Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dan menyita berbagai bukti terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Penyitaan dilakukan setelah delapan hari melakukan penggeledahan di Jawa Tengah.Penggeledahan dilakukan di Semarang, Kudus dan Salatiga selama 17-25 Juli 2024.

Tim penyidik menggeledah 10 rumah pribadi,46 kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang, kantor DPRD Jawa Tengah, 7 kantor swasta serta 2 kantor pihak lainnya.Selama penggeledahan, penyidik menyita dokumen-dokumen APBD 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas serta dokumen berisi catatan tangan.

"Uang sekitar Rp1 miliar dan mata uang asing 9.650 euro, barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga terkait perkara tersebut," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Selanjutnya, penyidik akan meminta klarifikasi atas bukti-bukti tersebut kepada pihak-pihak terkait.Adapun lembaga antirasuah, terang Tessa, sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut.

"KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua pihak swasta, dua penyelenggara negara," ungkap juru bicara berlatar belakang penyidik itu.

Di sisi lain, KPK hari ini memeriksa Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dia juga sebelumnya dipanggil bersamaan dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, namun politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu meminta penjadwalan ulang karena harus menghadiri rapat paripurna.

"Yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024 mengingat hari ini yang bersangkutan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024," ucap Tessa.

Sejalan dengan hal tersebut, Ita dan Alwin dikabarkan masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Dua orang lainnya yaitu Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa (30/7/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang akrab disapa Mbak Ita itu disebut telah mengofirmasi ketidakhadirannya pada sehari sebelum jadwal pemeriksaan.

Alasanya karena harus menghadiri rapat paripurna terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semarang.

Ita sebelumnya dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Dia dijadwalkan untuk hadir bersama dengan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri, yang notabene merupakan suaminya.

"Yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024 mengingat hari ini yang bersangkutan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Adapun Alwin memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik tersebut sebagai saksi, Selasa (30/7/2024). Penyidik KPK disebut mendalami keterangannya terkait dengan di antaranya hasil penggeledahan yang turut dilakukan di kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

"Update-nya nanti kita sampaikan karena saya masih menunggu perkembangan dari penyidik. Iya [termasuk dikonfirmasi soal hasil penggeledahan]," ungkap Tessa.

Usai diperiksa,Alwin sempat mengakui dirinya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadapnya. Meski merespons singkat, dia menegaskan bakal patuh terhadap proses hukum.

"Sesuai hukum aja. kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum. Nggih (iya, sudah terima SPDP)," jawabnya kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024) siang.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK juga memanggil tiga orang saksi lainnya yakni Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Semarang Bambang Prihartono, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Semarang Binawan Febrianto serta Sekda Kota Semarang Iswar Aminudin.

Berbeda dengan Ita dan Alwin, mereka diperiksa di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.KPK pun telah mengungkapkan bakal memulai pemeriksaan di kasus tersebut usai merampungkan upaya penggeledahan.

Beberapa lokasi yang diketahui digeledah oleh penyidik seperti ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang, serta kantor DPRD Jawa Tengah.

Dalam upaya penggeledahan itu, tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK juga mengungkap telah menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka.

Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak empat orang juga masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK.

Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa (30/7/2024).

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) yang akrab disapa Mbak Ita itu disebut telah mengofirmasi ketidakhadirannya pada sehari sebelum jadwal pemeriksaan.

Alasanya karena harus menghadiri rapat paripurna terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semarang.

Ita sebelumnya dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Dia dijadwalkan untuk hadir bersama dengan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri, yang notabene merupakan suaminya.

"Yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024 mengingat hari ini yang bersangkutan akan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Adapun Alwin memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik tersebut sebagai saksi, Selasa (30/7/2024). Penyidik KPK disebut mendalami keterangannya terkait dengan di antaranya hasil penggeledahan yang turut dilakukan di kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah.

"Update-nya nanti kita sampaikan karena saya masih menunggu perkembangan dari penyidik. Iya [termasuk dikonfirmasi soal hasil penggeledahan]," ungkap Tessa.

