Jakarta: Notaris Raden Kania Nursanti menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam perkara anak gugat ibu kandung terkait pemalsuan tanda tangan, dengan terdakwa Kusumayati. Dalam keterangan di persidangan, dia mengungkap ada andil saudara pelapor Stephanie, yakni Dandy Sugianto dan Ferline Sugianto, di perkara ini.

"Iya sebenarnya tidak seperti itu, dia (Dandy) yang bolak-balik ke sini untuk memproses akta, kenapa bilangnya tidak tahu," ungkap Kani dalam keterangan sidang yang dikutip Rabu, 6 November 2024.

Hal itu diungkap Kani, atas keterangan Dandy yang mengaku tidak tahu terkait pembuatan akta yang berdasarkan surat keterangan waris, dengan tanda tangan palsu pelapor, Stephanie. Menurut Kani, Dandy kerap datang ke kantornya untuk mengurus akta perubahan pemegang saham PT EMKL Bimahaya Mustika atas dasar SKW itu.
Kani juga menyebut pembuatan akta perubahan saham tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) para pemegang saham. Akta tersebut dikuasakan kepada terdakwa Kusumayati.

"Kan dasarnya dari PKR, yang menunjuk Kusumayati untuk membuat akta perubahan pemegang saham, ini juga merupakan hasil dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke dalam akta Notaris," kata dia.

Baca juga: Pihak Lain Diduga Terlibat Perkara Anak Gugat Ibu Kandung, Begini Penjelasan JPU

Pemroses RUPS dari dasar PKR itu, kata Kani, adalah Dandy bersama adiknya Ferline, sebagai salah satu pemegang saham. Sementara itu, ibunya sekaligus terdakwa Kusumayati, tidak datang langsung ke kantor.

"Dasarnya dari PKR yang menunjuk bu Kusumayati untuk memproses akta perubahan pemegang saham, sedangkan yang kesininya bolak-balik hanya si Dandy, kadang juga dengan adiknya Ferline sampai akhirnya akta itu selesai, bahkan juga ada bukti Dandy datang ke kantor tandatangan pengisian buku tamu yang diisi oleh Dandy," paparnya.

Di sisi lain JPU yang membacakan tuntutan, Karina Tri Agustina, juga meyakini dan menuntut kedua saudara kandung korban yakni Dandy kakak kandung Stephanie, dan Ferline adik kandung Stephanie. Keduanya dinilai bersalah berdasarkan fakta persidangan.

"Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Dandy dan saksi Feline yang telah menimbulkan kerugian pada saksi Stephanie," kata JPU Karina dalam sidang tuntutan.

Pada perjalananya kasus ini bergulir terdakwa sempat meminta mediasi, namun syarat yang diajukan Stephanie terkait dengan audit perusahaan tidak pernah disetujui oleh terdakwa sehingga persidangan terus berjalan.

"Unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa Kusumayati secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun, sesuai dengan pasal 266 Ayat 1 KUHP," pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa pemalsuan tanda tangan anak kandung, Kusumayati menyangkal fakta sidang dengan menyudutkan kesalahan kepada notaris pembuat SKW, dan akta perubahan pemegang saham perusahaan. Kuasa hukum Kusumayati Nyana Wangsa mengatakan pihaknya menyayangkan sikap jaksa yang dinilai menghindari fakta persidangan.

"Iya kami tadi sudah mengajukan duplik terhadap repliknya jaksa, dimana jaksa selalu menclose fakta-fakta yang sebenarnya mengenai keterangan notaris, padahal jelas notaris sendiri mengakui itu akta dia yang buat, mereka (Dandy, Ferline, dan Kusumayati) tidak pernah datang," ujar Nyana usai sidang duplik di Pengadilan Negeri Karawang, Rabu, 6 November 2024.

Dalam nota pembelaan, kuasa hukum terdakwa Ika Kusumayati menerangkan bahwa, perubahan saham perusahaan PT EMKL Bimajaya Mustika, merupakan inisiatif terdakwa, dan hanya mengatasnamakan saja.

"Di muka persidangan terdakwa Kusumayati menerangkan bahwa soal saham itu inisitif terdakwa, hanya mengatasnamakan saja, karena waktu itu ada pelanggan yang mau memakai jasa perusahaannya, dan mengatakan bahwa kalau mau lanjut kerjasama harus mengganti pemegang saham yang meninggal di akta pemegang saham," kata dia.

