BEIJING, investor.id – Pemerintah China kembali memberlakukan kebijakan bebas visa untuk warga pemegang paspor dari beberapa negara, termasuk Korea Selatan (Korsel).

“China memutuskan untuk menerapkan kebijakan bebas visa ke lebih banyak negara dengan memperluas kebijakan bebas visa kepada pemegang paspor biasa dari negara Slovakia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Islandia, Andorra, Monako, Liechtenstein dan Korea Selatan sebagai uji coba," papar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian di Beijing, Jumat (1/11/2024).

Ia menyampaikan, tujuan pemberlakuan bebas visa itu adalah untuk lebih memudahkan perjalanan lintas batas.

"Bebas visa berlaku mulai 8 November 2024 hingga 31 Desember 2025 untuk 15 hari kunjungan," ucapnya, seperti dikutip Antara, Sabtu (2/11/2024).

Jika demikian, pemegang paspor biasa dari sembilan negara tersebut dibebaskan dari visa untuk memasuki wilayah China dan tinggal tidak lebih dari 15 hari untuk keperluan bisnis, wisata, kunjungan keluarga maupun transit transit.

Pemberian fasilitas bebas visa itu juga sebagai tindak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico pada 1 November 2024.

Hingga saat ini, China sudah menerapkan kebijakan bebas visa kepada lebih dari 160 negara. Beberapa di antaranya adalah kebijakan bebas visa timbal balik, tetapi sebagian adalah bebas visa unilateral (satu pihak).

Pemerintah China mengklaim kebijakan tersebut berhasil meningkatkan jumlah wisatawan asing ke negara tersebut hingga 17 juta orang pada Januari hingga Juli 2024.

Di Asia Tenggara, sudah diberlakukan perjanjian timbal balik bebas visa untuk warga negara Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura selama 30 hari mulai 9 Februari 2024.

Sedangkan di Eropa ada bebas visa selama 15 hari yang diterapkan bagi warga negara Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Swiss, Irlandia, Hongaria, Austria, Belgia, dan Luksemburg.

Pemerintah China juga memberlakukan kebijakan bebas visa bagi pemegang paspor Selandia Baru, Australia, dan Polandia yang ingin datang ke Negeri Tirai Bambu tersebut.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemegang izin tinggal tetap atau permanent residence (PR) Singapura, serta wisatawan mancanegara (wisman) dari 10 negara ASEAN, Hong Kong, Kolombia, dan Suriname kini bisa masuk atau berkunjung ke Kepulauan Riau (Kepri) maksimal empat hari tanpa visa.

"Mereka tidak diperkenankan untuk keluar dari Kepulauan Riau, jadi masuk dari Kepulauan Riau, keluar juga dari Kepulauan Riau, dapat dimohonkan secara manual atau elektronik," kata Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Anggit Suhandono dalam acara The Final Episode of Weekly Brief with Sandi Uno secara daring, Senin (14/10/2024).

Anggit mengatakan bahwa izin masuk bebas visa kunjungan ini hanya berlaku di Kepulauan Riau.

Apabila wisman hendak berkunjung ke destinasi lain, maka wisman tersebut harus kembali dahulu ke Singapura, dan kembali lagi dengan mengantongi VOA ataupun visa kunjungan sesuai paspor kebangsaannya.

"Jadi untuk mengontrolnya (kunjungan wisman supaya tidak keluar dari Kepri), kami membekali dengan sistem perlintasan yang termutakhir," katanya.

Ia mengatakan apabila wisman masuk ke Kepri dan keluar dari Kepri, maka yang terdeteksi oleh sistem bukanlah paspor, melainkan PR yang dimiliki.

Syarat bebas visa kunjungan Kepri

Kebijakan bebas visa kunjungan untuk masuk ke Kepri merujuk kepada Peraturan Presiden (Perpres) 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Kepmenkumham Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024 tentang Subyek 97 Negara VKSK yang diundangkan pada 29 Agustus 2024.

Izin tinggal tanpa visa ini diberikan guna mempermudah wisman datang ke Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Izin tinggal ini diberikan selama empat hari sejak kedatangan dan tidak dapat diperpanjang dan dialihstatuskan.

