JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto sudah memulai lawatannya ke luar negeri dengan bertemu Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri (PM) Li Qiang pada 9 November 2024.

Tak hanya melakukan kunjungan kehormatan ke China, Prabowo bakal ke Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris selama 16 hari.

Melakukan lawatan ke luar negeri, Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

Dalam Keppres yang diteken Prabowo pada 8 November 2024 tersebut disebutkan bahwa Gibran sebagai Wapres akan melaksanan tugas Presiden sejak 8 sampai 23 November 2024.

Namun, ada sejumlah ketentuan lainnya yang diatur dalam Keppres tersebut. Di antaranya, Wapres harus berkonsultasi dan minta persetujuan Presiden dahulu jika segera menetapkan kebijakan baru yang mendesak.

Berikut empat poin isi Keppres 31 Tahun 2024:

"Menetapkan: Keputusan Presiden Tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

Kesatu: Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama Presiden melaksanakan kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi, dan kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris pada tanggal 8 sampai dengan 23 November 2024 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

Kedua: Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden.

Ketiga: Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden.

Keempat: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”.

Sementara itu, Prabowo dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan kunjungan kehormatan di China pada 8-10 November 2024.

Prabowo rencananya akan berada di Amerika selama dua hari, yakni 11-12 November 2024, untuk untuk melakukan kunjungan kerhormatan atas undangan Presiden Joe Biden.

Setelah melakukan lawatan ke Amerika, Prabowo langsung terbang ke Peru, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang digelar pada 13-16 November 2024 di Lima.

Kemudian, Prabowo akan ke Brasil untuk menghadiri KTT G20 yang digelar pada 14- 16 November 2024.

Terakhir, Prabowo dijadwalkan akan bertemu Perdana Menteri Kerajaan Inggris Keir Starmer di London, Inggris sebelum akhirnya kembali ke Tanah Air.

Namun, Prabowo mengungkapkan bahwa dia akan berkunjung ke beberapa negara di Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Indonesia.

“Sesudah itu saya akan kemungkinan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam rangka perjalanan kembali ke Republik Indonesia," kata Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jumat, 8 November 2024.

Dalam lawatan perdananya, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

IDXChannel - Pemerintah tengah menyusun Keputusan Presiden (Keppres) perihal penghapusan Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, perusahaan bakal diubah menjadi badan otonom pemerintah yang dinaungi langsung oleh Presiden.

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, perubahan status Bulog merupakan langkah transformasi pemerintah saat ini.

“Makanya di awal dilaporkan di masa transisi, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim,” ujar Wahyu kepada wartawan, ditulis pada Rabu (6/11/2024).

Sekalipun payung hukumnya masih digodok, Wahyu memastikan Bulog secara internal sudah bersiap diri bila dikonversi dilakukan, termasuk hal-hal yang harus dilakukan di waktu-waktu mendatang.

“Jadi kalau ditanya ke depan bagaimana? Kami di internal sudah menyiapkan diminta Presiden, kalau konsep akademisnya bawa Bulog ke depan seperti dulu dan kita dekat dengan petani, dan itu salah satu dua dari asta cita,” kata dia.

Saat ini, Bulog masih memikul tanggung jawabnya sebagai BUMN di sektor pangan. Selaku operator, perusahaan masih menjalankan penugasan yang diberikan regulator.

“Saat ini Bulog sebagai Perum masih sebagai operator, ini betul-betul terkekang kira-kira begitu kalau teorinya yang gampang, sehingga kita betul-betul bila main murni yang bekerja berdasarkan perintah dari regulator,” ujar dia.

“Resolusinya secara umum dan secara khusus saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016, Bulog melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pangan nasional, diantaranya;

Pengamanan harga pangan pokok beras di tingkat produsen dan konsumen, pengelolaan cadangan pangan pokok beras pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu.

Kemudian, melaksanakan impor beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pengembangan industri berbasis beras, termasuk produksi padi atau gabah, pengolahan gabah dan beras, hingga pengembangan pergudangan beras.

