Bisnis.com, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa transaksi yang diduga terkait dengan prostitusi anak terjadi sebanyak 130.000 kali dengan nilai sebesar Rp127,3 miliar.

Ketua Tim Hubungan Masyarakat PPATK, M. Natsir Kongah mengungkapkan bahwa angka transaksi itu diperoleh dari dugaan kasus prostitusi anak di rentang usia 10-18 tahun yang mencapai 24.000 anak.

“Dampak eksploitasi seksual anak sangat membahayakan generasi muda penerus bangsa, karena itulah PPATK berharap upaya memerangi eksploitasi seksual anak menjadi komitmen bersama seluruh pihak, termasuk seluruh komponen masyarakat,” tegas Natsir dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi PPATK, Kamis (8/8/2024).

Adapun Natsir menuturkan lembaga intelijen keuangan telah menginisiasi program untuk mencegah dan memberantas transaksi terkait eksploitasi seksual anak.

Program iru diwujudkan dalam bentuk menginisiasi kajian regional untuk memetakan dan mengembangkan indikator red flag dari transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan eksploitasi seksual anak.

Kajian ini merupakan bagian dari proyek strategis Financial Intelligence Consultative Groups (FICG) di tahun 2024-2025 dengan tujuan sebagai panduan bagi penyedia jasa keuangan dalam mengidentifikasi transaksi terkait eksploitasi seksual anak.

FICG sendiri merupakan himpunan lembaga intelijen keuangan di kawasan Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, hingga negara-negara di kawasan Pasifik.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa transaksi yang diduga terkait dengan prostitusi anak terjadi sebanyak 130.000 kali dengan nilai sebesar Rp127,3 miliar.

Ketua Tim Hubungan Masyarakat PPATK, M. Natsir Kongah mengungkapkan bahwa angka transaksi itu diperoleh dari dugaan kasus prostitusi anak di rentang usia 10-18 tahun yang mencapai 24.000 anak.

“Dampak eksploitasi seksual anak sangat membahayakan generasi muda penerus bangsa, karena itulah PPATK berharap upaya memerangi eksploitasi seksual anak menjadi komitmen bersama seluruh pihak, termasuk seluruh komponen masyarakat,” tegas Natsir dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi PPATK, Kamis (8/8/2024).

Adapun Natsir menuturkan lembaga intelijen keuangan telah menginisiasi program untuk mencegah dan memberantas transaksi terkait eksploitasi seksual anak.

Program iru diwujudkan dalam bentuk menginisiasi kajian regional untuk memetakan dan mengembangkan indikator red flag dari transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan eksploitasi seksual anak.

Kajian ini merupakan bagian dari proyek strategis Financial Intelligence Consultative Groups (FICG) di tahun 2024-2025 dengan tujuan sebagai panduan bagi penyedia jasa keuangan dalam mengidentifikasi transaksi terkait eksploitasi seksual anak.

FICG sendiri merupakan himpunan lembaga intelijen keuangan di kawasan Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, hingga negara-negara di kawasan Pasifik.

JAKARTA, investor.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dugaan transaksi terkait prostitusi anak senilai Rp 127 miliar, yang melibatkan 24.049 anak usia 10-18 tahun.

“Transaksinya itu patut diduga secara kuat terkait dengan prostitusi lalu kemudian ada pornografi juga. Nah, transaksi yang 24 ribu sekian itu, itu ada 130 ribu transaksi, angkanya mencapai Rp 127 miliar 371 juta sekian,” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers penandatanganan nota kesepahaman dengan KPAI di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Data-data tersebut, kata dia, bisa menjadi pembahasan bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ditangani secara serius. Pihaknya bertekad untuk melakukan yang terbaik guna menjaga anak dan perempuan di Indonesia.

Diketahui, hasil analisis terkait dengan pornografi dalam dua tahun terakhir mencatat angka transaksi Rp 4,9 miliar, atau hampir Rp 5 miliar perputaran transaksi.

Sementara itu, Ketua KPAI Ai Maryati menyatakan, sejak tahun 2021-2023 terdapat sebanyak 481 kasus yang teradukan, serta korban eksploitasi dan perdagangan anak dalam kurun waktu yang sama ada 431 kasus.

“Jadi, kalau kita total hampir 900 anak yang masuk dalam situasi dan kondisi eksploitasi serta children sexual abuse material atau pornografi,” kata Ai Maryati.

Dia menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang menimpa anak-anak Indonesia. Pertama, tindak pidana TPPO yang menyasar anak secara online dengan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi, serta pornografi dan cyber crime.

Kedua, adanya jual beli konten pornografi anak yang dikendalikan orang dewasa serta melibatkan anak melalui pembayaran uang digital dan perbankan. Ketiga, adanya sejumlah kasus yang sulit diselesaikan akibat transaksi keuntungan yang sulit terdeteksi, tindak pencucian uang, serta minimnya perspektif follow the money dalam tindak kejahatan.

Keempat, adanya kecenderungan penggunaan transaksi hasil jual beli eksploitasi dan pornografinya menggunakan penyedia jasa keuangan digital seperti e-wallet, e-money dan lainnya yang memudahkan tipu daya kepada anak. Kelima, adanya kecenderungan tindakan jual beli konten pornografi dan eksploitasi online menggunakan jasa perbankan dengan mata uang rupiah, USD, atau Euro.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News