Juru parkir (jukir) berinisial JL (30 tahun) di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, tewas ditikam oleh pemilik rumah makan pada Selasa (1/10) malam.

Polisi menyebut, sebelum tewas, JL sempat dibawa menggunakan betor untuk dilarikan ke rumah sakit. Namun nahas, JL akhirnya meninggal dunia tak jauh dari lokasi.

“Sudah jatuh itu memang dengan kondisi luka-luka, diambil (diangkat pakai becak). Karena masyarakat lihat, langsung (mau) dibawa ke rumah sakit,” kata Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Hutabarat, Jumat (4/10).

Saat ini polisi sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Namun, belum dirinci identitasnya.

Masalah Uang Parkir

Hasil penyelidikan sementara, aksi penikaman terjadi lantaran masalah biaya parkir. Para pelaku yang belum dirinci identitasnya cekcok dengan korban.

Sebab, korban mengutip biaya parkir di lokasi rumah makan milik pelaku. Namun tak diketahui berapa uang yang diminta jukir tersebut. Padahal, pelaku tidak menginginkan adanya pungutan biaya parkir di sana.

“Motifnya si jukir ini kan, yang pelaku ini kan buka rumah makan, kemudian selama ini kan mereka gak pernah mau kalau pelanggannya mereka itu dikutip parkir di tempat mereka,” kata dia.

“Karena itu saja, karena dikutip uang parkir itu mereka gak terima, diawali dengan cekcok, baru penganiayaan,” sambungnya.

Polisi mengamankan 3 orang terkait tewasnya seorang juru parkir (jukir) berinisial JL (30 tahun) di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. JL dikabarkan tewas akibat luka tusukan pada Senin (1/10) malam.

“Yang jukir itu tinggal kami gelarkan aja untuk penetapan tersangka untuk tiga orang yang kita amankan itu,” kata Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Bambang Hutabarat pada Kamis (3/10).

Dalam kasus ini, diduga ketiga pelaku melakukan aksi penganiayaan terhadap korban dengan melakukan penikaman.

Akibat Uang Parkir

Hasil penyelidikan sementara, aksi penikaman terjadi akibat masalah biaya parkir. Para pelaku yang belum dirinci identitasnya, cekcok dengan korban. Sebab, korban mengutip biaya parkir di lokasi rumah makan milik pelaku.

Padahal, pelaku tidak menginginkan adanya pungutan biaya parkir di sana.

“Motifnya si jukir ini kan, yang pelaku ini kan buka rumah makan, kemudian selama ini kan mereka gak pernah mau kalau pelanggannya mereka itu dikutip parkir di tempat mereka,” kata dia.

“Karena itu saja, karena dikutip uang parkir itu mereka gak terima, diawali dengan cekcok baru penganiayaan,” sambungnya.

Belum diketahui berapa luka tusukan yang menewaskan korban. Polisi masih menunggu hasil autopsi.

“(Hasil) autopsi belum keluar juga, masih nunggu, ada beberapa luka tusuk,” sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru parkir bernama Mansur (32) setuju dengan rencana pelatihan untuk juru parkir liar (jukir liar).

Sebab, kata dia, jukir liar sekarang terkesan hanya meminta uang tanpa melayani masyarakat dengan baik.

"Setuju itu (pelatihan), supaya tidak hanya minta uang saja," ucap Mansur saat ditemui di Jalan Daan Mogot, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024).

Kata Mansur, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dishub Jakarta juga mengarahkannya untuk melayani.

"Dari UPT parkir juga diarahkan harus meningkatkan pelayanan masyarakat. Jadi kami istilahnya jukir sebagai pelayan nih," jelas Mansur.

Juru parkir lain bernama Adnan (44) mengatakan, pelatihan ini berguna agar jukir liar tak asal menggetok tarif yang tidak masuk akal.

"Contohnya di dekat Masjid Istiqlal, jukir liar menggetok harga Rp 150.000. Itu kan enggak masuk akal," kata Adnan.

"Makanya, mereka harus dilatih," tambah dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta Hari Nugroho menuturkan, jukir liar yang terjaring penertiban diajak ikut pelatihan sesuai kemampuan.

Saat ini, ada beberapa mantan jukir yang masuk program pelatihan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

"Ya memang sekarang sudah masuk program reguler angkatan kedua. Jadi kami pilah-pilah mantan jukir itu masuk (pelatihan) yang mana," kata Hari saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang juru parkir (jukir) bernama Adnan (44) setuju dengan wacana pelatihan khususnya pada juru parkir liar.

