Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan mencatat lahan terbakar di wilayah itu mencapai 2.984 hektare periode Januari-Agustus 2024.

Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan lahan terbakar tersebut ada di Musi Banyuasin (Muba) 1.702 hektare, Musi Rawas Utara (Muratara) 311,5 hektare, Banyuasin 189,4 hektare, Ogan Komering Ilir (OKI).

Kemudian, Muara Enim 180,3 hektare, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 124,7 hektare, Ogan Ilir 86,3 hektare, Musi Rawas: 75,2 hektare, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur 39,6 hektare, OKU 21,8 hektare, Kota Palembang 20,7 hektare, dan Prabumulih 10,8 hektare.

Sedangkan, lima daerah lainnya, yakni Lubuklinggau, Lahat, OKU Selatan, Empat Lawang dan Pagar Alam tidak ada lahan yang terbakar.

“Dari total lahan terbakar, sebanyak 1.548,1 hektare di antaranya terjadi di lahan mineral dan 1.364 hektare di lahan gambut. Muba menjadi daerah yang paling luas terbakarnya mencapai 1.702 hektare pada periode Januari-Agustus 2024,” katanya.

Ia mengatakan, lahan yang terbakar sepanjang Januari-Agustus 2024 itu tidak lebih tinggi jika dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang mencapai 4.162,3 hektare. Namun, pada tahun ini lebih luas jika dibandingkan periode yang sama pada 2020 mencapai 834,4 hektare, 2021 seluas 2.003,2 hektare, dan 2022 seluas 2.769,5 hektare.

"Kami berharap pada tahun ini tak lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya, mengingat puncak kemarau sudah terlewati pada akhir Juli-Agustus 2024," kata Sudirman.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan operasi pengendalian kebakaran hutan lahan di enam provinsi prioritas hingga November 2024. Operasi tersebut tetap berlaku meskipun kondisi cuaca sudah kembali beralih ke fase La Nina atau penghujan.

BNPB memetakan keenam provinsi yang mendapat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berskala prioritas meliputi Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan bahwa fase La Nina merupakan kondisi cuaca secara umum berlangsung pada awal Agustus ini yang sebagaimana diprakirakan sebelumnya. Pada fase tersebut diprakirakan terjadi peningkatan hujan sekitar 20-40 persen lebih tinggi dibandingkan curah hujan saat normal.

Namun, kata dia, secara spesifik berdasarkan hasil pantauan citra satelit yang didapatkan BNPB dalam satu provinsi masih terdeteksi titik panas karena hujan belum merata sehingga jika tidak dikendalikan api dapat cepat meluas.
"Untuk itu kami pastikan bantuan melekat dalam pengendalian karhutla dari BNPB kepada ke enam daerah prioritas masih tetap berlangsung," ujar Abdul.

Di sisi lain, menurut dia, operasi pengendalian terus dilakukan berdasarkan pengalaman peristiwa karhutla tahun sebelumnya dan didukung analisa prakiraan cuaca saat ini bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Dalam analisa tersebut pihaknya memprakirakan hujan yang mengguyur di wilayah Indonesia bagian barat masuk dalam kategori sementara dan belum merata pada medio Agustus -- awal September. Sehingga dikhawatirkan setelah fase tersebut berakhir dan tidak terus dikendalikan maka titik panas sewaktu-waktu masih akan muncul kembali dan api cepat merambat.

"Setidaknya dilakukan maksimal sampai kondisi cuaca benar-benar kembali normal pun mayoritas menetapkan status darurat karhutla sampai dengan November (seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur)," kata dia.

BNPB mengerahkan bantuan melekat seperti sejumlah armada pesawat, helikopter untuk patroli hingga penyiraman air dari udara (water boombing) beserta peralatan mesin pompa untuk penyiraman darat sudah disebarkan ke-enam provinsi sesuai kebutuhan dari pemerintah daerah setempat. Target utama penyiraman air dilakukan di kawasan lahan gambut dan mineral yang tidak produktif.

Data luas karhutla yang dihimpun tim Pusdalops BNPB tahun ini sampai dengan 22 Juli 2024 mencatat di Provinsi Riau seluas 572,9 hektare, Sumatera Selatan 21 hektare, Kalimantan Tengah 275 hektare, Kalimantan Barat 35 hektare, Kalimantan Selatan 12 hektare, Kalimantan Timur 9,7 hektare, dan Provinsi Jambi sampai 3 Agustus 2024 seluas 126 hektare.

"Secara umum kasus karhutla berhasil dikendalikan tim di lapangan, target kita angka sebarannya seminimal mungkin dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Abdul Muhari.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhhutla) 2023 merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan pertama kali BNPB mencatat kejadian bencana tahunan itu paling banyak karhutla pada 2023.

"Dari data bencananya BNPB yang yang sudah kekumpul sejak 1918, tidak pernah dalam satu tahun ada karhutla sebanyak yang terjadi pada 2023. Bahkan saat periode el nino 2015 dan 2019 pun tidak sebanyak itu," ujar Muhari dikutip dari akun Youtube Auriga Nusantara, Jumat (9/8).

Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat luas indikatif karhutla per Desember 2023 mencapai 1,16 juta hektare.

Sementara berdasarkan catatan BNPB, Karhutla yang terjadi sepanjang 2023 menjadi bencana terbanyak di Indonesia. Dari 5.400 bencana yang terjadi sepanjang tahun 2023, sebanyak 2051 berupa karhutla.

Muhari mengatakan, sumber permasalahan kebakaran hutan di Indonesia mayoritas terjadi akibat adanya campur tangan manusia. "Kita bisa bilang tuh 99% kebakaran hutan itu pasti intervensi manusia," ujarnya.

Menurutnya, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia tidak dapat disamakan dengan yang terjadi di California, Amerika Serikat yang terjadi karena gangguan alam yaitu petir. Pasalnya, Indonesia merupakan negara tropis sehingga kemungkinan terjadi kebakaran hutan yang diakibatkan petir sangatlah kecil.

"Kebakaran hutan di California itu 30% akibat petir. Tapi kalau Indonesia itu di Khatulistiwa, jadi tidak ada yang kena petir," ucapnya.

Peneliti Auriga Nusantara, Sesilia Maharani Putri mengatakan, sebanyak 6,1 juta hektare lahan terbakar di Indonesia sejak 2013 sampai 2023. Sebagian besar kebakaran lahan terjadi di kawasan tumbuhan non hutan seperti padang savana, rawa dan semak-semak.

"Dari akumulasi kebakaran di indonesia dalam 11 tahun ada 6,1 juta hektare lahan terbakar di indonesia," ujar Sesilia dikutip dari akun Youtube Auriga Nusantara, Jumat (9/8).

Sesilia mengatakan, sebanyak 55% kebakaran lahan di Indonesia terjadi di pulau Kalimantan dan Sumatera. Jika dilihat dari komposisi yang ada, Kalimantan menyumbang 34,9 persen kebakaran lahan, kemudian Sumatera dengan 22,5 persen, Papua 12,3 persen, Bali dan Nusa Tenggara 13,2 persen, dan Sulawesi 9,7 persen.

Sebanyak 68 persen kebakaran di indonesia terjadi di area yang tidak ditinggali manusia. Sementara 32 persen lainnya terjadi di areal antropik atau dekat dengan manusia.

Sesilia mengatakan, rata-rata kebakaran lahan berlangsung selama empat bulan dalam setahun yaitu diantara Agustus sampai dengan November.

"Secara akumulasi ada empat bulan waktu kebakaran, atau bulan kebakaran. Awalnya mulai agustus dia akan naik, dan peak-nya di oktober dan desember mulai turun," ungkapnya.

Selain itu, Auriga Nusantara mencatat sebanyak 2,3 hektar lahan mengalami kebakaran secara berulang kali dalam 11 tahun terakhir. Kebakaran terulang biasanya terjadi di savana gunung, dan sawah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang memproses eksekusi pembayaran ganti rugi lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari 18 perusahaan dengan total Rp 6,1 triliun.

Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani, menyampaikan pihaknya telah menggugat 25 perusahaan dalam kasus gugatan perdata karhutla. Dari jumlah tersebut, gugatan pada 18 perusahaan sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.

"Kami tidak akan berhenti mengejar atau melakukan proses eksekusi yang mendukung ketua pengadilan untuk percepatan proses eksekusi terkait dengan gugatan perdata yang sudah inkracht yang kami tangani berkaitan dengan karhutla, kurang lebih Rp 6 triliun," kata Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani.

Dari 18 perusahaan tersebut, sebanyak 10 perusahaan tergugat dalam proses eksekusi dengan nilai gugatan kerugian dan pemulihan lingkungan sebesar Rp 3,7 triliun. Sementara delapan perusahaan dalam persiapan eksekusi dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 2,3 triliun.

Pembayaran terbaru dilakukan oleh PT National Sago Prima (NSP) yang telah membayar ganti rugi Rp 160 miliar dari total kewajiban ganti rugi Rp 319 miliar atas karhutla yang terjadi di lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHH-BK) dengan jenis tanaman sagu.

Rasio Ridho Sani mengatakan, pembayaran tahap kedua oleh PT NSP akan dilakukan paling lambat pada 18 Desember 2024.

Selain itu, pembayaran tahun ini juga dilakukan oleh PT Surya Panen Subur sebesar Rp 68 miliar. PT Kalista Alam juga telah melunasi total ganti rugi karhutla Rp 114 miliar ditambah membayar uang paksa setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan tindakan pemulihan lingkungan sebesar Rp 8,2 miliar.

Sejauh ini, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait ganti rugi karhutla sebanyak Rp 458 miliar dari Rp 718 miliar yang telah disetor oleh KLHK ke kas negara.

"Ini berkaitan dengan karhutla, belum termasuk dengan kasus-kasus yang kami tangani lainnya, seperti pencemaran dan perusakan terumbu karang, pencemaran lingkungan. Itu terus kita lakukan," katanya.