Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memblokir tiga virtual private network (VPN) atau jaringan pribadi virtual yang digunakan untuk aktivitas judi online alias judol.

Mengutip informasi dari laman Amazon, Kamis (1/8/2024), VPN membuat koneksi jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet. Koneksi jaringan ini digunakan untuk mentransmisikan data secara aman dan anonim melalui jaringan publik.

Nantinya, VPN bekerja dengan cara menyembunyikan alamat IP pengguna dan mengenkripsi data sehingga tidak dapat dibaca oleh siapa pun yang tidak berwenang untuk menerimanya.

Adapun, cara kerjanya koneksi VPN akan mengalihkan paket data dari mesin pengguna ke server jarak jauh lainnya sebelum mengirimkannya ke pihak ketiga melalui internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa Kemenkominfo sudah menerapkan kebijakan untuk memblokir VPN.

“Karena judi online ini memakai VPN, jadi kami juga tutup, VPN-nya kita banned, kita blokir, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses judol melalui VPN,” kata Budi dalam acara Emak-Emak Anti Judi Online di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Berdasarkan data Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika), Budi mengatakan bahwa ada sekitar 23–30 perusahaan VPN gratis di Indonesia.

Kemenkominfo akan memantau semua VPN gratis yang digunakan untuk kegiatan judi online dan secara bertahap akan memblokir VPN gratis yang memuat konten negatif.

Alhasil, Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo akan menutup VPN yang memfasilitasi judi online, sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengakses judi online.

“Sampai kemarin, ada 3 [VPN] yang paling banyak dipakai oleh judi online, kita tutup dulu itu, termasuk pornografi, khususnya pornografi anak,” ungkapnya.

Sayangnya, Budi enggan memberikan nama VPN yang telah diblokir Kemenkominfo. Budi berdalih, jika nama tiga VPN ini dipublikasikan akan membuat masyarakat beralih menggunakan VPN lain.

“Namanya nggak usah disebut, tanya Dirjen Aptika namanya. Pokoknya kalau pakai itu sudah nggak bisa. Nanti kalau disebutin itunya nanti yang lain main pakai VPN lain,” ujarnya.

Budi mengatakan bahwa untuk saat ini konsentrasi pemberantasan judi online masih mencakup masyarakat menengah ke bawah melalui VPN gratis. Namun, Budi tak memungkiri bahwa ke depan pihaknya juga akan meringkus VPN berbayar.

“Kami evaluasi kalau memang VPN berbayar itu juga tidak kooperatif, ya, dengan segala hormat kita banned juga, termasuk platform-platform media sosial,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memberlakukan pembatasan transfer pulsa di operator seluler maksimal Rp1 juta per hari. Langkah ini dilakukan karena disinyalir adanya perputaran uang judi online yang terjadi saat melakukan jual-beli pulsa.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa regulasi anyar itu sudah diputuskan secara lisan. Budi pun menyebut dirinya sudah menyampaikan regulasi ini kepada para bos operator seluler, mulai dari Telkomsel, Indosat, XL Axiata, dan Smartfren.

“Kami Kemenkominfo akan memberikan regulasi transfer pulsa maksimal hanya Rp1 juta per hari, maksimal. Karena disinyalir judi online menggunakan mata uang pulsa handphone,” kata Budi di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Menurut Budi, transaksi transfer pulsa yang melebihi angka Rp1 juta merupakan nominal yang mencurigakan. Alhasil, ungkap Budi, perputaran judi online disinyalir menggunakan pulsa seluler.

“Nanti kita berlakukan kebijakannya. Mereka [operator seluler] sudah bersosialisasi bahwa Kemenkominfo akan menggunakan kebijakan transfer pulsa maksimal hanya Rp1 juta per hari supaya pulsa jangan dijadikan komoditas untuk judi online,” ujarnya.

Alhasil, Budi menyebut bahwa transaksi judi online kini berkedok menggunakan pulsa handphone. Di mana, uang hasil judi online diputar seolah-olah transaksi jual beli pulsa.

“Disinyalir sekarang judi online berkedok pakai pulsa, perputaran uang pulsa, misalnya total nasional bisa Rp500 miliar, ini dipakai nih. Jadi uangnya ditukar dalam bentuk pulsa handphone,” tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa Kemenkominfo juga sudah melakukan diskusi dengan operator seluler akan adanya white list. Misalnya, jelas Budi, agen atau dealer pulsa diperbolehkan melakukan transfer Rp100 juta—Rp200 juta.

