Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK belum memutuskan nasib kasus dugaan gratifikasi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Elite di lembaga antikorupsi itu seolah saling lempar pernyataan mengenai siapa yang paling pas untuk mengumumkan hasil analisis dugaan gratifikasi Kaesang.

Sikap itu jauh berbeda ketika KPK menangani kasus ayah Mario Dandy Satrio, Rafael Alun Trisambodo. Kasus Rafael Alun sejatinya tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi atau suap.

Kasus ini terungkap tanpa sengaja. Bermula dari tingkah laku anaknya, Mario Dandy Satrio, yang terlibat kasus penganiayaan hingga memicu rasa penasaran publik terkait seluk beluk keluarganya. Asal-usul harta Mario mulai dicari dan diungkit ke media sosial.

Mario diketahui gemar menaiki kendaraan mewah mulai dari motor gede hingga mobil jeep produksi negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Dari gaya hidup mewah inilah, KPK kemudian menelaah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara alias LHKPN Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya, KPK menemukan adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak alias DJP.

"Bentuk [gratifikasinya] uang. Alokasinya nanti akan didalami dalam proses penyidikan, yang penting dalam korupsi itu kan menerimanya dulu," demikian penjelasan KPK, akhir Maret 2023 lalu.

Dalam kasus ini, Mario Dandy memang bukan penyelenggara negara, namun karena status ayahnya yang merupakan penyelenggara negara, asal-usul harta yang digunakan Mario Dandy kemudian ditelusuri oleh KPK. Dugaan mengarah adanya gratifikasi. Rafael Alun kemudian menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Rafael Alun kemudian terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Akibat, kasus yang nyaris tidak sengaja terungkap itu, Rafael Alun kemudian dihukum penjara selama 14 tahun dan denda senilai Rp500 juta. Mario Dandy juga mengalami nasib serupa, dia dipenjara selama 12 tahun penjara di kasus penganiayaan.

Jadi Lelucon Kaesang

Sementara itu, di kasus Kaesang, KPK justru meminta publik bersabar. Sebaliknya alih-alih menunjukkan empati, Kaesang justru menggunakan dugaan gratifikasi jet pribadi itu untuk lelucon.

Lelucon Kaesang itu terlontar saat Kopdarwil PSI untuk pemenangan Ridwan Kamil-Suswono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Kaesang meminta kadernya untuk memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 itu.

Tak hanya meminta, Kaesang menjanjikan bakal memberikan hadiah kepada kadernya jika nantinya pasangan RK dan Suswono menang di Jakarta.

“Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono saya ada hadiah. Hadiahnya sangat menarik," kata Kaesang dalam acara Kopdarwil PSI di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Dalam sambutannya tersebut, Kaesang juga berkelakar membagikan private jet atau jet pribadi bagi para kadernya.

Candaan itu keluar ketika ada kader PSI yang menebak bahwa hadiah yang bakal diberikan oleh Kaesang adalah sebuah sepeda.

“Ini karena tadi saya bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, [malah] mintanya sepeda, saya tadi mau kasih private jet,” ucapnya.

Penjelasan KPK

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan dugaan gratifikasi Kaesang itu ditindaklanjuti oleh Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Tessa menyebut sejatinya laporan yang disampaikan langsung oleh Kaesang ke Direktorat Gratifikasi, Selasa (17/9/2024), sudah selesai dianalisis.

Namun, hasil analisis itu baru akan diumumkan bersamaan dengan hasil telaah pengaduan masyarakat yang sudah dilakukan oleh Direktorat PLPM.

"Mungkin ada informasi kemarin bahwa akan disampaikan, tetapi agar pengumuman itu atau hasilnya bisa lebih komprehensif, tentunya kita perlu sama-sama menunggu hasil dari Direktorat PLPM itu seperti apa, dan kapan bisa diumumkan, nanti akan disampaikan pada waktunya," ujar Tessa, dikutip Rabu (2/10/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai penyidik KPK itu juga menuturkan bahwa kedua direktorat sudah saling berbagi data dan informasi, kendati memiliki metode berbeda.