Menurut dia, wacana itu sudah digaungkan sejak lama. Namun, pembahasannya baru dimatangkan.

"Setuju saya dengan kebijakan itu. Untuk mengurangi jukir liar beroperasi," kata Adnan saat diwawancarai di Jalan Daan Mogot, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (9/8/2024).

Adnan mengaku punya surat dan resmi menjadi juru parkir. Namun, pelatihan itu belum ia dapatkan sejak 20 tahun menggeluti profesi ini.

Menurut dia, jukir harus melayani masyarakat.

Selain itu, ia juga tidak ingin jukir menggetok harga.

"Pelatihan itu kan banyak dibicarakan semenjak jukir liar di Masjid Istiqlal menggetok harga Rp 150.000," ujar dia.

Selain itu, jukir liar juga terkadang tidak menjaga kendaraan dan mengarahkan para pengendara.

"Kadang-kadang mereka itu tidak mengarahkan, hanya mengharapkan uangnya saja," jelas Adnan.

Jukir lainnya bernama Mansyur (32) juga mengatakan hal sama.

Menurut dia, pelatihan terhadap jukir liar memang diperlukan sehingga tidak hanya minta uang saja.

"Setuju itu. Tidak hanya minta uang saja," kata dia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta Hari Nugroho menuturkan, para juru parkir liar yang terjaring penertiban diajak ikut pelatihan sesuai kemampuan.

Saat ini, ada beberapa mantan jukir yang masuk program pelatihan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

"Ya memang sekarang sudah masuk program reguler angkatan kedua. Jadi kami pilah-pilah mantan jukir itu masuk (pelatihan) yang mana," kata Hari saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Jakarta Hari Nugroho menuturkan, para juru parkir liar yang terjaring penertiban diajak ikut pelatihan sesuai kemampuan.

Saat ini, ada beberapa mantan jukir yang masuk program pelatihan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

"Ya memang sekarang sudah masuk program reguler angkatan kedua. Jadi kami pilah-pilah mantan jukir itu masuk (pelatihan) yang mana," kata Hari saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Penempatan pelatihan kerja disesuaikan dengan kemampuan para jukir jika memang cocok untuk diikuti.

"Kami sesuaikan kalau memang cocok, dari jukir masa masuk program bahasa Inggris kan enggak mungkin," ucap dia.

Hari menuturkan, Disnaker juga bakal mengajak jukir untuk dilatih kewirausahaan agar memiliki pengalaman membuka usaha.

"Kami akan didik, kami berikan peralatan untuk bisa menjadi wirausaha atau Jakpreneur baru, contohnya mungkin membuat roti, kue atau lainnya," imbuh dia.

Namun, pemberian pelatihan kerja bagi jukir liar terkendala pada domisili. Kebanyakan jukir berasal dari luar Jakarta.

"Kami telah dapat data Dishub, kami profiling. Jukir-jukir itu ternyata rata-rata tidak ber-KTP Jakarta," ujar dia.

Beberapa jukir liar yang didata bahkan sudah berada di usia lanjut. Menurut Hari, pelatihan kerja sulit diberikan kepada lansia.

Oleh karena itu, Disnaker melakukan pendataan profil agar pelatihan yang diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki para jukir.

"Rata-rata juga lanjut usia, sudah di atas 50 tahun. Kami tampung, kami sesuaikan dengan program pelatihan," kata Hari.

Juru parkir bernama Muslah Hermansyah (35 tahun) di Kota Lubuklinggau, Sumsel, tewas setelah ditusuk rekannya, Iwan (45 tahun) dan seorang lagi berinisial Y (DPO).

Kapolres Lubuklinggau AKBP Bobby Kusumawardhana, mengatakan peristiwa pembunuhan itu berawal saat Iwan dan Y nongkrong bersama korban di area parkiran tepat perbelanjaan JM, Jalan Yos Sudarso, Kota Lubuklinggau, Senin, 5 Agustus 2024, sekitar pukul 02.30 WIB.

"Saat sedang nongkrong pelaku Iwan meminta rokok kepada korban. Namun ditolak dengan makian," katanya, Selasa, 6 Agustus 2024.

Mereka pun terlibat perkelahian, apalagi keduanya memang telah memiliki dendam dengan korban. Akibatnya, korban mengalami luka tusuk di bagian dada, leher, dan punggungnya.