“Nanti dia [agen pulsa] arahnya jelas, misalnya Rp50.000 atau Rp100.000 isi pulsa, nggak satu titik Rp2 miliar pulsa ke nomor ini, untuk apa?” imbuhnya.

Tercatat, sejak17 Juli 2023–30 Juli 2024, Kemenkominfo sudah menutup 2,72 juta situs judol dan hampir 70.000 rekening bank, termasuk pelaporan keyword di platform Google, Meta yang jumlahnya hampir mencapai 20.000.

“Kami berharap mudah-mudah judi online bisa hilang dari RI, karena korban judi online ada keluarga, dan keluarga yang paling banyak korban adalah dari kaum perempuan,” ujarnya.

Budi menuturkan bahwa dampai dari judi online memicu peningkatan tingkat perceraian, perekonomian keluarga hancur dan kriminalitas meningkat. Bahkan, ungkap Budi, judi online akan berdampak buruk pada perekonomian negara.

“Yang pasti Kemenkominfo sangat serius dalam pemberantasan judi online ini. Di Kemenkominfo itu ibaratnya sudah di titik point of no return, nggak ada jalan mundur, isinya hanya maju atau maju terus,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi memastikan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online tidak akan memanggil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait dengan Sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online.

Budi memandang pihaknya tidak perlu menanggapi spekulasi yang beredar dan belum jelas kebenarannya. Dia menegaskan Satgas Judi Online bakal terus berkomitmen untuk tetap menumpas maraknya praktik judi online.

“Yang pasti kita kan tidak mau dong gitu kan spekulasi. Urusan judol kita konsisten saja tidak usah spekulasi-spekulasi,” jelasnya saat ditemui di Kantor KemenPAN RB, Selasa (30/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Budi memastikan Satgas judi online tidak akan mendalami keterangan Benny. Dia juga menegaskan pihaknya tidak sama sekali berkoordinasi dengan Benny usai ramai sosok inisial T disebut sebagai bos pengendali praktik judi online.

Budi Arie mengaku, hingga saat ini dirinya masih tidak mengetahui siapa sosok T dimaksud. Dirinya juga enggan dikonfirmasi mengenai hal tersebut.

“Tidak usah gak perlu [memanggil Benny]. Saya tidak tau lah [siapa inisial T] tanya yang kasih inisial dong, kok tanya saya. Emang punya telepati kita?,” pungkas Budi.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku telah melaporkan sosok aktor pengendali bisnis judi online di Indonesia dari Kamboja berinisial T ke Presiden hingga Kapolri.

Benny menyebut laporan sosok T ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Kapolri Jenderal Sigit dilakukan pada rapat terbatas di Istana. Menurutnya, Jokowi dan Listyo terkejut mengetahui sosok aktor pengendali judi online tersebut.

"Orang ini [T] adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh hukum," kata Benny di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (23/7/2024) Usai menyampaikan hal itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan klarifikasi kepada Benny Rhamdani lewat 22 pertanyaan terkait aktor bisnis judi online berinisial T.

Namun demikian, Benny masih enggan menjelaskan soal sosok aktor bisnis judi online kepada awak media. Dia menyatakan bahwa informasi terkait T sudah disampaikan kepada penyidik.

"Saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan, hampir 22 pertanyaan dan saya sudah jawab, berita acara sudah ditangani. Terkait inisial T maka saya minta dipersilakan untuk ditanyakan kepada penyidik dari Bareskrim Polri," imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ramai diberitakan aktor di balik bisnis judi online dan aktor di balik scamming online berinisial T yang mengagetkan presiden Indonesia, panglima TNI dan kapolri. Namun, nama lengkap dari inisial T ini belum diungkapkan ke publik.

Menanggapi hal itu, Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa Majelis Ulama Indonesia (PDPAB MUI), KH Masyhuril Khamis mengatakan, masyarakat sangat menunggu aksi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring (Judi Online) yang sudah dibentuk presiden.

