Proyek bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ternyata tidak masuk dalam program quick win Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan memprioritaskan dulu target Presiden Prabowo Subianto mencapai kedaulatan pangan dan energi.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program strategis pemerintah terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat-cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Sebelumnya, RITS menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan MLFF di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Pernyataan Operator MLFF

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan terlebih dahulu mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," terang Dody.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai mempersiapkan proses lelang proyek Jalan Tol Puncak. Di mana, saat ini tengah dilakukan pematangan studi kelayakan atau feasibility study.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Triono Junoasmono (Yongki) mengungkap bahwa proses pengembangan studi kelayakan itu ditargetkan dapat rampung pada 2025.

“Lagi kajian feasibility study, kajiannya selesai tahun depan,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Apabila proses tersebut telah rampung dan dinilai memenuhi prasyarat, maka proyek tersebut bakal mulai langsung dilelang.

"Setelah itu [feasibility study selesai] dilelang,” tegasnya singkat.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang telah sejak lama mencanangkan pembangunan Tol Puncak. Di mana, jalan tol tersebut diprediksi akan terbentang sepanjang 52 km dan terbagi menjadi 5 seksi.

Tol Puncak akan terkoneksi dengan tol eksisting yakni Tol Bocimi yang akan disambungkan ke Cianjur. Sedangkan, rencana pembangunan jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur telah disampaikan oleh mantan Kepala BPJT, Danang Parikesit, di mana estimasi biaya awal ditaksir sebesar Rp24,37 triliun.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis.com, pembangunan Jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur mulanya merupakan prakarsa badan usaha yang dilakukan oleh PT Matrasarana Arsitama fan Swoosh Capital CFT.

Dalam kajian awal, biaya investasi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp3,1 triliun. Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun.

Selanjutnya, seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun. Lebih lanjut, untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan ke kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di sana, ia meninjau proyek Tanggul Pantai Muara Baru.

Tanggul Pantai Muara Baru dibangun sejak 2014-2024. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20.000 lebih kepala keluarga, dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata AHY di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, tinggi permukaan air laut sudah melebihi rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut. Apabila tidak ada tanggul ini, maka kehidupan masyarakat di kawasan tersebut benar-benar terancam bahaya.

"Kita berharap terus sinergis karena ini urusan bersama.Tidak ada satu entitas yang sanggup menanggulangi atau mencegah terjadinya bencana banjir. Karena ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut AHY menjelaskan, daerah Muara Baru ini juga termasuk ke dalam daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm.Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter.

"1 meter itu segini, bisa turun ya tentunya bisa terjadi banjir. Jadi ini dalam konteks kami turun ke lapangan hari ini untuk melihat secara langsung. Karena perlu kita memproyeksikan bagaimana Jakarta dalam 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang menjadi tantangan kita, terutama kita tahu penduduk Jakarta ini besar, padat," ujar AHY.

Paralel dengan pembangunan tanggul ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berupaya untuk menambah suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian yang tengah dibangun saat ini. Harapannya, ini bisa mengurangi kebutuhan masyarakat mengambil air tanah.

Berikutnya, lanjut AHY, dilakukan penataan dengan baik saluran rumah-rumah tangga dan air limbah. Dengan demikian, saat curah hujan deras sekali pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

"Mohon dukungan dari semua pihak agar kami dapat bekerja untuk melanjutkan program-program penyelamatan pantai utara (pantura) Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang juga terdampak banjir rob selama ini. Tidak hanya di Jakarta tapi tempat-tempat lain, ini semua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," tutup AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan alasan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall perlu dilakukan.

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," kata AHY saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya mengkaji opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan, setidaknya ada dua permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob dan kedua, penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata dia.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhut dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Simak Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi kembali menggelar acara tahunan Konstruksi Indonesia (KI) 2024, yang akan berlangsung pada 6-8 November 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Acara ini merupakan ajang strategis bagi industri konstruksi untuk bertukar informasi dan inovasi, dengan menghadirkan berbagai kegiatan menarik seperti Pameran Konstruksi, Konferensi, Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi, dan lainnya.

“Konstruksi Indonesia terus digelar setiap tahun untuk mendorong kemajuan sektor konstruksi,” ujar Indro Pantja Pramodo, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi sekaligus ketua pelaksana KI 2024 dalam siaran persnya, Senin (4/11).

Mengusung tema “Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing,” acara ini diharapkan menarik partisipasi dari seluruh pelaku jasa konstruksi serta masyarakat umum.

KI 2024 akan menghadirkan sembilan kategori produk unggulan, di antaranya: Building Material & Construction, Heavy Machinery, Giant-Scale Infrastructure, Intelligent Building & Digital Architecture, HVACR & Solar Technologies, Building Interior & Finishes, Ceramic & Marbles, Construction & Building Management, serta Tools, Equipment & Machinery.

