Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Wakil Presiden AS dari Partai Demokrat, Kamala Harris, unggul tipis 46% dibandingkan 43% atas mantan Presiden dari Partai Republik, Donald Trump, menurut jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos.

Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa para pemilih memiliki pandangan yang pesimistis terhadap arah negara, terutama terkait ekonomi dan kebijakan imigrasi.

Harris unggul dalam jajak pendapat yang berlangsung selama enam hari dan berakhir pada Senin. Kelebihannya sedikit berubah dari jajak pendapat sebelumnya, di mana Harris unggul 45% dibanding 42%.

Kedua hasil ini menunjukkan persaingan yang sangat ketat dengan pemilihan presiden tinggal dua minggu lagi, yang dijadwalkan pada 5 November.

Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa para pemilih memiliki pandangan negatif terhadap ekonomi, dengan 70% mengatakan bahwa biaya hidup mereka berada di jalur yang salah, dan 60% menyatakan bahwa ekonomi secara keseluruhan berada di arah yang keliru.

Selain itu, 65% responden merasa bahwa kebijakan imigrasi juga tidak berjalan baik.

Ekonomi, imigrasi, dan ancaman terhadap demokrasi menjadi isu utama yang paling dikhawatirkan oleh pemilih. Dalam hal kebijakan ekonomi, Trump mendapatkan dukungan lebih besar dengan 46% dibandingkan 38% untuk Harris. Dalam isu imigrasi, Trump juga unggul dengan 48% berbanding 35%.

Meski demikian, Harris lebih unggul dalam isu yang terkait dengan ekstremisme politik dan ancaman terhadap demokrasi, dengan 42% dibandingkan 35%. Ia juga lebih dipandang mampu menangani kebijakan aborsi dan perawatan kesehatan.

Meskipun Harris unggul dalam jajak pendapat, keunggulan tersebut belum tentu cukup untuk memenangkan pemilu. Hasil pemilihan presiden AS ditentukan oleh Electoral College, yang mengandalkan kemenangan di negara-negara bagian medan pertempuran. Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa Harris dan Trump bersaing ketat di negara-negara bagian tersebut.

Antusiasme pemilih terhadap pemilu kali ini juga meningkat. Sekitar 79% pemilih terdaftar menyatakan mereka yakin akan memberikan suara, termasuk 87% pemilih dari Partai Demokrat dan 84% dari Partai Republik.

Jajak pendapat ini dilakukan secara daring dengan melibatkan 4.129 orang dewasa AS, termasuk 3.481 pemilih terdaftar. Margin kesalahan jajak pendapat ini adalah 2 poin persentase.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan 13 negara dari kewajiban memiliki visa saat berkunjung ke Indonesia. Penentuan negara dipilih dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung perekonomian nasional.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peraturan ini otomatis berlaku pada saat diundangkan 29 Agustus 2024.

"Subjek bebas visa kunjungan dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia," bunyi pasal 2 ayat (2) aturan tersebut, dikutip Minggu (1/9/2024).

Subjek bebas visa tetap harus masuk wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Mereka hanya boleh tinggal di Indonesia untuk jangka waktu maksimal 30 hari.

"Izin tinggal kunjungan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya," bunyi pasal 3 ayat (3).

Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa paling sedikit selama enam bulan sekali. Penambahan atau pengurangan daftar negara dapat ditetapkan setelah dibahas dalam rapat lintas kementerian koordinator.

"Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan/atau kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara pemberian visa kunjungan," bunyi pasal 6 ayat (1).

Daftar 13 negara bebas visa ke Indonesia:

1. Brunei Darussalam
2. Filipina
3. Kamboja
4. Laos
5. Malaysia
6. Myanmar
7. Singapura
8. Thailand
9. Vietnam
10. Timor Leste.
11. Suriname
12. Kolombia
13. Hong Kong