"Tim pemberantasan judi online yang sudah dibentuk presiden agar tidak hanya sebatas komoditas politik," kata Kiai Masyhuril kepada Republika, Selasa (30/7/2024)

Kiai Masyhuril menegaskan, jika memang sudah ada informasi tentang adanya oknum yang dicurigai, maka selayaknya segera beraksi dengan tetap menganut praduga tidak bersalah.

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani yang mengungkapkan bandar judi besar berinisial T yang membuat presiden, panglima TNI dan kapolri kaget.

"Saya menyatakan di depan presiden, panglima TNI, dan kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa di balik aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T saja, dan ini saya sebut di depan presiden," kata Benny dalam sambutannya di Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) di Kota Medan, dilihat melalui video yang diunggah BP2MI, Kamis (25/7/2024).

Menurut Benny, saat dia mengungkapkan aktor inisial T itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget. Ia pun mempersilahkan mengonfirmasi pernyataannya itu kepada mantan Menko Polhukam, Mahfud MD.

"Boleh ditanya ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud saat itu, presiden kaget, pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu," kata Benny.

Sebelumnya, PDPAB MUI berharap pembentukan satuan tugas pemberantasan judi online dapat optimal dalam memberantas judi online di Indonesia.

Kiai Masyhuril menyampaikan pemberantasan judi online di Indonesia sangat penting untuk mencegah kerusakan akhlak yang terjadi di masyarakat.

Untuk itu, dia mendorong agar satgas judi online yang dibentuk oleh pemerintah ini dapat optimal dalam pelaksanaannya.

"Pembentukan satgas judi oleh pemerintah bagian penting yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaannya," kata Kiai Masyhuril kepada Republika, Sabtu (29/6/2024).

Kiai Masyhuril menyampaikan, dalam memberantas kejahatan judi online ini, harus dihadapi dengan cara kerja bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat.

Kiai Masyhuril menekankan, dengan hal itu, diharapkan judi online di Indonesia dapat terkunci secara rapat agar tidak berdampak luas kepada kerusakan akhlak umat.

"Pintu-pintu judi khususnya judi online harus dikunci dan ditutup. Sebab, judi penyakit yang berdampak luas pada akhlak, menghancurkan diri pelaku, merusak tatanan keluarga dan masyarakat," ujarnya.

Kiai Masyhuril menyebut, kerusakan akhlak masyarakat akibat judi online ini bisa menjadi akar dari perbuatan kejahatan lainnya seperti mencuri, berzina hingga membunuh.

Oleh karena itu, dia mendorong agar semua pihak menjadikan judi online ini sebagai musuh bersama yang harus diperangi.

"Khususnya bagi kaum gen z dimintakan kepada setiap orang tua harus mengawasi anaknya, memantau kegiatan ketika bermain game, bermain medsos, agar mereka tidak terperosok ke jaringan judi online," kata Kiai Masyhuril.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Permintaan keterangan oleh Mabes Polri terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait inisial T yang disebut-sebut pengendali perjudian online, Senin (29/7/2024) belum cukup. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, akan kembali memeriksa Benny untuk kali kedua pada Kamis (1/8/2024) mendatang.

Direktur Pidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandhani Rahardjo Puro menyampaikan, setelah tim penyidiknya melakukan pemeriksaan terhadap Benny, pada Senin (29/7/2024) pokok penjelasan tentang inisial T masih belum terang. Karena itu, kata Djuhandhani, tim penyidiknya masih perlu untuk menggali keterangan terhadap Benny, pada pemeriksaan lanjutan.

“Pemeriksaan tadi itu (29/7/2024) belum sampai ke pokok permasalahan tentang siapa inisial itu (T). Kita sudah tanyakan, tetapi dia (Benny) belum menjawa secara jelas siapa (T itu),” kata Djuhandhani di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (29/7/2024) malam.

Dia pun menyampaikan, permintaan keterangan terhadap Benny, pada Senin (29/7/2024) tim penyidiknya memang menyampaikan sedikitnya 22 pertanyaan. Dalam lima jam lebih permintaan keterangan tersebut, masih pada pertanyaan-pertanyaan seputar tugas, fungsi pokok, dan kegiatan-kegiatan Benny sebagai Kepala BP2MI.

