Bogor -

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membeberkan tujuh modus kecurangan pemerintah daerah (pemda) yang masih sering ditemukan hingga mengakibatkan perencanaan dan penganggaran tidak efektif dan efisien. Modus itu disebut sudah berulang selama 10-20 tahun.

"Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja 10-20 tahun yang lalu, berulang-berulang, ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Modus pertama, manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini disebut paling banyak yang masih ditemukan. "Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi perencanaan dan penganggaran. Arahnya kemana, mau dipotongnya di mana kami masih lihat itu," ungkapnya.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, nepotisme dan kronisme dalam perizinan. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan dibalik diskresi kebijakan.

"Ini selalu dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan," tutur Ateh.

Modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa. Keenam, pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan, asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," ucapnya.

Ateh mencatat porsi pemda dengan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan proporsi pemda yang tidak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan mencapai 91%.

"Kami siap bantu untuk membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi kecurangan dan bisa kita lakukan. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini, jadi mendingan mau aja lah, datang aja," ucap Ateh.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

(aid/hns)

Jakarta -

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Keduanya membahas tentang tindak lanjut atas keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan.

Raja Juli mengatakan, Kementerian Kehutanan akan berkolaborasi dengan BPKP untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta menindak kebun-kebun sawit ilegal. Hal ini diharapkan bisa diwujudkan dengan kembali menghidupkan Satuan Tugas (Satgas) Sawit.

"Secara informal saya sudah berkomunikasi dengan Pak Mensesneg untuk dibentuk kembali Satgas Sawit seperti yang dulu pernah ada dan sudah selesai masa baktinya," kata Raja Juli, ditemui usai pertemuan di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Jumat (1/11/2024).

Melalui Satgas ini, ia berharap akan mempermudah jalannya kesepakatan, rekonsiliasi data, termasuk dalam menelaah data yang paling valid dan denda atas tindakan ilegal di industri sawit.

"Mudah-mudahan saya berharap Satgas ini memang segera terbentuk sehingga sekali lagi, aksi-aksi yang akan saya ambil merupakan sebuah kesepakatan dan juga secara legalitas juga, secara government, secara tata kelolaan pemerintahan yang baik juga sesuai," ujarnya.

Namun demikian, Raja Juli belum dapat merincikan daerah-daerah mana saja yang akan menjadi fokus awal dari Satgas ini. Saat ini, pihak BPKP tengah melakukan langkah pembaruan data. Ditargetkan minggu depan pemutakhiran data rampung dilakukan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara dan memberantas kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini termasuk juga dengan kebun-kebun sawit ilegal yang di tanah di kawasan hutan melalui Satgas Sawit ini.

"Kami membicarakan hal yang sangat penting yaitu tentang keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan. Sekali lagi negara harus berdaulat, segala usaha yang ilegal akan kita tegakkan hukum, baik itu dalam bentuk denda administratif yang sesuai dengan undang-undang," kata dia.

Selain BPKP, ia juga telah menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan membahas pembentukan satgas ini. Raja Juli memastikan pihaknya akan berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti amanat dari Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini saya mendapatkan banyak briefing dari Pak Jaksa Agung, BPKP. Insyaallah kerjasama Jaksa Agung, BPKP dan Kemenhut akan hadirkan keadilan, bumi, air dan segala yang ada di dalamnya benar-benar akan kita peruntukkan untuk kesejahteraan, kemanusiaan rakyat Indonesia, seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, penyelesaian lahan sawit di kawasan hutan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diuraikan dalam dua mekanisme yaitu Pasal 110A dan 110B. Pasal 110A berlaku untuk perkebunan di kawasan hutan yang memiliki izin lokasi atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan mekanisme tersebut, perusahaan dapat memperoleh surat keputusan pelepasan kawasan hutan jika memenuhi komitmen berupa pembayaran dana reboisasi dan penyediaan sumber daya hutan. Sedangkan perusahaan yang tidak mengurus hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha.

Sementara pasal 110B berlaku untuk penyelesaian terhadap pertambangan, perkebunan, atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan. Perusahaan yang masuk kriteria ini akan dikenakan sanksi administratif berupa izin sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah.

(shc/kil)

Jakarta -

Sebanyak 537 perusahaan sawit bakal didenda. Denda itu tengah dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau potensi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Kami minta BPKP menghitung," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Nusron pun membeberkan munculnya persoalan tersebut. Dia mengatakan, dalam Undang-Undang 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 42 dijelaskan, orang yang boleh budidaya menanam tanaman pekebunan adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan/atau hak atas tanah.

Namun, pada 27 Oktober 2016 pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, ketentuan 'dan/atau' berubah menjadi 'dan'.

Dengan demikian, setiap yang menanam kelapa sawit harus memiliki izin usaha perkebunan dan hak guna usaha.

"Nah, akibat keputusan itu ada 537 perusahaan kelapa sawit yang tidak punya HGU. Berarti sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Selama 8 tahun ya. Selama 8 tahun yang bersangkutan itu menanam di atas tanah negara tanpa izin," terangnya.