Seluruh kategori ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan industri konstruksi di masa mendatang.

Berbagai kegiatan menarik akan menjadi bagian dari KI 2024, di antaranya:

1. Konferensi dan Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2024

Konferensi ini akan membahas topik terkini bersama para ahli nasional dan internasional. Buku KI 2024 akan berisi inovasi dan perkembangan terbaru dalam dunia konstruksi di Indonesia.

2. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)

Gerakan ini membuka peluang bagi UMKM jasa konstruksi untuk bersaing dan memasarkan produk lokal melalui KI 2024.

3. Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Nasional

Kompetisi ini akan mengasah kemampuan para pekerja konstruksi dari berbagai daerah di Indonesia, yang menjadi garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur.

4. Lomba Foto & Video

Dengan total hadiah Rp87 juta, lomba ini mengajak masyarakat dan pelajar untuk mengabadikan “1 Dekade Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum” dalam karya foto dan video yang akan dipamerkan dalam KI 2024.

5. Pameran dan Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024

Dengan target lebih dari 15.000 pengunjung dan lebih dari 150 exhibitor, pameran ini akan menjadi ajang penting bagi pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berinovasi. Penghargaan juga akan diberikan kepada pemerintah daerah dan penyedia jasa yang berperan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.

KI 2024 diharapkan memberikan peluang besar bagi investasi melalui business matching dengan investor serta pengusaha rantai pasok untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Ayo datang dan saksikan Konstruksi Indonesia 2024! Pada penyelenggaraannya yang ke-21 ini, acara ini diharapkan membawa dampak positif bagi industri konstruksi dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan Jalan Tol Puncak akan dibangun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Triono Junoasmono mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," tutur Triono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10), melansir Detik Finance.

Pembangunan Tol Puncak diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini.

Triono juga mengklaim sudah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insya Allah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujar dia.

Adapun tol prakarsa berarti sudah ada badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha itu akan menyiapkan studi kelayakan (feasibility study/FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampai ke FS, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," jelas dia lebih lanjut.

Kendati, Triono enggan membocorkan siapa pihak swasta tersebut. Ia hanya mengatakan pemrakarsa itu merupakan perusahaan dalam negeri.

Sementara itu Tol Puncak nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri PU Endra Atmawidjaja mengatakan proyek Jalan Tol Puncak masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Selain itu, pihaknya hingga saat ini masih melakukan serangkaian kajian dalam sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," ujarnya.

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat membenarkan ada rencana membangun Jalan Tol Puncak yang akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu silam.

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034.

Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk lima seksi tol sepanjang 51,8 kilometer (km). Rinciannya, Seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk Seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun, dan Seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun.

Lalu Seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk Seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matra Sarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara enam tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada enam proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp49,47 triliun yaitu Jalan Tol Malang-Kepanjen, Jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebak Wangi (Neglasari), Jalan Tol Pluit-Cengkareng, Jalan Tol Sadang Extension, dan Jalan Tol Puncak," kata Herry dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI beberapa waktu silam.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat 51 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan masalah di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut 51 rekomendasi BPK terkait IKN itu sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BP RI Semester II/2023.

“Kemudian ada satu laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan di IKN ada total 51 rekomendasi,” jelasnya di hadapan Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan rekomendasi penanganan masalah di pembangunan IKN itu pada umumnya hanya merupakan masalah administrasi serta peneguran terhadap proses prosedur yang tidak sesuai.

Namun demikian, Dody memastikan bahwa rekomendasi tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian PU.

Di samping itu, dirinya juga menegaskan 51 rekomendasi tersebut tak berdampak pada adanya inefisiensi pada proyek pembangunan IKN.

“Tapi Alhamdulillah di sini tak ada ditemukan inefisiensi untuk proyek IKN. Atas 2 laporan hasil tersebut kementerian kami telah menindaklanjutinya walau memang belum 100%,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK juga sempat meluncurkan hasil pemeriksaannya terhadap pemerintah soal pembangunan IKN dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023.

Pertama, BPK melihat pembangunan infrastruktur yang berlangsung tersebut belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

Sementara perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD yang belum dapat terlaksana.

Kedua, fakta yang terjadi di lapangan bahwa persiapan pembangunan infrastruktur IKN belum memadai yang ditunjukkan oleh adanya kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan [HPL], serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” tulis BPK dalam dokumen tersebut, dikutip Selasa (4/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat 51 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan masalah di pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut 51 rekomendasi BPK terkait IKN itu sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan BP RI Semester II/2023.

“Kemudian ada satu laporan hasil pemeriksaan atas pekerjaan di IKN ada total 51 rekomendasi,” jelasnya di hadapan Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan rekomendasi penanganan masalah di pembangunan IKN itu pada umumnya hanya merupakan masalah administrasi serta peneguran terhadap proses prosedur yang tidak sesuai.