(Dhera Arizona)

Luhut Binsar Pandjaitan masuk kabinet lagi. Setelah sejumlah tugas serta penunjukkan langsung oleh mantan Presiden Jokowi, kini ia ditugasi dua jabatan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, ia dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, terhitung sejak saat pelantikan, mengangkat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," ujar Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Setpres Rika Kiswardani membacakan Keppres pengangkatan Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

Sehari kemudian, ia kembali hadir ke Istana Negara. Pada Selasa (22/10) ia dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden pada Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasehat Khusus Presiden.

Lewat tangannya, Luhut yang juga menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) pertama dan terakhir itu telah melakukan sejumlah kebijakan yang berusaha untuk menjaga stabilitas sektor riil perekonomian Indonesia. Mengutip detikFinance, Luhut adalah inisiator pembentukan Satgas Hulu Migas. Hal ini dilakukan untuk merangsang iklim investasi hulu minyak dan gas yang dipandang kurang menarik bagi para penanam modal.

Oleh Luhut, Satgas Hulu Migas diarahkan untuk memotong sengkarut rantai regulasi investasi. Menurutnya, ini adalah salah satu faktor para investor enggan untuk bekerja sama.

"Investasi dalam bidang migas, kenapa lama? Di peraturan dipakai waktu dulu mencari migas gampang. Sekarang banyak migas besar itu dari laut, laut dalam. Peraturannya masih sama. Ya kan nggak bener itu. Ya itu kita perbaiki sekarang," ungkap Luhut dikutip dari detikFinance, Rabu (31/7/2024).

Pada masa Covid, Luhut pun pernah ditugasi Presiden Jokowi untuk menjadi komandan untuk penanganan virus Corona di Indonesia. Atas keberhasilannya, Luhut pun berlanjut sebagai koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) se-Jawa hingga Bali. Tiga tahun kemudian, atas peran besar Luhut, ia dianugerahi Bintang Republik Indonesia.

Bentuk kepercayaan Presiden Jokowi kepada Luhut juga diperlihatkan dengan penunjukan untk melaksanakan berbagai tugas. Mulai dari Ketua Tim Pembangunan PLTN, Ketua Tim Pengarah Perkembangan Industri Gim, hingga Koordinator Sistem Digital Pemerintah. Apakah hal ini adalah alasan mengapa Luhut kembali muncul dalam jajaran menteri di Kabinet Era Prabowo? Ataukah Luhut membutuhkan waktu untuk tugas yang belum usai? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore akan membahas lebih dalam tentang peristiwa dibubarkannya debat perdana calon Wakil Bupati Bojonegoro. Diketahui, acara yang digelar pada Sabtu (19/10/2024) dibubarkan KPU. Penyebabnya, salah satu paslon dianggap berbuat ricuh dan menyalahi aturan debat. Bagaimana kronologinya? Apakah ada sanksi yang diberikan KPU kepada pihak yang dianggap menyalahi aturan? Ikuti laporan jurnalis detikJatim selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

Sementara itu pada akhir acara nanti, detikSore akan menghadirkan sosok inspiratif. Olehnya, keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk berkarya. Hafizah tunanetra bernama Kayla Nur Syahwa viral lantaran dirinya membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an di hadapan Paus Fransiskus. Lantas bagaimana di usianya yang masih sangat muda bisa menghafal 30 juz Al-Qur'an? Apa metode menghafal yang ia gunakan? Temukan jawaban selengkapnya jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti juga berbagai informasi bisnis ekonomi hingga pergerakan pasar jelang penutupan IHSG setiap harinya. Seluruh informasi ini bisa diakses di laman serta media sosial detikcom.

detikSore, Nggak Cuma Hore-hore.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sekretaris Negara Pratikno menanggapi isu yang menyebutkan bahwa dirinya akan menggantikan Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pratikno menegaskan, pengangkatan menteri akan mengikuti prosedur resmi melalui Keputusan Presiden (Keppres).