"Setelah kejadian itu kedua pelaku kabur, dan korban sempat duduk karena bersimbah darah lalu terkapar," katanya.

Tak berapa lama, ada kendaraan Polantas yang sedang patroli melintas di lokasi itu. Petugas kemudian membantu dengan membawa korban ke rumah sakit.

"Namun korban akhirnya meninggal dunia karena banyak kehabisan darah," katanya.

Setelah melakukan penyelidikan dan olah TKP, petugas akhirnya berhasil menangkap Iwan untuk selanjutnya diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

Bobby bilang, dari pengakuan Iwan mereka memang telah menyimpan dendam lama karena sering ditantang dan diremehkan korban.

"Memang dendam dan ada provokasi sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Adapun satu orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tomi (35) berharap bisa segera mendapat pekerjaan tetap agar bisa berhenti menjaga parkir liar di depan Roxy Mas, Gambir, Jakarta Pusat.

"Kalau ada kerjaan ya kerja. Kerja apa gitu, PPSU lah," ujar Tomi saat ditemui di seberang Roxy Mas, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Selama bekerja menjadi juru parkir (jukir), Tomi mengaku tidak punya penghasilan yang tetap. Padahal, dia menjaga lokasi parkir sejak pukul 09.00 WIB hingga Roxy Mas tutup pada pukul 22.00 WIB.

"Enggak tentu (penghasilannya). Rp 80.000 kalau lagi ramai. Kalau lagi sepi paling Rp 50.000," jelas dia.

Ayah satu orang anak ini mengaku tidak pilih-pilih soal pekerjaan. Dia hanya berharap bisa segera mendapat pekerjaan yang tetap.

"Ya (kerja) apa aja sih, yang cepat (dapat) aja gitu. Yang penting ada," lanjut dia.

Sebagai jukir, Tomi punya jatah libur selang-seling dengan temannya. Sistem yang mereka sepakati adalah satu hari kerja dan di hari berikutnya libur.

Tapi, ayah satu anak ini mengaku tidak betah berada di rumah. Dia lebih memilih untuk pergi bekerja meski sedang libur sekalipun.

"(Saat libur) kadang bantu orang, apaan gitu. Kalau ada kerjaan, bongkaran (rumah) atau apa gitu," imbuh Tomi.

Dia mengaku sering ikut temannya membuang puing bekas bangunan. Setelah bekerja seharian, dia diberi jatah Rp 50.000.

Tomi merupakan tulang punggung keluarga. Istrinya fokus menjaga anak mereka yang tahun ini berusia lima tahun.

Setiap harinya, Tomi rela pulang pergi naik Transjakarta dari kontrakannya di Cengkareng, Jakarta Barat ke Roxy Mas demi menghemat biaya.

Sebelum menjadi jukir, tepatnya di tahun 2016-2019, Tomi sempat bekerja di salah satu perusahaan penyedia CCTV di Cengkareng, Jakarta Barat.

Selama tiga tahun, dia bolak-balik Bandara Soekarno-Hatta untuk memasang dan merapikan kabel CCTV di sana. Saat itu, setiap bulannya Tomi digaji Rp 3 juta.

Sayangnya, kontrak kerja Tomi habis pada Oktober 2019 dan tidak diperpanjang lagi. Akhirnya, dia pun diajak oleh sepupunya untuk membantu menjaga parkiran di Roxy Mas.

Tomi mengaku khawatir mendengar adanya wacana penataan pelintasan kereta api di wilayah Roxy Mas. Jika hal tersebut terjadi, dia khawatir lahan parkirnya yang biasa di kolong flyover terpaksa digeser ke Jalan Subur Raya. Lokasi ini tentu lebih sempit dari yang biasanya.

Dia mengaku sempat dipanggil ke kantor Kecamatan Gambir bersama beberapa jukir dan pedagang kaki lima di sekitaran Roxy Mas. Tapi, hasil pertemuan itu tidak membuahkan hasil bagi Tomi dan para jukir.

"Untuk parkiran belum ada solusinya," imbuh Tomi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Belakangan ini, masyarakat Jakarta ramai mengeluhkan parkir liar yang kerap merugikan. Selain karena membuat macet, juru parkir liar (jukir) pun kadang mematok tarif yang tidak masuk akal kepada pengendara kendaraan bermotor.

Menyikapi hal tersebut, Pejabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penertiban. Sebab, situasinya sudah makin meresahkan warga.