Adapun pintu masuk yang bisa diakses yakni dari TPI Nongsa, TPI Marina, Batam Centre, Citra Tri Tunas, Sekupang (Batam), Sri Bintan Pura, Bandar Bentan Telani Lagoi, dan Tanjung Balai Karimun (Tanjung Pinang).

Khusus pemegang PR Singapura, wisman harus memiliki status penduduk tetap Singapura Permanent Residence, atau merupakan pemegang kartu National Registration Identity Card (NRIC) berwarna biru, serta bukan pemegang Calling Visa.

KOMPAS.com - Pemegang kartu PR atau permanent residence Singapura, serta wisatawan mancanegara dari 10 negara ASEAN, Hong Kong, Kolombia, dan Suriname kini bisa masuk dan tinggal di Kepulauan Riau maksimal empat hari tanpa visa.

Kebijakan tersebut merujuk kepada Peraturan Presiden (Perpres) 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Kepmenkumham Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024 tentang Subyek 97 Negara VKSK yang diundangkan pada 29 Agustus 2024.

"Regulasi yang terbaru ini kami memberikan kepada 13 negara, ditambah satu pemegang izin tinggal tertentu Singapura," kata Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Anggit Suhandono dalam acara The Final Episode of Weekly Brief with Sandi Uno secara daring, Senin (14/10/2024).

Adapun untuk tema pemegang izin tinggal tertentu Singapura, sambung dia, diberikan bebas visa karena mereka sudah terakreditasi oleh pemerintah Singapura, sehingga keabsahannya tidak perlu diperiksa lagi.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Beri keuntungan untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Ia menambahkan, izin tinggal tanpa visa ini diberikan guna mempermudah wisman datang ke Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi per 1 Oktober 2024 yang dipaparkan oleh Anggit, jumlah kedatangan Warga Negara Asing (WNA) pada 2024 menurun 29 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.

Penurunan ini terjadi, katanya, karena Imigrasi membuka bebas visa kunjungan untuk 169 negara. Sementara saat ini Imigrasi membatasi bebas visa kunjungan untuk 13 negara.

"Kami membuka sebanyak 169 negara bebas visa kunjungan, saat ini kita batasi sebanyak 13 (negara). Tapi dampak yang terjadi adalah dapat menjalin quality tourism dan good quality travelers," ujarnya.

Kompas.com/ Suci Wulandari Putri Menteri Pariwisata dah Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat ditemui awak media usai kegiatan The Final Episode of Weekly Brief with Sandi Uno di Balairung Soesilo Soedirman, Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Izin tinggal ini hanya berlaku di Kepulauan Riau, diberikan selama empat hari sejak kedatangan dan tidak dapat diperpanjang dan dialihstatuskan.

Adapun pintu masuk yang bisa diakses yakni dari TPI Nongsa, TPI Marina, Batam Centre, Citra Tri Tunas, Sekupang (Batam), Sri Bintan Pura, Bandar Bentan Telani Lagoi, dan Tanjung Balai Karimun (Tanjung Pinang).

Khusus pemegang PR Singapura, wisman harus memiliki status penduduk tetap Singapura Permanent Residence, atau merupakan pemegang kartu National Registration Identity Card (NRIC) berwarna biru, serta bukan pemegang Calling Visa.

"Mereka tidak diperkenankan untuk keluar dari Kepulauan Riau, jadi masuk dari Kepulauan Riau, keluar juga dari Kepulauan Riau. Dapat dimohonkan secara manual atau elektronik," tutur Anggit.

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia baru saja mengumumkan kebijakan baru yang memberikan bebas visa kepada warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap Singapura untuk berkunjung ke Batam, Bintan, dan Kepulauan Karimun.

Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan pariwisata dan investasi di kawasan ekonomi regional tersebut, yang mencakup zona ekonomi khusus dengan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi.