“Pengangkatan Menteri itu nanti dirumuskan, nanti ada Keppres. Jadi, sebelum ada Keppres, secara formal belum ada keputusan,” ujar Pratikno usai peluncuran buku "Jejak Bakti Untuk Negeri: Muhadjir Effendy" di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Ketika ditanya mengenai pembekalan kepada calon menteri atau Hambalang Retreat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (16/10/2024), Pratikno enggan menjabarkan lebih jauh.

Pratikno juga belum bisa memastikan siapa yang akan dilantik sebagai Menko PMK yang baru.

“Kita tunggu saja nanti, ya enggak tahu siapa yang dilantik, kita lihat saja,” imbuhnya.

Ia menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut, termasuk soal pesan khusus dari Muhadjir Effendy terkait Kemenko PMK. "Tanya sama Pak Muhadjir saja," kata dia.

Pratikno juga enggan mengomentari ketika ditanya fokus kerjanya jika terpilih sebagai Menko PMK. “Wah, jangan dulu bicara soal itu. Nanti saja kalau sudah resmi dilantik,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengisyaratkan adanya pengganti dirinya dalam kabinet Prabowo Subianto.

"Kita doakanlah mudah-mudahan (Pratikno menjadi Menko PMK)," tegas Muhadjir.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa Keppres itu seharusnya ditandatangani oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, setelah semua persiapan di IKN selesai. Jokowi menambahkan, memindahkan ibu kota tidak hanya sekadar urusan fisik, tetapi juga membangun ekosistem yang memadai.

5 Fakta Proyek Pembangunan IKN

Berkaitan dengan IKN, berikut adalah lima poin tentang Pembangunan IKN yang hingga kini belum rampung.

1. Keppres Belum Diterbitkan

Hingga saat ini, Jokowi menegaskan bahwa Keppres pemindahan ibu kota belum diteken. "Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo yang menandatangani," ujarnya setelah acara Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, pada 6 Oktober 2024.

1. Kesiapan Infrastruktur

Jokowi menyatakan bahwa pemindahan ibu kota harus memastikan kesiapan infrastruktur, termasuk rumah sakit, sarana pendidikan, dan pusat keramaian. "Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa?" tambahnya.

1. Optimisme Prabowo

Presiden terpilih, Prabowo Subianto, optimis bahwa fungsi Nusantara sebagai ibu kota dapat berjalan optimal dalam waktu tiga hingga lima tahun. Dia berkomitmen untuk melanjutkan semua tahap pembangunan IKN yang sudah dimulai oleh Jokowi.

1. Tahapan Pembangunan

Pembangunan IKN dibagi ke dalam tiga alur kerja: pembangunan perkotaan, infrastruktur, dan ekonomi. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN memperkirakan seluruh tahapan pembangunan akan berlangsung selama 20 tahun.

“Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan," kata Prabowo.

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024

Jokowi telah menerbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2024 yang mengatur tentang percepatan pembangunan IKN. Dalam Perpres ini, terdapat insentif dan kemudahan bagi investor, termasuk hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Jokowi Menyerah, Jakarta Masih Ibu Kota?

Dengan tidak diterbitkannya Keppres pemindahan ibu kota, banyak yang beranggapan bahwa Jokowi menyerah dalam rencananya untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN. Jokowi menjelaskan bahwa pengambilan keputusan strategis di akhir masa jabatan bukanlah langkah yang bijak. Sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, ada banyak variabel yang harus dihitung sebelum Keppres bisa disahkan, termasuk kesiapan tempat pelantikan presiden baru.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pembangunan proyek infrastruktur akan dipercepat, karena investasi akan masuk jika infrastruktur sudah siap. Jokowi pun menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya tentang lokasi, tetapi juga soal kesiapan seluruh ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat.