Saat itu, kata Ika, terdakwa Kusumayati spontan menghubungi Notaris Kania, minta tolong mengganti nama almarhum suami terdakwa di akta menjadi atas nama Dandy Sugianto. Kemudian, memasukan nama Ferline yang merupakan saudara dari saksi pelapor Stephani.

"Waktu itu terdakwa berpikir bahwa terdakwa hanya meminjam nama anak terdakwa, terdakwa juga mengatasnamakan Ferline (dalam akta pemegang saham) tanpa sepengetahuan mereka karena terdakwa masih ingin menjalankan perusahaan," lanjutnya.

Kuasa hukum terdakwa mengeklaim pembuatan akta keputusan rapat yang cacat hukum dan tidak sah, hanya formalitas. Guna, memenuhi permintaan relasi dagang perusahaan yang dikelola terdakwa.

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dibuatnya akta keputusan rapat yang cacat hukum dan tidak sah, hanya formalitas guna memenuhi permintaan pelanggan atau relasi dagang terdakwa Kusumayati," ucap Ika.

Terdakwa Kusumayati dilaporkan pada 2021. Kusumayati dilaporkan dengan Pasal 263 KUHP, terkait pemalsuan surat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta -

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menaggapi pernyaataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karvanvian mengungkapkan ada sejumlah modus yang dilakukan oknum kepala daerah memalsukan data inflasi di daerahnya agar menjadi bagus sehingga dapat memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) pihaknya menggunakan data metodologi tertentu yang engau pada standar internasional.

Dia juga memastikan bahwa BPS senantiasa menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data. Oleh karena itu dirinya memastikan proses pengumpulan data itu dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

"Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK," jelasnya dalam konferensi pers hari ini, Selasa (1/10/2024).

Baca Juga: Deflasi 5 Bulan Beruntun Jadi Sinyal Krisis? BPS Singgung Saat 1999

Amalia juga menekankan bahwa data-data yang disurvei BPS memiliki kualitas yang terjami dan dapat dibandingkan oleh yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah.

"Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan dengan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," paparnya.

Baca Juga: 3 Kehebatan Hassan Nasrallah yang Membuatnya Ditakuti Israel, Apa Saja?

Dia kembali menegaskan, hingga saat ini BPS masih tetap menjaga independensi dan tidak bisa dipengaruhi hal lain.

"Dan tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," pungkas Amalia.

Jakarta -

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai rencana aturan kemasan rokok polos memicu pemalsuan produk-produk tembakau. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Negosiator Perdagangan Ahli Madya, Kemendag Angga Handian Putra menilai setiap negara mempunyai kondisi yang berbeda dari segi struktur pasar hingga perilaku konsumen. Untuk itu, kebijakan tersebut tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia.

"Karena kita juga perlu mengantisipasi penggunaan kebijakan kemasan polos makin luas padahal tadi saya sampaikan, setiap negara mempunyai kondisi yang berbeda, struktur pasar yang berbeda, perilaku konsumen yang berbeda jadi sebetulnya tidak serta merta bisa diterapkan nah ini dampak sistemiknya ini yang perlu kita antisipasi," kata Angga saat ditemui di Perle Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2024).

Selain itu, dia menyebut kebijakan itu dapat berdampak pada ekspor-impor industri tembakau. Misalnya, apabila ingin ekspor dapat menghambat produksi lantaran kemasannya harus berubah. Selain itu, dia bilang dari segi biaya produksi juga meningkat karena harus mengubah desain.

Dia juga memperkirakan bahwa kebijakan tersebut memicu pemalsuan produk. Sebab, hak-hak merek dagang dihilangkan.

"Dari kemasan polos ini juga perlu diantisipasi, tapi pemalsuan produknya karena itu juga sebetulnya dari bentuk dari penghilangan-penghilangan hak dari penggunaan merek dagang sehingga pemalsuan-pemalsuan bisa terjadi dengan mudah ya," terangnya.

Dari segi impor, dia bilang Indonesia masih mengimpor beberapa produk, meskipun Indonesia menjadi produsen rokok.