Durasi Tinggal Maksimal Empat Hari

Di bawah kebijakan baru ini, para pengunjung yang memenuhi syarat dapat tinggal di wilayah tersebut hingga empat hari. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, dalam pernyataannya pada hari Selasa menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku di beberapa titik pelabuhan di wilayah Riau, yang meliputi Kepulauan Karimun.

Dengan pembebasan visa ini, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan dan pelaku bisnis yang datang ke wilayah ini, terutama dari Singapura, yang merupakan pusat ekonomi regional penting.

Fokus Kebijakan pada Pemegang Izin Tinggal Tetap Singapura

Berbeda dengan kebijakan bebas visa yang sudah ada untuk negara-negara anggota ASEAN yang berlaku secara umum untuk pariwisata dan kunjungan singkat, kebijakan baru ini secara spesifik menargetkan pemegang izin tinggal tetap Singapura.

Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan proses visa bagi kelompok ini, dengan fokus utama pada wilayah-wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai kawasan strategis untuk pengembangan pariwisata dan investasi.

Menurut data dari departemen statistik Singapura, terdapat sekitar 545.000 penduduk tetap di Singapura. Jumlah ini menciptakan potensi pasar yang signifikan bagi pariwisata dan sektor bisnis di wilayah Batam, Bintan, dan Kepulauan Karimun.

Inisiatif Kebijakan Pro-Investasi di Indonesia

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia terus memperkenalkan berbagai inisiatif untuk menarik perhatian warga negara asing dan investor internasional.

Selain kebijakan bebas visa ini, pemerintah Indonesia juga meluncurkan program seperti visa rumah kedua (second home visa) dan visa emas (golden visa) yang ditujukan bagi warga global kaya dan investor asing.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, Indonesia berharap dapat menciptakan lingkungan yang ramah bagi wisatawan dan pelaku bisnis, baik untuk kunjungan singkat maupun jangka panjang.

Pengembangan Ekonomi Digital dan Pariwisata

Kebijakan bebas visa baru ini juga difokuskan untuk mendorong kunjungan ke Nongsa Digital Park dan Bintan Resort, dua kawasan yang merupakan hub pengembangan ekonomi digital dan pariwisata di Indonesia.

Nongsa Digital Park, misalnya, telah menjadi pusat bagi perusahaan-perusahaan teknologi dan digital yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara, sementara Bintan Resort merupakan tujuan utama wisatawan dengan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut di sektor pariwisata mewah dan lingkungan.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan Batam, Bintan, dan Kepulauan Karimun akan semakin menarik bagi para pengunjung internasional, tidak hanya sebagai destinasi pariwisata tetapi juga sebagai pusat bisnis dan investasi di kawasan Asia Tenggara.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya mengusulkan negara bebas visa kunjungan yang tadinya berjumlah 13 negara bisa bertambah menjadi 20 negara. Rencananya, Kemenparekraf akan mengusulkan tambahan negara bebas visa kunjungan secara bertahap.

Sebelumnya, jika merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Agustus 2024, Indonesia memangkas dari total 79 negara bebas visa menjadi 13 negara saja.

Ketigabelas negara tersebut adalah:

1. Brunei Darussalam
2. Filipina
3. Kamboja
4. Laos
5. Malaysia
6. Myanmar
7. Singapura
8. Thailand
9. Vietnam
10. Timor Leste.
11. Suriname
12. Kolombia
13. Hong Kong

"Indonesia sekarang strateginya tepat, kita mau menambah 3 (negara), keseluruhan kami mengajukan 20 (negara). Jadi kita berharap nanti secara bertahap akan ditambah," ungkap Sandiaga di kawasan Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Selatan, Minggu (22/09).

Adapun, Sandiaga mengungkap daftar negara yang ingin kementeriannya tambah adalah negara-negara dengan jumlah inbound yang tinggi.

"Berharap ada relaksasi karena kita ingin mengejar wisatawan yang lebih berkualitas dari Eropa dan dari Amerika. Kemudian dari China dan dari India," tambahnya.

Terkait dampak dari pemotongan negara penerima bebas visa, Sandi bilang saat ini Indonesia belum ada dampak yang signifikan. Ia juga menyebut, beberapa negara di kawasan ASEAN mengikuti langkah Indonesia untuk memangkas daftar negara penerima bebas visa mereka.