Keputusan untuk tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara mencerminkan realitas kompleks yang harus dihadapi. Jika IKN belum siap, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, setidaknya untuk sementara waktu. Kesiapan infrastruktur dan ekosistem di IKN menjadi kunci untuk transisi yang sukses.

Ke depan, dengan peralihan kepemimpinan ke Prabowo, harapan akan keberlanjutan pembangunan IKN tetap ada, meskipun tantangan besar masih menghadang. Jokowi menegaskan bahwa IKN harus siap sebelum Keppres bisa ditandatangani, menunjukkan betapa pentingnya kesiapan infrastruktur dalam keputusan strategis ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut Presiden Jokowi melempar bola panas ke presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto ihwal keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini setelah Jokowi mengatakan bahwa Keppres Pemindahan Ibu Kota semestinya diteken Prabowo.

“Dengan menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo, Jokowi secara efektif melepaskan tanggung jawab penuh atas kelanjutan proyek tersebut,” kata Achmad melalui keterangannya kepada Tempo, Selasa, 8 Oktober 2024.

Sebab ketika proyek IKN nantinya menemukan hambatan atau bahkan gagal, Achmad berujar, Jokowi bisa menyatakan keberlanjutan proyek ini berada di tangan pemerintah baru. “Presiden Jokowi memang mengambil langkah politik yang sangat cerdik,” kata dia.

Sementara itu, Achmad menilai, Prabowo akan mengemban beban besar dari IKN. Rival Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019 itu bakal dihadapkan pada tantangan pendanaan, pembangunan infrastruktur, hingga kepastian ekosistem yang memadai di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu. Bila proyek IKN tidak berjalan sesuai rencana, Prabowo juga yang menanggung kritik dari semua pihak.

“Presiden Jokowi melempar bola panas, mengalihkan risiko kegagalan yang mungkin timbul di masa depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi memang mengatakan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN belum diteken karena menunggu kesiapan ibu kota baru. “Ya, mestinya gitu, (diteken) presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, dikutip dari keterangan persnya, Ahad, 6 Oktober 2024.

Kepala negara juga menyebut pemindahan ibu kota negara bukan urusan fisik semata. Lebih dari itu, perlu membangun ekosistem di wilayah tersebut. Caranya, kata Jokowi, bisa dilakukan dengan membangun sejumlah infrastruktur pendukung di ibu kota. Di antaranya pembangunan seperti rumah sakit, sarana pendidikan di seluruh tingkatan, pusat keramaian seperti warung ataupun kafe, hingga urusan logistik.

"Semuanya butuh waktu. Pindah rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota," ujar Jokowi.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini

IKN, investor.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Presiden Joko Widodo usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, tidak berkomentar banyak soal Presiden Jokowi yang hingga kini belum meneken Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota. Sebelumnya, kepala negara menyatakan masih menunggu kesiapan ekosistem Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

“Ya, tanya beliau,” kata Basuki kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu, 18 September 2024.

Ihwal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Jokowi mengatakan kesiapan ekosistem mesti diperhitungkan sebelum meneken Keppres pemindahan ibu kota negara. “Kalau cuma tanda tangan, gampang. Satu detik. Tapi, (bagaimana) kesiapan IKN itu sendiri,” kata Jokowi kepada wartawan usai membuka acara 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta Convention Center, Rabu, 18 September 2024.

Menurut Jokowi, memindahkan ibu kota bukan sekadar menyiapkan bangunan. Namun, perlu fasilitas pendukung lain, termasuk sumber daya manusia dan sistem yang digunakan. Lantas, apa saja proyek krusial IKN yang belum selesai tahun ini?

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga, mengklaim progres pembangunan ibu kota baru tahap pertama sudah lebih dari 92 persen. Sementara itu, tahap kedua mencapai 57 persen dan tahap ketiga hampir 20 persen. Sebagaimana diketahui, pembangunan IKN terbagi menjadi lima tahap.

