JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita harta kekayaan obligor BLBIKaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo senilai Rp 209,92 miliar untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko yang disita berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan (HGB), atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Tanah yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan itu nilainya diperkirakan sebesar Rp 194,04 miliar.

Dalam prosesnya, Satgas BLBI bersama dengan juru sita PUPN Cabang DKI Jakarta yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V melakukan penyitaan. Dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

"Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Sementara harta kekayaan obligor Suyanto Gondokusumo yang disita berupa sebidang tanah seluas 502 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15,87 miliar.

Tanah sitaan ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta c.q. KPKNL Jakarta I.

Penyitaan dilakukan dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri, di antaranya oleh Kompol Danang Rohansyah, S.IK., jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, jajaran Polsek Kebayoran Lama, serta jajaran Kecamatan Kebayoran Lama dan Kelurahan Grogol Selatan.

Sebagai informasi, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023.

Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal," tuturnya.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita harta kekayaan obligor BLBIKaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo senilai Rp 209,92 miliar untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko yang disita berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan (HGB), atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Tanah yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan itu nilainya diperkirakan sebesar Rp 194,04 miliar.

Dalam prosesnya, Satgas BLBI bersama dengan juru sita PUPN Cabang DKI Jakarta yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V melakukan penyitaan. Dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

"Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Sementara harta kekayaan obligor Suyanto Gondokusumo yang disita berupa sebidang tanah seluas 502 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15,87 miliar.

Tanah sitaan ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta c.q. KPKNL Jakarta I.

Penyitaan dilakukan dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri, di antaranya oleh Kompol Danang Rohansyah, S.IK., jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, jajaran Polsek Kebayoran Lama, serta jajaran Kecamatan Kebayoran Lama dan Kelurahan Grogol Selatan.

Sebagai informasi, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023.

Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal," tuturnya.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita harta kekayaan obligor BLBIKaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo senilai Rp 209,92 miliar untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko yang disita berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan (HGB), atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Tanah yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan itu nilainya diperkirakan sebesar Rp 194,04 miliar.

Dalam prosesnya, Satgas BLBI bersama dengan juru sita PUPN Cabang DKI Jakarta yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V melakukan penyitaan. Dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

"Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Sementara harta kekayaan obligor Suyanto Gondokusumo yang disita berupa sebidang tanah seluas 502 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15,87 miliar.

Tanah sitaan ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta c.q. KPKNL Jakarta I.

Penyitaan dilakukan dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri, di antaranya oleh Kompol Danang Rohansyah, S.IK., jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, jajaran Polsek Kebayoran Lama, serta jajaran Kecamatan Kebayoran Lama dan Kelurahan Grogol Selatan.

Sebagai informasi, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023.

Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal," tuturnya.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita harta kekayaan obligor BLBIKaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo senilai Rp 209,92 miliar untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, harta kekayaan obligor Kaharudin Ongko yang disita berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan (HGB), atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Tanah yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan itu nilainya diperkirakan sebesar Rp 194,04 miliar.

Dalam prosesnya, Satgas BLBI bersama dengan juru sita PUPN Cabang DKI Jakarta yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V melakukan penyitaan. Dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri.

"Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Sementara harta kekayaan obligor Suyanto Gondokusumo yang disita berupa sebidang tanah seluas 502 meter persegi berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya. Objek penyitaan tersebut memiliki estimasi nilai sebesar Rp 15,87 miliar.

Tanah sitaan ini terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan oleh Jurusita PUPN Cabang DKI Jakarta c.q. KPKNL Jakarta I.

Penyitaan dilakukan dengan dukungan pengamanan dari jajaran Satgas Gakkum BLBI Bareskrim Polri, di antaranya oleh Kompol Danang Rohansyah, S.IK., jajaran Polres Metro Jakarta Selatan, jajaran Polsek Kebayoran Lama, serta jajaran Kecamatan Kebayoran Lama dan Kelurahan Grogol Selatan.

Sebagai informasi, Satgas BLBI dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2023.

Satgas BLBI telah melakukan serangkaian strategi, program, dan kegiatan guna pengembalian hak tagih kepada negara dengan upaya penagihan obligor/debitur dan penanganan aset properti yang dilakukan secara bertahap dan terukur.

"Ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal," tuturnya.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan. Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI menyita harta kekayaan dari obligor Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo di Jakarta dengan total nilai Rp209,92 miliar.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban melaporkan penyitaan ini bertujuan untuk penyelesaian dan pemulihan hak negara dari dana BLBI oleh Satgas BLBI.

Rionald menyampaikan penyitaan pertama dilakukan terhadap aset milik obligor Kaharudin Ongko berupa 67 bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Indokisar Djaya seluas 38.085 m2.

Penyitaan termasuk segala sesuatu yang berdiri di atasnya, yang terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan estimasi total aset sitaan milik Ongko tersebut mencapai Rp194,04 miliar.

“Penyitaan dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Kaharudin Ongko,” tutur Rionald dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9/2024).

Bukan hanya keluarga Ongko yang Satgas BLBI sita, harta kekayaan lain milik obligor Suyanto Gondokusumo turut menjadi target.

Objek sita berupa sebidang tanah seluas 502 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Simprug Golf III Nomor 71A, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dengan estimasi nilai Rp15,88 miliar.

Rionald menegaskan, ke depannya Satgas BLBI akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pengembalian hak tagih negara terealisasi secara optimal.

Sejumlah upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur akan diintensifkan.

Barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya.

Melansir berita Bisnis, baik Kaharudin Ongko dan Suyanto Gondokusumo melakukan pengemplangan dana BLBI dan tak kunjung melaksanakan kewajibannya.

Pada 2023 lalu, keluarga Ongko, yakni Irjanto dipanggil bersama dengan Irswanto Ongko dan Irsanto Ongko. Pemanggilan ketiganya terkait penagihan sisa pinjaman BLBI Kaharudin Ongko senilai Rp8,08 triliun.

Sementara Suyanto Gondokusumo adalah salah satu obligor BLBI terkait dengan penyelesaian kewajiban pemegang sama (PKPS) Bank Dharmala senilai Rp904,4 miliar.