"Belum ada per hari ini (dampaknya) tapi kita terus melihat. Di Thailand ini kemarin baru menyesuaikan juga (penerima bebas visa). Dia memotong juga karena dia melihat efektivitas," katanya.

Sebagai tambahan informasi, Sandiaga mengatakan pada tahun ini, Kemenparekraf menargetkan jumlah wisatawan mancanegara dapat mencapai 14,3 juta dengan nilai devisa US$ 15 Miliar serta pergerakan wisatawan domestik tembus 1,25 miliar.

"Untuk US$ 15 miliar target devisa tahun ini. Tapi ini kita hasilkan dari jumlah wisatawan yang jauh lebih rendah dibandingkan 2019. Jadi waktu target 2019 kita mencapai US$ 16 miliar-17 miliar dengan jumlah wisatawan hampir 17 juta. Sekarang dengan 14 juta (wisatawan)," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Astana, ibu kota Kazakhstan, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kazakhstan.

Kunjungan yang dipimpin I Wayan Sudirta ini tidak hanya berfokus pada diplomasi parlemen, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting yang berpotensi meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Berikut serba-serbi pembahasan penting dalam kunjungan ini.

1. Pembahasan Bebas Visa dan Penerbangan Langsung

Dalam dialog antara Delegasi GKSB DPR RI dan Wakil Menteri Perdagangan Kazakhstan, Kairat Torebayev, disepakati pentingnya kebijakan bebas visa bagi warga negara Kazakhstan yang berkunjung ke Indonesia serta pembukaan penerbangan langsung antara kedua negara. Langkah ini dipandang vital dalam meningkatkan arus perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Penerapan kebijakan bebas visa diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan Kazakhstan, yang telah mencapai lebih dari 11 ribu orang selama Januari hingga Juli 2024. Selain itu, penerbangan langsung dinilai akan memperlancar akses perjalanan dan memperkuat kerja sama ekonomi di berbagai sektor, termasuk minyak bumi, pengembangan kilang, dan pariwisata medis.

2. Peningkatan Kerjasama di Sektor Perdagangan dan Investasi

Selain pariwisata, Delegasi GKSB DPR RI juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama di sektor perdagangan dan investasi. Pada tahun 2023, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Kazakhstan hampir mencapai USD 350 juta, menandakan hubungan ekonomi yang semakin kokoh.

Sementara itu, investasi dari Kazakhstan ke Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2024 telah mencapai USD 2 juta. Kedua pihak juga membahas potensi besar di sektor minyak bumi, pengembangan kilang (refinery), dan pariwisata medis, yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara serta memperluas peluang investasi.

3. Pembahasan Perjanjian Perdagangan Bebas dan Investasi

Selama kunjungan, Delegasi DPR RI mengadakan dialog dengan mitra parlemen mereka di Mazhilis, majelis rendah parlemen Kazakhstan. Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah mempercepat finalisasi dan penandatanganan sejumlah perjanjian bilateral.

Perjanjian-perjanjian yang dibahas termasuk perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EEU), perjanjian promosi dan perlindungan investasi, serta perjanjian penghindaran pajak berganda.

Ketua Delegasi, I Wayan Sudirta, menekankan bahwa perjanjian-perjanjian ini memiliki peran strategis untuk mendukung para pelaku usaha di kedua negara. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas dan perlindungan investasi, diharapkan akan semakin banyak pengusaha Indonesia yang dapat berdagang dan berinvestasi di Kazakhstan, serta sebaliknya.

4. Diskusi dengan Para WNI di Astana Kazakhstan

Selain menjalankan agenda formal, Delegasi GKSB DPR RI juga meluangkan waktu untuk bertemu dengan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Astana. Pertemuan ini berlangsung di Wisma Duta Besar RI, di mana para anggota delegasi berdiskusi dengan WNI dari berbagai latar belakang, seperti spa therapist, pengajar, mahasiswa, tenaga kerja di sektor pertambangan, serta ibu rumah tangga. Dalam pertemuan ini, delegasi mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan dari para WNI, sekaligus membahas sejumlah isu yang mereka hadapi selama tinggal di Kazakhstan.

