JAKARTA - Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian menjadi 44 dalam kabinetnya telah memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak. Penambahan ini dinilai bisa memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik , namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan koordinasi antar kementerian.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, penambahan jumlah kementerian sepanjang tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak menjadi masalah.

?Kami melihatnya oke-oke saja, dalam arti malah memberikan peluang yang lebih besar untuk pelayanan publik,? kata Trubus dalam Market Review IDX Channel pada Selasa (24/9/2024).

Trubus menambahkan, banyaknya Kementerian dan Lembaga diyakini akan membuat fokus pelayanan publik menjadi lebih prioritas. Contoh pemisahan yang diusulkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Pemisahan ini, selama tidak mengganggu APBN dan tetap fokus pada pelayanan, dinilai bisa memberikan keuntungan.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan dapat lebih fokus pada perumahan rakyat dan infrastruktur, tidak hanya di Proyek Strategis Nasional (PSN) tetapi juga di pusat dan daerah.

?Yang penting bagaimana jangan sampai tebang pilih dan tumpang tindih kebijakan,? imbuh Trubus.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, penambahan kementerian bisa mengakomodir kebutuhan yang lebih spesifik, namun koordinasi dan efektivitas pengambilan kebijakan menjadi lebih rumit.

?Problemnya, koordinasi lebih rumit, efektivitas pengambilan kebijakan lebih rumit,? kata Akbar.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat politik Faisal Basri, meninggal pada Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta. Berita duka ini diterima Tempo melalui pesan dari keluarga yang sampai ke redaksi pada pagi hari.

Faisal Basri meninggalkan istri, Syafitrie Nasution, serta tiga anaknya, yaitu Anwar Ibrahim Basri, Siti Nabila Azuraa Basri, dan Muhammad Attar Basri. Rumah duka berada di Kompleks Gudang Peluru Blok A 60, Jakarta Selatan.

Faisal Basri pernah menjabat sebagai Ketua STIE Perbanas Jakarta pada 1999 hingga 2003, dan ia juga mendirikan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF pada 1995.

Didik J Rachbini, ekonom senior dari INDEF, mengenang Faisal Basri sebagai seorang yang idealis dan berintegritas, memperjuangkan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan di bidang ekonomi dan politik Indonesia.

"Kita kehilangan Faisal Basri, ekonom pendiri Indef sudah dikenal luas, sosok yang idealis dan sangat berintegritas. Faisal sering dipandang sebagai sosok yang idealis, dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik," kata Didik, dilansir dari Antara.

Profil INDEF

Dilansir dari indef.or.id, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta. Aktivitas INDEF diantaranya melakukan riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Kajian INDEF diharapkan menciptakan debat kebijakan, meningkatkan partisipasi dan kepekaan publik pada proses pembuatan kebijakan publik. INDEF turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah sebuah lembaga riset independen yang didirikan pada Agustus 1995 di Jakarta. Kegiatan utama INDEF meliputi riset dan kajian terkait kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.

Kajian yang dilakukan INDEF bertujuan untuk mendorong perdebatan kebijakan, meningkatkan partisipasi publik, serta menyadarkan masyarakat tentang proses pembuatan kebijakan publik. INDEF juga berkontribusi dalam mencari solusi terbaik untuk berbagai masalah ekonomi dan sosial di Indonesia.

Visi INDEF adalah menjadi lembaga riset terdepan dalam bidang ekonomi dan keuangan, dengan menyediakan analisis yang akurat dan objektif serta informasi penting terkait isu-isu pembangunan guna menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat.

Misi INDEF adalah melakukan penelitian dan studi kebijakan terkait masalah ekonomi dan keuangan dengan tujuan memfasilitasi debat publik, menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan implementasi kebijakan publik.

Yayasan LPEK-INDEF bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, dan sosial kepada masyarakat. Selain itu, yayasan ini juga berupaya mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan di sektor-sektor tersebut di masa depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LPEK-INDEF melakukan berbagai kegiatan, seperti menyelenggarakan penelitian kebijakan ekonomi dan keuangan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga lain. INDEF juga aktif dalam diskusi kebijakan publik melalui berbagai media, termasuk artikel, opini, talkshow, konferensi pers, media sosial, dan lainnya. Selain itu, INDEF juga mengadakan pelatihan analisis kebijakan publik untuk mahasiswa, LSM, wartawan, dan masyarakat umum.

INDEF mempublikasikan hasil analisis kebijakan dalam berbagai format dan kegiatan, dengan tujuan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Yayasan LPEK-INDEF telah bekerjasama dengan berbagai lembaga donor, seperti Asia Foundation dan Ford Foundation, serta mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri.

SUKMA KANTHI NURANI | MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pengamat politik Faisal Basri, meninggal pada Kamis, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta. Berita duka ini diterima Tempo melalui pesan dari keluarga yang sampai ke redaksi pada pagi hari.

Faisal Basri meninggalkan istri, Syafitrie Nasution, serta tiga anaknya, yaitu Anwar Ibrahim Basri, Siti Nabila Azuraa Basri, dan Muhammad Attar Basri. Rumah duka berada di Kompleks Gudang Peluru Blok A 60, Jakarta Selatan.