Nusron menambahkan permasalahan tersebut yang tengah dikonsultasikan ke Jaksa Agung.

"Apakah orang menanam di atas tanah negara jutaan hektar selama 8 tahun itu masuk perbuatan melanggar hukum atau tidak. Nah, kemudian yang sudah kadung menanam, mereka ini dendanya dikenakan berapa? Apakah sifatnya dendanya itu bagi hasil? Apakah dendanya dihitung sewa? Selama 8 tahun atau bagaimana? Kita serahkan sama juru hitungnya BPKP," terangnya.

(acd/hns)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berencana menertibkan 537 badan usaha perkebunan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Total para pengusaha nakal ini mengelola sekitar 2,5 juta hektare lahan perkebunan.

Nusron mengatakan para pengusaha nakal ini nantinya akan diberi sanksi oleh pemerintah karena beroperasi tanpa memiliki HGU. Menurutnya sanksi yang diberikan salah satunya bisa berupa denda pajak yang jumlahnya masih dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"2,5 juta hektare ini sejak tahun 2016, katakanlah tahun 2017 sampai tahun 2024 ini di bulan Oktober ini kan sudah 7 tahun (2024-2017) mereka menanam, berusaha tanpa izin dan di bukan haknya, kan ini tentunya harus ada sanksi, ada hukuman," kata Nusron dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Ini sanksinya berapa, hukumnya apa, bentuknya apa, kalau soal sanksinya urusannya pajak. Tapi kalau soal jumlahnya berapa dendanya berapa sedang dihitung oleh BPKP berapa dia harus membayar dan sebagainya," ucapnya lagi.

Di luar pengenaan denda pajak itu, Nusron mengatakan pihaknya belum tentu akan memberikan atau menerbitkan HGU yang diperlukan para pengusaha ini. Sebab menurutnya selama ini para pengusaha perkebunan sawit itu terbukti tidak taat peraturan dengan tidak mengajukan penerbitan sertifikat HGU sejak 2016 hingga 2024 ini.

"Pertanyaannya adalah di kami, masa dia sudah melanggar selama 7 tahun, belum bayar denda selama 7 tahun, menikmati hasil yang bukan haknya kemudian mengajukan pendaftaran (HGU) dan kemudian kita kasih hak kepada mereka yang sudah betul-betul tidak menunjukkan itikad dan ketaatan," terang Nusron.

"Nah ini yang mau kita tuntaskan, jadi bukan berarti pemahamannya 537 itu kita perpanjang (dapat HGU) belum tentu. Tergantung itikad baiknya dan keputusan politik yang diambil pemerintah," paparnya lagi.

Nusron sendiri mengaku belum bisa memberikan kepastian apakah nantinya para pengusaha perkebunan sawit nakal ini akan mendapat kemudahan dalam mengajukan sertifikat HGU atau tidak.

"Itu sedang menjadi pembahasan di tol level, dan bapak Presiden sudah sangat consent dengan masalah ini, dan pak Jaksa Agung sudah masuk ke wilayah ini, dan BPKP sudah melakukan penghitungan-penghitungan tentang kerugian dan mungkin denda yang harus dibayarkan mereka kepada negara. Nah setelah itu treatment-nya adalah apakah HGU-nya akan diperpanjang atau tidak di kami," tuturnya.

(fdl/fdl)

JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi sampel dalam penilaian Indeks Akuntabilitas BUMN atau Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian itu bertujuan mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola Kekayaan Negara yang Dipisahkan demi mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

Ada lima dimensi penilaian ICORPAX, meliputi dimensi akuntabilitas korporasi pada pembangunan nasional, akuntabilitas korporasi pada keuangan negara, kepatuhan dan efektivitas operasional, efektivitas sistem tata kelola, serta dimensi efektivitas pengendalian fraud. Selama dua tahun berturut-turut, Waskita Karya berhasil mempertahankan kategori baik pada Penilaian ICORPAX.

Baca Juga: Terungkap Jokowi Pernah Jengkel soal Pipa hingga Minta BPKP Awasi

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, keikutsertaan perseroan dalam penilaian ICORPAX merupakan wujud komitmen Waskita Karya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penilaian ini sekaligus bertujuan untuk memperkuat implementasi tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab pada setiap lini proses bisnis perseroan.

"Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita Karya memiliki peran ganda sebagai Agent of Development dan Value Creator melalui proyek-proyek infrastruktur yang dibangun. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang mendorong BUMN agar dapat memberikan dampak pembangunan signifikan bagi bangsa dan negara," ujar pria yang akrab disapa Oho tersebut dalam keterangan resmi, Rabu (25/9/2024).

Peran tersebut, lanjutnya, akan menciptakan social values yang dapat mendorong perputaran ekonomi. Maka, sambung Oho, penilaian ICORPAX ini menjadi pemacu bagi perseroan untuk konsisten melakukan transformasi bisnis yang berkelanjutan.

