut 5 fakta tentang Tol Cimanggis-Cibitung.

1. Masuk PSN

Tol tersebut masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Tol tersebut membentang sepanjang 26,18 kilometer

"Jalan Tol Cimanggis-Cibitung salah satu proyek strategis nasional yang membentang sepanjang 26,18 km," jelas Kemenkeu lewat unggahan video.

2. Melintasi Depok, Bekasi, Bogor

Tol tersebut juga diketahui melintasi beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat. Rinciannya adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

"Melintasi Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi," tulis Kemenkeu.

3. Nilai Investasi

Dibangun dengan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tol ini menelan biaya hingga Rp 10.6 triliun. Dari jumlah tersebut ada kucuran dana APBN sebesar Rp 6,13 triliun untuk pembebasan lahan.

"Dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total investasi sebesar Rp 10,6 triliun. #UangKita senilai Rp 6,13 triliun telah direalisasikan untuk pembebasan lahan melalui LMAN," tuturnya.

4. Pangkas Waktu Tempuh

Tol ini diproyeksi memangkas waktu tempuh dari semula 1-2 jam menjadi sekitar 30 menit. Proyek PSN tersebut juga berhasil megurangi kepadatan lalu lintas dalam kota.

"Memangkas waktu tempuh semula 1-2 jam menjadi 30-45 menit. Mengurangi kepadatan lalu lintas dalam kota," terang Kemenkeu.

5. JORR 2 Tersambung 111 Km

Resmi beroperasi sejak 2024, jalan tol sepanjang 26 km ini menjadi bagian jaringan jalan tol JORR 2 yang mendukung konektivitas dan mobilitas Jabodetabek. Tol tersebut menjadikan JORR 2 tersambung sepanjang 111 km.

"Tol Cimanggis-Cibitung menjadikan JORR 2 tersambung utuh sepanjang 111 km. Perjalanan yang efektif dan efisien, dukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tutupnya.

[Gambas:Instagram]

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bakal memangkas jumlah perusahaan pelat merah hingga tersisa 30 perseroan saja.

Pernyataan ini disampaikan setelah dirinya dilantik sebagai Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Bahkan, dirinya mengaku akan terus melanjutkan program transformasi BUMN. Salah satunya ‘bersih-bersih’ koruptor di internal perusahaan negara.

“Kita akan mengurangi jumlah BUMN menjadi 30. Dan melanjutkan ‘bersih-bersih’ BUMN,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia mengaku, ada amanah yang diberikan Kepala Negara kepada para Menteri Kabinet Merah Putih. Meski tidak merinci secara detail, Erick menyebut pembantu Presiden harus menjalankan programnya sejalan dengan visi Prabowo.

“Waktu dilantik itu ada amanah yang dititipkan bahwa loyal kepada Presiden dan juga memastikan program itu bisa berjalan dengan baik untuk rakyat, sesuai dengan visi beliau,” kata dia.

Oleh karena itu, Erick akan mendorong Kementerian BUMN bekerja lebih giat, profesionalisme, dan transparan. Kemudian meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta, dan UMKM.

“Artinya kita di Kementerian BUMN harus bekerja keras lebih lagi, profesionalisme, transparan. Sebagai pembantu presiden ya kita harus menjaga visinya beliau,” ujar dia.

“Di mana salah satunya, mungkin dari kami di Kementerian BUMN, kita melihat salah satunya bagaimana peran kerja sama kita dengan swasta harus terus ditingkatkan,” kata Erick.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Isu perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebutkan, nantinya jumlah BUMN akan dipangkas dari 47 menjadi 30.

"Jumlahnya mungkin ke depan 30," katanya kepada awak media, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut Erick mengatakan, perampingan ini sesuai dengan arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana penutupan diharapkan dilakukan pada perusahaan pelat merah yang tidak memiliki peran strategis.

Erick lebih lanjut menerangkan, kemungkinan perampingan akan dilakukan di sejumlah sektor seperti hotel. Meskipun dia sendiri belum berani memastikan apakah sektor tersebut yang akan ditutup, karena perampingan di sektor lain juga masih terbuka.