Namun demikian, Dody memastikan bahwa rekomendasi tersebut saat ini tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian PU.

Di samping itu, dirinya juga menegaskan 51 rekomendasi tersebut tak berdampak pada adanya inefisiensi pada proyek pembangunan IKN.

“Tapi Alhamdulillah di sini tak ada ditemukan inefisiensi untuk proyek IKN. Atas 2 laporan hasil tersebut kementerian kami telah menindaklanjutinya walau memang belum 100%,” tegasnya.

Sebelumnya, BPK juga sempat meluncurkan hasil pemeriksaannya terhadap pemerintah soal pembangunan IKN dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II/2023.

Pertama, BPK melihat pembangunan infrastruktur yang berlangsung tersebut belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

Sementara perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD yang belum dapat terlaksana.

Kedua, fakta yang terjadi di lapangan bahwa persiapan pembangunan infrastruktur IKN belum memadai yang ditunjukkan oleh adanya kendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.

“2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan [HPL], serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah,” tulis BPK dalam dokumen tersebut, dikutip Selasa (4/6/2024).

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendukung visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan.

Salah satunya dengan mempercepat penyelesaian konstruksi dua bendungan di Aceh, yaitu Bendungan Rukoh dan Bendungan Keureuto.

Kedua bendungan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas irigasi pertanian, mendukung pengendalian banjir, serta menyediakan air baku dan energi listrik bagi masyarakat Aceh.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, pembangunan bendungan ini merupakan langkah konkret Kementerian PU dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

Yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan.

"Kehadiran bendungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional,” kata Dody dalam keterangan pers, Rabu (30/10).

Bendungan Rukoh terletak di Kabupaten Pidie memiliki kapasitas tampungan sebesar 128 juta m³ dan luas genangan 716,7 ha.

Bendungan ini nantinya akan melayani area irigasi seluas 11.950 ha dengan pola tanam padi-padi-palawija serta intensitas tanam yang mencapai 300% (eksisting 140%).

Di samping itu, Bendungan Rukoh juga berfungsi untuk pengendalian banjir di wilayah Krueng Rukoh dengan potensi pengurangan banjir hingga 89,62%, serta menyuplai air baku sebesar 0,90 m³/detik.

Bendungan ini dibangun sejak akhir tahun 2018 dengan biaya APBN sebesar Rp 1,5 triliun.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui dua paket dengan masing-masing kontraktor. Paket 1 dengan progres fisik 96,16% dikerjakan PT Nindya Karya (Persero) senilai Rp377 miliar.

Paket 2 progres fisik 92,42% dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk KSO PT Adhi Karya (Persero) dan PT Andesmont Sakti Senilai Rp 1,7 triliun.

Bendungan lain di Aceh yang sedang dikerjakan Kementerian PU adalah Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara memiliki kapasitas tampungan 215,94 juta m³ dan luas genangan 896,6 ha.

Diharapkan bendungan ini dapat melayani kebutuhan irigasi pada lahan seluas 9.455 ha, menyediakan air baku sebesar 0,5 m³/detik serta menghasilkan energi listrik 6,34 MW.

Diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Selain itu, Bendungan Keureuto dapat mereduksi potensi banjir di wilayah Lhoksukon hingga 30%.

Bendungan Keureuto dibangun sejak 2015 dengan biaya APBN sebesar Rp 2,7 triliun.

Pekerjaan ini terbagi menjadi 4 paket pekerjaan dengan masing-masing kontraktor, PT. Brantas Abipraya (Persero)-PT. Pelita Nusa Perkasa (KSO) untuk paket 1.

Lalu, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk paket 2.

Serta, PT Hutama Karya-Perapen paket 3 dan paket penyelesaian pembangunan bendungan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Indrapurindo Marga Bakti Utama - PT Pelita Nusa Perkasa (KSO). Progres fisik pembangunan bendungan ini 96,69%.

Sebelumnya pada 2016 Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Rajui di Kabupaten Pidie dengan kapasitas 2,67 juta m³ yang berfungsi mengairi lahan persawahan seluas 1.000 ha.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan struktur baru Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bakal dipimpinnya selama lima tahun ke depan.

Pembentukan struktur baru itu menanggapi keputusan Presiden Prabowo memecah Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Berdasarkan Perpres 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 – 2029, salah satu poinnya pembentukan Kementerian PU,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V, Selasa (29/10/2024).

Dalam paparannya, Dody menuturkan Kementerian PU tetap bakal memiliki 6 Direktorat Jenderal (Ditjen) seperti struktur Kementerian PUPR sebelumnya.

Hanya saja, terdapat satu Ditjen yang diubah yakni semula Ditjen Perumahan menjadi Ditjen Prasarana Strategis.

