Bisnis.com, JAKARTA - Jajaran kementerian dan lembaga pemerintahan Jokowi akan mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri pekan ini seiring dengan adanya dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan peretas (hacker) Bjorka di situs Breach Forums.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan bahwa saat ini Kemenkominfo bersama dengan Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi dan membahas terkait kebocoran data NPWP di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia mengaku bahwa pihaknya tengah menunggu laporan lebih detail.

“Kami akan melakukan satu rapat koordinasi. Nah, nanti di sana mungkin akan menjadi lebih jelas darimana data-data itu bisa sampai ke tangan yang tidak benar,” kata Nezar saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Sepakat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan akan memanggil Ditjen Pajak, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kemenkominfo untuk mengevaluasi adanya dugaan kebocoran data yang dilakukan Bjorka. Rapat tingkat menteri ini bakal digelar pada pekan ini, tepatnya Jumat mendatang.

“Minggu ini saya akan panggil Ditjen Pajak, kemudian dari BSSN, termasuk Kominfo untuk kita evaluasi permasalahannya apa secara detail supaya tidak terjadi hal serupa,” ujar Hadi.

Nantinya dalam rapat tersebut, Hadi menyampaikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi lebih dalam penyebab kebocoran data, serta untuk mencari solusi permasalahan dan mitigasi kebocoran data.

“Apakah [karena] Ditjen Pajak juga pada waktu itu memang tidak sebagai bagian dari tidak yang menyimpan datanya di PDNS 2, ini juga bisa. Dan apa kira-kira kelemahan sehingga bisa terjadi hal seperti itu,” tuturnya.

Kendati demikian, berdasarkan analisa sementara yang sudah didapatkan BSSN, Hadi mengungkap bahwa sebagian data ditemukan ada ketidakcocokan dengan data asli.

“Ini diduga data-data tersebut diperoleh dari beberapa kota/kabupaten. Sehingga ada yang sebagian yang tidak sesuai, data yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK maupun NPWP,” jelasnya.

Meski begitu, Hadi menyampaikan bahwa Kemenkopolhukam terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait kebocoran ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prabu Revolusi mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada DJP Kementerian Keuangan pada tanggal 18 September 2024 terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi," kata Prabu dalam keterangan tertulis yang dirilis melalui laman resmi Kominfo, Senin (23/9/2024).

Prabu menambahkan, saat ini Kominfo sedang menindaklanjuti kebocoran data tersebut secara intensif bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), DJP Kementerian Keuangan, dan Kepolisian RI.

Ia juga menekankan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara tegas diatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, yang dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar.

Penggunaan data pribadi yang bukan miliknya juga dapat dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

"Proses pengenaan sanksi pidana UU PDP dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, kabar mengenai kebocoran data ini diungkapkan oleh pegiat keamanan siber, Teguh Aprianto, melalui akun X-nya @secgron pada Rabu (18/9/2024).

Ia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP dengan harga 10.000 dollar AS, setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk data miliknya dan Presiden Jokowi.

Sri Mulyani menyatakan bahwa seluruh pihak di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, tengah melakukan evaluasi terkait masalah ini.

"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Jakarta: Dugaan kebocoran data yang melibatkan lebih dari 6 juta data wajib pajak pada 18 September 2024 menyoroti kembali urgensi untuk memperkuat langkah keamanan siber di berbagai institusi dan organisasi.

Dugaan kebocoran yang diklaim dapat mengekspos informasi sensitif seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, dan data lainnya, dilakukan oleh peretas dengan identitas Bjorka.

Apabila benar telah terjadi kebocoran data wajib pajak tersebut, organisasi keamanan siber Asia-Pasifik ternama ITSEC Asia menanggapi perlunya evaluasi dan langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan perlindungan infrastruktur digital dalam pengelolaan data penting demi menjaga kepercayaan publik.
“Dugaan kebocoran data NPWP ini menggambarkan sasaran ancaman siber yang terus berkembang. Ini juga menjadi pengingat bahwa semua institusi yang mengelola data sensitif harus terus memperbarui kerangka keamanan mereka dan mengadopsi mekanisme pertahanan yang proaktif,” tutur Joseph Lumban Gaol, Presiden Direktur PT ITSEC Asia.

“Institusi publik memiliki peran penting dalam keamanan nasional, dan kita harus mendukung upaya mereka untuk beradaptasi dengan lanskap yang terus berkembang ini,” ucapnya.

Joseph menegaskan pentingnya mengimplementasikan solusi Data Protection secara menyeluruh dan lengkap untuk meminimalisir risiko kebocoran data, meliputi implementasi teknologi enkripsi yang kuat, melakukan vulnerability assessments secara berkala, serta memastikan kontrol akses yang ketat.

Dia juga menekankan bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan bahwa upaya kolaboratif komprehensif antara lembaga penyimpan data, instansi pemerintah terkait keamanan siber, ahli dan juga firma swasta keamanan siber dapat secara signifikan meningkatkan perlindungan infrastruktur kritis.

ITSEC Asia juga menekankan pentingnya kesadaran publik terhadap perlindungan data dan mendorong individu serta organisasi untuk lebih waspada terhadap praktik keamanan siber mereka.

Sejumlah rekomendasi pengelolaan data yang menekankan keamanan dibagikan oleh ITSEC Asia, di antaranya:

-Audit Penyimpanan Data dan Keamanannya
Melakukan audit titik penyimpanan data penting dan sistem keamanannya untuk mengevaluasi kontrol keamanan pada data.