"Ya seperti yang Pak Prabowo arahkan, apakah hotel, apakah rumah sakit, apakah yang lain, kita terbuka," kata dia.

Untuk diketahui, Erick Thohir menargetkan perampingan BUMN bisa terealisasi hingga 2024. Erick mencatat, jumlah BUMN akan semakin mengecil, tetapi semakin besar foot print-nya, ini dilakukan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat rencana tim Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT) perlu dikaji kembali.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan, perubahan skema subsidi BBM ke BLT di satu sisi bisa mengurangi impor BBM dan memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Namun, yang perlu diperhatikan bahwa penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin.

“Jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga,” kata Bhima saat dihubungi, Minggu (29/9/2024).

Apalagi, kata Bhima sampai saat ini masyarakat yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi.

Maka dari itu, jika BLT pengganti subsidi BBM hanya untuk masyarakat miskin saja, Bhima khawatir masyarakat kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM, karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin.

“Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bhima menyebut rencana pengurangan subsidi BBM dilakukan bertahap dan adanya cash transfer untuk kompensasi sama nominalnya dengan subsidi energi yang diberikan.

Bhima menjelaskan, semisalnya terdapat 30% anggaran subsidi BBM di 2025 mau dikurangi, maka tambahan BLT-nya setara 30% penghematan subsidi BBM.

“Kemudian bersamaan dilakukan juga penurunan tarif transportasi publik dan perbanyak armada. Jadi masyarakat punya opsi memilih transportasi yang lebih ramah di kantong,” ujar Bhima.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dariReuters, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi keputusan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang memangkas suku bunga acuan pada Agustus 2024. Langkah ini merupakan yang pertama sejak Maret 2020 atau empat tahun lalu saat awal pandemi COVID-19.

Sri Mulyani mengatakan dampak penurunan suku bunga The Fed diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

"Ya itu adalah suatu langkah yang sudah diantisipasi. Tentu dampaknya terhadap perekonomian diharapkan positif, baik pada perekonomian AS dan juga kepada seluruh dunia karena higher for longer memang merupakan salah satu faktor yang memberikan dampak sangat besar terhadap kinerja perekonomian di negara-negara berkembang," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani menyebut keputusan The Fed untuk menurunkan suku bunga adalah langkah yang memang diharapkan.

"Jadi penurunan ini adalah langkah yang memang kita harapkan," ucapnya.

Sebagai informasi, The Fed memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75-5%. Keputusan ini diambil dalam upaya untuk mencegah perlambatan di pasar tenaga kerja dan meyakini inflasi AS sudah bergerak dalam kisaran sasaran 2%.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) juga memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI rate pada September 2024 sebesar 25 bps menjadi 6%. Keputusan itu diambil lebih cepat dari perkiraan akan dilakukan kuartal IV-2024.

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,00%, suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 %, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis poin menjadi 6,75% dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 September 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan penurunan BI Rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada tahun 2024 dan 2025, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ke depan BI terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan sesuai perkiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat serta pertumbuhan ekonomi yang terus didorong agar lebih tinggi,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan September 2024 di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dia mengatakan bauran kebijakan makroprudensial, dan sistem pembayaran tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja termasuk UMKM dan ekonomi hijau dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

“Kebijakan sistem pembayaran diarahkan juga untuk mendorong pertumbuhan khususnya sektor perdagangan dan UMKM; memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran; serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran,” kata Perry.

Sebelumnya, ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan BI masih akan mempertahankan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur bulan September ini. BI masih akan menjaga suku bunga acuan, sebab kinerja nilai tukar rupiah dan kondisi inflasi masih akan terjaga.

“Kami memperkirakan kalau BI masih akan menjaga suku bunga acuan tetap di 6,25% mengingat volatilitas rupiah yang terpantau masih tinggi, bahkan tertinggi dalam satu tahun terakhir, meski memang nilai tukar rupiah sudah terapresiasi signifikan sejak Juli sampai September 2024 ini,” tutur Hosianna.

Dia mengatakan BI tetap perlu untuk menjaga imbal hasil yang menarik, sebab aliran modal asing (capital inflow) yang signifikan baru terjadi sejak Agustus 2024 sejalan dengan ekspektasi penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat.