"Apartemen ASN akan menjadi 47 (tower) pada akhir Desember," kata Danis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 30 Agustus 2024

Danis menuturkan ada sejumlah proyek yang diprioritaskan hingga akhir 2024. Di antaranya, proyek hunian aparatur sipil negara atau ASN dan gedung kementerian koordinator. Prioritas lainnya, kata Danis, adalah menambah infrastruktur dasar. "Kalau apartemen selesai, kami juga akan menyelesaikan jalan tol," kata Danis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 30 Agustus 2024.

Selain tol, pembangunan infrastruktur yang bakal menjadi prioritas adalah Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau multi-utility tunnel (MUT). Infrastruktur ini akan menjadi tempat jaringan pipa air minum dan listrik.

Selain proyek-proyek tersebut, Kementerian PUPR saat ini juga tengah mengejar penyelesaian pembangunan runway atau landasan pacu Bandara IKN. Danis mengklaim saat ini progres pembangunannya mencapai 1.375 meter. Ia optimistis target 2.200 meter tercapai pada pekan pertama September 2024.

"Kalau tidak hujan, 2 September kelar. Kalau hujannya ada banyak, 14 September perkiraan (selesai diaspal)" kata Danis.

Sementara itu, Basuki Hadimuljono, menyatakan kelanjutan pembangunan IKN bakal membebani hingga beberapa tahun ke depan. Untuk saat ini, kata dia, Kementerian PUPR menyediakan anggaran sebesar Rp 9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN dari tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 40,59 triliun.

Proyek tersebut termasuk dalam program non-quick wins bersamaan dengan penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi. "Kemudian program non-quick wins yang kedua adalah keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun," ujar Basuki di rapat kerja bersama Komisi V DPRI RI.

Basuki merinci anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan. Untuk Ditjen Bina Marga, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan kawasan West Residence, Precinct Core, dan Sumbu Tripraja.

Tak hanya itu, Ditjen Bina Marga juga diminta untuk menyelesaikan jalan akses Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam, Lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur Tahap 3. Selanjutnya juga Jalan Feeder distrik IKN, seksi 6C-1 Sp 3 ITCI-Simpang, 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan pengawasan Teknik 5 kegiatan dan pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP.

Selanjutnya untuk Ditjen Cipta Karya, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) SPAM Sepaku Tahap 2, jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar, dan puskesmas.

"Jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan hunian ASN IKN," lanjut Basuki.

Terakhir, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk Ditjen Perumahan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower Rusun (Rumah Susun) ASN dan Hankam.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meresmikan sejumlah proyek pembangunan tahap kelima IKN pada 29 Februari hingga 1 Maret 2024. Danis mengungkapkan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan di sektor perbankan dan keuangan. Seperti proyek milik Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), hingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kemudian, ada tiga bank dari badan usaha milik negara (BUMN), seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI). Selain itu, ada juga bank daerah yang ikut dalam groundbreaking IKN tahap lima, yakni Bank Kaltimtara. Layanan telekomunikasi oleh PT Telkom Indonesia dan lembaga penyiaran publik TVRI.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia akan menjatuhkan sanksi kepada anggota pengurus yang melanggar aturan serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di St Regis, Jakarta, pada Sabtu, 14 September 2024, yang dianggap tidak sah.

Dhaniswara menjelaskan bahwa sanksi tersebut diberikan berdasarkan bukti yang sah, termasuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub Kadin, seperti undangan Munaslub dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

"Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan Peraturan Organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran," ujarnya, dikutip dari Antara.

Dilansir dari kadin.id, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus terkait pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyimpangan keuangan organisasi, atau ketidakberfungsian Dewan Pengurus yang mengakibatkan ketentuan AD/ART dan keputusan Musyawarah Nasional tidak dijalankan dengan baik.

Penyelenggaraan Munaslub harus didahului dengan pemberian Surat Peringatan Pertama dan Kedua, di mana Dewan Pengurus diberikan waktu 30 hari untuk memperbaiki setiap pelanggaran setelah masing-masing surat diterbitkan.