"Kita perlu melihat dampak terhadap impor ya, apakah menimbulkan pembatasan, terus kalau menimbulkan pembatasan artinya nanti negara lain yang memiliki kepentingan yang besar supaya produknya tidak terhambat untuk masuk ke Indonesia. Karena walaupun kita produsen, tapi juga kita tetap impor beberapa produk terus juga dampaknya terhadap perdagangan internasional juga," terangnya.

(rrd/rrd)

Jakarta: Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ), Anter Venus, membantah mengintervensi keputusan pemberian sanksi dalam kasus dugaan pemalsuan penelitian oleh dosen berinisial F. Anter menilai Komisi Etik Penelitian (KEP) UPNVJ melangkahinya.

Komisi Etik Penelitian (KEP) UPNVJ memberikan sanksi kepada dosen F melalui Keputusan KEP UPNVJ Nomor: 01/Kep/UN61/KEP/2024. Venus mengatakan berdasarkan Keputusan Rektor 139/UN61/HK.03.01/2024 KEP UPNVJ yang diubah menjadi Peraturan Rektor UPNVJ Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Komisi Etik Penelitian UPNVJ, KEP tidak memiliki wewenang memberikan sanksi jika terjadi suatu pelanggaran kode etik.

“Ketika terjadi dugaan pelanggaran nomor klirens etik atas nama Dr F, seharusnya KEP hanya melaporkan ke Rektor untuk diproses. Rupanya karena kekurangpahanaman akan tupoksi dan wewenangnya, mereka memproses, menyuruh take down termasuk membuat surat keputusan sanksi,” ujar Venus dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 8 Agustus 2024.
Venus menegaskan KEP merupakan subunit kerja di UPNVJ yang tugasnya hanya melakukan review dan memberikan klirens etik. Apabila memang ada orang yang melanggar klirens etik, KEP hanya berwenang untuk melaporkannya ke Rektor untuk kemudian diperiksa oleh Senat. Keputusan final mengenai ada tidaknya sanksi hanya dapat diputuskan rektor, bukan KEP.

“Jadi, keputusan yang dibuat KEP tidak perlu dibahas karena memang tidak dianggap ada. Keputusan tersebut dibuat tanpa prosedur dan regulasi serta kewenangan yang melandasinya,” ujar dia.

Venus menilai keputusan KEP justru melanggar dua peraturan menteri dan dua peraturan Rektor, yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah; dan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dan Peraturan Rektor Nomor 16 tahun 2024 tentang Integritas akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

Sesuai ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Bentuk peraturan dan Keputusan yang berlaku di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan
2. Peraturan Rektor
3. Peraturan Senat
4. Keputusan Rektor

"Tidak ada keputusan di luar itu, apalagi keputusan dari subunit kerja di lingkungan UPNVJ seperti KEP," tegas Venus.

Venus menyebut pihaknya akan membenahi subunit KEP UPNVJ. Hal ini agar ke depan mereka bekerja sesuai tupoksi.

“Tugas saya sekarang membenahi subunit kerja ini. Lucu buat saya kalau ada subunit kerja yang harusnya hanya bagian dari lembaga penelitian dan mengurusi aspek persetujuan etik, kemudian membuat struktur sendiri yang tidak ikut OTK UPNVJ berdasarkan Permen Nomor 10/2024,” tutur dia.

Sementara itu, terkait dugaan pelanggaran nilai-nilai akademik yang dilakukan empat dosen UPNVJ, Senat telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan regulasi. Hasil dari pemeriksaan Senat telah diserahkan kepada Rektor yang akan segera membuat pengumuman mengenai keputusan yang diambil.

Baca juga: UPN Jakarta Larang Mahasiswa Baru Ikut Demo, Ini Penjelasan Rektor

(REN)

Karawang: Kasus anak gugat ibu kandung di Karawang, Jawa Barat, telah memasuki bulan kedua atau sidang kelima dengan agenda pemeriksaan saksi. Persidangan kerap ditunda dengan berbagai alasan, yang terbaru bahkan sidang pada Kamis, 25 Juli 2024 juga ditunda dengan alasan kuasa hukum terdakwa tidak hadir tanpa pemberitahuan.

Aktivis Hukum Subang, Iing Irwansyah, mempertanyakan hakim tak menahan terdakwa hingga leluasa pergi ke luar kota.