Dalam pertanyaan-pertanyaan oleh penyidik itu, pun sempat ditampilkan rekaman video, maupun informasi-informasi dari media sosial (medsos) tentang penyampaian Benny perihal inisial T tersebut. Penyidik juga, kata Djuhandhani, menanyakan perihal penyampaian inisial T dalam rapat terbatas kabinet, yang diakui Benny pernah digelar bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Kapolri, serta Menko Polhukam. Namun pada pertanyaan-pertanyaan tersebut, kata Djuhandhani, Benny meminta waktu penundaan untuk menjawab lengkap.

“Lalu setelah ditanya tentang rapat terbatas itu, dan disetelkan video itu, serta ditanyakan beberapa informasi yang tersebar di media, dan media sosial itu, beliau (Benny) meminta ditunda pemeriksaannya,” kata Djuhandhani.

Lantaran proses permintaan keterangan terhadap Benny tersebut masih menebalkan status saksi, dan masih dalam level penyelidikan, tim penyidik Dirtipidum, pun menerima permintaan Benny untuk penundaan. Menurut Djuhandhani, semula Benny, meminta penundaan kelanjutan pemeriksaan, sampai pada Senin 5 Agustus 2024 mendatang.

Akan tetapi, kata Djuhandhani, lantaran penyampaian Benny perihal inisial T tersebut sudah menjadi konsumsi publik dan juga desakan dari masyarakat kepada Polri untuk mengusut tentang siapa inisial T tersebut, maka penyidik, kata Djuhandhani, meminta kelanjutan permintaan keterangan terhadap Benny, dilakukan lebih cepat. Karena itu, kata Djuhandhani, penyidik meminta agar Benny, kembali datang ke ruang pemeriksaan, pada Kamis (1/8/2024) mendatang.

“Kan dia (Benny) minta tunda sampai tanggal 5 (Agustus). Tetapi kita juga, nggak bisa menunda-nunda ini. Karena ini permintaan publik, juga permintaan masyarakat agar itu (pengusutan inisial T) jelas begitu,” ujar Djuhandhani.

Tim penyidik Dirtipidum, pun kata Djuhandhani tak ingin menjadikan inisial T yang disebut-sebut oleh Benny sebagai pengendali perjudian online tersebut, menjadi spekulasi publik yang semakin liar. “Kita juga inginnya, ini cepat saja terjawab seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Karena itu, kita akan mengundang kembali (Benny) tanggal 1 (Agustus) itu,” ujar Djuhandhani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menuntaskan permintaan keterangan di penyidik Bareskrim Polri perihal pengendali perjudian online inisial T, Senin (29/7/2024). Lima jam diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) sejak pukul 14.00 WIB, Benny mengaku sudah memberikan semua informasi perihal inisial T.

Namun, Benny tetap menolak mengungkapkan terang kepada publik perihal nama asli, pun inisial tambahan dari T yang dimaksudnya itu. Benny mengaku, dalam permintaan keterangan tersebut, tim penyidik Dirtipidum menyampaikan 22 pertanyaan.

“Terkait inisial T yang selama ini menjadi pertanyaan banyak pihak, rekan-rekan media, karena permintaan klarifikasi ini sudah dilakukan, silakan tanyakan ke penyidik,” kata Benny di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (29/7/2024).

“T itu siapa, apakah dia benar pengendali (perjudian online) atau tidak, saya sudah tuangkan ke dalam berita acara, dan sudah saya tandatangani,” sambung Benny.

Namun demikian, Benny memberikan pelusuran perihal inisial T yang sudah dikonsumsi publik sebagai pengendali perjudian online. Benny menerangkan, inisial T yang disampaikan olehnya sendiri, sebetulnya terkait dengan hasil penelusuran BP2MI atas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjadikan masyarakat Indonesia sebagai target penempatan kerja ilegal di Kamboja.

Dalam catatan BP2MI, hingga saat ini ada sekitar 89 ribu warga negara Indonesia, yang terjebak dalam perekrutan kerja ilegal di Kamboja. Dan dari penelusuran BP2MI, ditemukan beberapa masyarakat korban TPPO di Kamboja tersebut, ada yang terjebak dalam binis haram perjudian online, serta penipuan online atau scamming.

“Apakah T tersebut adalah pengendali (perjudian online), atau tidak silakan tanyakan ke penyidik. Karena BP2MI fokusnya adalah terkait dengan TPPO yang bisnisnya adalah judi online, dan scaming online yang kalau bisa diungkap, dan diusut, saya meyakini penempatan ilegal ini bisa berhenti,” kata Benny.

