JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, bahwa skema penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) 3 Kilogram (Kg) atau gas melon tidak mengalami perubahan. Artinya kedepan, penyalurannya masih menggunakan skema tertutup dengan pendaftaran melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan) seperti yang selama ini sudah dilakukan.

Sehingga masyarakat yang membutuhkan subsidi LPG akan diminta mendaftarkan NIK. Apabila masyarakat sudah terdaftar dalam sistem website Subsidi Tepat LPG, maka berhak mendapatkan subsidi LPG tersebut.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double," jelas Bahlil ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Bahlil pun menargetkan proses pendaftaran subsidi LPG berbasis NIK ini paling lambat rampung pada kuartal pertama tahun depan. "Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," pungkasnya.

Berbeda dengan LPG ini, Bahlil mengakui pemerintah masih mengkaji secara mendalam skema penyaluran subsidi BBM dan listrik. Sebab menurutnya, keputusan tersebut harus diambil dengan hati-hati lantaran pihaknya masih menunggu laporan dari beberapa pihak seperti PT Pertamina (Persero), BPH Migas dan PT PLN (Persero).

"Namun untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati2 karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," terang Bahlil.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," pungkas Bahlil.

Jakarta -

Skema subsidi BBM bakal dirombak menjadi. Rencananya skema subsidi yang selama ini berjalan bakal menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan khusus mobil pelat kuning kemungkinan tidak akan ikut diubah skema subisidinya. Subsidi dijamin tidak akan dicabut dan akan dilakukan seperti saat ini.

"Nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya," sebut Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Menurutnya subsidi yang sudah tepat sasaran tidak akan diubah. Subsidi kepada sarana transportasi umum pelat kuning salah satunya.

"Ini kan sebenarnya subsidi ini kan ada yang tepat, semuanya harusnya subsidi ya, cuman ada yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sesaran, tetap jalan," tegas Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

(hal/hns)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah akan mempertahankan skema penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas ( LPG ). Demikian diungkapkannya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Subsidi Energi Tepat Sasaran yang digelar di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Kami sudah memutuskan untuk LPG, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," jelas Bahlil.

Artinya, lanjut Bahlil, untuk LPG skema penyaluran subsidinya masih berlaku seperti sekarang. "Itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," imbuhnya.

Bahlil menambahkan, untuk subsidi BBM dan listrik, pemerintah masih mengkaji lebih dalam. Sebab diakuinya, keputusan tersebut harus diambil dengan hati-hati lantaran pihaknya masih menunggu laporan dari beberapa pihak seperti PT Pertamina (Persero), BPH Migas dan PT PLN (Persero).

"Namun untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," terang Bahlil.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara perihal pengangkatan Simon Aloysius Mantiri dan Mochamad Iriawan sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Diungkapkan Bahlil, sebagai BUMN yang sudah sangat mapan dan memiliki sistem yang jalan maka pergantian kepemimpinan merupakan hal yang biasa.

"Apalagi ya tergantung dari pimpinan, Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), biasanya kalau itu di Menteri BUMN. Pasti Menteri BUMN mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti termasuk di dalamnya adalah Pertamina," ujar Bahlil ketika ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perubahan susunan pimpinan PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perubahan tersebut yaitu pengangkatan Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang akan memimpin Pertamina di masa mendatang.

Dalam RUPS di mana keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN. "Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar.

Menurutnya, kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan.

"Kepemimpinan direksi sebelumnya akan menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan Perusahaan dan mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional," pungkas Fadjar.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penyaluran subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan listrik selama banyak yang tidak tepat sasaran. Potensi kehilangan akibat tidak tepat sasaran itu diklaim mencapai 20-30% yang jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp100 triliun.