Usai diperiksa,Alwin sempat mengakui dirinya menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadapnya. Meski merespons singkat, dia menegaskan bakal patuh terhadap proses hukum.

"Sesuai hukum aja. kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum. Nggih (iya, sudah terima SPDP)," jawabnya kepada wartawan usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7/2024) siang.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK juga memanggil tiga orang saksi lainnya yakni Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Semarang Bambang Prihartono, Kabid Pendataan dan Pendaftaran Bapenda Semarang Binawan Febrianto serta Sekda Kota Semarang Iswar Aminudin.

Berbeda dengan Ita dan Alwin, mereka diperiksa di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.KPK pun telah mengungkapkan bakal memulai pemeriksaan di kasus tersebut usai merampungkan upaya penggeledahan.

Beberapa lokasi yang diketahui digeledah oleh penyidik seperti ruangan kerja serta rumah Wali Kota Semarang, serta kantor DPRD Jawa Tengah.

Dalam upaya penggeledahan itu, tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Adapun KPK juga mengungkap telah menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka.

Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak empat orang juga masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK.

Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang itu yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memulai pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/7/2024).

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Akademi Kepolisian (Akpol), Jalan Sultang Agung, Semarang, terhadap tiga orang saksi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Semarang.

Mereka adalah Kepala Bapenda Kota Semarang Indriyasari, pegawai Bapenda non-ASN Marjani Heriyanto dan Kepala Bidang Pegawasan dan Pengembangan Bapenda Semarang Sarifah. Ketiganya didalami terkait dengan proses pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

"[Saksi] hadir semua. Saksi didalami terkait dengan proses pencairan TPP atau Upah Pungut," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (29/7/2024).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPK tengah mengusut dugaan korupsi berupa pengadaan barang dan jasa, pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Semarang.

Dugaan korupsi itu terjadi pada rentang waktu 2023-2024.Proses penindakan terhadap kasus tersebut bermula dari kegiatan penyelidikan di lingkungan Pemkot Semarang beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin serta Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu sudah pernah dimintai keterangan.

Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan setelah serangkaian upaya penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di Semarang sejak beberapa waktu lalu.Berdasarkan informasi yang dihimpun, teranyar penyidik juga menggeledah kantor DPRD Jawa Tengah.

Sebelumnya, KPK telah menggeledah beberapa lokasi di Semarang termasuk kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu sekaligus rumahnya.Tim penyidik disebut telah menemukan dan menyita berbagai barang bukti termasuk barang bukti elektronik.

Dalam perkara tersebut, KPK mengungkap telah menetapkan sebanyak empat orang sebagai tersangka. Penyidik dipastikan sudah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada para tersangka. Jumlah penerima SPDP dalam kasus itu disebut sebanyak empat orang.

"Kemarin saya menginfokan empat orang kalau enggak salah," ungkap Tessa pada kesempatan terpisah kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Sejalan dengan hal tersebut, empat orang masuk ke dalam daftar pencegahan atau larangan bepergian ke luar negeri oleh KPK. Salah satu pihak yang masuk ke dalam daftar cegah di kasus tersebut yakni Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Tiga orang lainnya meliputi Alwin Basri (suami wali kota sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah), Martono (Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi Semarang), serta Rahmat Jangkar (swasta).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Semarang, Supriyadi, angkat bicara soal serangkaian penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan pemerintahan Kota Semarang. Dia menyebut, penggeledahan itu merugikan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (akrab disapa Ita), kader PDIP yang direncanakan kembali maju dalam pemilihan wali kota Semarang.

Supriyadi, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Semarang mengungkapkan, adanya serangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang akan memiliki dampak pada elektabilitas Ita.

"Ya otomatis, ini akan mempengaruhi elektabilitas dari petahana yang hasil survei hingga saat ini juga terus meningkat. Sehingga ini ada upaya-upaya untuk penggembosan elektabilitas beliau," ujar Supriyadi seusai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Semarang, Senin (22/7/2024).

