Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan ke kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di sana, ia meninjau proyek Tanggul Pantai Muara Baru.

Tanggul Pantai Muara Baru dibangun sejak 2014-2024. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20.000 lebih kepala keluarga, dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata AHY di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, tinggi permukaan air laut sudah melebihi rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut. Apabila tidak ada tanggul ini, maka kehidupan masyarakat di kawasan tersebut benar-benar terancam bahaya.

"Kita berharap terus sinergis karena ini urusan bersama.Tidak ada satu entitas yang sanggup menanggulangi atau mencegah terjadinya bencana banjir. Karena ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut AHY menjelaskan, daerah Muara Baru ini juga termasuk ke dalam daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm.Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter.

"1 meter itu segini, bisa turun ya tentunya bisa terjadi banjir. Jadi ini dalam konteks kami turun ke lapangan hari ini untuk melihat secara langsung. Karena perlu kita memproyeksikan bagaimana Jakarta dalam 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang menjadi tantangan kita, terutama kita tahu penduduk Jakarta ini besar, padat," ujar AHY.

Paralel dengan pembangunan tanggul ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berupaya untuk menambah suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian yang tengah dibangun saat ini. Harapannya, ini bisa mengurangi kebutuhan masyarakat mengambil air tanah.

Berikutnya, lanjut AHY, dilakukan penataan dengan baik saluran rumah-rumah tangga dan air limbah. Dengan demikian, saat curah hujan deras sekali pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

"Mohon dukungan dari semua pihak agar kami dapat bekerja untuk melanjutkan program-program penyelamatan pantai utara (pantura) Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang juga terdampak banjir rob selama ini. Tidak hanya di Jakarta tapi tempat-tempat lain, ini semua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," tutup AHY.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penghentian operasional dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura yang kedapatan mencuri pasir laut di RI. Parahnya kapal-kapal ini bisa menyedot sekitar 10 ribu m3 pasir dalam waktu 9 jam.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Menurut pengakuan nakhoda kapal tersebut, mereka sering masuk ke perairan Indonesia yang bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah, tidak punya dokumen kapal. Dokumen yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini. Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujarnya.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Disini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

"Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.