Angka kebocoran tersebut terbilang besar mengingat nilai kompensasi dan subsidi energi yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp435 triliun. Bahlil mengatakan, perkiraan itu berdasarkan laporan yang diterimanya baik dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) maupun dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

"Tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi. Nah dalam rangka itu besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus untuk kita mencari formulasinya," ungkap Bahlil ketika ditemui dalam Konferensi Pers Program Quick Win yang digelar di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil tak menampik bahwa salah satu formulasi yang dibahas adalah penyaluran subsidi dengan skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Opsi lainnya, kata dia, adalah skema campuran antara penyaluran subsidi BBM dengan BLT, atau pun seperti yang biasa selama ini sudah berjalan.

"Jadi kita lagi tunggu saja, dua minggu dikasih waktu oleh Presiden. Jadi dua minggu ini akan kami selesaikan. Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun," tandasnya.

Bahlil menambahkan, subsidi itu harusnya diterima oleh orang miskin, dan masyarakat yang ekonominya belum bagus. "Kita tidak mau kan subsidi itu malah kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus," cetusnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah isu yang beredar bahwa sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dialihkan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menegaskan, fokus pemerintah adalah untuk memastikan program BBM subsidi tepat sasaran. Pasalnya, disinyalir terdapat potensi kebocoran subsidi energi sekitar 20-30% dengan nilai sekitar Rp100 triliun.

"Enggak benar itu, kita lagi exercise itu. Enggak benar itu, belum ada ide itu," tegas Bahlil ketika ditemui dalam Konferensi Pers Program Quick Win di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Bahlil mengaku bahwa pihaknya akan menggelar rapat perdana dengan kementerian/lembaga terkait mengenai skema baru penyaluran subsidi BBM, listrik hingga LPG. Bahlil saat ini mengemban tugas sebagai Ketua Tim Subsidi Energi Tepat Sasaran.

Isu pengalihan sebagian subsidi BBM untuk perumahan rakyat itu sebelumnya mengemuka dari Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto. Joko mengaku mendengar kabar bahwa sebagian subsidi energi akan dialihkan menjadi angsuran rumah untuk program 3 juta rumah. Joko mengatakan bahwa hal itu baru rencana yang didengar olehnya dan belum ada keputusan resmi pemerintah.

"Perubahan alokasi subsidi dari BBM, LPG, saat ini dihitung kurang tepat sasaran. Ini mau ditransformasikan kepada rakyat langsung untuk membayar angsuran rumah pada saatnya. Desain yang saya dengar seperti itu, tetapi kita tunggu," terang Joko beberapa waktu lalu.

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia segera memiliki pabrik bahan baku baterai mobil listrik (prekursor). Pabrik tersebut milik Huayou Indonesia, dan rencananya akan diresmikan November atau Desember 2024.

Bahlil mengungkap saat ini pembangunan dan persiapan pabrik tersebut sudah hampir selesai. Produksi prekursor di pabrik tersebut bisa diekspor untuk bahan baku baterai mobil Tesla.

"Sudah hampir selesai. Mungkin bulan depan ini peresmiannya," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024)

Bahlil mengatakan target tercepat akan diresmikan pabrik tersebut bulan ini, atau paling lambat Desember 2024.

"Insyaallah November ini, paling lambat Desember," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil sempat mengatakan akan ada pabrik prekusor milik Huayou di Maluku Utara yang tengah dibangun. Rencananya pabrik tersebut bakal menyuplai kebutuhan baterai listrik mobil listrik Tesla mulai Januari 2025.

"Kemudian apa yang kami lakukan groundbreaking di semester II, sebenarnya kami lakukan sektor ekosistem baterai mobil itu adalah katoda, itu akan kita lakukan di Batang, LG," katanya dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Senin (29/7/2024).

"Kemudian Huayou semester II bangun prekursor di Maluku Utara untuk suplai permintaan dari Tesla. Jadi ke depan, 1 Januari 2025 Indonesia akan mengirim material bahan baterai berbentuk prekursor dari Indonesia, pabriknya di Weda Bay," sambung Bahlil.

(ada/hns)

Jakarta -

Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menggodok skema subsidi baru untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya tengah menggodok terutama terkait data hingga opsi untuk kebijakan tersebut.

Adanya perubahan kebijakan subsidi ini juga telah dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan jajarannya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditunjuk langsung oleh Prabowo menjadi ketua tim khusus pembahas subsidi.

