Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal Bank Perekonomian Rakyat (BPR) banyak yang tumbang. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memprediksi jumlah BPR yang ditutup bisa tembus 20 bank.

Sampai September 2024, jumlah BPR/BPRS yang telah dicabut izin usahanya mencapai 15 bank. Artinya kemungkinan lebih dari 5 bank akan tutup lagi jika jumlahnya lebih dari 20 bank.

"Sampai ke angka 20 (BPR) itu mungkin. Kalau dalam beberapa bulan ini ada yang masih setor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," kata dia usai acara Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024) kemarin.

Dia mengungkap salah satu penyebab banyak BPR harus ditutup karena ada kendala penyuntikan modal oleh pemerintah daerah sebagai pemilik BPR. Dian menyebut, selama ini penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya selalu terkendala proses politik pemerintah daerah.

"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," kata dia.

Itu sebabnya banyak BPR yang tidak terselamatkan. Untuk itu pula, guna mencegah bertambahnya jumlah BPR yang tutup, OJK membuat kebijakan baru bahwa bank tersebut tidak boleh dimiliki oleh berbagai kepala pemerintah daerah. Namun, ke depan akan diinduki oleh Bank Pembangunan Daerah.

"Jadi, artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten misalnya contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati, tapi ini akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan tentu ada juga keperluan sahamnya kabupaten, tetapi di bawah pengendalian BPD," jelasnya.

Untuk diketahui, Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang akan ditutup bisa mencapai lebih dari 20. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJKDian Ediana Rae.

"Beberapa kita harus terpaksa menutup BPR, hampir menutup BPR di berbagai daerah dan sudah menutup mungkin sekitar lebih dari 20 sekarang itu BPR kita tutup karena memang persoalan-persoalan mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh BPR-BPR ini," kata dia dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Untuk mencegah bertambahnya jumlah BPR yang tutup, OJK membuat kebijakan baru bahwa bank tersebut tidak boleh dimiliki oleh berbagai kepala pemerintah daerah. Namun, ke depan akan diinduki oleh Bank Pembangunan Daerah.

"BPR itu harus single present policy. Jadi, artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten misalnya contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati, tapi ini akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan tentu ada juga keperluan sahamnya kabupaten, tetapi di bawah pengendalian BPD," jelasnya.

Saat dikonfirmasi setelah acara, Dian menyebut jumlah lebih dari 20 BPR yang tutup merupakan prediksi. Dian mengatakan pihaknya masih memantau kinerja dari BPR itu sendiri.

"Sampai ke angka 20 itu mungkin, kalau dalam beberapa bulan ini ada yang stor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," pungkasnya.

Untuk diketahui, Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan perubahan jumlah bank di Indonesia pada kuartal II/2024. Selama periode ini, tercatat terjadi pengurangan sebanyak 9 bank.

Dalam Laporan Kelembagaan LPS Triwulan II 2024 yang diterbitkan di Koran Bisnis Indonesia edisi Senin (30/9/2024), LPS menerangkan bahwa jumlah bank pada kuartal II/2024 tercatat sebanyak 1.663 bank. Jika dirinci, jumlah ini terdiri dari 106 bank umum dan 1.557 BPR/BPRS.

Jumlah ini berkurang 9 bank dibandingkan dengan posisi kuartal I/2024. "Berkurangnya jumlah bank pada triwulan II 2024 dikarenakan adanya 5 BPR yang dicabut izin usahanya dan 5 bank merger menjadi 1 bank," tulis LPS.

Dari jumlah bank yang ada di Indonesia, LPS juga melaporkan total simpanan di bank umum mencapai Rp8.773 triliun per Juni 2024. Nilai ini tumbuh 1,2% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau QtQ. Jumlah rekening simpanan bank umum tercatat sebanyak 584,18 juta rekening atau tumbuh 2,37% QtQ.

Sementara, nilai total simpanan di BPR/BPRS pada periode yang sama tercatat senilai Rp167,07 triliun dengan jumlah rekening simpanan sebanyak 16,11 juta rekening.

"Berdasarkan cakupan penjaminan maksimum Rp2 miliar, jumlah rekening simpanan bank umum yang dijamin penuh mencapai sebesar 99,94% atau sekitar 584 juta rekening," tulis LPS.

Adapun, dari awal tahun hingga kuartal II/2024, LPS telah melakukan likuidasi 12 BPR/BPRS dengan jumlah rekening layak bayar sebanyak 82.917 rekening atau 99,52% dari total rekening dari kedua belas BPR tersebut.

Nominal simpanan layak bayar tercatat senilai Rp403,71 miliar atau 99,52% dari total simpanan pada 12 BPR/BPRS yang dilikuidasi.

Sebelumnya, LPS menyampaikan hingga akhir 2024 dianggarkan Rp1,2 triliun untuk pembayaran klaim simpanan nasabah dari BPR yang tutup.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa angka tumbangnya bank pada awal 2024 telah melampai angka rata-rata tahun lalu yakni sebanyak 7-8 BPR.

Meski begitu, dia menyebut tutupnya beberapa BPR tersebut bukan mengindikasikan ekonomi yang memburuk, melainkan buruknya tata kelola yang ada. “Lima bulan terakhir ini ada 12 BPR yang tutup, hal tersebut lebih banyak dari kelemahan manajemen atau adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh para pengurus BPR,” jelasnya.

Purbaya juga menyebut LPS secara teliti memantau secara berkala kondisi kesehatan BPR-BPR. "Untuk saat ini terpantau dalam kondisi sehat, namun yang pasti ke depan kami pun selalu siap apabila OJK menyerahkan BPR kepada LPS apabila ada BPR yang bermasalah,” ujarnya.