Faisal Basri pernah menjabat sebagai Ketua STIE Perbanas Jakarta pada 1999 hingga 2003, dan ia juga mendirikan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF pada 1995.

Didik J Rachbini, ekonom senior dari INDEF, mengenang Faisal Basri sebagai seorang yang idealis dan berintegritas, memperjuangkan demokrasi, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan di bidang ekonomi dan politik Indonesia.

"Kita kehilangan Faisal Basri, ekonom pendiri Indef sudah dikenal luas, sosok yang idealis dan sangat berintegritas. Faisal sering dipandang sebagai sosok yang idealis, dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik," kata Didik, dilansir dari Antara.

Profil INDEF

Dilansir dari indef.or.id, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada Agustus 1995 di Jakarta. Aktivitas INDEF diantaranya melakukan riset dan kajian kebijakan publik, utamanya dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Kajian INDEF diharapkan menciptakan debat kebijakan, meningkatkan partisipasi dan kepekaan publik pada proses pembuatan kebijakan publik. INDEF turut berkontribusi mencari solusi terbaik dari permasalahan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah sebuah lembaga riset independen yang didirikan pada Agustus 1995 di Jakarta. Kegiatan utama INDEF meliputi riset dan kajian terkait kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.

Kajian yang dilakukan INDEF bertujuan untuk mendorong perdebatan kebijakan, meningkatkan partisipasi publik, serta menyadarkan masyarakat tentang proses pembuatan kebijakan publik. INDEF juga berkontribusi dalam mencari solusi terbaik untuk berbagai masalah ekonomi dan sosial di Indonesia.

Visi INDEF adalah menjadi lembaga riset terdepan dalam bidang ekonomi dan keuangan, dengan menyediakan analisis yang akurat dan objektif serta informasi penting terkait isu-isu pembangunan guna menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat.

Misi INDEF adalah melakukan penelitian dan studi kebijakan terkait masalah ekonomi dan keuangan dengan tujuan memfasilitasi debat publik, menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan implementasi kebijakan publik.

Yayasan LPEK-INDEF bertujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, dan sosial kepada masyarakat. Selain itu, yayasan ini juga berupaya mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan di sektor-sektor tersebut di masa depan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, LPEK-INDEF melakukan berbagai kegiatan, seperti menyelenggarakan penelitian kebijakan ekonomi dan keuangan, baik secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga lain. INDEF juga aktif dalam diskusi kebijakan publik melalui berbagai media, termasuk artikel, opini, talkshow, konferensi pers, media sosial, dan lainnya. Selain itu, INDEF juga mengadakan pelatihan analisis kebijakan publik untuk mahasiswa, LSM, wartawan, dan masyarakat umum.

INDEF mempublikasikan hasil analisis kebijakan dalam berbagai format dan kegiatan, dengan tujuan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Yayasan LPEK-INDEF telah bekerjasama dengan berbagai lembaga donor, seperti Asia Foundation dan Ford Foundation, serta mendapat dukungan dari Kementerian Dalam Negeri.

SUKMA KANTHI NURANI | MELYNDA DWI PUSPITA

Jakarta: Publik kembali dibuat tercengang dengan rencana aturan mengenai wajib asuransi kendaraan bermotor yang rencananya akan diberlakukan pada 2025. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah juga ikut mempertanyakan apa urgensinya dan bagaimana mekanisnya.

Menurut Trubus, banyak hal perlu dipikirkan jika kebijakan ini ingin diberlakukan. Banyak masyarakat menengah kebawah yang pastinya akan merasa terbebani dari kebijakan ini, apalagi ditengah harga-harga barang pokok yang juga tinggi.

“Sehingga publik juga masih bertanya-tanya. Kedua urgensinya apa untuk mewajibkan, karena ini dulunya kan sifatnya opsional,” kata Trubus dalam tayangan Metro TV, Kamis, 18 Juli 2024.

Baca juga: OJK Usulkan Perbedaan Premi Asuransi Wajib bagi Kendaraan Listrik dan Nonlistrik

Trubus mengatakan, belum ada kejelasan dari pemerintah soal rancangan peraturan pemerintah (RPP) tersebut. Apakah akan dikelola oleh perusahan asuransi yang telah ada sebelumnya, atau ada perusahaan baru milik pemerintah.

“Untuk apa? Karena selama ini publik telah membayar asuransi Jasa Raharja, apakah harus kemudian itu ditambahkan lagi? Ini kan jadi membebani publik,” tutur Trubus.

Selain itu, Trubus juga menyinggung soal apa saja keuntungan yang nanti didapatkan masyarakat. Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pemerintah hanya menghimpun dana dari masyarakat, tetapi saat ingin melakukan klaim, ada saja kesulitan yang harus dihadapi.

“Harus ada kejelasan, mekanisme prosedurnya seperti apa. Publik juga sampai saat ini bukan hanya bingung tetapi terkejut dengan kebijakan ini, karena seolah-olah pemerintah punya agenda lain, ” tambahnya.

(MBM)