"Ini kasus sangat unik, bukan hanya menyangkut hubungan ibu dan anak, tapi yang unik adalah terdakwa ini jadi orang istimewa menurut saya. Dia bisa kesana kemari tanpa dilakukan penahanan," kata Iing saat dihubungi, Minggu, 28 Juli 2024.
Iing menjelaskan kasus ini merupakan pidana dengan Pasal 263 KUHP yang artinya terdakwa terancam hukuman maksimal hingga tujuh tahun, aparat kepolisian, kejaksaan, hingga majelis hakim namun selama proses hukum ini berlangsung tidak pernah melakukan penahanan terhadap terdakwa.
"Masih ingat kasus nenek Minah yang maling 3 buah Kakao untuk makan, selama diproses dia dibui dan divonis hukuman 1,5 bulan. Lah ini kriminal pemalsu tanda tangan liar-liar saja," jelas Iing.

Iing mengetahui jika majelis hakim sempat meminta para pihak untuk menahan diri dan tidak aktif memberikan statmen di media-media selama persidangan berlangsung. Namun setelah diperingatkan tersebut, terdakwa justru berbicara tentang kasus yang dialaminya di tiga kanal youtube podcast.

"Tiba-tiba setelah diperingatkan begitu, terdakwa yang tidak ditahan ini justru aktif hadir di kanal youtube," ungkap Iing.

Dijelaskan Iing syarat atau proses penangguhan atau pengalihan tahanan bagi terdakwa agar tidak ditahan ini cukup kompleks, apa lagi jika melihat kontruksi hukum ancaman pidananya cukup berat.

Iing menyarankan agar Komisi Yudisial (KY) turun untuk memeriksa majelis hakim yang menangani perkara anak gugat ibu kandung ini, sebab yang terpenting adalah menjaga marwah lembaga peradilan yang saat ini terlihat sedang permainkan oleh terdakwa Kusumayati.

"Saya menyarankan KY segera turun, periksa itu majelis hakim yang menangani perkara ini, ini sudah keterlaluan, terdakwa Kusumayati seperti melecehkan marwah lembaga peraadilan," ujarnya.

(DEN)

Bandung: Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat menyerahkan dua orang tersangka kasus dugaan pemalsuan surat dan akta tanah di kawasan Dago Elos, Kota Bandung, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Berkas perkara atas nama tersangka berinisial HHM dan DRM telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast, mengatakan, penyidik telah berkoordinasi dengan kejaksaan. Berkas perkara atas dua tersangka telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan sejak 17 Juli 2024..

"Pagi hari ini penyidik dari Polda Jawa Narat akan menyerahkan dua orang tersangka berinisial HHM dan DRM terkait kasus Dago Elos," ucap Jules didampingi Subdit II Ditreskrimum Polda Jawa Barat AKBP Goncang Aji, di Mapolda Jawa Barat, Senin 22 Juli 2024.
Dia mengatakan, kedua tersangka telah diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen tanah di kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Mereka pun ditangkap pada Kamis, 18 Juli 2024.

Baca juga: 2 Tersangka Pemalsuan Surat dan Akta Tanah Dago Elos Bandung Dibekuk

"Dalam sangkaan diduga melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 serta Pasal 266. Artinya yang bersangkutan diduga terkait tindak pidana pemalsuan surat atau menyuruh menempatkan keterangan tak benar pada suatu fakta otentik," kata dia.

Jules mengatakan, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus sengketa tanah Dago Elos. Menurutnya, kemungkinan akan ada penambahan tersangka terkait kasus tersebut.

"Jadi untuk proses selanjutnya tentu akan terus berlanjut dan kami akan dalami penyelidikan kemungkinan akan ada penambahan tersangka selain dua tadi," jelasnya.

Sebelumnya, Heri Hermawan Muller beserta Dodi Rustandi Muller, dan Pipin Sandepi Muller mengklaim sebagai pemilik sah lahan yang sekarang ditempati ratusan warga Dago Elos. Warga pun kemudian melaporkan dugaan kasus penipuan tersebut kepada Polda Jawa Barat.

(MEL)

Bandung: Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat telah menangkap dua orang tersangka atas kasus sengketa tanah di kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Dua tersangka itu yakni, HHM dan DRM, yang diduga telah melakukan pemalsuan surat dan akta tanah di kawasan tersebut

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abast, mengatakan, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan P21 dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara atas kasus yang dilakukan oleh HHM dan DRM telah lengkap.