Untuk diketahui, Direktorat Gratifikasi bertugas menerima dan menganalisis laporan dari penerima gratifikasi seperti penyelenggara negara dan pegawai negeri.

Sementara itu, Direktorat PLPM melakukan penelaahan untuk mencari indikasi pidana korupsi pada pengaduan masyarakat yang diterima. Apabila PLPM menemukan indikasi pidana, maka pengaduan masyarakat yang masuk ke direktorat tersebut bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya yakni penyelidikan.

Oleh sebab itu, Tessa menjelaskan bahwa hasil analisis laporan gratifikasi Kaesang baru akan diumumkan ketika PLPM sudah selesai melakukan penelaahan. Kegiatan itu saat ini masih berlangsung.

"Hasil analisa di Direktorat Gratifikasi sudah selesai, ini tidak berlaku di Direktorat PLPM. Karena Direktorat PLPM prosesnya masih berjalan. Sehingga saat ini proses administrasi antara Direktorat Gratifikasi dan PLPM ini masih berlangsung," paparnya.

Kaesang sendiri telah mengklarifikasi dugaan gratifikasi ke KPK belum lama ini. Klarifikasi itu dilakukan atas inisiatif sendiri, meski dirinya bukan penyelenggara negara.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK belum memutuskan nasib kasus dugaan gratifikasi putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Elite di lembaga antikorupsi itu seolah saling lempar pernyataan mengenai siapa yang paling pas untuk mengumumkan hasil analisis dugaan gratifikasi Kaesang.

Sikap itu jauh berbeda ketika KPK menangani kasus ayah Mario Dandy Satrio, Rafael Alun Trisambodo. Kasus Rafael Alun sejatinya tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi atau suap.

Kasus ini terungkap tanpa sengaja. Bermula dari tingkah laku anaknya, Mario Dandy Satrio, yang terlibat kasus penganiayaan hingga memicu rasa penasaran publik terkait seluk beluk keluarganya. Asal-usul harta Mario mulai dicari dan diungkit ke media sosial.

Mario diketahui gemar menaiki kendaraan mewah mulai dari motor gede hingga mobil jeep produksi negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Dari gaya hidup mewah inilah, KPK kemudian menelaah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara alias LHKPN Rafael Alun Trisambodo. Hasilnya, KPK menemukan adanya dugaan gratifikasi yang melibatkan bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak alias DJP.

"Bentuk [gratifikasinya] uang. Alokasinya nanti akan didalami dalam proses penyidikan, yang penting dalam korupsi itu kan menerimanya dulu," demikian penjelasan KPK, akhir Maret 2023 lalu.

Dalam kasus ini, Mario Dandy memang bukan penyelenggara negara, namun karena status ayahnya yang merupakan penyelenggara negara, asal-usul harta yang digunakan Mario Dandy kemudian ditelusuri oleh KPK. Dugaan mengarah adanya gratifikasi. Rafael Alun kemudian menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang.

Rafael Alun kemudian terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Akibat, kasus yang nyaris tidak sengaja terungkap itu, Rafael Alun kemudian dihukum penjara selama 14 tahun dan denda senilai Rp500 juta. Mario Dandy juga mengalami nasib serupa, dia dipenjara selama 12 tahun penjara di kasus penganiayaan.

Jadi Lelucon Kaesang

Sementara itu, di kasus Kaesang, KPK justru meminta publik bersabar. Sebaliknya alih-alih menunjukkan empati, Kaesang justru menggunakan dugaan gratifikasi jet pribadi itu untuk lelucon.

Lelucon Kaesang itu terlontar saat Kopdarwil PSI untuk pemenangan Ridwan Kamil-Suswono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Kaesang meminta kadernya untuk memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 itu.

Tak hanya meminta, Kaesang menjanjikan bakal memberikan hadiah kepada kadernya jika nantinya pasangan RK dan Suswono menang di Jakarta.

“Kalau semuanya semangat untuk memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono saya ada hadiah. Hadiahnya sangat menarik," kata Kaesang dalam acara Kopdarwil PSI di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/9/2024).

Dalam sambutannya tersebut, Kaesang juga berkelakar membagikan private jet atau jet pribadi bagi para kadernya.

Candaan itu keluar ketika ada kader PSI yang menebak bahwa hadiah yang bakal diberikan oleh Kaesang adalah sebuah sepeda.

“Ini karena tadi saya bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, [malah] mintanya sepeda, saya tadi mau kasih private jet,” ucapnya.

Penjelasan KPK

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan dugaan gratifikasi Kaesang itu ditindaklanjuti oleh Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

Tessa menyebut sejatinya laporan yang disampaikan langsung oleh Kaesang ke Direktorat Gratifikasi, Selasa (17/9/2024), sudah selesai dianalisis.

Namun, hasil analisis itu baru akan diumumkan bersamaan dengan hasil telaah pengaduan masyarakat yang sudah dilakukan oleh Direktorat PLPM.

"Mungkin ada informasi kemarin bahwa akan disampaikan, tetapi agar pengumuman itu atau hasilnya bisa lebih komprehensif, tentunya kita perlu sama-sama menunggu hasil dari Direktorat PLPM itu seperti apa, dan kapan bisa diumumkan, nanti akan disampaikan pada waktunya," ujar Tessa, dikutip Rabu (2/10/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai penyidik KPK itu juga menuturkan bahwa kedua direktorat sudah saling berbagi data dan informasi, kendati memiliki metode berbeda.

Untuk diketahui, Direktorat Gratifikasi bertugas menerima dan menganalisis laporan dari penerima gratifikasi seperti penyelenggara negara dan pegawai negeri.

Sementara itu, Direktorat PLPM melakukan penelaahan untuk mencari indikasi pidana korupsi pada pengaduan masyarakat yang diterima. Apabila PLPM menemukan indikasi pidana, maka pengaduan masyarakat yang masuk ke direktorat tersebut bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya yakni penyelidikan.

Oleh sebab itu, Tessa menjelaskan bahwa hasil analisis laporan gratifikasi Kaesang baru akan diumumkan ketika PLPM sudah selesai melakukan penelaahan. Kegiatan itu saat ini masih berlangsung.

"Hasil analisa di Direktorat Gratifikasi sudah selesai, ini tidak berlaku di Direktorat PLPM. Karena Direktorat PLPM prosesnya masih berjalan. Sehingga saat ini proses administrasi antara Direktorat Gratifikasi dan PLPM ini masih berlangsung," paparnya.

Kaesang sendiri telah mengklarifikasi dugaan gratifikasi ke KPK belum lama ini. Klarifikasi itu dilakukan atas inisiatif sendiri, meski dirinya bukan penyelenggara negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan mengistimewakan putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Dia menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Hal itu dia tegaskan saat menanggapi pertanyaan mengenai kedatangan Kaesang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi, Selasa (17/9/2024).

“Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum ya. Itu saja,” ujarnya kepada wartawan usai meresmikan Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9/2024).

Dalam catatan Bisnis, Kaesang yang merupakan anak Jokowi dan adik dari Gibran Rakabuming Raka itu datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas inisiatif pribadi bukan diundang oleh penyidik lembaga antikorupsi tersebut.

“Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan atau undangan tertulis dari KPK walaupun saya bukan pejabat atau penyelenggara negara,” kata Kaesang.

Soal kedatangan ke KPK, dia mengungkapkan, ingin menyampaikan informasi ihwal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi.

“Saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke AS yang menumpang atau nebeng temen saya,” terangnya.

Untuk itu, Kaesang ingin meminta saran dan nasehat terkait tudingan kepada dirinya. “Saya minta arahan dan nasehat dari KPK,” tutupnya.

Untuk diketahui, Kaesang sempat menjadi bulan-bulanan publik lantaran kedapatan menggunakan fasilitas jet pribadi saat mengantar istrinya ke Amerika Serikat. Sejak kasus itu bergulir, Kaesang lama tidak terdengar publik. Sosoknya juga absen dalam beberapa peristiwa penting politik.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan mengistimewakan putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Dia menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Hal itu dia tegaskan saat menanggapi pertanyaan mengenai kedatangan Kaesang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi, Selasa (17/9/2024).

“Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum ya. Itu saja,” ujarnya kepada wartawan usai meresmikan Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9/2024).

Dalam catatan Bisnis, Kaesang yang merupakan anak Jokowi dan adik dari Gibran Rakabuming Raka itu datang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas inisiatif pribadi bukan diundang oleh penyidik lembaga antikorupsi tersebut.

“Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan atau undangan tertulis dari KPK walaupun saya bukan pejabat atau penyelenggara negara,” kata Kaesang.

Soal kedatangan ke KPK, dia mengungkapkan, ingin menyampaikan informasi ihwal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi.

“Saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke AS yang menumpang atau nebeng temen saya,” terangnya.

Untuk itu, Kaesang ingin meminta saran dan nasehat terkait tudingan kepada dirinya. “Saya minta arahan dan nasehat dari KPK,” tutupnya.

Untuk diketahui, Kaesang sempat menjadi bulan-bulanan publik lantaran kedapatan menggunakan fasilitas jet pribadi saat mengantar istrinya ke Amerika Serikat. Sejak kasus itu bergulir, Kaesang lama tidak terdengar publik. Sosoknya juga absen dalam beberapa peristiwa penting politik.

Bisnis.com, JAKARTA -- Putra bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Kaesang Pangarep, akhirnya mengklarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (17/9/2024) kemarin.

Kaesang tidak datang sendirian. Dia ditemani oleh Sekretaris Jenderal alias Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, juru bicara Francine Widjojo, dan seorang penasihat hukumnya bernama Nasrullah.

“Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan atau undangan tertulis dari KPK walaupun saya bukan pejabat atau penyelenggara negara,” kata Kaesang di KPK, Selasa (18/9/2024) kemarin.

Perbesar

Kaesang sedang menjadi buah bibir publik lantaran menggunakan fasilitas jet pribadi ke Amerika Serikat. Kendati Kaesang bukan seorang penyelenggara negara, ada dugaan bahwa penggunaan fasilitas jet pribadi itu tidak lepas dari statusnya sebagai putra seorang presiden.

Sekadar catatan, gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B dan Pasal C Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi alias Tipikor. Pasal 12 B mengatur tentang gratifikasi bisa dianggap sebagai suap jika nilainya di atas 10 juta. Ancaman hukumannya selama 4 tahun sampai 20 tahun penjara. Sementara dendanya bisa mencapai Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

Selain itu, Pasal 12 C menekankan bahwa ketentuan pidana itu tidak diterapkan jika pejabat atau penyelenggara negara melaporkannya ke KPK dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Hanya saja ketentuan itu berlaku untuk pejabat dan penyelenggara negara. Aturan itu tidak mengatur secara spesifik apakah pemberian kepada keluarga entah itu anak, istri, keponakan, cucu, menantu cicit atau orang terdekat penyelenggara negara bisa dikategorikan sebagai gratifikasi.

Adapun Kaesang tidak menyanggah tentang penggunaan fasilitas jet pribadi tersebut. Kaesang mengaku hanya menumpang alias nebeng jet pribadi milik temannya yang berpihak Y. Tidak jelas siapa sosok Y tersebut. Yang jelas, Kaesang nebeng jet pribadi temannya bersama dengan Erina Gudono, kakak iparnya, dan seorang staf.

"Yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," jelasnya.

Inisial Y dan Panggil Jokowi?

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkap potensi untuk memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam polemik dugaan gratifikasi Kaesang Pangarep. KPK juga mengungkap bahwa sosok berinisial Y sebagai pemilik pribadi yang ditumpangi Kaesang.

"Inisial Y kalau enggak salah depannya. Tapi kita enggak tahu nih, bener nggak nama lengkapnya ini," terangnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Perbesar

Kala ditanyakan apakah sang temannya akan diklarifikasi, Pahala menuturkan bahwa hal tersebut akan ditelusuri lebih lanjut. Adapun, masih belum juga diketahui apakah sang teman WNA atau WNI. Identitas detail sang teman masih belum diketahui.

"Enggak disebut detail siapa, cuma nama gitu. Kita juga gak tau," jelasnya.

Adapun, terdapat empat orang yang menaiki pesawat jet pribadi tersebut, yakni Kaesang, sang istri, kakak Istri, dan staff.

"Jadi berempat. Jadi kira-kira Rp90 juta, kalau berempat, kira-kira Rp360 [juta], kalau ditetapkan milik negara," terangnya.

KPK kemudian akan meminta beberapa detail. Meskipun analisa paling lama akan dilakukan dalam 30 hari, pihaknya optimis akan dapat selesai dalam 3-4 hari. "Kalau ditetapkan bukan milik negara, ya sudah, gitu aja. Laporannya gak kemana-mana," tegasnya.

Jubir Jelaskan Kronologi

Sementara itu, Juru bicara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Francine Widjojo menjelaskan kronologi Putra bungsu Presiden Joko Widodo menaikki private Jet ke Amerika Serikat (AS).

Francine mengatakan bahwa Kaesang menumpang pesawat jet pribadi milik temannya karena kebetulan tujuannya sama.

"Kebetulan searah, jadi nebeng," terangnya kepada wartawan di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ketika ditanya apakah Kaesang diajak atau meminta sendiri untuk menumpang, Francine menyebut bahwa hal tersebut merupakan hasil diskusi antara teman.

Lantaran kursi pesawat jet temannya yang masih tersedia, oleh sebab itu Kaesang ikut 'menumpangi' pesawat jet temannya tersebut.

"Pas masih muat. Kebetulan masih muat, makanya bisa bareng lah," jelasnya.

Sementara itu, penasihat hukum Kaesang, Nasrullah, mengungkapkan alasan ketua umum PSI itu baru datang mengklarifikasi ke KPK kemarin.

Nasrullah menuturkan bahwa kedatangan Kaesang ke KPK masih sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi enggak ada usaha untuk memperlambat atau semacamnya," terang Nasrullah di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Nasrullah menambahkan bahwa kunjungannya ini merupakan bentuk itikad baik. Kaesang juga datang atas dasar keinginannya sendiri. Kini, posisi Kaesang tengah menunggu arahan dan petunjuk dari KPK.

"Seperti apa tindaklanjutnya [dari KPK] sebagai warga negara yang baik dan taat hukum [yang] datang ke sini walaupun tanpa diundang, datang menyampaikan klarifikasi terkait dengan isu gratifikasi yang selama ini," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya tekanan dalam proses penanganan dugaan gratifikasi yang menyeret anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto memastikan lembaganya tidak mendapatkan tekanan karena sedari awal sudah mendorong Kaesang untuk melakukan klarifikasi atas kepemilikan jet pribadi yang digunakan olehnya ke Amerika Serikat (AS).

"Sama sekali tidak ada tekanan. Bahwa KPK berharap saudara K [Kaesang] ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM [Alexander Marwata] dalam hal ini, sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar ke mana-mana," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Tessa menyebut pihaknya saat ini masih membuka kesempatan ke Kaesang untuk mengklarifikasi sendiri soal jet pribadi itu. Lembaga antirasuah mendorong putra bungsu Presiden Jokowi itubmenyampaikan sendiri ke publik, meski kini Direktorat Gratifikasi KPK tak akan lagi meminta klarifikasinya.

Untuk diketahui, KPK akan menelaah dua laporan yang masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) terkait dengan penggunaan jet pribadi Gulfstream G650ER oleh Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat (AS). Oleh sebab itu, Tessa memastikan bahwa pihaknya akan tetap bisa menindaklanjuti informasi dari masyarakat soal dugaan gratifikasi Kaesang.

Bahkan, dia mengklaim tahapan yang dilakukan Direktorat PLPM KPK bisa melebihi apa yang bisa dilakukan di Direktorat Gratifikasi.

"Bukan berarti stop, tetap bisa ditindaklanjuti. Jadi tahapannya sudah tahapan di atas tahapan yang bisa dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi," kata juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak dua laporan berbeda masuk ke Direktorat PLPM KPK soal dugaan gratifikasi berupa jet pribadi yang belakangan ini menyeret nama Kaesang. Dua laporan itu berasal dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) serta dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilan Badrun.