Adapun, rincian Ditjen Kementerian PU di antaranya Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Prasarana Strategis, Ditjen Bina Konstruksi dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

Ke-enam Ditjen tersebut bakal diawasi langsung oleh Menteri dan Inspektorat Jenderal serta Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

Di samping itu, Dody juga menyebut bakal dibantu oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) selama menjalankan tugasnya.

“Rencana struktur Kementerian PU 2025 - 2029 akan dibantu oleh Wamen, Sekjen, Irjen, Dirjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Konstruksi, Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Dirjen Prasarana Strategis, serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Badan Pengembangan SDM serta beberapa staf ahli,” pungkas Dody.

Tak banyak informasi yang disampaikan Dody dalam RDP perdananya tersebut. Paparannya hanya sekedar fokus pada pembentukan struktur baru Kementerian PU Kabinet Merah Putih periode 2024 – 2029.

Namun sebelumnya, Dody mengaku siap memberikan pengabdian terbaiknya usai ditunjuk Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum.

"Optimisme dan kesamaan visi dengan seorang nasionalis Pak Prabowo jadi hal terkuat yang membuat saya siap mengabdikan diri," jelasnya.

Dia juga menegaskan kesiapannya untuk menjalankan visi besar yakni menuju Indonesia Emas 2045 yang bakal diwujudkan lewat delapan misi utama atau disebut Asta Cita.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Bendungan Jlantah dapat diresmikan pada bulan Januari 2025 mendatang. Adapun pembangunan bendungan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ini menelan anggaran Rp 1,02 triliun.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian konstruksi bendungan. Bendungan ini dibangun oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan progres fisik saat ini mencapai 93,25%.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikannya," kata Bob, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Bendungan Jlantah memiliki luas genangan 50,45 ha dan kapasitas tampung 10,97 juta m3 yang bersumber dari aliran Sungai Jlantah dan Sungai Puru. Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 70 m (dari dasar sungai), panjang puncak 404 m, lebar puncak 12 m, elevasi puncak bendungan +690 m.

Setelah rampung Bendungan Jlantah akan memiliki beberapa manfaat. Pertama sebagai penyediaan air baku sebesar 150 liter/detik untuk Kecamatan Jumapolo, Jumantono, dan Jatipuro di Kabupaten Karanganyar. Kedua, menyuplai area irigasi D.I. Jlantah seluas 1.494 ha di Kabupaten Karanganyar, mencakup 806 ha irigasi yang sudah ada dan 688 ha irigasi baru.

Manfaat ketiga, reduksi banjir sebesar 70,33 meter3/detik atau 51,26% dari debit banjir periode ulang 50 tahun. Keempat, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 mega watt. Terakhir, sebagai potensi pariwisata.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Adenan Rasyid mengatakan, sebagai negara agraris, Indonesia memerlukan banyak bendungan untuk memperkuat ketahanan pangan dan air. Bendungan Jlantah akan menambah kapasitas tampungan air di Jawa Tengah guna mendukung ketahanan pangan dan air yang berkelanjutan.

"Bendungan juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional," ujar Adenan.

Selain Bendungan Jlantah, Kementerian PU juga tengah membangun Bendungan Bener di Purworejo dan Bendungan Jragung di Semarang. Ketiganya akan melengkapi jaringan bendungan di Jawa Tengah, termasuk Bendungan Gondang di Karanganyar, Logung di Kudus, Pidekso di Wonogiri, dan Randugunting di Blora.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyebutkan, peresmian tersebut masuk ke dalam rencana 100 hari kerja pertama Kementerian PU.

Hal ini disampaikan Diana usai menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Rabu (23/10/2024).

"Mungkin ada peresmian-peresmian yang sudah siap kita resmikan, kayak Istana Garuda," ujar Diana.

"(Diresmikan oleh) Presiden, Insya Allah," lanjut Diana.

Selain Istana Garuda, dalam 100 hari kerja pertama, Kementerian PU juga akan meresmikan sejumlah infrastruktur lain, seperti bendungan, pasar, serta stadion.

"Ada waduk, kemudian juga ada pasar, kemudian juga ada stadion yang sudah siap mungkin kita resmikan," kata Diana.

Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Kementerian PU sudah memiliki kualitas terbaik.

"PU kan sudah kelas satu, mau apa lagi," guraunya saat pertama kali tiba di Kantor Kementerian PU setelah dilantik menjadi Menteri PU pada Senin (21/10/2024).

Dirinya juga mengatakan, kewajibannya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

"Kewajibannya maintain dan improving, sudah itu doang enggak ada yang lain," ungkap Dody.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Garuda Diresmikan Prabowo, Masuk Rencana 100 Hari Kerja Pertama", Klik untuk baca: https://ikn.kompas.com/read/2024/10/24/133524887/istana-garuda-diresmikan-prabowo-masuk-rencana-100-hari-kerja-pertama.