JAKARTA, investor.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dugaan transaksi terkait prostitusi anak senilai Rp 127 miliar, yang melibatkan 24.049 anak usia 10-18 tahun.

“Transaksinya itu patut diduga secara kuat terkait dengan prostitusi lalu kemudian ada pornografi juga. Nah, transaksi yang 24 ribu sekian itu, itu ada 130 ribu transaksi, angkanya mencapai Rp 127 miliar 371 juta sekian,” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers penandatanganan nota kesepahaman dengan KPAI di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Data-data tersebut, kata dia, bisa menjadi pembahasan bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ditangani secara serius. Pihaknya bertekad untuk melakukan yang terbaik guna menjaga anak dan perempuan di Indonesia.

Diketahui, hasil analisis terkait dengan pornografi dalam dua tahun terakhir mencatat angka transaksi Rp 4,9 miliar, atau hampir Rp 5 miliar perputaran transaksi.

Sementara itu, Ketua KPAI Ai Maryati menyatakan, sejak tahun 2021-2023 terdapat sebanyak 481 kasus yang teradukan, serta korban eksploitasi dan perdagangan anak dalam kurun waktu yang sama ada 431 kasus.

“Jadi, kalau kita total hampir 900 anak yang masuk dalam situasi dan kondisi eksploitasi serta children sexual abuse material atau pornografi,” kata Ai Maryati.

Dia menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang menimpa anak-anak Indonesia. Pertama, tindak pidana TPPO yang menyasar anak secara online dengan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi, serta pornografi dan cyber crime.

Kedua, adanya jual beli konten pornografi anak yang dikendalikan orang dewasa serta melibatkan anak melalui pembayaran uang digital dan perbankan. Ketiga, adanya sejumlah kasus yang sulit diselesaikan akibat transaksi keuntungan yang sulit terdeteksi, tindak pencucian uang, serta minimnya perspektif follow the money dalam tindak kejahatan.

Keempat, adanya kecenderungan penggunaan transaksi hasil jual beli eksploitasi dan pornografinya menggunakan penyedia jasa keuangan digital seperti e-wallet, e-money dan lainnya yang memudahkan tipu daya kepada anak. Kelima, adanya kecenderungan tindakan jual beli konten pornografi dan eksploitasi online menggunakan jasa perbankan dengan mata uang rupiah, USD, atau Euro.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mengungkap kasus penipuan digital atau scam dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan kerugian mencapai Rp1,5 triliun.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji menyampaikan kasus ini bermula dari 189 laporan polisi dengan korban di Indonesia mencapai 823 orang. Jumlah tersebut diperoleh selama 2022 hingga 2024.

Ratusan korban itu dijaring melalui modus yang menawarkan lowongan pekerjaan paruh waktu melalui media digital seperti WhatsApp dan Telegram. Dalam hal ini, empat negara disebut telah menjadi korban yaitu Indonesia; India; Thailand; dan China.

"Total korban di Indonesia 823 korban dimulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ini ungkap kasus ini. Dengan total kerugian mencapai 59 miliar rupiah yang di Indonesia," ujar Himawan dalam konferensi pers di Bareskrim, Selasa (16/7/2024).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, sindikat ini mengiming-imingi gaji kepada korban sebagai pekerja kantor sebesar 3.500 dirham atau sebesar Rp15 juta per bulannya.

"Kemudian di-briefing di lokasi bahwa tugas operator adalah mencari korban WNI dengan teknik social engineering. Teknik social engineering artinya dia mem-blasting link website kemudian mempelajari pola-polanya untuk menawarkan investasi ataupun pekerjaan paruh waktu dengan hasil yang direkayasa," kata Himawan.

Singkatnya, korban yang bekerja itu mulai merasa dirugikan lantaran pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Bahkan, mereka disebut sempat melarikan diri.

Berdasarkan informasi tersebut, Bareskrim kemudian melaksanakan penyidikan dan berhasil menangkap warga China berinisial ZS yang diduga sebagai pemimpin sindikat internasional tersebut.

Adapun, dalam kasus ini kepolisian telah menangkap tersangka berinisial M, H, dan NSS telah ditangkap. Sementara, untuk tersangka NSS sebelumnya sudah disidang dengan vonis pidana 3,5 tahun. ZS juga diketahui telah mempekerjakan 17 warga negara Indonesia, 10 warga Thailand, 21 warga China, dan 20 warga India.

Sindikat ini telah menyebabkan kerugian negara di India senilai Rp1.077.204.000.000; China Rp91.207.000.000; dan Thailand merugi Rp288.300.000.000.

"Total kerugian secara keseluruhan sekitar Rp1,5 triliun," pungkas Himawan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 UU No.19/2016 tentang Perubahan Atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau dan/atau Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia.