Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics atau Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa postur kabinet pemerintahan baru, dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L), berpotensi meningkatkan anggaran belanja K/L.

Menurutnya, postur kabinet pemerintahan baru agak berbeda dengan semangat efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Dia menjelaskan, dalam dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa proses efisiensi dilakukan, di mana terdapat beberapa lembaga yang dihilangkan atau ditutup dengan harapan bahwa kebijakan tersebut bisa memberikan efek efisiensi yang bisa berdampak positif terhadap anggaran pendapatan dan belanja (APBN) secara umum.

Komposisi kabinet dengan jumlah wakil menteri lebih dari satu menurutnya juga menimbulkan tanda tanya mengingat kementerian sudah memiliki komposisi administratif yang bisa menunjang kerja dari menteri, misalnya inspektorat jenderal atau sekretaris jenderal.

"Inspektorat jenderal ataupun sekretaris jenderal di kementerian bisa sebenarnya dimanfaatkan untuk membantu kerja para menteri, meskipun nanti ditambah dengan tupoksi ataupun tanggung jawab baru," katanya, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Gemuknya kabinet ini dikhawatirkan akan berdampak pada penambahan anggaran di tengah potensi defisit APBN yang melebar, imbas dari program baru pemerintah dan jadwal jatuh tempo utang pemerintah yang akan terjadi dalam 5 tahun mendatang.

Terkait sejumlah target yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Yusuf mengatakan pemerintah perlu terus melakukan evaluasi, terutama program-program yang sifatnya baru, untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal dari pembentukan program.

"Proses evaluasi juga menjadi penting terutama untuk melihat apakah kebijakan pemerintah itu masih relatif aman untuk ditanggung APBN yang menghadapi tantangan lain," jelasnya.

Sementara itu, Yusuf mengatakan, pemerintah juga perlu tancap gas agar bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, salah satunya dengan melakukan konsolidasi antar kementerian untuk menciptakan kebijakan yang selaras dan tidak tumpah tindih dengan aturan kebijakan kementerian yang ada.

Berdasarkan jumlah sosok-sosok yang dipanggil ke Kertanegara pada Senin (14/10) lalu, sudah dapat dipastikan jika daftar kementerian di Indonesia akan bertambah. Dari sisi kinerja, tentu saja ini akan sangat membantu presiden dalam menjalankan program-programnya. Namun, dari perspektif ekonom hal ini dilihat sebagai faktor bengkaknya belanja negara.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah penambahan kementerian dan lembaga di era Prabowo nanti. Meski demikan, sudah dapat dipastikan, setiap penambahan yang ada pasti akan mengeruk APBN lewat belanja kementerian, termasuk program baru yang telah dijanjikan pada masa kampanye lalu.

Melihat hal ini, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman menjelaskan jika meningkatnya jumlah kementerian/Lembaga praktis memperbesar potensi kebocoran anggaran. Ia menekankan, penambahan ini akan memperburuk finansial negara.

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terang Rizal, dikutip dari detikFinance, Kamis (17/10).

Kabinet tambun ternyata juga akan mempengaruhi realisasi investasi. Menjelaskan tentang hal ini, Rizal mengatakan jika besarnya jumlah kementerian berdampak pada isu efektivitas kinerja pemerintahan. Ia khawatir jika hal ini nantinya justru akan mempengaruhi masa tunggu izin usaha yang semakin lama dan rumit.

"Tentu birokrasi melalui perizinan yang mudah di dalam berbisnis, berusaha, ini juga akan mempermudah terhadap daya saing dan percepatan investasi. Terutama di dalam realisasi investasi itu," terangnya.

Kini fiskal Indonesia pun akan semakin terbebani dengan adanya penambahan jumlah kementerian di pemerintahan baru mendatang. sebelumnya, ekonomi RI sudah cukup rentan oleh adanya utang luar negeri yang kian meningkat. Di balik realisasi investasi yang masih lesu, maka ada ekses yang akan dirasakan masyarakat: pajak.

Diketahui pada awal tahun 2025 nanti akan nada penambahan jumlah pajak, salah satunya PPN yang meningkat dari 11% menjadi 12%. Lebih lanjut, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono membeberkan strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengumpulkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun di 2025. Mengutip detikFinance, target itu telah dituliskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak yaitu menjadi Rp 2.189,3 triliun (di 2025), kami telah menyusun strategi dan rencana aksi untuk mencapai target tersebut," kata Thomas dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (9/9/2024).