“Jadi, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tidak terpenuhi berkenaan dengan tidak adanya pelaksanaan pertanggung jawaban dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dalam hal ini oleh Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah,” kata Hamdan Zoelva, kuasa hukum Arsyad Rasjid.

Dhanis menjelaskan bahwa sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Rapat Pengurus Harian dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian permanen dari jabatan dan pencabutan keanggotaan tanpa surat peringatan terlebih dahulu untuk anggota pengurus yang melakukan pelanggaran.

Bagi Ketua Umum Kadin Provinsi yang melanggar, sanksi yang dapat diberikan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B). Sementara bagi anggota Luar Biasa (ALB) yang terlibat dalam Munaslub, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

Dhaniswara menyatakan bahwa sanksi diberikan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, berupa surat-surat serta dokumen terkait persiapan Munaslub.

Bukti-bukti tersebut termasuk undangan Munaslub Kadin dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

Sebagai tambahan, Dewan Pengurus telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta pemerintah, sebagai pengawas Kadin Indonesia, agar melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022. Dewan Pengurus juga telah meminta audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM serta menunda proses pembuatan Keppres baru terkait Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia akan menjatuhkan sanksi kepada anggota pengurus yang melanggar aturan serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di St Regis, Jakarta, pada Sabtu, 14 September 2024, yang dianggap tidak sah.

Dhaniswara menjelaskan bahwa sanksi tersebut diberikan berdasarkan bukti yang sah, termasuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub Kadin, seperti undangan Munaslub dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

"Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan Peraturan Organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran," ujarnya, dikutip dari Antara.

Dilansir dari kadin.id, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus terkait pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyimpangan keuangan organisasi, atau ketidakberfungsian Dewan Pengurus yang mengakibatkan ketentuan AD/ART dan keputusan Musyawarah Nasional tidak dijalankan dengan baik.

Penyelenggaraan Munaslub harus didahului dengan pemberian Surat Peringatan Pertama dan Kedua, di mana Dewan Pengurus diberikan waktu 30 hari untuk memperbaiki setiap pelanggaran setelah masing-masing surat diterbitkan.

“Jadi, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tidak terpenuhi berkenaan dengan tidak adanya pelaksanaan pertanggung jawaban dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dalam hal ini oleh Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah,” kata Hamdan Zoelva, kuasa hukum Arsyad Rasjid.

Dhanis menjelaskan bahwa sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Rapat Pengurus Harian dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian permanen dari jabatan dan pencabutan keanggotaan tanpa surat peringatan terlebih dahulu untuk anggota pengurus yang melakukan pelanggaran.

Bagi Ketua Umum Kadin Provinsi yang melanggar, sanksi yang dapat diberikan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B). Sementara bagi anggota Luar Biasa (ALB) yang terlibat dalam Munaslub, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

Dhaniswara menyatakan bahwa sanksi diberikan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, berupa surat-surat serta dokumen terkait persiapan Munaslub.

Bukti-bukti tersebut termasuk undangan Munaslub Kadin dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

Sebagai tambahan, Dewan Pengurus telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta pemerintah, sebagai pengawas Kadin Indonesia, agar melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022. Dewan Pengurus juga telah meminta audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM serta menunda proses pembuatan Keppres baru terkait Kadin Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal dilakukan oleh Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikannya saat meresmikan Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9/2024).

“Yang tanda tangan bisa saya bisa presiden terpilih Prabowo Subianto,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu mengaku masih memantau situasi pembangunan sebelum menerbitkan aturan tersebut. Menurutnya, peraturan itu bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, apabila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

Oleh sebab itu, dia meminta agar semua pihak tak terburu-buru agar Keppres ini diteken. Mengingat ada banyak pertimbangan dan kesiapan yang perlu dikaji sebelum aturan tersebut terbit.