5. Kunjungan ke Industri Strategis Kazakhstan
Sebagai bagian dari kunjungan, Delegasi GKSB DPR RI juga mengunjungi Astana Hub, sebuah pusat inovasi digital yang memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem digital dan startup di Kazakhstan. Dalam kunjungan tersebut, CEO Astana Hub, Magzhan Madiyev, mempresentasikan visi dan misi Hub serta menjelaskan bagaimana mereka mendukung pertumbuhan industri digital di negara tersebut.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan adanya potensi relaksasi lebih lanjut terkait kebijakan bebas visa kunjungan, setelah penetapan 13 negara sebagai penerima bebas visa untuk masuk ke Indonesia.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 tahun 2024, yang sebelumnya berlaku untuk 169 negara.

Wisnu Sindhutrisno, Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 Kemenparekraf mengatakan bahwa kajian terhadap jumlah negara penerima bebas visa masih berlangsung, dan ada kemungkinan perluasan relaksasi untuk negara-negara lain.

Menurutnya, relaksasi ini bisa menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia, terutama di kawasan Asia Tenggara.

"Soal visa ini kami terus melakukan koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah. Kami yakin akan ada beberapa relaksasi agar kita lebih kompetitif, paling tidak di Asia Tenggara," ujar Wisnu saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (20/09).

Meskipun Indonesia saat ini menempati peringkat ke-22 dunia dan ke-2 di Asia Tenggara berdasarkan Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2024, Wisnu mengungkapkan bahwa posisi ini belum berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

"Sayangnya, peringkat TTDI ini tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kedatangan wisman ke Indonesia. Kita masih di bawah Thailand, bahkan Malaysia dan Vietnam," jelasnya.

Wisnu juga menyoroti bahwa beberapa negara ASEAN telah memberikan bebas visa kepada negara-negara dengan tingkat wisata keluar (outbound) yang tinggi, seperti China dan India, yang merupakan pasar wisatawan besar.

Ia mencontohkan Vietnam yang memberikan bebas visa kepada banyak negara, termasuk China dan India.

Meski demikian, Wisnu menekankan bahwa relaksasi kebijakan bebas visa tetap akan mempertimbangkan prinsip pariwisata yang regeneratif dan berkelanjutan.

"Kami tidak ingin kembali ke era sebelum pandemi, di mana kedatangan wisatawan China tergolong pariwisata massal. Sekarang kami lebih fokus pada quality tourism dengan arah menuju regeneratif tourism," pungkasnya.

Bisnis.com, BADUNG – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tengah membahas soal perjanjian pembebasan visa ke Afrika Selatan untuk para pemegang paspor hijau yang pada digunakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Pasalnya, kesepakatan ini dinilai dapat meningkatkan potensi bisnis.

Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury mengatakan dengan kemudahan akses perjalanan diharapkan dapat meningkatkan kontak antara pelaku bisnis Indonesia dan negara-negara di Afrika, terutama Afrika Selatan.

Menurut Pahala, dengan menghilangkan hambatan perjalanan dinilai dapat mendorong hubungan langsung di antara dua negara.

Dia menekankan bahwa kontak langsung adalah kunci untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang konkret. Tanpa kontak ini, akan sulit untuk meningkatkan kerja sama ekonomi secara signifikan.

"Seperti yang kita lihat saat ini kan, tanpa kontak dari para pelaku bisnis susah untuk kita bisa meningkatkan adanya kerja sama ekonomi yang konkret sifatnya," ujarnya di sela-sela agenda Indonesia-Africa Forum 2024, Selasa (3/9/2024).

Dia menambahkan bahwa dengan mudahnya perjalanan, diharapkan orang Indonesia lebih mudah melakukan perjalanan ke Afrika dan membangun hubungan bisnis.