"Saat ini kami dari Polda Jawa Barat sudah menerima pemberitahuan terkait dengan telah lengkapnya hasil penyidikan kasus Dago Elos. Dalam arti kami sudah menerima P21 dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," ucap Jules di Markas Polda Jawa Barat, Jumat 19 Juli 2024.
Jules mengatakan, tersangka HHM dan DRM telah ditangkap pada Kamis, 18 Juli 2024 atas dugaan pemalsuan surat dan akta tanah kawasan Dago Elos, Kota Bandung. Keduanya diduga berperan sebagai pelaku utama atas kasus tersebut.

Baca juga: Warga Dago Elos Laporkan Dugaan Pemalsuan Dokumen Sengketa Lahan

"Untuk keduanya diduga melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP pidana Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana atau Pasal 263 ayat 1 KUHP Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana atau Pasal 266 ayat 2 KUHP Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana," kata Jules.

Jules menambahkan, kedua tersangka berserta barang bukti tersebut rencananya diserahkan pada Senin, 22 Juli 2024. Dia juga mengajak agar masyarakat turut mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan kejaksaan untuk dua tersangka. Mohon doanya agar penyerahan tersangka ini dapat berjalan lancar dan kami mohon kepada masyarakat untuk sama-sama mengawal kasus ini," ungkapnya.

Sebelumnya, Heri Hermawan Muller, Dodi Rustandi Muller, dan Pipin Sandepi Muller mengeklaim sebagai pemilik sah lahan yang sekarang ditempati ratusan warga Dago Elos. Warga pun kemudian melaporkan dugaan kasus penipuan tersebut kepada Polda Jawa Barat.

(MEL)

Karawang: Jaksa dalam kasus anak gugat ibu kandungnya terkait harta warisan, menggali dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat keterangan waris yang diduga tidak hanya dialami Stephanie, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Karawang, Jabar, Senin, 15 Juli 2024.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Karawang itu agendanya ialah mendengarkan keterangan Edi Budiono, adik kandung terdakwa Kusumayati yang dihadirkan sebagai saksi.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sukanda, dalam persidangan sempat menanyakan kepada Edi Budiono mengenai persoalan perubahan saham atas namanya yang dihilangkan sepeninggal suami terdakwa Kusumayati yakni Sugianto.
"Apa saudara ini tahu ada rapat umum pemegang saham luar biasa? Di sini ada tanda tangan saudara, ini benar menandatangani," kata Sukanda dalam persidangan.
Atas pertanyaan itu, Edi Budiono mengaku tidak tahu soal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilakukan perusahaan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika, yang sebelumnya ia sebagai salah satu pemegang saham.

"Saya tidak tahu pak, dan itu bukan tanda tangan saya (dalam berkas akta perubahan pemegang saham) di RUPS-LB," jelas Edi menjawab pertanyaan JPU.

Edi kemudian menceritakan bahwa sejak awal ia sebagai adik Kusumayati diberitahukan soal pendirian perusahaan tersebut. Ia sempat dipinjam namanya sebagai syarat pendirian perusahaan. Namun tidak terlibat apapun dan tidak dapat bagian apapun dari perusahaan.

"Iya saya tahu, memang sejak awal saya diminta pinjam nama sebagai syarat pendirian PT, bahkan sejak awal mulai dari CV. Tapi untuk perubahan saham ini saya memang nggak tahu, dan itu bukan tanda tangan saya, sesuai dengan hasil BAP," katanya.

Usai sidang Sukanda menyampaikan hingga saat ini persidangan berjalan sesuai dengan jenis perkara hukum pidana.

"Sampai saat ini di persidangan (keterangan saksi) sesuai lah, bahkan kan yang diduga (dipalsukan tanda tangan) kan bukan hanya Stephanie aja. Jadi persidangan tetap sesuai dengan jenis perkara yang dilaporkan yaitu pidana," ujar Sukanda.

Berdasarkan hasil keterangan Edi Budiono dalam persidangan, Sukanda menuturkan bahwa benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan, baik tanda tangan Stephanie sebagai pelapor maupun Edi Budiono selaku saksi dalam persidangan.

"Saksi ini sudah disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kok, lah faktanya kan bukan hanya Stephanie aja yang dipalsukan, tanda tangan pak Budiono kan dipalsukan juga, cuma memang dia tidak punya saham di situ," ungkapnya.