“Kami perkirakan BI Rate turun pada akhir tahun 2024, mungkin bulan November sampai Desember, mengingat dari sisi domestik masih ada momen transisi kepemimpinan dan pilkada (pemilihan kepala daerah),” tutur Hosianna.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana formulasi ulang perhitungan anggaran pendidikan kembali mencuat. Pemerintah dan DPR satu suara, ingin mandatory spending pendidikan tidak lagi mengacu pada belanja negara, melainkan pada pendapatan negara—yang nilainya lebih kecil.

Pendidikan merupakan salah satu hak mendasar yang melekat pada manusia, bersama dengan hak untuk hidup, berkeluarga, hingga hak untuk berkomunikasi. Dalam konstitusi Indonesia, hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam hukum tertinggi ketatanegaraan, yakni Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Ketentuan pendidikan tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah pun wajib membiayai pendidikan dasar itu.

UUD 1945 juga mengharuskan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal itu pun mengatur bahwa pemerintah harus mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah," tertulis dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, dikutip pada Kamis (5/9/2024).

Sri Mulyani Indrawati memang telah menjadi Menteri Keuangan lebih dari 10 tahun, yakni pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, tetapi dia masih mempertanyakan pengalokasian anggaran pendidikan itu.

Sejauh ini pemerintah menggunakan nilai total belanja negara sebagai acuan dalam menentukan mandatory spending 20% untuk anggaran pendidikan. Namun demikian, menurut Sri Mulyani, hal itu menimbulkan volatilitas karena total belanja negara bisa naik-turun cukup besar, sehingga anggaran pendidikan pun harus mengikutinya—demi disiplin porsi 20%.

Misalnya, pada 2022 total belanja negara melonjak karena belanja subsidi naik pesat dari Rp350 triliun menjadi Rp550 triliun. Alhasil, alokasi anggaran pendidikan pun harus naik.

"Anggaran [pendidikan] 20% dari belanja. Dalam belanja itu banyak ketidakpastian, anggaran pendidikan jadi koclak, jadi naik turun. Saya juga mempertanyakan, sebetulnya pengalokasian anggaran pendidikan seperti apa," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).

Lonjakan alokasi anggaran pendidikan menghadapi persoalan lain, yakni serapan dana yang tidak maksimal. Misalnya, pada 2023 realisasi anggaran pendidikan hanya Rp513,38 triliun atau 82,6% dari pagu Rp621,28 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi 2023 itu hanya 16,45% dari belanja negara, tidak mencapai mandatory spending 20%. Hal sama pun terjadi pada 2022, ketika belanja subsidi melonjak pemerintah tidak mampu merealisasikan 'tambahan' alokasi anggaran pendidikan hanya dalam empat bulan.

Perbesar

Sri Mulyani pun buka suara, yakni jika perhitungan mandatory spending pendidikan 20% bukan mengacu pada belanja, melainkan pendapatan negara.

"Maka, kami sudah membahasnya, ini caranya mengelola APBN tetap patuh dengan konstitusi, di mana 20% setiap pendapatan kita untuk [anggaran] pendidikan," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani berpendapat pemerintah bersama DPR perlu membahas ulang definisi anggaran pendidikan, terutama sumber untuk menghitung mandat 20%.

"Kami akan mengusulkan agar bendahara negara ke depan tetap menjaga APBN sustainable dan kredibel, tetapi juga tetap memenuhi kebutuhan pembangunan dan patuh dalam konstitusi. Ini yang akan kami usulkan dalam Panja [panitia kerja DPR] perundang-undangan APBN," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran (Banggar DPR) dari Fraksi PDI-Perjuangan Said Abdullah seketika menyutujui usulan Sri Mulyani tersebut.

Bila mana perlu memaknai anggaran pendidikan dan apa yang diinginkan oleh konstitusi, perlu dilakukan revisi undang-undang.

"Maka Banggar selanjutnya nanti akan mengambil peran untuk bersurat kepada DPR, agar DPR meneruskan ke Baleg untuk melakukan revisi undang-undang pendidikan," ujar Said.