Kontroversi yang menyeret Kaesang itu bermula dari unggahan Instagram istrinya, Erina Gudono, saat keduanya bepergian ke AS menggunakan jet pribadi. Pada saat itu, Kaesang juga tengah menjadi sorotan di tengah maraknya penolakan revisi UU Pilkada oleh DPR.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya tekanan dalam proses penanganan dugaan gratifikasi yang menyeret anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto memastikan lembaganya tidak mendapatkan tekanan karena sedari awal sudah mendorong Kaesang untuk melakukan klarifikasi atas kepemilikan jet pribadi yang digunakan olehnya ke Amerika Serikat (AS).

"Sama sekali tidak ada tekanan. Bahwa KPK berharap saudara K [Kaesang] ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM [Alexander Marwata] dalam hal ini, sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar ke mana-mana," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Tessa menyebut pihaknya saat ini masih membuka kesempatan ke Kaesang untuk mengklarifikasi sendiri soal jet pribadi itu. Lembaga antirasuah mendorong putra bungsu Presiden Jokowi itubmenyampaikan sendiri ke publik, meski kini Direktorat Gratifikasi KPK tak akan lagi meminta klarifikasinya.

Untuk diketahui, KPK akan menelaah dua laporan yang masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) terkait dengan penggunaan jet pribadi Gulfstream G650ER oleh Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat (AS). Oleh sebab itu, Tessa memastikan bahwa pihaknya akan tetap bisa menindaklanjuti informasi dari masyarakat soal dugaan gratifikasi Kaesang.

Bahkan, dia mengklaim tahapan yang dilakukan Direktorat PLPM KPK bisa melebihi apa yang bisa dilakukan di Direktorat Gratifikasi.

"Bukan berarti stop, tetap bisa ditindaklanjuti. Jadi tahapannya sudah tahapan di atas tahapan yang bisa dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi," kata juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak dua laporan berbeda masuk ke Direktorat PLPM KPK soal dugaan gratifikasi berupa jet pribadi yang belakangan ini menyeret nama Kaesang. Dua laporan itu berasal dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) serta dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilan Badrun.

Kontroversi yang menyeret Kaesang itu bermula dari unggahan Instagram istrinya, Erina Gudono, saat keduanya bepergian ke AS menggunakan jet pribadi. Pada saat itu, Kaesang juga tengah menjadi sorotan di tengah maraknya penolakan revisi UU Pilkada oleh DPR.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah adanya tekanan dalam proses penanganan dugaan gratifikasi yang menyeret anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto memastikan lembaganya tidak mendapatkan tekanan karena sedari awal sudah mendorong Kaesang untuk melakukan klarifikasi atas kepemilikan jet pribadi yang digunakan olehnya ke Amerika Serikat (AS).

"Sama sekali tidak ada tekanan. Bahwa KPK berharap saudara K [Kaesang] ini melakukan klarifikasi sendiri itu dari awal sudah disampaikan oleh pimpinan atau Pak AM [Alexander Marwata] dalam hal ini, sebenarnya ini juga agar isu ini tidak melebar ke mana-mana," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/9/2024).

Tessa menyebut pihaknya saat ini masih membuka kesempatan ke Kaesang untuk mengklarifikasi sendiri soal jet pribadi itu. Lembaga antirasuah mendorong putra bungsu Presiden Jokowi itubmenyampaikan sendiri ke publik, meski kini Direktorat Gratifikasi KPK tak akan lagi meminta klarifikasinya.

Untuk diketahui, KPK akan menelaah dua laporan yang masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) terkait dengan penggunaan jet pribadi Gulfstream G650ER oleh Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat (AS). Oleh sebab itu, Tessa memastikan bahwa pihaknya akan tetap bisa menindaklanjuti informasi dari masyarakat soal dugaan gratifikasi Kaesang.

Bahkan, dia mengklaim tahapan yang dilakukan Direktorat PLPM KPK bisa melebihi apa yang bisa dilakukan di Direktorat Gratifikasi.