"Ini masih dirapatkan. Pak Menteri kan akan melaporkan ke Pak Presiden, saya di bawahnya harus siapin opsi, pembahasan data terutama, data dari mana. Itu akan saya lakukan hari ini," kata Dadan ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Dadan juga akan mempersiapkan data siapa saja penerima dari subsidi ke depan. Untuk mendukung persiapan data, Kementerian ESDM akan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita akan undang BPS, data secara nasional kan BPS," jelasnya.

Pihaknya memastikan juga akan menggodok persyaratan dari kebijakan subsidi baru tersebut. Ia pun mencontohkan bagaimana menentukan syarat dari skema subsidi listrik.

"(Hasilnya) kita sampaikan ke Pak Menteri, Pak Menteri ke Pak Presiden, kalau rumah tangga ini, segini kWh-nya, siapa yang akan dapat, tidak dapat, itu wilayah-wilayahnya nanti diputuskan, kami tim teknis membuat opsi-opsinya," pungkasnya.

Terkait dengan rencana apakah kebijakan subsidi akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah buka suara. Bahlil menyebut BLT menjadi salah satu opsi pada kebijakan ke depan. Karena keputusannya masih butuh pembahasan berikutnya.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ungkap Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Bahlil sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi diminta Prabowo untuk menyusun data-data subsidi sebagai referensi kebijakan Prabowo.

"Selain itu juga kami membahas beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk kemudian jadi materi atau bahan referensi keputusan Presiden," jelasnya.

(ada/eds)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan subsidi energi masih dalam proses pengkajian mendalam. Diungkapkannya, pemerintah saat ini membentuk tim khusus yang dipimpin langsung oleh dirinya, fokus pada subsidi tepat sasaran agar hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima manfaat subsidi ini.

"Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden untuk jadi materi/bahan referensi keputusan presiden," jelas Bahlil Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bahlil menuturkan bahwa kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat. Sebab menurutnya, pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak.

"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," terangnya.

Bahlil juga mengungkapkan, pemerintah tengah mempertimbangkan beberapa skema pemberian subsidi, termasuk opsi subsidi langsung kepada masyarakat yang layak. "Ada beberapa formula yang tengah kami kaji. Salah satunya adalah subsidi langsung. Jika kajian ini rampung, kami akan segera melaporkannya kepada Presiden," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu ditetapkan, untuk volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL).

Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

Pemerintah pun berharap skema subsidi yang lebih tepat sasaran dapat mendorong efisiensi anggaran, sekaligus menjamin bantuan negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

JAKARTA - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi perihal penetapan tersangka Tom Lembong pada kasus korupsi importasi gula di Kemendag 2015-2016. Bahlil yang mengaku junior Tom Lembong mengaku prihatin dengan penetapan tersangka tersebut.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Bahlil pun menyerahkan segala keputusan kepada penegak hukum. Dirinya mengaku tidak mengikuti kasus yang mentersangkakan Tom Lembong.

"Saya sendiri gak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah diperdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baek aja lah," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, TTL alias Thomas Trikasih Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS.

Hal itu disampaikan langsung Direktur Penyidik Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi importasi gula di Kemendag 2015-2016 pada Selasa (29/10/2024) malam.

"Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi," kata Abdul Qohar.

"Adapun kedua tersangka tersebut adalah satu TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015-2016 berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor TAP-60/F:/FD:/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024. Kedua tersangka atas nama DS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI 2015-2016 berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor TAP-60/F:/FD:/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024," jelasnya.

Jakarta -

Penggunaan bahan bakar fosil perlahan dikurangi dengan memanfaatkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk menekan emisi. Langkah ini dilakukan PT Pertamina (Persero) dengan memproduksi bahan bakar ramah lingkungan menuju masa depan yang lebih hijau dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) demi kemandirian energi.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikan Minggu (20/10) lalu juga menargetkan swasembada energi dengan memaksimalkan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia.