“Jadi, saya sudah minta pihak Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) dan Dishub untuk menertibkan jukir liar. (Upaya ini) sudah beroperasi,” kata Heru, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (14/5/2024).

Selain itu, Pj. Gubernur Heru juga menyoroti masalah parkir liar yang ada di minimarket. Menurutnya, penertiban jukir liar juga akan dilakukan di lokasi tersebut. Apalagi, jika pihak minimarket telah menuliskan “parkir gratis” di area itu.

“Ya, kalau di minimarket, kan, ada tulisan gratis. Jukir tidak boleh memaksa dan membuat warga resah. Ini salah satu problem yang harus diatasi. Pelan-pelan dilihat (dampaknya). Jika (jukir liar) takut kehilangan mata pencaharian, kami berikan pekerjaan kepada mereka,” ujarnya.

Merespons arahan Heru, Kadishub Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo pun telah mengerahkan jajarannya untuk menertibkan parkir liar. Berdasarkan kegiatan penertiban juru parkir liar selama Mei-Juni 2024, terdata ada 395 jukir liar di 360 lokasi parkir.

“Tindakan yang kami lakukan masih dalam tahap persuasif dan humanis. Kami mendata jukir, memberikan sosialisasi, dan meminta mereka menandatangani surat pernyataan. Jika jukir liar terjaring razia lagi, mereka akan dikenakan sanksi denda atau sidang yustisi,” jelas Syafrin dalam keterangan yang diterima oleh Kompas.com, Rabu (18/7/2024).

Dalam razia tersebut, Dishub Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya agar jukir liar dapat diberikan pelatihan dan pemberdayaan, supaya bisa beralih ke pekerjaan lain yang lebih layak.

“Bapak Pj. Heru sudah mengarahkan agar kami (saat merazia) berprinsip pada pembinaan. Jadi, kami siapkan juga pendidikan dan pelatihan dengan berkoordinasi bersama Disnakertransgi Jakarta,” ucap Syafrin.

Ilustrasi rambu larangan parkir

Untuk mengatasi jukir liar, ia mengingatkan masyarakat agar berani melapor melalui aplikasi Jaki dan kanal pengaduan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya. Selain itu, Dishub Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi pula kepada pemilik usaha dan masyarakat untuk ikut mengawasi di lapangan.

“Kami juga mengimbau agar masyarakat dapat memarkir kendaraannya di lokasi yang resmi. Selain itu, agar lebih sering menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan juga dan polusi,” tutur Syafrin.

Pada 15 Mei 2024, Dishub Provinsi DKI Jakarta bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi mengadakan gerakan gabungan untuk menertibkan lima wilayah administrasi Jakarta dari jukir liar. Setiap tim yang dibentuk terdiri dari seratus personel gabungan untuk melakukan penertiban secara berkelanjutan.

Penertiban jukir liar butuh keseriusan

Masalah jukir liar di Jakarta memang sempat ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu. Pemicunya adalah jukir liar yang kerap muncul dan datang memaksa bayaran kepada pengguna kendaraan.

Sofyan salah seorang warga yang pernah mengalaminya. Ketika sedang memarkirkan kendaraannya di Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang jukir tiba-tiba menghampirinya lalu meminta bayaran parkir dengan tarif yang tidak wajar.

“Saya keberatan dan mencoba menawar karena biasanya tidak semahal itu. Namun, juru parkir memaksa. Akhirnya, saya tetap membayar. Ya, mau tidak mau,” ungkapnya kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Menurut Sofyan, ia kadang mengandalkan lahan parkir yang ilegal, seperti di pinggir jalan atau yang diarahkan oleh jukir. Hal ini dilakukannya karena tidak ada lahan parkir yang tersedia.

“Kadang ada tempat yang memang tidak menyediakan lahan parkir cukup atau sudah penuh. Ya, saat itu saya memang ikut saja arahan jukir untuk parkir di tempat yang dia sediakan. Lagian, kalau parkir di tempat yang benar juga kejauhan,” paparnya.

Menyikapi penertiban jukir liar di Jakarta, Sofyan setuju dan mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, karena dapat meningkatkan ketertiban. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin jukir dihilangkan. Mereka bisa dibina, karena kehadirannya sangat membantu pengendara dalam mencari area parkir.