Benny juga menyampaikan soal pernyataannya yang menyebutkan inisial T sudah dia sampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat kabinet bersama Kapolri, pun Menko Polhukam saat masih dijabat Mahfud MD. Menurut Benny, dalam konteks TPPO tersebut, bukan cuma inisial T yang dia sampaikan.

Namun, kata dia, ada banyak inisial-inisial lain yang menjadi sindikat, atau jaringan dari TPPO yang menargetkan warga negara Indonesia. Beberapa inisial tersebut, kata Benny mengungkapkan, inisial SJ, ALO, AIN, RS, S, dan MN. Beberapa inisial tersebut, pun kata Benny, saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Sesungguhnya, saat saya menyampaikan dalam rapat internal di Istana Negera itu, karena temanya adalah TPPO, tidak hanya inisial T yang saya sampaikan. Tetapi ada inisial-inisial lain, misalnya dalam penempatan (tenaga kerja) ilegal di Singapura, ada inisial SJ, yang itu statusnya DPO. Kemudian RS, yang juga statusnya DPO, ALO, AIN, RS, S, dan MN,” kata Benny.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Inisial T yang diduga menjadi pengendali judi online di Indonesia mencuat belakangan ini. Ekonom menyebut sosok T ataupun sosok-sosok lain yang terlibat dalam pengendalian judi online mesti diungkap. Sebab, negara mempertaruhkan kondisi perekonomian yang menjadi tidak produktif gara-gara praktik haram tersebut.

“Itu (para pengendali judi online) harusnya diungkap. Harus diungkap tuntas,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto saat ditemui di sela acara Economic Gathering ‘The Urgency of Investing in Children during Prabowo Presidency’ di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).

Eko menuturkan bahwa dirinya tidak mengetahui sosok T yang masih menjadi misteri hingga saat ini, usai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapnya pekan lalu. Menurut hematnya, yang menyebut sosok T itu pun kemungkinan enggan untuk mengungkap siapa orangnya.

“Menurut saya ini harus (ditindak). Memang judi online adalah salah satu yang membuat perekonomian kita tidak produktif, masyarakatnya lebih tidak produktif lagi,” tutur dia.

Dari aspek perekonomian, Eko mengatakan bahwa judi online jelas membuat ekonomi Indonesia menjadi tidak produktif, di antaranya karena uang banyak keluar negeri. Sebagaimana diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat ada 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp 327 triliun sepanjang 2023. Jika diakumulasi sejak 2017, perputaran dana transaksi judi online menyentuh Rp 517 triliun.

“Salah satu penyebab ekonomi kita lesu adalah uang keluar. Uang itu di perekonomian ibaratnya darah, likuiditas itu darah, kalau kurang darah kan ekonomi lesu. PPATK rilis Rp 300 triliun lebih keluar karena main judi online, sampai sebegitu besar, akhirnya tidak menimbulkan manfaat, artinya ekonomi jadi lemes,” jelasnya.

Menurutnya, jika judi online bisa diberantas dan ditiadakan, Eko meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi. Bisa jadi sampai menyentuh angka 6 persen.

Dia melanjutkan, adapun dari sisi produktivitas sumber daya manusia (SDM), judi online juga menyebabkan produktivitas manusia Indonesia turut menurun. Sebab dengan adanya judi online, masyarakat yang terjerat di dalamnya enggan untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya, dan justru berharap pada peruntungan dari aksi perjudian.

“Karena yang tadinya kalau tidak tahu judi online dia kerja saja, lalu setelah tahu judi online dia berharap tidak ngapa-ngapain,” ujar dia.

Melihat kerugian dari berbagai segi atas praktik judi online yang merajalela, Eko menekankan agar para bos-bos judi online bisa diungkap dan ditindak. Hal itu akan bergantung pada keberanian pemerintah Indonesia jika memang serius memberantas judi online.

“Sebetulnya saya yakin pemerintah punya instrumen untuk bisa bertindak, salah satu contoh kecil akses internet ke negara yang banyak judi online putus saja, dari situ kan sudah mengurangi banget. Walaupun yang positif juga terkena dampak, tapi ya gimana kalau urgent, putus dulu sementara,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan mereka tidak ragu melakukan penelusuran nama-nama diduga terlibat dalam transaksi judi daring (online), termasuk soal seseorang berinisial T diduga menjadi bandar judi daring dan kebal hukum.