"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, swasembada energi akan tercapai seiring dengan meningkatnya ketahanan energi nasional. Pemerintah mendorong pemanfaatan B50 dan B60 karena ketersediaan kelapa sawit sebagai bahan baku yang melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," ujarnya.

Senior Vice President (SVP) Teknologi Inovasi PT Pertamina, Oki Muraza Foto: Ardan Adhi Chandra/detikcom

Sebagai perusahaan energi terintegrasi (integrated energy company), Pertamina memproduksi bahan bakar ramah lingkungan sebagai upaya diversifikasi bahan baku yang tidak hanya bersumber dari fosil, tapi juga sumber alternatif seperti bioetanol, Fatty Acid Methyl Ester (FAME), Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO).

"(Pertama), Jadi ini diversifikasi untuk resources dan juga produk. Tidak hanya untuk bahan baku, tidak hanya minyak dan gas bumi, tapi juga sumber energi terbarukan, termasuk minyak nabati, terus sampah biomassa, dan circular economy. Kedua, tentu juga ada kebutuhan seiring sustainability dan juga untuk mendapatkan fuel dengan lower emission, jadi ini climate concern. Ketiga, karena kita BUMN, BUMN itu engine growth, kita berusaha inovasi selain untuk memperkuat ketahanan nasional, tapi juga untuk menciptakan sentra ekonomi baru, menciptakan lapangan pekerjaan. Keempat, kita butuh bisnis yang, ibaratnya kita sudah ada toolbox hydrocarbon economy, memberikan penghasilan sekian tahun, ada kilang, ada distribusi BBM, tapi sumber ini terbatas, jadi kita butuh another toolbox yang bioeconomy, yang masukannya bisa lebih ada di Indonesia barangnya EBT," kata Senior Vice President (SVP) Teknologi Inovasi PT Pertamina, Oki Muraza kepada detikcom, ditulis Rabu (30/10/2024).

Oki melanjutkan, Pertamina sudah memproduksi dan mendistribusikan empat BBM ramah lingkungan, antara lain, Pertamax Green 95, Biosolar, Pertamina Renewable Diesel, dan Bioavtur/Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF). Keempat BBM ramah lingkungan tersebut diproduksi dengan campuran produk ramah lingkungan, apa saja?

Pertama, Pertamax Green 95 merupakan bahan bakar hasil pengembangan energi terbarukan berupa Bioetanol yang berasal dari tanaman tebu yang bisa menekan emisi karbon dibandingkan BBM konvensional. Pertamax Green diluncurkan pertama kali pada Juli 2023 dan dijual di sejumlah SPBU Pertamina.

Kedua, Biodiesel yang merupakan campuran antara minyak nabati berupa Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan solar konvensional. Pada 2025, pemerintah menargetkan implementasi Biodiesel 40% (B40), yakni campuran solar dengan 40% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit dan harapannya bisa mencapai B100.

Ketiga, Pertamina Renewable Diesel D100 yang merupakan bahan bakar nabati ramah lingkungan yang dihasilkan dari Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).

"Pertamina Renewable Diesel D100 sering disebut sebagai Pertamina RD yang merupakan bahan bakar nabati ramah lingkungan atau dikenal di pasar global sebagai Hydrotreated Vegetable Oil (HVO)," ujar Oki.

Mengutip dari situs Pertamina, Pertamina Renewable Diesel D100 diproduksi melalui proses hidrotreating yang canggih, yang mengubah bahan baku nabati menjadi bahan bakar diesel yang lebih bersih dan efisien. Proses ini memungkinkan PT Pertamina (Persero) untuk menciptakan produk yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memiliki kualitas yang setara atau bahkan lebih baik dari diesel konvensional.

Keempat, Bioavtur/Pertamina SAF merupakan bahan bakar pesawat terbang alternatif yang berasal dari sumber daya alam terbarukan, seperti minyak nabati, lemak hewan, atau limbah biomassa.

"Saat ini Pertamina telah mampu memproduksi bioavtur yang dibuat dari campuran avtur dan turunan kelapa sawit (Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil/RBDPKO) 2,4% melalui metode co-processing di kilang RU IV Cilacap," tutur Oki.