“Kalau bisa, jukir jangan dihilangkan, tetapi diarahkan agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan tertib. Mungkin pemerintah (Pemprov Jakarta) juga bisa ikut mengatur tarif yang sesuai jika pakai jasa jukir, jangan tahu-tahu ‘ditembak’ Rp 10.000,” keluh Sofyan.

Sementara itu, Wakil Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan mengimbau, penertiban parkir liar harus dilakukan secara konsisten. Memang tak mudah, tapi aparat di lapangan harus bertindak secara tegas.

“Memang agak sulit menertibkan parkir liar. Padahal, sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang (UU) Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan,” beber Azaz, seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (13/5/2024).

Ia menambahkan, area jalan umum yang kerap dijadikan tempat parkir merupakan tindakan ilegal. Karena itu, Azaz berpendapat, menertibkan parkir liar hanya bisa terlaksana jika pemerintah melibatkan semua pihak yang ada di dalamnya, termasuk organisasi masyarakat (ormas) dan masyarakat.

"Menurut saya, ini (menertibkan parkir liar) bukan persoalan yang sulit. Libatkan saja mereka (ormas) untuk menyelesaikan masalah ini. Cara ini merupakan yang terpenting," katanya. (Rindu Pradipta Hestya)

Perkelahian berujung maut terjadi di depan sebuah toko di Jalan Ciputat Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (18/7), sekitar pukul 14.00 WIB.

Peristiwa ini melibatkan seorang tukang galon berinisial HR (45) dan juru parkir berinisial I (45).

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Widya menyampaikan, berdasarkan keterangan saksi, perkelahian ini berawal dari becak motor yang digunakan HR untuk mengangkut galon, menyenggol I hingga jatuh.

Keduanya cekcok mulut kemudian berkelahi. I tewas buntut aksi baku hantam tersebut.

“Saksi-saksi berusaha melerai namun tidak bisa menghentikan aksi perkelahian, sehingga menghubungi polisi. Beberapa saat kemudian petugas Polsek Kebayoran lama datang mengamankan situasi dan menangkap terduga pelaku,” terang Widya dalam keterangannya, Jumat (19/7).

Dia menambahkan, terduga pelaku masih diperiksa hingga saat ini. Adapun mengenai penyebab pasti kematian korban I, polisi menyebut masih menunggu hasil autopsi.

Ada sejumlah luka pada jenazah I. Mulai dari luka robek di kepala dan pelipis korban sebelah kiri, luka lebam di leher dan punggung, serta siku kiri dan dekat pergelangan tangan kanan.

“Sekarang di Rumah Sakit Polri Kramat Jati jenazahnya,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberantas juru parkir (jukir) liar dianggap hanya lip service atau basa-basi.

Hal ini menyusul masih adanya jukir liar yang masih beroperasi secara diam-diam di kawasan Jakarta Utara, terutama di tempat yang sering dikunjungi masyarakat seperti minimarket.

"Sekarang banyak jurkir liar lagi di berbagai tempat. Penindakan selama ini hanya lip service saja," ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Pemprov DKI beberapa waktu terakhir ini gencar menertibkan jukir liar di Jakarta. Dishub mengupayakan jukir liar yang terjaring razia akan diberi pelatihan kerja.

Trubus menilai, Pemprov DKI semestinya memberikan kepastian soal lapangan kerja yang dijanjikan setelah para jukir liar di Jakarta ditertibkan.

"Berarti Pemprov DKI tidak serius menyelesaikan soal jurkir, seharusnya para jurkir diangkat langsung menjadi pegawai Pemprov," ucap Trubus.

Diberitakan sebelumnya, Sudinhub Jakarta Utara bakal menindak tegas jukir liar yang masih nekat beroperasi meski sebelumnya sudah ditertibkan.

"Jika nanti kedapatan jukir liar akan kami tindak tegas," ucap Kepala Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kasi Ops LLAJ) Sudinhub Jakut, Ikhwan Purnama saat dikonfirmasi oleh Kompas.com, Rabu (17/7/2024).

Sudinhub Jakut masih terus melakukan razia jukir liar. Operasi penindakan akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi jukir liar yang beroperasi.

"Pemda sendiri masih melakukan (razia) terus menerus sampai benar-benar tidak ada juru parkir liar," terang Ikhwan.

Jukir liar yang terjaring operasi penindakan dapat menjadi jukir resmi jika mengikuti pembinaan bersama Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Perparkiran Dishub Jakut.

Dengan mengikuti pembinaan, para jukir bisa tetap bekerja secara legal dan mendapatkan penghasilan. Mereka tidak harus lagi kucing-kucingan dengan petugas Dishub saat beroperasi.