Bukan Usulan Baru, Masih Berkutat di Persoalan Lama

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa bercerita bahwa ketika dirinya sedang menjabat anggota DPR, yakni pada 2007—2008, sudah terdapat usulan kepada pemerintah untuk mendefinisikan mandatory spending pendidikan sebagai alokasi 20% dari pendapatan negara.

Menurut Suharso, usulan itu mendapatkan protes dari berbagai unsur, baik para guru besar di kampus hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Seperti halnya Sri Mulyani, Suharso kala itu menggunakan analogi yang sama, bahwa belanja negara akan naik turun tergantung kondisi. Dia mencontohkan saat itu dengan kenaikan belanja bunga, yang membuat alokasi 20% anggaran pendidikan turut naik.

"Sekarang [APBN] kita ini cenderung makin besar, tapi besar itu selamanya dia defisit. Jadi kalau defisit 2%, maka 20% dari 2% itu harus didedikasikan untuk pendidikan. Jadi paling benar diambil dari penerimaan. Itu pendapat saya dulu pada 2007 dan menterinya [saat itu] adalah Sri Mulyani," ujar Suharso.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa mandatory spending merupakan salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan anggaran pendidikan yang beriorientasi jangka panjang. Anggaran pendidikan tidak akan terlalu terpengaruh oleh kepentingan politis jangka pendek karena sudah 'terkunci' oleh undang-undang.

Selain itu, mandatory spending pun berkaitan dengan kebijakan afirmatif di bidang pendidikan yang perlu dukungan anggaran. Semakin besar kapasitas APBN maka semakin besar pula anggaran pendidikan untuk mendukung kebijakan itu.

"Jadi, fungsi mandatory spending itu untuk dana BOS [bantuan operasional sekolah], untuk menaikkan gaji guru honorer milsanya, untuk infrastruktur sekolah. Nah, ini saya rasa kalau mau diutak-atik enggak tepat," ujar Bhima kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Bhima menilai bahwa penggunaan anggaran pendidikan memang banyak yang tidak tepat sasaran, lalu terjadi korupsi juga di dunia pendidikan. Namun demikian, bukan berarti tidak dibutuhkan anggaran pendidikan yang besar, melainkan perlunya kontrol atas efektivitas program dan di sana pemerintah jangan mencampur adukannya.

"Mereka bilang 'oh programnya enggak efektif, kalau begitu anggarannya dipangkas' jadi enggak perlu mandatory spending. Oke, sekarang kalau dipangkas, ini duitnya buat apa? Buat program lain yang enggak nyambung dengan output pendidikan. Itu repotnya begitu," ujar Bhima.

Acuan mandatory spending terhadap belanja negara menurut Bhima sudah menjadi hal yang tepat, karena akan menunjukkan kualitas belanja pemerintah dan ke mana arah program negara.

Bhima khawatir bahwa jika mandatory spending mengacu pada pendapatan negara, maka akan terjadi pengurangan anggaran pendidikan.

Apabila menggunakan perhitungan sederhana, anggaran pendidikan 2024 yang mengacu pada belanja negara adalah Rp665 triliun. Namun, apabila mandatory spending mengacu pada penerimaan negara senilai Rp2.802,3 triliun, maka anggaran pendidikan menjadi sekitar Rp560,4 triliun.

Desain APBN yang defisit membuat penerimaan akan selalu lebih kecil dari belanja negara. Reformulasi mandatory spending pendidikan dapat berakibat porsi anggaran yang menjadi lebih kecil.

"[Apabila terdapat reformulasi mandatory spending], maka akan bergantung pada tiap pemerintahan, kalau mereka punya agenda lain di luar pembangunan sumber daya manusia, ya khawatir akan kalah terus biaya pendidikan. Dalam beberapa kasus, misalnya untuk mendanai infrastruktur yang butuh dana besar, mereka akan memangkas dana pendidikan, dan ini bagi sekolah juga sekolah dinas ya, ini menciptakan ketidakpastian sebenarnya.

Bhima pun merasa bahwa munculnya kembali pembahasan reformulasi mandatory spending pendidikan bukan semata-mata pertimbangan teknokratis, melainkan demi menyiapkan ruang fiskal untuk pemerintahan baru.