Infografis BBM Ramah Lingkungan Pertamina Foto: Dok. Tim Infografis - Zaki Alfarabi/detikcom

Produksi Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Oki menjelaskan, produksi BBM ramah lingkungan Pertamina melibatkan beberapa teknologi dan tahapan utama yang memungkinkan untuk mengubah sumber daya terbarukan seperti minyak nabati, limbah organik, atau biomassa menjadi bahan bakar yang dapat digunakan untuk kendaraan dan industri.

"Untuk memastikan ketersediaan pasokannya, pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini harus diikuti dengan pengembangan infrastruktur bahan bakunya. Termasuk bagaimana melakukan diversifikasi bahan baku dan tentunya perlu dukungan kebijakan yang kondusif dari pemerintah untuk tetap menjaga iklim investasi bahan bakar ramah lingkungan," jelas Oki.

Untuk mencapai target bauran EBT dan nol emisi (Net Zero Emission/NZE) 2060, Pertamina berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memproduksi bahan bakar ramah lingkungan. Oki mengatakan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan porsi biokomponen dalam campuran bahan bakar.

Selain bioetanol yang sudah digunakan sebagai campuran dalam Pertamax Green 95, biokomponen biodiesel dari kelapa sawit, biokomponen dari minyak sawit, dan minyak jelantah (Used Cooking Oil/UCO), Pertamina juga terus mengembangkan riset potensi dari biokomponen dari minyak nabati lainnya seperti minyak malapari, kepuh, nyamplung, jarak pagar, atau bahkan alga.

"Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, selain minyak kelapa sawit yang menjadi bahan baku saat ini, Pertamina juga membidik beberapa alternatif bahan baku untuk biofuel yang lebih berkelanjutan, antara lain minyak goreng bekas (waste cooking oil), lemak hewani (animal fat), minyak alga (algae oil), minyak-minyak nabati non edible oil termasuk sumber-sumber biomassa dari limbah pertanian dan kehutanan seperti sekam padi, bagas, tandan sawit kosong, dan lain-lain," kata Oki.

Oki menambahkan, setiap bahan baku, baik dari minyak kelapa sawit, sorgum, hingga bahan lain seperti minyak goreng bekas atau alga pada dasarnya memiliki proses produksi yang spesifik untuk diubah menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Sebagai contoh, Biodiesel adalah bahan bakar yang dihasilkan dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses transesterfikasi. Sedangkan Bioetanol adalah bahan bakar yang dihasilkan dari fermentasi gula atau pati yang terdapat dalam tanaman seperti sorgum, tebu, atau jagung.

BBM B40 diujicoba untuk kendaraan roda empat. B40 merupakan bahan bakar biodiesel campuran minyak sawit 40%. Foto: Rifkianto Nugroho

Inovasi Bioetanol Berbahan Sorgum

Pertamina juga melakukan inovasi Bioetanol berbahan dasar sorgum. Oki mengatakan, sorgum merupakan salah satu tanaman yang menjanjikan sebagai bahan baku bioetanol. Ketahanan sorgum terhadap kekeringan dan berbagai jenis tanah membuatnya cocok untuk dibudidayakan di berbagai wilayah. Sorgum memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, terutama pada bagian batangnya, sehingga potensial untuk dikonversi menjadi bioetanol.

"Pada tahun ini, Pertamina telah melakukan uji coba penggunaan bioetanol 100% (E100) dari sorgum pada kendaraan Toyota Flex Fuel Vehicle (FFV). Hasil uji coba menunjukkan performa yang baik dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil," tutur Oki.

Oki mengatakan, Bioetanol yang berasal dari molase sorgum sangat berpotensi dikembangkan di Indonesia diiringi dengan budi daya tanaman dan pengembangan infrastruktur pengolahan. Sorgum dinilai lebih unggul daripada tebu karena kebutuhan air dan pupuk yang lebih sedikit. Pihaknya bekerja sama dengan Universitas Mataram dalam membudidayakan sorgum untuk menjamin pasokan sebagai bahan baku bioetanol.