"Saya berharap para juru parkir tidak melakukan pemerasan. Nanti UP Parkir akan membina mereka menjadi juru parkir resmi," tutur Ikhwan.

Sudinhub Jakut mengimbau agar para juru parkir (jukir) liar yang diam-diam masih beroperasi tidak lagi melakukan pemerasan terhadap pengendara.

"Saya berharap para juru parkir tidak melakukan pemerasan," ucap Ikhawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membantah kabar yang menyebutkan bahwa petugasnya menerima setoran parkir resmi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Namun, mereka membenarkan kalau sejumlah bus wisata pernah ditarik tarif parkir senilai Rp 150.000 untuk parkir di sana.

Dishub DKI Jakarta bukan tanpa dasar memberikan sanggahan. Sebelumnya, tim Penertiban Unit Pengelola Perparkiran Dishub DKI Jakarta dan Bantuan Kendali Operasi (BKO) lebih dulu melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap juru parkir (jukir) resmi yang bertugas di sekitar Lapangan Banteng.

Berdasarkan hasil pengawasan, terungkap dua jukir berinisial H dan S memberikan tarif parkir di atas ketentuan.

“Petugas menemukan bahwa terdapat lembar kuitansi tidak resmi untuk pembayaran parkir bus sebesar Rp 150.000,” demikian keterangan resmi Dishub DKI Jakarta yang diterima Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Setelah dimintai keterangan, H dan S akhirnya mengaku bahwa mereka meminta tarif parkir sebesar Rp 150.000 kepada bus wisata sesuai perintah juru parkir liar.

Menurut Dishub DKI Jakarta, hasil pungutan liar ini tidak pernah disetorkan kepada petugas Dishub yang bertugas di Lapangan Banteng.

Padahal, menurut Pergub 31 Tahun 2017, tarif parkir tepi jalan untuk bus, truk, dan sejenisnya hanya Rp 4.000 sampai dengan Rp 9.000 per jam.

Atas perbuatannya, H dan S telah dibebastugaskan sebagai juru parkir Lapangan Banteng. Surat tugas mereka pun dicabut.

Sebelumnya, berdasarkan temuan Kompas.com di lapangan, seorang jukir resmi di Lapangan Banteng mengaku menarik tarif parkir sebesar Rp 150.000 untuk bus wisata.

Namun, jukir tersebut mengaku tidak memaksa sopir untuk membayar tarif parkir sebesar Rp 150.000. Kata dia, berapa pun uang yang diberikan sopir bus untuk parkir akan diterimanya.

Selain itu, sopir bus akan menerima kuitansi yang ditandatangani kedua belah pihak. Kuitansi ini ditulis tangan, mirip kuitansi yang didapat saat membeli barang di toko.

Di sisi lain, jukir tersebut juga mengaku bahwa dia akan menyetorkan sejumlah uang kepada petugas Dishub yang berjaga di Lapangan Banteng.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eko (25), juru parkir liar di Jalan Senopati, Jakarta Selatan mengaku kebingungan harus bekerja apa lagi untuk hidup di Jakarta jika aturan parkir diperketat.

"Baru sih, lima bulan. Di sini juga karena enggak ada kerjaan lain aja jadi di sini. Belum ada gantinya," ujar dia, Rabu (10/7/2024).

Eko mengaku, jika ada kesempatan pekerjaan selain menjadi juru parkir, ia akan memilih pekerjaan tersebut.

Walau begitu, ia mengaku penghasilannya sebagai jukir liar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang diri di Jakarta.

"Paling Rp 100.000 sehari kalau lagi rame. Kalau Sabtu, Minggu, karyawan kan pada libur," tambah dia.

Kata Eko, mayoritas pelanggan yang parkir di tempat dia bekerja adalah karyawan gedung perkantoran. Maka dari itu, pelanggannya cenderung sepi di akhir pekan.

Untuk diketahui, lahan parkir ini sempat dirazia oleh Dinas Perhubungan Jakarta Selatan pada Selasa (2/7/2024).

Beberapa motor bahkan diangkut oleh petugas dan diserahkan ke kepolisian untuk ditilang.

"Untuk minggu ini kita prioritas yang di Senopati, karena memang sudah ada pengaduan bahwa parkir liar di Senopati sudah sangat marak," ujar Pengawas Tim Tindak Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Ebenezer Tobing.