"Menurut saya sih harus lebih hati-hati lah karena ini kan investasi jangka panjang untuk SDM. Jadi maksudnya, jangan karena yang short term belanja populis itu mengalahkan prioritas yang jangka panjang. Padahal kan sekarang PISA kita jelek ya kan? Skor matematika, skor bahasa, macam-macam itu jelek. Belanja riset kita terhadap PDB juga kecil sekali," ujar Bhima.

Cadangan Anggaran Pendidikan Dipakai Biayai Program Prabowo

Sri Mulyani mengungkap bahwa pemerintah telah melakukan formulasi ulang pada komposisi belanja kementerian/lembaga, yakni agar terdapat alokasi Rp113 triliun untuk program Quick Win dari Prabowo-Gibran, atau janji-janji kampanye pasangan presiden-wakil presiden terpilih itu.

Realokasi anggaran dilakukan agar total belanja negara tetap senilai Rp3.621,31 triliun seperti dalam Rancangan APBN 2025 dan program-program Prabowo dapat tetap dilaksanakan. Salah satu pos yang terkena realokasi adalah cadangan anggaran pendidikan.

"Ini diambil dari belanja nonK/L yaitu dari berbagai cadangan. Cadangan Belanja Negara turun Rp28,39 triliun dan Cadangan Anggaran Pendidikan turun Rp66,85 triliun, Cadangan TKD [transfer ke daerah] turun Rp14,38 triliun," ujar Sri Mulyani.

Anggaran untuk program-program kampanye milik Prabowo-Gibran tersebut akan masuk dalam pos Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk belanja K/L.

Komposisi belanja K/L mengalami kenaikan dari Rp976,79 (RAPBN 2025) menjadi Rp1.094,66 triliun dalam postur sementara APBN 2025 atau naik Rp117,87 triliun.

Adapun, kenaikan belanja K/L tersebut tidak seluruhnya untuk belanja program prioritas Prabowo. Program Quick Win akan menghabiskan Rp113 triliun, sementara sisa Rp4,87 triliun akan disiapkan untuk tambahan anggaran bagi DPR/MPR.

"Kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk DPR MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ," tutur Sri Mulyani.

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

Terbesar, terdapat program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun. (Wibi Pangestu Pratama)

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku telah melaporkan postur APBN 2025 kepada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dia menjelaskan bahwa postur yang dimaksudkan mengenai pembahasan awal dari DPR yang merujuk terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestic.

Harapannya, pemerintah ke depan lebih memahami tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN 2025.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

“Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR,” katanya kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Kendati demikian, Sri Mulyani melanjutkan bahwa akan ada beberapa penyesuaian lantaran RAPBN 2025 akan menampung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar APBN 2025 dapat memuluskan program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih.

“Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih,” tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bahwa berbagai program pemerintahan selanjutnya memang sudah masuk di dalam postur APBN 2025.

Namun, dia melanjutkan untuk beberapa kebijakan-kebijakan khusus nanti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto pada mereka sudah memulai dari pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang.

“Jadi saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan,” tandas Sri Mulyani

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menginstruksikan kepada jajaran menteri terkait untuk dapat mengakomodasi program pemerintahan selanjutnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan diperlukan formula yang tepat agar RAPBN 2025 dapat membantu secara optimal program-program dari presiden terpilih periode 2024—2025 Prabowo Subianto.

“Pagi hari ini kami akan membahss menegnai RAPBN 2025. Dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini, mengakomodasi semua program presiden terpilih,” ujarnya dalam forum tersebut.

Kendati demikian, Kepala Negara menekankan agar semua jajaran menteri terkait juga turut mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, termasuk dengan tensi dari geopolitik.

Menurutnya, dua faktor tersebut memiliki dampak signifikan atau akan berimbas pada krisis pangan atau krisis energi, seperti harga minyak yang berpotensi naik.

Oleh sebab itu, Presiden Ke-7 RI itu jug mendorong menteri agar dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara.

“Di sini saya ingin menggaris bawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan export. Dan, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus tidak semuanya dikerjakan,” pungkas Jokowi.