"Dalam konteks Satgas, tugas PPATK adalah menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyidik dan terakhir, ditangani benar-benar sama Bareskrim," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta, Jumat (26/7/2024) lalu, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Sama sekali tidak ada ketakutan, ke arah mana itu, perintah Pak Menko juga, clear, dari hulu dan hilir akan kita tangani semua," sambung Ivan.

Ivan mengatakan, PPATK telah menyampaikan data nama-nama pihak diduga terlibat dalam jaringan judi daring di Indonesia kepada Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online.

Akan tetapi, Ivan tidak menyinggung secara langsung pihak berinisial T disebut-sebut sebagai bandar judi daring.

"Kalau inisial, inisial apapun juga inisialnya, dari 2 juta dari 2 juta nama sudah pasti, sebut saja satu huruf di antara 28 huruf yang ada sudah pasti ada. Dari ribuan nama juga sebut saja 28 abjad sudah pasti ada. Dikombinasi apa? Ya sudah pasti ada," papar Ivan.

Ivan juga menyatakan PPATK tidak terpengaruh dengan dugaan pihak berinisial T disebut-sebut sebagai bandar judi daring itu kebal hukum.

"Tidak, tidak. Tidak dalam konteks kebal hukum. Saya pikir tidak dalam konteks kebal hukum. Ini adalah dalam konteks bagaimana membuktikan siapapun juga yang ada di dalam data itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana, adanya pelanggaran hukum," ucap Ivan.

Ivan juga menyatakan enggan menanggapi pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang pertama kali menyebut soal sosok T.

"Jadi kita enggak bisa mengatakan orang kebal hukum apa tidak dalam konteks ini sekarang, apalagi ditanyakan kepada forum ini. Jadi, ya tanya-tanyakan saja ke Pak Benny yang menyebut kebal hukum itu seperti apa," ujar Ivan.

Diberitakan sebelumnya, BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa bisnis judi daring di Tanah Air dikendalikan seorang berinisial T.

Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi daring dan scamming atau penipuan daring di Indonesia dari Kamboja.

“Saya cukup menyebut inisialnya T saja paling depan, yang (inisial huruf) kedua saya enggak perlu saya sebut. Dan ini saya sebut di depan presiden,” ujar Benny seperti dikutip Kompas.com dalam tayangan YouTube BP2MI, Kamis (25/7/2025).

“Boleh ditanya ke Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD saat itu. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu,” katanya lagi.

Benny mengungkapkan, hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja.

Dia pun mengeklaim bahwa T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum.

“Orang ini adalah orang yang selama Republik Indonesia ini berdiri, mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum, mohon maaf dengan segala hormat,” ungkap Benny.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: PPATK Tak Takut Pada Bandar Judi Online Berinisial T yang Diduga tak Tersentuh Hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemanggilan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani oleh Bareskrim Polri dimaksudkan untuk membantu kepolisian dalam mengusut siapa inisial T yang dituding sebagai pengendali perjudian online di Indonesia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berharap, keterangan dari Benny kepada penyidik nantinya dapat membantu Mabes Polri dalam memberantas perjudian online di Tanah Air.

Listyo menegaskan, penjelasan dari Benny juga diharapkan bisa membantu Polri untuk menangkap inisial T. "Supaya lebih jelas, dan membantu mempercepat penangkapan, kita minta supaya Pak Benny Rhamdani untuk hadir," katanya Sigit di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Listyo menegaskan, masih memegang komitmen sebagai pemimpin Polri dalam upaya memberantas praktik perjudian online. Termasuk, sambung dia, memidanakan para bandar bisnis haram yang membuat masyarakat ketagihan bermain judi tersebut.

"Dan saya kira dari Kabareskrim (Komjen Wahyu Widada), sudah membuat surat panggilan, sehingga kita harapkan beliau (Benny Rhamdani) bisa hadir menjadi saksi, yang bisa membantu kita, dalam mempercepat terkait pengungkapan perjudian online," ujar Listyo.

