Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan hasil penggeledahan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI pada Kamis (3/10/2024).

Perlu diketahui, penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI itu terkait dengan kasus dugaan korupsi kelapa sawit 2005-2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pihaknya telah menyita sejumlah dokumen yang termuat dalam empat boks.

Selain itu, barang bukti elektronik juga turut disita saat penyidik melakukan penggeledahan di kantor kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya itu.

"Dari hasil penggeledahan tersebut, Tim Penyidik telah memperoleh dokumen sebanyak 4 box, barang bukti lainnya dalam bentuk elektronik terutama terkait proses pelepasan kawasan hutan," ujar Harli dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2024).

Dia menambahkan, terdapat sejumlah ruangan yang digeledah yakni Sekretariat Jenderal KLHK, Sekretariat Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal).

Kemudian, ruangan Direktorat yang membidangi pembayaran PNBP berupa PSDH dan DR; Direktorat yang membidangi Pelepasan Kawasan Hutan dan Direktorat yang membidangi Penegakan Hukum; dan Biro Hukum.

"Kegiatan penggeledahan berjalan dengan lancar dan kooperatif tanpa ada perintangan. Saat ini, Penyidik sedang fokus melakukan analisis terhadap barang bukti dan akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," tambahnya.

Di samping itu, Harli menjelaskan bahwa kasus posisi penggeledahan ini yakni terdapat dugaan penguasaan dan pengolahan perkebunan sawit di kawasan hutan yang dilakukan secara melawan hukum.

Perbuatan yang terjadi pada 2005-2024 itu disebut telah merugikan keuangan atau perekonomian. Hanya saja, pihak Kejagung belum dapat memberikan informasi soal kerugian negara itu secara detail.

"Kasus posisi terhadap penggeledahan dimaksud yakni diduga telah terjadi penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan secara melawan hukum pada tahun 2005 sampai dengan 2024," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Kamis (3/10/2024).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar. Dia menyatakan bahwa informasi itu diperoleh dari tim penyidik Jampidsus di TKP penggeledahan.

"Saya tanya kemarin [ke penyidik] di ruang Sekjen," ujarnya di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Penggeledahan itu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit tahun 2016-2024. Hanya saja, Harli masih belum bisa memberikan informasi secara detail terkait lokasi maupun duduk perkara kasus tersebut.

Kendati demikian, dia memastikan bahwa penyelidikan terkait sawit ini merupakan kasus baru yang ditangani tim Jampidsus Kejagung RI.

"Kalau ada pasti aku info," pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 17.10 WIB, suasana kantor kementerian yang dipimpin oleh Siti Nurbaya itu nampak sepi. Sebab, waktu sudah menunjukkan jam pulang karyawan.

Selain itu, tidak terlihat kegiatan yang mencolok di lokasi saat penggeledahan oleh tim penyidik Jampidsus Kejagung. Bahkan, petugas keamanan hingga sejumlah karyawan mengaku tidak mengetahui informasi penggeledahan itu.

Meskipun begitu, pada 19.22 WIB, di salah satu ruangan KLHK terlihat dua boks yang diduga berisi dokumen yang disita penyidik. Salah satu box itu bertuliskan "Ruang Dirgakum Pidana blok 4 lantai 10".

Dalam ruangan itu, sejumlah tim penyidik tengah merapikan beberapa dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan penggeledahan di kantor kementerian yang dipimpin oleh Siti Nurbaya itu.

"Masih ada beberapa boks lagi ya," ujar salah satu penyidik Kejagung di lokasi, Kamis (4/10/2024).