“Hal ini diharapkan membuka lebih banyak kesempatan untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan bisnis antara Indonesia dan negara-negara Afrika, termasuk Afrika Selatan, dan memang khususnya di empat sektor ini,” ujarnya.

Pertama, yang disorotinya adalah bidang energi. Kemudian, Pahala juga menyebut akan banyak peluang untuk mengembangkan rantai pasokan global yang lebih kuat untuk mineral-mineral kritis, terutama mineral-mineral penting untuk transisi energi di masa depan.

Ketiga, adalah di bidang ketahanan pangan. Di mana RI melihat bahwa di bidang ketahanan pangan, ada banyak peluang bagi kedua negara untuk bekerja sama, karena akan ada sekitar 1,7 miliar populasi gabungan antara Indonesia dan Afrika, dan ini akan terus tumbuh di masa depan.

Keempat, di bidang kesehatan. Tercatat, Indonesia sudah memproduksi sekitar 1 miliar vaksin untuk negara-negara Afrika.

"Saya pikir perawatan kesehatan sebenarnya akan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kita akan terus mengembangkan dan meningkatkan human capital index kita," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI memberikan bebas visa kunjungan untuk warga dari 13 negara mulai 29 Agustus 2024.

Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Bebas Visa Kunjungan yang telah diteken Presiden Joko Widodo yang menggantikan aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 21 Tahun 2016.

Dilansir salinan Perpres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Senin (2/9/2024), 13 negara yang dimaksud meliputi negara-negara di Asia dan Amerika Selatan.

Dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ilustrasi wisatawan di Bali.

Rinciannya yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia dan Hong Kong.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bebas visa kunjungan untuk pemegang izin tinggal tertentu dari negara Singapura.

Dengan kebijakan bebas visa ini, para warga negara asing (WNA) dari 13 negara dan pemegang izin tinggal dari Singapura itu dapat tinggal di Indonesia paling lama selama 30 hari.

Namun, izin tinggal kunjungan tersebut tidak dapat diperpanjang atau dialih-statuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Kemudian, pada pasal 2 ayat 3) Perpres disebutkan bahwa pemberian bebas visa kunjungan dilakukan dengan memperhatikan lima hal.

Yakni asas timbal balik dan asas manfaat, keamanan negara, pariwisata, ekonomi dan investasi dan/atau aspek Iain yang ditentukan oleh Presiden.

Nantinya kementerian dan lembaga terkait dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa terbaru ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI memberikan bebas visa kunjungan untuk warga dari 13 negara mulai 29 Agustus 2024.

Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Bebas Visa Kunjungan yang telah diteken Presiden Joko Widodo yang menggantikan aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 21 Tahun 2016.

Dilansir salinan Perpres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Senin (2/9/2024), 13 negara yang dimaksud meliputi negara-negara di Asia dan Amerika Selatan.

Dok. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ilustrasi wisatawan di Bali.

Rinciannya yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia dan Hong Kong.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bebas visa kunjungan untuk pemegang izin tinggal tertentu dari negara Singapura.

Dengan kebijakan bebas visa ini, para warga negara asing (WNA) dari 13 negara dan pemegang izin tinggal dari Singapura itu dapat tinggal di Indonesia paling lama selama 30 hari.

Namun, izin tinggal kunjungan tersebut tidak dapat diperpanjang atau dialih-statuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Kemudian, pada pasal 2 ayat 3) Perpres disebutkan bahwa pemberian bebas visa kunjungan dilakukan dengan memperhatikan lima hal.

Yakni asas timbal balik dan asas manfaat, keamanan negara, pariwisata, ekonomi dan investasi dan/atau aspek Iain yang ditentukan oleh Presiden.

Nantinya kementerian dan lembaga terkait dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa terbaru ini.

Evaluasi dilakukan secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Hasil evaluasi dapat berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara.

Namun, dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan/atau kesehatan masyarakat, menteri dapat menghentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan.

Adapun kebijakan bebas visa yang diberikan pemerintah kali ini mempertimbangkan keamanan wilayah RI serta selektivitas dalam pemberian bebas visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.