Lalu apa lagi ekses dari meningkatnya jumlah kementerian di pemerintahan baru mendatang? ikuti ulasannya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, malam ini laga antar ketiga Srikandi Cagub Jawa Timur akan terjadi. Dalam bentuk debat, baik Khofifah Indar Parawansa, Luluk Nur hamidah, dan Risma Tri Harini akan beradu visi, misi, serta argumen. Untuk melihat persiapan debat serta peta kekuatan antara ketiganya, ikuti laporan jurnalis detikJatim dalam Indonesia Detik Ini.

Sunsetalk kali ini akan menghadirkan orang-orang yang mahir berbicara banyak Bahasa. Komunitas Polyglot Indonesia merupakan wadah bagi mereka yang menguasai banyak bahasa asing. Seperti apa keseruan kegiatan Komunitas Polyglot Indonesia? adakah cara untuk mudah mempelajari Bahasa? Ikuti obrolannya bersama Fajar Triperdana, Koordinator Regional Polyglot Indonesia Chapter Jakarta jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti juga berbagai informasi bisnis ekonomi hingga pergerakan pasar jelang penutupan IHSG setiap harinya. Seluruh informasi ini bisa diakses di laman serta media sosial detikcom.

detikSore, nggak Cuma hore-hore

Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Celios Galau D. Muhammad mengatakan bahwa pembagian jabatan menteri dan wakil menteri era Prabowo Subianto, berpotensi menciptakan pemborosan APBN yang signifikan.

Bagaimana tidak, semakin ‘gemuk’ kementerian dan menteri maupun wakil menteri, akan berujung pada penambahan anggaran untuk gaji, fasilitas kantor, dan uang pensiun pejabat tersebut.

"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (17/10/2024).

Munculnya tanggungan baru tersebut pasalnya semakin memperparah kerentanan fiskal Tanah Air, akibat jatuh tempo utang dan kinerja penerimaan pajak yang tak sesuai target.

Sebut saja utang jatuh tempo pemerintah pusat pada tahun depan senilai Rp800,33 triliun, belum termasuk kewajiban pembayaran bunga utang yang lebih dari Rp500 triliun.

Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat APBN berpotensi bengkak hingga Rp1,95 triliun, belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru.

"Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk," tutur Galau.

Mengacu pada estimasi perhitungan yang Celios lakukan, pembengkakan tersebut berasal dari kenaikan anggaran untuk para menteri dan wakil menteri senilai Rp389,4 miliar per tahun.

Celios mengasumsikan besaran gaji dan tunjangan untuk menteri senilai Rp150 juta per bulan, sementara untuk wakilnya senilai Rp100 juta/bulan. Sementara asumsi anggaran operasional per orangnya senilai Rp500 juta, termasuk untul perjalanan dinas dan staf.

Bila melihat pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin yang memiliki 34 menteri dan 17 wakil menteri, artinya estimasi biaya yang Bendahara Negara keluarkan untuk gaji pejabat tersebut senilai Rp387,6 miliar per tahun.

Sementara dengan estimasi jumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang mencapai 49 menteri dan 59 wakil menteri, akan menguras APBN setiap tahunnya senilai Rp777 miliar.

Artinya, terdapat peningkatan anggaran senilai Rp389,4 miliar/tahun dari alokasi gaji pada era Jokowi, ke era Prabowo. Untuk llima tahun ke depan, Rp389,4 miliar x 5 = Rp1.947 miliar atau Rp1,95 triliun yang Bendahara Negara perlu alokasikan.

Celios menegaskan bahwa estimasi ini adalah perhitungan sederhana dengan memperkirakan besaran anggaran jabatan tersebut belum termasuk biaya pembangunan fasilitas gedung baru.

Angka yang lebih presisi dapat dihitung lebih detail setelah terbentuknya Kementerian yang baru. Tetapi setidaknya angka ini menggambarkan potensi pembengkakan anggaran yang berpotensi memperberat APBN

Melihat peningkatan tersebut, hampir setara dengan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) 2025 yang senilai Rp360 miliar.