Supriyadi menambahkan, sebagai kader PDIP, dia turut merasa dirugikan jika elektabilitas Ita tergerus akibat penggeledahan KPK. "Saya sebagai kader PDI Perjuangan merasa rugi karena Bu Ita ini 'kan elektabilitasnya paling tinggi, terus di-framming seolah-olah sebagai tersangka. Padahal 'kan belum dinyatakan sebagai tersangka secara resmi," ucapnya.

Dia menjelaskan, datangnya tim KPK ke Semarang adalah untuk melakukan penyelidikan. "Artinya belum ada tersangka satu pun yang bisa ditahan atau disidik," ujarnya.

Oleh sebab itu, Ita, kata Supriyadi, tetap menjalankan tugasnya seperti biasa sebagai wali kota Semarang. "Kalau ada pemberitaan tersangka, itu hoaks. Nyatanya sampai saat ini KPK belum secara resmi menyatakan adanya tersangka. Pencekalan pun tidak menyebut nama siapa yang dicekal," ucapnya.

Setelah sempat tak diketahui keberadaannya pascaserangkaian penggeledahan di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Ita akhirnya muncul dan menghadiri rapat paripurna di DPRD Semarang pada Senin. Pascarapat tersebut, awak media sempat mewawancarainya perihal serangkaian penggeledahan KPK di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, termasuk kantor wali kota, pekan lalu.

Kepada awak media, Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi.

"Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

Pada Rabu hingga Jumat pekan lalu (17-19 Juli 2024), penyidik KPK melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait penggeledahan di lingkungan Kota Semarang, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pihaknya telah menyita catatan aliran dana. "(Disita) catatan terkait aliran dana," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024) lalu.

Tessa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang catatan yang telah disita. Namun dia menambahkan bahwa tim penyidik juga turut menyita dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Tim penyidik KPK menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/7/2024). Mereka menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Moh Abdul Hakam mengatakan, proses penggeledahan berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga sekitar pukul 13.00 WIB. "Semuanya. Ruangan saya, kabid, sekretaris, digeledah semuanya, diperiksa semuanya," ungkap Hakam ketika ditanya awak media tentang ruangan mana saja di kantornya yang diperiksa KPK, di Semarang, Senin (22/7/2024).

Dia menjelaskan, pada prinsipnya tim penyidik KPK memeriksa kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada periode 2023-2024. "Pastinya kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kalau di tempat kita semuanya lah, yang infrastruktur atau yang non-infrastruktur semuanya ditanya sama mereka (penyidik KPK)," ucapnya.

Hakam mengungkapkan, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan tersebut. "Ada beberapa dokumen yang dibawa sama mereka ke Jakarta," ujarnya.

Pekan lalu tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di lingkungan Kota Semarang. Kantor dan kediaman pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Ita turut menjadi target penggeledahan.

Saat ditemui wartawan seusai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota Semarang pada Senin (22/7/2024), Ita mengisyaratkan bahwa ketika KPK melakukan penggeledahan di kompleks Balai Kota Semarang, termasuk kantornya, dirinya berada di lokasi.

"Saya pada saat ada kegiatan di pemerintah kota, saya ada di kantor. Jadi ada, cuma memang 'kan di (lantai) atas gitu ya. Dan Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan ya mengikuti saja prosedur yang dilaksanakan," kata Ita ketika merespons pertanyaanya awak media soal penggeledahan yang dilakukan KPK.

Setelah memberikan pernyataan tersebut, Ita enggan menanggapi pertanyaan lanjutan yang diajukan awak media. "Sudah-sudah, tolong hargai saya karena saya sudah menjawab. Saya ada di sini. Saya tidak kemana-mana," kata Ita seraya berjalan meninggalkan ruangan rapat dengan pengawalan.

Pekan lalu penyidik KPK melakukan serangkaian pengggeledahan di sejumlah kantor dinas, termasuk kantor wali kota Semarang. KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait penggeledahan di lingkungan Kota Semarang, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pihaknya telah menyita catatan aliran dana. "(Disita) catatan terkait aliran dana," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024) lalu.

Tessa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang catatan yang telah disita. Namun dia menambahkan bahwa tim penyidik juga turut menyita dokumen perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.