Penyimpanan data sebaiknya dilakukan secara sistematis dan efisien sehingga data tidak berserakan dan sampai pada kurang kontrol terhadap salah satu titik sistem penyimpanan.

Pengujian keamanan seperti Penetration Testing juga diperlukan untuk analisis risiko dan celah keamanan.

-Pembatasan Akses Pengguna yang Lebih Ketat
Langkah penting yang perlu dilakukan oleh instansi terkait dalam menjaga keamanan data yang mereka kelola adalah dengan membatasi akses ke data sensitif para wajib pajak hanya kepada personel yang benar-benar membutuhkan.

Dengan mengadopsi kebijakan kontrol akses yang lebih ketat, jumlah individu yang berinteraksi dengan informasi penting akan lebih sedikit, sehingga mengurangi risiko eksposur data dari pihak internal atau pihak- pihak yang tidak sah.

-Anonimisasi Data untuk Kontrol Keamanan yang Lebih Kuat
Instansi juga perlu mengimplementasikan mekanisme perlindungan data yang lebih kuat, seperti anonimisasi yang dilakukan dengan cara menghapus atau mengenkripsi faktor pengenal yang menghubungkan individu dengan data yang tersimpan.

Instansi dapat mempertimbangkan teknik anonimisasi data sehingga meskipun terjadi pelanggaran, data yang terekspos tidak dapat dengan mudah digunakan oleh pelaku kejahatan.

Lapisan perlindungan tambahan ini akan membatasi potensi kerusakan yang disebabkan oleh insiden seperti ini.

-Alat Keamanan yang Kuat dengan Pemantauan 24/7
Untuk meningkatkan kemampuan dalam menjaga keamanan data, perlu adanya pertimbangan dalam penerapan sistem analitik canggih dan Dashboard pemantauan Real-Time.

Alat-alat ini akan memfasilitasi pelacakan aktivitas pengguna secara menyeluruh dan memberikan informasi tentang bagaimana data wajib pajak diakses dan dikelola.

Pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas data sensitif sangat penting untuk identifikasi real-time terhadap pola akses yang mencurigakan atau akses yang tidak sah.

Sistem analitik canggih untuk pemantauan 24/7 memungkinkan instansi merespon langsung terhadap aktivitas mencurigakan dan meminimalisir peluang ancaman peretas.

-Pengumpulan dan Penyimpanan Access Log yang Rinci
Meningkatkan pengumpulan dan retensi Access Log yang rinci akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan keamanan operasi internal. Dengan mencatat secara teliti siapa yang mengakses data sensitif, kapan data tersebut diakses, dan untuk tujuan apa, instansi dapat membangun sistem yang lebih terperinci.

Praktik ini tidak hanya akan mencegah akses mencurigakan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas tersebut dapat dilacak dengan jelas.

Selain itu, membatasi ekspor data ke lokasi yang disetujui akan mencegah informasi sensitif dipindahkan ke tujuan yang tidak aman, memberikan lapisan pertahanan tambahan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku dirinya telah meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masyarakat hingga pejabat negara.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya beserta jajaran kantor pajak akan melakukan evaluasi terhadap persoalan yang muncul tersebut.

"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkapnya di kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2024).

Pasalnya, dugaan kebocoran data yang muncul di media sosial X tersebut mencantumkan NPWP pejabat negara mulai dari Jokowi, Kaesang, Gibran, hingga nama Sri Mulyani sendiri.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo justru irit berbicara dan cenderung menghindari pertanyaan wartawan.

Suryo hanya menyampaikan hal yang sama berulang-ulang, meski wartawan menyampaikan pertanyaan berbeda seputar kebocoran data tersebut.

"Kami teliti dulu, nanti kami update. Nanti aku cek ya," tuturnya.

Mirisnya, isu kebocoran data tersebut muncul di tengah rencana pemerintah untuk meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) dan implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP.

Data-data yang bocor termasuk nama, NIK, NPWP, alamat, email, jenis Wajib Pajak (WP), telepon, hingga fax.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Perbesar

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Akun X @secgron bernama Teguh Aprianto mencuit bahwa dalam contoh atau sample data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuanagn Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal adanya isu kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang beredar di media sosial X, oleh Bjorka.

Tidak tanggung-tanggung, NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi masuk dalam daftar tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menegaskan otoritas pajak tersebut tengah melakukan pendalaman.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," ungkapnya, Rabu (18/9/2024).

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi dan anak-anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Pada Maret lalu, lebih dari 49.000 credential user bocor yang digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh DJP, kebocoran data diduga berasal dari perangkat user yang terinfeksi malware, yang kemudian digunakan untuk masuk ke dalam situs pemerintahan. DJP menyimpulkan, kebocoran yang terjadi dari sisi pengguna.

Bisnis.com, JAKARTA — Bjorka kembali beraksi, kali ini dengan memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.

Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari cuitan @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).

Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.

Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.

Akun X @secgron bernama Teguh Aprianto mencuit bahwa dalam contoh atau sample data yang diunggah Bjorka terdapat data pribadi milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Selain itu, terdapat pula nama-nama dari Kemenkeu seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani, Staf Khusus Menteri Keuanagn Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, hingga Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak.

Ada pula menteri-menteri lain seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bisnis telah menghubungi pihak Kemenkeu tetapi belum terdapat penjelasan lebih lanjut. Dikabarkan bahwa Ditjen Pajak akan segera menyampaikan keterangan terkait dugaan kebocoran data itu.