Selain itu, bebas visa juga mempertimbangkan peningkatan pendapatan negara yang dipergunakan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan 13 negara dari kewajiban memiliki visa saat berkunjung ke Indonesia. Penentuan negara dipilih dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung perekonomian nasional.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peraturan ini otomatis berlaku pada saat diundangkan 29 Agustus 2024.

"Subjek bebas visa kunjungan dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia," bunyi pasal 2 ayat (2) aturan tersebut, dikutip Minggu (1/9/2024).

Subjek bebas visa tetap harus masuk wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Mereka hanya boleh tinggal di Indonesia untuk jangka waktu maksimal 30 hari.

"Izin tinggal kunjungan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya," bunyi pasal 3 ayat (3).

Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa paling sedikit selama enam bulan sekali. Penambahan atau pengurangan daftar negara dapat ditetapkan setelah dibahas dalam rapat lintas kementerian koordinator.

"Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan/atau kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara pemberian visa kunjungan," bunyi pasal 6 ayat (1).

Daftar 13 negara bebas visa ke Indonesia:

1. Brunei Darussalam
2. Filipina
3. Kamboja
4. Laos
5. Malaysia
6. Myanmar
7. Singapura
8. Thailand
9. Vietnam
10. Timor Leste.
11. Suriname
12. Kolombia
13. Hong Kong

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China menyebut kebijakan bebas visa kepada lebih dari 160 negara sukses menarik 17 juta wisatawan mancanegara ke negaranya dalam tujuh bulan terakhir.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menyampaikan, jumlah kunjungan tersebut mengalami peningkatan sebesar 129,9% dibanding tahun lalu.

“Dalam 7 bulan pertama tahun ini, China menerima lebih dari 17 juta wisatawan asing, naik 129,9 persen dari tahun lalu,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, mengutip Antara, Kamis (29/8/2024).

China hingga saat ini telah menerapkan kebijakan bebas visa untuk lebih dari 160 negara dalam berbagai bentuk. Diantaranya kebijakan bebas visa timbal balik dan sebagian adalah bebas visa unilateral (satu pihak).

Lebih lanjut Lian Jian menyebut, kebijakan ini juga telah meningkatkan frekuensi penerbangan penumpang internasional tiap minggunya. Setidaknya, lebih dari 6.300 penerbangan penumpang internasional setiap minggu, meningkat hampir 10% dibanding akhir Juni 2024.

“Semua angka ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari teman-teman asing untuk bepergian ke China,” ujarnya.

Lian Jian mengungkapkan, China telah meluncurkan kebijakan bebas visa masuk selama 15 hari untuk 15 negara sebagai uji coba, bebas visa dua pihak dengan enam negara lain termasuk Singapura dan Thailand.

Ini memperluas cakupan kebijakan bebas visa untuk transit selama 144 jam di 37 pelabuhan dari 54 negara, dan terus meningkatkan layanan pembayaran.

Dia menilai, kebijakan dan langkah yang diambil China telah mendekatkan Negeri Tirai Bambu dengan dunia, sekaligus menunjukkan tekadnya untuk lebih membuka diri.

Terbaru, China juga menerapkan kebijakan bebas visa bagi pemegang paspor Selandia Baru, Australia, dan Polandia yang ingin datang ke negaranya. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2025.

Pemberian fasilitas tersebut menyusul kunjungan kenegaraan perdana Menteri China Li Qiang ke Selandia Baru dan Australia pada 13-17 Juni 2024 untuk bertemu PM Selandia Baru Christopher Luxon dan PM Australia Anthony Albanese. Pada 22-26 Juni 2024 Presiden Polandia Andrzej Duda juga datang ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping.

Adapun China telah memberlakukan perjanjian timbal balik bebas visa untuk sejumlah negara di Asia Tenggara selama 30 hari mulai 9 Februari 2024. Negara-negara tersebut yakni Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.

Sementara untuk Eropa, China menerapkan kebijakan bebas visa selama 15 hari untuk warga negara Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Malaysia, Swiss, Irlandia, Hongaria, Austria, Belgia, dan Luksemburg.