“Kami melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul betukl siap betul, tanda tangan gampang, tetapi kesiapan IKN itu sendiri, kalau namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap,” ucapnya.

Dia mengatakan selain infrastruktur utama, fasilitas pendukung juga harus siap untuk menyambut penerbitan aturan itu. termasuk sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem yang akan berjalan di sana.

Menurutnya, pemerintah selalu memantau perkembangan dari pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu sehingga tak akan secara terburu-buru dalam menekan Keppres.

“Pindahan rumah aja ruwetnya kaya gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung. Kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pedukung lainya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak anak, nanti di sana siap engga, rumah sakitnya siap engga, semuanya, tidak hanya urusan kita pindahan, kalau hanya [pindah] orangnya aja enak, hanya bawa baju,” pungkas Jokowi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, tidak mau memaksakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Keppres. Jokowi mengaku masih melihat situasi di lapangan.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang, memang belum siap, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," kata Jokowi usai melepas bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024. "Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober."

Sebelumnya, Jokowi mengesahkan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta pada 25 April 2024. UU DKJ mengatur segala proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara atau IKN. Status Ibu Kota Negara tidak akan berganti sebelum Presiden menerbitkan Keppres pemindahan ibu kota.

Hal tersebut tercantum pada Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ sebagaimana dilansir salinan resmi dari aturan tersebut.

"Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan", tulis aturan itu.

Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, optimistis pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 bisa berjalan dengan baik.

“Saya sangat optimistis penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN Agustus mendatang akan berjalan dengan baik,” kata Raja dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.

Menteri PUPR sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI di IKN secara keseluruhan dinyatakan siap.

"Secara keseluruhan sudah bisa dinyatakan siap, saya kira 90 persen. Nanti Juli Bapak Presiden RI akan ke IKN lagi untuk melakukan pengecekan final," ujar Basuki.

Menurut dia, Presiden melakukan pengecekan satu per satu seperti lokasi dan tata urutnya terkait perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN. Selain itu, sutradara untuk HUT Kemerdekaan RI di IKN yakni Wishnutama Kusubandio dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga sudah memeriksanya.

"Sudah dicek satu per satu oleh Bapak Presiden RI, satu per satu dicek karena sutradaranya itu Bapak Wishnutama dengan Bapak Menteri Sekretaris Negara. Jadi semua sudah siap, panggungnya kayak apa, tendanya kayak apa supaya kelihatan istana dan kantor presiden, di mana tata urutannya insya Allah sudah siap," katanya pula.

Sebelumnya, istana sempat memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengatur waktu yang pas dalam urusan teknis penerbitan aturan pemindahan Ibu Kota Negara, dari Jakarta ke IKN. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas kepada wartawan pada Selasa, 5 Maret 2024, mengatakan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara habis statusnya pada 15 Februari lalu.

Staf Khusus Presiden dalam Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah akan mengatur waktu yang pas soal dua aturan yang memungkinan status ibu kota negara itu berpindah. Tujuannya supaya tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU DKJ.

“Agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapi,” kata Dini kepada Tempo pada Kamis, 7 Maret 2024.

Sebelumnya, Jokowi mantap memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dalam wawancara khusus bersama Tempo, Jokowi mengatakan ibu kota bakal pindah pada 2023 seumpama Istana Negara siap.

“Gedung kementerian sudah ada, 2023 pindah. Kalau istana sudah siap, 2023 pindah. Atau maksimal 2024 pindah,” ujarnya, Senin, 19 Agustus 2019.

Jokowi optimistis pemindahan ibu kota akan terealisasi sebelum masa jabatannya berakhir. “Belajar dari Putra Jaya, 3 tahun bisa pindah. Memang harus pindah,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota disambut baik oleh pemerintah. Ia juga menyebut keinginan masyarakat untuk realisasi pemindahan ibu kota kuat dan mendesak.

MICHELLE GABRIELA | DANIEL A FAJRI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA