JAKARTA, investor.id - Bersama Digital Data Centres (BDDC) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menjalin kerja sama untuk memperbanyak pembangunan pusat data (data center) di Tanah Air. Hal ini dilakukan agar lebih banyak data yang dimiliki anak bangsa bisa disimpan dan dikelola di dalam negeri, sehingga mewujudkan  kedaulatan dan ketahanan data secara nasional.  

Sementara itu, potensi bisnis data center di Tanah Air sangat besar dan nilainya diproyeksikan mencapai US$ 47 miliar. Laporan dari Mordor Intelligence juga memprediksi, industri pusat data Indonesia punya tingkat pertumbuhan tahunan (CAGR) 14% dari US$ 2,06 miliar pada 2023 menjadi US$ 3,98 miliar tahun 2028.

Kapasitas pasar pusat data di Indonesia pun diperkirakan sebesar 0,65 ribu MW tahun 2024, dan diperkirakan terus bertambah mencapai 1,41 ribu MW pada 2029, tumbuh dengan CAGR 16,92%.

Pertumbuhan pesatnya terjadi seiring dengan peningkatan ekonomi internet/digital Indonesia yang diprediksi tembus US$ 210-360 miliar pada 2030, sehingga keperluan penyimpanan data yang dibutuhkan juga makin besar karena digitalisasi pada berbagai sektor.

Sementara itu, perkembangan terakhir, BDDC, penyedia pusat data dalam kota (in-town data centre, baru saja resmi mengoperasikan JST1, pusat data tier IV sekaligus menjadi Indonesia Internet Exchange Kedua di Jakarta (IIX–JK2) hasil kolaborasi dengan APJII.

Kehadiran pusat data tersebut pun turut mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital nasional melalui layanan onshore data center. Pusat data JST1 telah dilakukan proses topping-off pada November 2023 dan diresmikan bulan Juli 2024. Pusat data berkapasitas 5 MW ini memiliki delapan lantai dan 1.008 rak.

Presiden Komisaris BDDC Setyanto Hantoro mengatakan, pembangunan lokasi data center di dalam negeri saat ini makin krusial seiring dengan meningkatnya kebutuhan industri terhadap layanan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih baik guna menunjang operasional bisnisnya. Hal ini guna lebih menjamin penempatan data yang bersifat sensitive yang lebih aman, seperti data pribadi masyarakat di Tanah Air.

“Inilah mengapa, keberadaan pusat data di dalam negeri menjadi sangat penting. Inisiatif BBDC berkolaborasi dengan APJII dengan menjadikan JST1 sebagai IIX-JK2 juga merupakan upaya menjaga kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana diamanatkan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang berlaku Oktober ini,” tutur Setyanto, saat peresmian JST1 di Jakarta, dikutip Kamis (10/10/2024).

Dia menjelaskan, dari kaca mata industri, keberadaan data center di dalam negeri akan memberikan kontrol yang lebih besar bagi perusahaan atas data yang dikelola/dititipkannya daripada di luar negeri.

Sebab, industri yang mengandalkan pemrosesan data dari semua sektor membutuhkan jaminan bahwa datanya tersimpan di lingkungan yang aman, berteknologi canggih, mudah dikontrol, serta mematuhi standar keamanan global.

Selain itu, keberadaan pusat data di dalam negeri akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena bisa mengurangi ketertundaan/latensi pemrosesan data, meningkatkan performa layanan, dan menurunkan biaya operasional dibandingkan di luar negeri.

“Pusat data di Indonesia memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif di tengah persaingan global dengan menjaga kecepatan layanan serta keamanan yang makin tinggi sekaligus memastikan bahwa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kapasitas Besar

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengungkapkan, pertumbuhan industri yang pesat dan adanya fokus pada perlindungan data memerlukan Indonesia Internet Exchange (IIX) yang lebih andal dengan skalabilitas makin tinggi.

Saat ini, puncak trafik telah mencapai lebih dari 13 Tbps. APJII pun tengah fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang menjadi tulang punggung para penyelenggara layanan internet (internet service provider/ISP) Indonesia dalam kolaborasi dengan BDDC JST1 guna membangun IIX–JK2.

“IIX-JK2 dirancang untuk memberikan dukungan penuh terhadap pertumbuhan penyelenggara ISP serta memperkuat lalu lintas data pada IIX. Kehadiran IIX–JK2 akan menghubungkan lebih banyak ISP dan partisipan data center lainnya, sehingga peningkatan penetrasi dan kualitas internet di Tanah Air bisa lebih cepat,” tandas Arif.

Pacu Pertumbuhan

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan, industri data center terus berkembang pesat secara global dan nasional seiring meningkatnya perkembangan teknologi digital.

“Harapannya, peresmian BDDC JST1 dapat memacu pertumbuhan industri data center nasional serta meningkatkan daya saing sektor digital Indonesia dan mendukung percepatan transformasi digital,” ucap Budi Arie.

Dia juga berharap, data-data milik Indonesia yang masih berada di server luar negeri agar bisa dipindahkan dan disimpan di data center yang berada di dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan seiring makin maraknya pembangunan data center di Tanah Air.

“Ini perlu kita tanyakan industri, kalau industri setuju, semua data yang dimanfaatkan untuk operasi di Indonesia harus disimpan di data center di Indonesia. Pemerintah harus mendengarkan itu,” katanya.

Budi Arie juga menegaskan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkomitmen untuk mendukung tumbuhnya ekosistem data center di dalam negeri dan mendorong penguatannya sebagai bentuk kesiapan infrastruktur dan mendukung kedaulatan digital Indonesia.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie menyatakan kedaulatan digital, merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi transformasi digital.

Pemahaman kedaulatan digital dapat diartikan sebagai kemampuan negara untuk memastikan bahwa peraturan ditaati oleh aktor-aktor dalam dunia digital baik dalam aspek hukum, ekonomi ataupun industri.

"Karena di era saat ini kehidupan kita tidak dapat lepas dari peranan transformasi digital ini. Karena ini dapat dilihat dari bagaimana transformasi digital kian berkembang di berbagai sektor industri seperti layanan retail, tele health, manufacturing, hingga layanan perbankan dan asuransi," kata Budi Arie saat menghadiri seminar Warta Ekonomi dengan tema "Mewujudkan Kedaulatan Digital Indonesia",di Sultan Hotel, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Ia menyampaikan, dalam menghadapi laju transformasi digital yang kian pesat, berbagai negara terus mempersiapkan diri untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan digital.

"Digitalisasi ini kan keniscayaan, karena itu transformasi digital harus terus berjalan. Dan kita bisa melihat dampak dari digitalisasi termasuk dampak positifnya dan juga dampak negatif yang ditimbulkannya," jelasnya.

Karena di tingkat Asia Tenggara, lanjutnya, indeks kesiapan digital Indonesia berada pada peringkat kelima dari enam negara yang menandakan perlunya peningkatan dalam kesiapan transformasi digital. Lebih lagi mengingat bahwa digitalisasi memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia seperti dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik lainnya.

"Kesiapan untuk menghadapi transformasi digital tentu menjadi hal yang sangat krusial terutama jika mempertimbangkan besarnya peluang yang diadakan baik dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi," paparnya.

Budi Arie menambahkan transformasi digital juga memungkinkan terjadinya penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat serta peningkatan produktivitas dan profitabilitas bisnis.