"Jadi kami ada kerja sama dengan Universitas Mataram, kami coba budi daya di sana dan ini kami akan melakukan scale up yang lebih besar untuk NTB dan NTT, ini masih on going. Harapannya dengan scale up ini kita nanti bisa lebih dapat nih bagaimana implementasinya," ujar Oki.

Tanaman sorgum Foto: ANTARA FOTO/Syaiful Arif

Bagaimana bioetanol sorgum diolah? Oki menjelaskan, ada tiga bagian dalam tanaman sorgum, yaitu bulir, batang, serta daun dan pelepah. Bulir bisa dijadikan tepung, batang yang mirip tebu bisa diperas dan niranya difermentasi menjadi bioetanol, kemudian daun dan pelepah yang bisa dijadikan pakan ternak.

"Kemudian, batangnya ini mirip tebu, jadi kita peras dan kita bisa niranya ini kita fermentasi dapat bioetanol, kami sudah showcase GIASS sorgum batangnya kita peras dan dapat bioetanol kita sudah tes juga di flexi fuel milik dari kolaborator kami Toyota dan itu sudah sukses," kata Oki.

Oki menjawab bagaimana bahan bakar ramah lingkungan (biofuel) bisa menekan emisi. Pada dasarnya, bahan bakar ramah lingkungan terbuat dari sumber-sumber terbarukan seperti minyak nabati atau limbah pertanian. Ketika biofuel dibakar, CO2 yang dilepaskan ke atmosfer sebenarnya setara dengan CO2 yang diserap tanaman selama masa pertumbuhannya melalui proses fotosintesis.

Tujuan jangka panjang Pertamina dalam memproduksi bahan bakar ramah lingkungan mencakup berbagai aspek, mulai dari mengurangi emisi karbon, mendukung transisi energi nasional, hingga menciptakan daya saing pasar global.

"Dengan fokus pada keberlanjutan, diversifikasi sumber energi, dan inovasi teknologi, Pertamina berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi global dalam memerangi perubahan iklim serta menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan bisnis di masa depan," jelas Oki.

(ara/ara)

Jakarta -

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkap adanya potensi sumber LPG yang belum tergarap. Jika potensi itu dikembangkan, maka bisa menambah produksi LPG 1 juta ton per tahun dan bisa mengurangi impor.

"Kita sudah mengidentifikasi nanti potensi-potensi LPG itu ada di daerah mana saja.Ini sudah ada, sehingga kira-kira potensinya satu tahun kira-kira bisa nambah berapa," kata Dwi di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

"Ini kalau kita memperlihatkan sekitar 1 juta ton tambahan produksi LPG setahun. Kalau ini bisa dikembangkan semua," tambahnya.

Dwi mengatakan, potensi LPG itu selama ini tidak dikembangkan karena beberapa alasan, salah satunya karena harga beli LPG yang relatif rendah.

"Sehingga orang mau investasi di sini menjadi tidak ekonomis. Nah, ini sekarang sudah oleh mereka, oleh Pak Menteri sudah diminta agar ada perbaikan," katanya.

Meski potensi itu tergarap, potensi LPG tersebut belum bisa menutup impor LPG. Sebagaimana diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut, konsumsi LPG per tahun sekitar 8 juta ton. Sementara, kapasitas produksi LPG dalam negeri sekitar 1,7 juta ton. Kemudian, impor LPG antara 6-7 juta ton.

Untuk mengurangi impor itu, salah satu cara yang bisa diterapkan ialah penggunaan gas pipa.

"(Produksi) 2 juta, nanti akan 1 juta.Program pemerintah yang lain adalah yang mengganti ini dengan CNG,dengan gas pipa. Oleh karena itu nanti akan didorong untuk siapa yang invest membangun jaringan gas pipa ini. Jadi kalau, dan tentu saja kita harapkan setiap kali pengembang,itu bukan hanya pipa air yang dibangun di situ,harusnya gas juga dibangun," paparnya.

(acd/ara)