Pengendali perjudian online berinisial T, belakangan mengundang spekulasi publik tentang siapa orang tersebut. Benny Rhamdani adalah orang yang pertama kali membocorkan figur T sebagai bandar judi besar di Indonesia yang beroperasi dari Kamboja pada Kamis (25/7/2024). Benny mengungkapkan, bisnis judi online di Indonesia dikendalikan oleh satu orang berinisial T.

Benny menyebut, inisial T bukan cuma pengendali bisnis haram perjudian online. namun juga sebagai bos tindak kejahatan scamming atau penipuan daring yang berbasis di Kamboja. Dia mengaku, BP2MI sudah melaporkan inisial T kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo plus Menko Polhukam era Mahfud MD.

"Saya cukup menyebut inisialnya T saja paling depan, yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan presiden," ujar Benny.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, penyidik bakal meminta keterangan kepada Benny pada Senin (29/7/2024). Menurut dia, permintaan keterangan itu dilakukan Bareskrim Polri guna memudahkan proses penyelidikan terhadap inisial T tersebut. "Kepala BP2MI (Benny Rhamdani) kami panggil untuk sebagai saksi besok hari Senin," ujar Djuhandhani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online saat ini disebut berkamuflase seolah-olah merupakan gim daring atau game online. Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan beberapa langkah.

Mulai dari menyiapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi gim hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk pembinaan pada anak-anak yang sudah terpapar gim online menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut. "Jadi langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo, pertama-tama adalah menciptakan dan menerbitkan regulasi ya, itu sudah. Regulasi sudah ada sejak Februari 2024, jadi sudah diundangkan bahkan sebelum Satgas (Pemberantasan Perjudian Daring) terbentuk," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hadirnya regulasi tersebut menurut Usman mengharuskan para pengembang gim untuk bisa secara mandiri melakukan klasifikasi gim berdasarkan usia mulai dari kategori untuk usia 3 tahun, hingga akhirnya hingga untuk 18 tahun ke atas. Selain memastikan agar gim bisa diawasi oleh orang tua agar bisa dimainkan anak sesuai umur lewat gawainya, aturan itu juga menyebutkan bahwa gim yang mengandung konten perjudian tidak diperkenankan untuk usia berapa pun.

Meski begitu tetap saja, bandar judi online dinilai berani mengamuflasekan judi menjadi game online sehingga akhirnya anak tetap berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, orang tua juga perlu untuk melakukan pengawasan judi online yang berkamuflase menjadi game online dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri khas.

"Jadi ada konten judi online tapi dia mempromosikan diri seolah-olah gameonline, nah cirinya itu biasanya ada top up dana dulu untuk bermain dan dijanjikan menang. Itu sudah perlu dicurigai sebagai judi online," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.

Selanjutnya, langkah lain yang diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi anak-anak dari jeratan judi online ialah dengan berkolaborasi aktif menggandeng kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PPPA.

Kementerian Kominfo membantu penyebaran informasi mengenai program bernama SAPA dari KemenPPPA yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan anak yang terpapar judi online.

"Program ini adalah program ramah anak, di situ anak-anak di minta untuk berani bicara, setidaknya ke orang tuanya dulu ya, Baru sesudah itu orang tua bisa melaporkan SAPA ada hotline-nya ini termasuk juga dalam konteks korban judi online. KemenPPPA siap melakukan atau memberi konsultasi kepada anak-anak yang terlibat," kata Usman.

Di samping itu, penguatan kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Selain itu, kami membuka ruang kerja sama dengan menggalang partisipasi masyarakat luas, kita mendorong orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya agar mereka terhindar dari judi online," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online saat ini disebut berkamuflase seolah-olah merupakan gim daring atau game online. Untuk mengantisipasi hal itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah melakukan beberapa langkah.

Mulai dari menyiapkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang klasifikasi gim hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk pembinaan pada anak-anak yang sudah terpapar gim online menjadi bagian dari langkah-langkah tersebut. "Jadi langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo, pertama-tama adalah menciptakan dan menerbitkan regulasi ya, itu sudah. Regulasi sudah ada sejak Februari 2024, jadi sudah diundangkan bahkan sebelum Satgas (Pemberantasan Perjudian Daring) terbentuk," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Hadirnya regulasi tersebut menurut Usman mengharuskan para pengembang gim untuk bisa secara mandiri melakukan klasifikasi gim berdasarkan usia mulai dari kategori untuk usia 3 tahun, hingga akhirnya hingga untuk 18 tahun ke atas. Selain memastikan agar gim bisa diawasi oleh orang tua agar bisa dimainkan anak sesuai umur lewat gawainya, aturan itu juga menyebutkan bahwa gim yang mengandung konten perjudian tidak diperkenankan untuk usia berapa pun.