"Bukan berarti stop, tetap bisa ditindaklanjuti. Jadi tahapannya sudah tahapan di atas tahapan yang bisa dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi," kata juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sebanyak dua laporan berbeda masuk ke Direktorat PLPM KPK soal dugaan gratifikasi berupa jet pribadi yang belakangan ini menyeret nama Kaesang. Dua laporan itu berasal dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) serta dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilan Badrun.

Kontroversi yang menyeret Kaesang itu bermula dari unggahan Instagram istrinya, Erina Gudono, saat keduanya bepergian ke AS menggunakan jet pribadi. Pada saat itu, Kaesang juga tengah menjadi sorotan di tengah maraknya penolakan revisi UU Pilkada oleh DPR.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sosok putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, mendadak hilang bak ditelan bumi. Ia sama sekali tidak muncul ketika ketua umum partai politik lain berjibaku memberikan rekomendasi bahkan ikut mengantar jagoannya maju mendaftar untuk bertarung di pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024.

Kaesang justru berada di Amerika Serikat (AS) mengantar istrinya, Erina Gudono, melanjutkan belajar di sana. Kepergian Kaesang kemudian ramai menjadi pembicaraan. Kaesang ditengarai menumpang jet pribadi ke negeri Paman Sam. Soal asal-usul jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang sampai sekarang masih diperdebatkan.

Kaesang memang mulai jarang ke publik usai harapannya maju sebagai wakil gubernur Jawa Tengah alias Wagub Jateng pupus. Padahal sebelumnya ia begitu rajin melakukan safari politik, hampir semua partai politik termasuk oposisi seperti Partai Keadilan Sejahtera alias PKS disambangi. Hanya satu partai yang tidak ia datangi yakni PDI Perjuangan alias PDIP. PDIP adalah bekas kendaraan politik kakak, kakak ipar dan ayahnya sendiri.

Selain safari politik, nama Kaesang juga sempat menghangatkan bursa calon kepala daerah. Ia digadang-gadang sebagai salah satu calon paling kuat di Jawa Tengah. Rencananya ia akan mendampingi Ahmad Luthfi maju di Pilgub Jateng. Nama Kaesang juga sempat muncul di Pilkada Jakarta. Spanduk Kaesang for Jakarta muncul di mana-mana. Di dekat Stasiun Pasar Minggu hingga pusat bisnis Jalan Gatot Soebroto.

Namun putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 menghentikan langkah putra ragil Jokowi. Ia tidak bisa mengikuti jejak kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, menduduki jabatan strategis di level eksekutif. Padahal, sebelumya ia sudah mengurus surat sebagai syarat maju sebagai calon wakil gubernur Jateng di Pengadilan Negeri alias PN Jakarta Selatan.

Sejak saat itu Kaesang tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Ia tak tampak saat PSI memberikan rekomendasi kepada Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai cagub-cawagub Jawa Tenga. Kaesang juga absen mengantar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin ke KPU Jawa Tengah. Kaesang juga tidak hadir saat pendaftaran pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ke KPU DKI Jakarta.

Padahal, Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni saat menyerahkan surat dukungan partai untuk pasangan RK-Suswono di Jakarta, Minggu, menyampaikan Kaesang dijadwalkan tiba di Jakarta pada 28 Agustus pagi. Tak hanya itu, Kaesang juga dijadwalkan akan ikut mengantar RK-Suswono.

“Insyaallah kalau agak siangan dikit (jadwal RK-Suswono mendaftar ke KPU, red.), Insyaallah Mas Kaesang juga akan ikut Bang Emil dan Pak Suswono mendaftar ke KPUD DKI Jakarta,” kata Raja Juli dilansir dari Antara.

Menariknya, di tengah teka-teki keberadaan Kaesang, publik justru beramai-ramai menyoroti gaya hidupnya. Istrinya menjadi bulan-bulanan di media sosial. Postingan jendela pesawat Erina Gudono, menjadi bahan pergunjingan warganet alias netizen. Mereka bahkan mengulik jenis pesawat yang ditumpangi menantu Presiden Jokowi itu. Hasilnya Kaesang diduga naik jet pribadi.