Ia menyebutkan, salah satunya melalui proses restrukturisasi. Perlu diketahui, pada 6 September 2024 perseroan telah melakukan penandatanganan Master Restructuring Agreement (MRA) dengan 21 kreditur perbankan sebesar Rp26,3 triliun. Ditandatangani juga perubahan pokok perjanjian fasilitas Kredit Modal kerja Penjaminan (KMKP), dengan nilai sebesar Rp5,2 triliun.

"Dengan disetujuinya restrukturisasi utang perbankan, kondisi finansial perseroan akan lebih stabil dan fleksibel. Kondisi ini sekaligus meningkatkan kemampuan operasional dalam penyelesaian proyek-proyek yang dikelola," jelas dia.

Baca Juga: BPKP Jadi Tumpuan, Luhut: Sampai Hari Ini Saya Tak Pernah Gagal Menyelesaikan Masalah

Pada kesempatan tersebut, Waskita Karya pun menjadi sampel dalam penilaian Penerapan Faktor Enviromental, Social, dan Governance (ESG). Kegiatan tersebut sebagai asesmen guna memberi keyakinan terbatas kepada manajemen terhadap kualitas penerapan faktor ESG di perusahaan.

Penerapan ESG yang berkualitas dinilai akan meningkatkan akuntabilitas korporasi. Hal ini sebagai bentuk dukungan perseroan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

JAKARTA - Sebagai bentuk penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PT Waskita Karya (Persero) Tbk atau WSKT menyelenggarakan kegiatan awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh insan Waskita tentang pentingnya penerapan SMAP dalam rangka mewujudkan budaya GCG yang kuat dan terintegrasi.

Kegiatan awareness ini dihadiri oleh Jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Direksi Anak Perusahaan, SVP Corporate Office dan Business Unit serta seluruh pegawai Waskita baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara daring.

Dalam kegiatan ini, Perseroan mengundang Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK , Fithriadi Muslim guna memberikan pemahaman terkait tindak pidana pencucian uang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen Insan Waskita untuk patuh terhadap norma dan peraturan perundangan yang berlaku, berintegritas serta mendukung upaya pencegahan korupsi di Waskita Group.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita mengatakan, kali ini Waskita dapat mengikuti salah satu sosialisasi mengenai Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan Dalam Rangka Penguatan Implementasi GCG (Good Corporate Governance) di Waskita Group.

?SMAP sendiri merupakan standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk membantu Perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani adanya penyuapan di Perusahaan," ujar dia dalam keterangan resmi, Kamis (1/8/2024).

Sebagai BUMN kontruksi, kata dia, Waskita Karya memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Demi menjalankan amanah tersebut lanjutnya, Waskita Karya berkomitmen selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dikatakan, penguatan tata kelola perusahaan (GCG) menjadi salah satu fokus utama Waskita Karya. ?Salah satu upaya dalam mewujudkan Tata Kelola yang baik adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP),? tutur dia.

Diharapkan sosialisasi Awareness SMAP ini nantinya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai Waskita Group tentang pentingnya SMAP guna menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Ini sekaligus memastikan seluruh Insan Waskita Group mematuhi dan menjalankan peraturan terkait SMAP guna mempertahankan reputasi baik Perusahaan, meningkatkan kredibiltas, dan sistem operasi yang efisien.

?Bukan hanya terkait SMAP saja, kita dapat mempelajari terkait pencegahan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Insan Waskita tentang peraturan. Selain itu, juga risiko serta dampak TPPU bagi Individu dan Perusahaan untuk dapat mencegah risiko keterlibatan Perusahaan dalam TPPU,? jelas Ermy.

Pada kegiatan awareness SMAP ini, perseroan juga mengundang Direktur Investigasi I BPKP Evenri Sihombing untuk memberikan awareness terkait Conflict of Interest (benturan kepentingan). Pemahaman terkait conflict of interest menjadi sangat penting karena dapat menjaga objektivitas dan integritas dalam setiap kegiatan bisnis Perusahaan serta membantu individu dan Perusahaan guna menghindari pelanggaran tersebut.

Awareness SMAP ini juga diisi oleh pemateri dari Auditor Internal Perseroan yang menjelaskan mengenai implementasi SMAP di perseroan serta program pengendalian gratifikasi. Juga memaparkan soal saluran sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System.

Dengan terselenggaranya awareness SMAP ini, manajemen perseroan berharap seluruh Insan Waskita dari hulu hingga hilir dapat bersinergi dan berkomitmen bersama mendukung GCG. Dukungan itu melalui integrasi kebijakan untuk risiko etika dan kepatuhan, membangun budaya integritas dan etika (Budaya Perusahaan), pelaksanaan audit secara berkala untuk kepatuhan dalam pengawasan, audit dan dapat meningkatkan reputasi serta kepercayaan stakeholder.

?Manajemen Perseroan juga berharap kegiatan sosialisasi ini dapat semakin memperkuat implementasi GCG di Waskita Group. Kami yakin dengan Kerjasama dan komitmen, kita dapat mewujudkan Waskita Karya yang lebih baik dan prudent,? tutup Ermy.