Meski begitu tetap saja, bandar judi online dinilai berani mengamuflasekan judi menjadi game online sehingga akhirnya anak tetap berpotensi menjadi korban. Oleh karena itu, orang tua juga perlu untuk melakukan pengawasan judi online yang berkamuflase menjadi game online dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri khas.

"Jadi ada konten judi online tapi dia mempromosikan diri seolah-olah gameonline, nah cirinya itu biasanya ada top up dana dulu untuk bermain dan dijanjikan menang. Itu sudah perlu dicurigai sebagai judi online," kata Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring itu.

Selanjutnya, langkah lain yang diambil Kementerian Kominfo untuk melindungi anak-anak dari jeratan judi online ialah dengan berkolaborasi aktif menggandeng kementerian terkait dalam hal ini Kementerian PPPA.

Kementerian Kominfo membantu penyebaran informasi mengenai program bernama SAPA dari KemenPPPA yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat pengaduan anak yang terpapar judi online.

"Program ini adalah program ramah anak, di situ anak-anak di minta untuk berani bicara, setidaknya ke orang tuanya dulu ya, Baru sesudah itu orang tua bisa melaporkan SAPA ada hotline-nya ini termasuk juga dalam konteks korban judi online. KemenPPPA siap melakukan atau memberi konsultasi kepada anak-anak yang terlibat," kata Usman.

Di samping itu, penguatan kerja sama juga dilakukan dengan lembaga-lembaga lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Selain itu, kami membuka ruang kerja sama dengan menggalang partisipasi masyarakat luas, kita mendorong orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya agar mereka terhindar dari judi online," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Inisial T disebut-sebut sebagai salah satu bandar judi online besar di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengakui inisial tersebut memang ada dalam radar penelusuran 2.000 rekening penampung yang disinyalir terkait dengan aktivitas perjudian daring.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada dua juta nama terkait pelaku perjudian online di Indonesia. “PPATK melakukan kajian terkait pembukaan data, 2.000 di antaranya kami duga sebagai pengepul. Banyak sekali inisial-inisial,” begitu kata Ivan di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Kata dia, inisial T tentu saja ada. “Kalau inisial, apapun inisialnya sudah pasti ada. Dari 2 juta nama, sebut saja satu dari 28 huruf yang ada, itu sudah pasti ada,” sambung Ivan. Menurut Ivan, dari analisa yang dilakukan PPATK, semua objek pemantauan akan dilaporkan kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penindakan.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani sebelumnya mengungkapkan, bahwa bisnis judi online di Indonesia dikendalikan oleh satu orang berinisial T. Benny mengatakan, inisial T bukan cuma bos judi online, namun juga sebagai bos tindak kejahatan scamming atau penipuan online yang berbasis di Kamboja. Otoritasnya, kata Benny sudah melaporkan inisial T tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya cukup menyebut inisialnya T saja paling depan, yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan presiden,” ujar Benny, pada Kamis (25/7/2024) kemarin.

Benny meyakinkan presiden, bahwa inisial T tersebut sebagai bos perjudian online setelah BP2MI melakukan investigasi mandiri terkait dengan pengiriman tenaga-tenaga kerja migran yang dikirim secara ilegal dari Indonesia ke Kamboja. Para pekerja migran tersebut adalah para korban dari sepak terjang bisnis haram inisial T di Tanah Air.

Kata Benny, inisial T tersebut merupakan sosok tenar dan wara-wiri bisnis haram di Indonesia. Akan tetapi, kata Benny, sosok T tersebut sulit tersentuh hukum. “Orang ini (inisial T) adalah orang yang selama Republik Indonesia ini berdiri, mungkin tidak bisa tersentuh oleh hukum, mohon maaf dengan segala hormat,” kata Benny.

Karena itu, kata Benny, pemerintah pun juga aparat penegak hukum semestinya mampu melakukan penindakan terhadap inisial T tersebut.