"Saya no comment terhadap itu ya, itu urusan personal."

Jadi Sorotan KPK

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menyoroti kisruh soal gaya hidup mewah, termasuk penggunaan jet pribadi atau private jet, putra bungsu sekaligus menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk mendalami soal informasi yang beredar di publik soal gaya hidup mewah Kaesang dan istrinya. Misalnya, terkait dengan fasilitas jet pribadi yang digunakan untuk perjalanan ke luar negeri.

Menurutnya, lembaga antirasuah bisa proaktif meminta klarifikasi ke pihak-pihak terkait usai informasi itu menjadi perhatian publik.

"Jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, ini apa ini kejadiannya, apakah masuk gratifikasi? Siapa yang memberikan fasilitas itu dan sebagainya harus clear," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Alex, sapaannya, menyebut sudah memerintahkan pihaknya untuk mendalami hal tersebut. Dia mengatakan bakal memonitor hal tersebut.

Menurut pimpinan KPK dua periode itu, secara umum KPK bisa meminta klarifikasi ihwal fasilitas mewah yang digunakan Kaesang kendati Ketua Umum PSI itu bukan penyelenggara negara.

Lembaganya bisa mendalami soal fasilitas mewah yang digunakan Kaesang sepanjang ada dugaan bahwa itu merupakan pemberian berkaitan dengan hubungan maupun jabatan dari Presiden Jokowi.

"Masyarakat pengin tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas dan sebagainya. Apakah membayar sendiri? Ataukah free? Kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, enggak ada persoalan," ujar mantan hakim ad hoc tipikor itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melakukan safari politik ke kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/8/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Kaesang datang sekitar pukul 13.45 WIB. Ia disambut langsung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan pengurus DPP PKB lainnya.

Saat tiba di kantor PKB, Kaesang tampak mengenakan menggunakan peci hitam, baku koko putih dan menggunakan sarung. Adapun pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup.

Kaesang adalah anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum ke PKB, ia telah mengunjungi markas partai politik lainnya, salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera alias PKS.

Kaesang sendiri merupakan kandidat kuat sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur DKI Jakarta. Ia bahkan menyatakan siap melawan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di ajang Pilkada Jakarta 2024

“Kalau saya pribadi, diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke Pilkada melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil juga saya berani,” kata Kaesang dikutip dari Antara, Selasa (6/8/2024).

Adapun pernyataan itu dituturkan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyerahkan surat rekomendasi partai kepada 13 bakal calon kepala daerah yang diusung PSI pada Pilkada 2024.

Meski siap, Kaesang menuturkan masih menunggu dinamika di lapangan soal kepastian sosok yang akan diusung partainya pada Pilkada Jakarta 2024.

“Ya, kalau untuk di Jakarta kita tunggu, kan selama ini ada Pak Anies, ya. Terus ini ada juga yang terbaru ini Pak Ridwan Kamil,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan alasan warga Jawa Tengah memilih Kaesang Pangarep yaitu karena berasal dari keluarga tokoh politik.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia terhadap 800 orang responden di wilayah Jawa Tengah dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen per tanggal 10-17 Juni 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa ada 34,5 persen warga Jawa Tengah yang menyebut alasan memilih Kaesang karena berasal dari keluarga tokoh politik. Sebagaimana diketahui, Kaesang merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kemudian alasan ketiga yaitu karena Kaesang Pangarep dinilai sebagai orang yang jujur dan bersih dari praktik KKN itu sebesar 9,4 responden yang jawab itu," tuturnya di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Sementara itu, untuk nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi banyak dipilih masyarakat karena dinilai tegas dan punya wibawa sebesar 29,7 persen.

Kemudian, menurut Burhanuddin, alasan kedua warga Jawa Tengah memilih Irjen Pol Ahmad Luthfi karena masih belum tahu nama calon lain yang ingin maju di Pilkada Jawa Tengah sebesar 23,3 persen.

"Alasan ketiga orang memilih Pak Luthfi itu karena dinilai jujur dan bersih dari KKN itu 9,3 persen," katanya.