Budiono tidak melapor, namun hanya kecewa karena tanda tangannya dipalsukan menimbulkan konsekuensi hukum.

"Kalau untuk pemalsuan tanda tangan dia (Edi Budiono) tidak keberatan itu sebabnya tidak melaporkan. Tapi tadi dia bilang kecewa karena ini sekarang menimbulkan konsekuensi hukum," katanya.

Sementara Kuasa Hukum Stephanie, Zenal Abidin, menjelaskan pihaknya masih tetap pada pelaporan perkara kasus pidana terkait pemalsuan tanda tangan klien-nya.

"Ini jelas yah, kita laporkan kasus pidana. Tadi sudah kita lihat pak Edi Budiono sendiri bersaksi dia tidak pernah dihubungi tidak pernah datang untuk RPUS-LB, dan tanda tangannya dipalsuin juga di situ, dan di situ lah timbul kerugian dari klien kami," kata Zenal.

Akibat perbuatan Kusumayati sang ibu, yang diduga telah memalsukan tanda tangannya pada surat keterangan waris dan dokumen RUPS-LB, Stephanie tidak masuk dalam pemegang saham selaku ahli waris dari Sugianto.

Sementara Stephanie (pelapor) menempuh jalur hukum terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Surat Keterangan Waris (SKW) tertanggal 27 Februari 2013. Dalam kasus ini pihak terlapor yang kini berstatus terdakwa ialah sang ibu kandungnya, Kusumayati.

Surat keterangan waris itu dibuat di Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat dan notulen RUPSLB PT EMKL Bimajaya Mustika.

(DEN)

Bandar Lampung: Subdit I Indagsi Ditreskrimus Polda Lampung berhasil ungkap kasus penjualan diduga oli palsu dengan menggunakan merek milik PT ASTRA Honda Motor (AHM MPX).

Direktur Reskrimsus Polda Lampung Kombes Dony Arief mengatakan bahwa pelaku melakukan tindak kejahatan memproduksi dan memperjualbelikan oli milik PT Astra Honda Motor tanpa memiliki izin resmi.

"Penangkapan terhadap peredaran oli palsu ini dengan pelaku HT (59) warga Jakarta, berawal dari penyidik mendapat informasi tentang adanya 1 unit truk Colt Diesel dengan No Pol Z 9645 DA, bermuatan 300 dus oli yang di angkut dari Tanggerang Banten untuk diedarkan di wilayah Lampung," ujarnya, Jumat, 5 Juli 2024.
Ia menyebutkan dari keterangan supir dan kernet mobil truk bahwa mereka sedang menunggu info dari HT selaku pemilik barang untuk melakukan pengiriman.

"Setelah itu penyidik melakukan pengembangan di wilayah Tanggerang dimana lokasi produksi oli palsu tersebut dan didapati aktifitas 7 orang pekerja dengan menggunakan 2 unit kendaraan Grand Max sedang melakukan pembersihan lokasi dari sisa-sisa kemasan pembuatan dan pengemasan oli palsu," kata Dony.

Baca juga: Polisi Bongkar Produksi Minyakkita Palsu Beromzet Ratusan Juta di Malang

Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 100 ayat (1) UU RI nomor 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berikut alat bukti yang disita polisi yakni :

1 unit truk colt diesel warna merah jambu no pol Z 9645 DA.
150 dus oli merk AHM MPX-1
1 unit handphone android merek Redmi
2 unit Daihatsu Grand Max No Pol Z 8444 EA dan D 8070 TQ
1 bundel nota pembelian
2 unit setrika
2 unit alat cetak nomor seri botol
1 unit saringan oli dan teko alat tuang ke botol
2 unit tangki drum kapasitas 200 liter
5 karung tutup botol
1 plastik segel tutup botol
1 kotak stiker kemasan merk AHM
1 unit mesin cetak kode produksi pada botol
1 ember pewarna
1 dus oli MPX I dan botol tranmision gear
58 karung kemasan botol warna putih 800 ML
1 satu karung kemasan botol warna putih 1 Liter
28 ikat kardus merek AHM Oil MPX 2 dan 22 ikat kardus merek AHM Oil MPX I
24 ikat kardus merk AHM transmision gear oil.

(MEL)