REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Inisial T disebut-sebut sebagai salah satu bandar judi online besar di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengakui inisial tersebut memang ada dalam radar penelusuran 2.000 rekening penampung yang disinyalir terkait dengan aktivitas perjudian daring.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada dua juta nama terkait pelaku perjudian online di Indonesia. “PPATK melakukan kajian terkait pembukaan data, 2.000 di antaranya kami duga sebagai pengepul. Banyak sekali inisial-inisial,” begitu kata Ivan di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Kata dia, inisial T tentu saja ada. “Kalau inisial, apapun inisialnya sudah pasti ada. Dari 2 juta nama, sebut saja satu dari 28 huruf yang ada, itu sudah pasti ada,” sambung Ivan. Menurut Ivan, dari analisa yang dilakukan PPATK, semua objek pemantauan akan dilaporkan kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penindakan.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani sebelumnya mengungkapkan, bahwa bisnis judi online di Indonesia dikendalikan oleh satu orang berinisial T. Benny mengatakan, inisial T bukan cuma bos judi online, namun juga sebagai bos tindak kejahatan scamming atau penipuan online yang berbasis di Kamboja. Otoritasnya, kata Benny sudah melaporkan inisial T tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya cukup menyebut inisialnya T saja paling depan, yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan presiden,” ujar Benny, pada Kamis (25/7/2024) kemarin.

Benny meyakinkan presiden, bahwa inisial T tersebut sebagai bos perjudian online setelah BP2MI melakukan investigasi mandiri terkait dengan pengiriman tenaga-tenaga kerja migran yang dikirim secara ilegal dari Indonesia ke Kamboja. Para pekerja migran tersebut adalah para korban dari sepak terjang bisnis haram inisial T di Tanah Air.

Kata Benny, inisial T tersebut merupakan sosok tenar dan wara-wiri bisnis haram di Indonesia. Akan tetapi, kata Benny, sosok T tersebut sulit tersentuh hukum. “Orang ini (inisial T) adalah orang yang selama Republik Indonesia ini berdiri, mungkin tidak bisa tersentuh oleh hukum, mohon maaf dengan segala hormat,” kata Benny.

Karena itu, kata Benny, pemerintah pun juga aparat penegak hukum semestinya mampu melakukan penindakan terhadap inisial T tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim hukum Polri menegaskan, Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dittipidsiber Bareskrim) Polri masih menyelidiki kasus judi daring (online) yang menyeret artis Wulan Guritno dan Nikita Mirzani. Bareskrim Polri memastikan kasus itu tidak dihentikan.

Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Viktor Sihombing menyebutkan, semua dalil Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki) sebagai pemohon praperadilan yang menganggap adanya penghentian penyidikan kasus tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak beralasan.

"Kami mohon majelis hakim berkenan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Irjen Viktor dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (24/7/2024).

Penyelidikan oleh Polri terkait situs judi daring SAKTI123 yang dipromosikan oleh kedua artis itu, menurut Viktor, sudah sesuai dengan prosedur. Hal itu sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu, kata Viktor, penyelidikan atas informasi dalam Laporan Polisi Nomor: R/LI/2105/VIII/2023/Dittipidsiber pada 7 September 2023 juga telah dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penanganan semua tindak pidana oleh penyidik di lingkungan Polri.

Di sisi lain, tim hukum Polri menilai gugatan praperadilan kali ini merupakan nebis in indem atau pengulangan permohonan yang telah diajukan di PN Jakarta Selatan dan sudah diputus. Viktor menyebut, tidak terdapat hal baru dalam permohonan praperadilan pemohon.

"Dengan demikian, permohonan tidak dapat disengketakan ulang di pengadilan sehingga tidak ada alasan bagi hakim untuk memeriksa kembali perkara ini," ucapnya.

Sebelumnya, LP3HI dan Kemaki mengajukan permohonan praperadilan terkait dengan dugaan penghentian penyidikan kasus judi daring oleh Polri yang melibatkan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani di PN Jakpus, Senin (22/7/2024). Dalam gugatan, Polri dinilai tidak menetapkan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani sebagai tersangka dalam promosi judi daring.

Hal itu dianggap LP3HI bahwa Polri telah menghentikan penyidikan. Untuk itu, para pemohon meminta Ketua PN Jakpus untuk memerintahkan Satgas Judi Online untuk mengambil alih penyidikan guna mempercepat penyidikan.

Selain itu, LP3HI dan Kemaki juga memohon agar Satgas Judi Online maupun Polri bisa segera menyelesaikan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum untuk segera diajukan ke persidangan.