PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfamidi, salah satu jaringan retail nasional dianugerahi Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2024 untuk kategori Supermarket. Penghargaan diberikan langsung oleh Pemimpin Redaksi majalah SWA Sujatmaka dan Research Director MARS Digital Indonesia Aryono Kurnianto kepada perwakilan Alfamidi, Marketing General Manager PT Midi Utama Indonesia Tbk Rini Hestrinalia, di Shangri-La Hotel Jakarta, pada Rabu (06/11).

Alfamidi memenangkan penghargaan IBBA untuk kategori Supermarket, terunggul dibandingkan para kompetitornya dalam kategori sejenis. Rini mengatakan tentunya penghargaan tersebut Alfamidi menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi motivasi Alfamidi untuk terus meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanannya sehingga diharapkan akan berimpact kepada peningkatan brand value nya di masa-masa mendatang.

"Tentunya penghargaan tersebut Alfamidi menjadi kebanggaan tersendiri dan menjadi motivasi Alfamidi untuk terus meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanannya sehingga diharapkan akan berimpact kepada peningkatan brand value nya di masa-masa mendatang," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Sebagai informasi, Indonesia Best Brand Award atau IBBA merupakan apresiasi yang diberikan oleh MARS Digital Indonesia dan Majalah SWA dalam bentuk acara penghargaan kepada merek-merek peraih brand value tertinggi dari masing-masing kategori berdasarkan hasil Brand Performance Research yang diselenggarakan MARS Digital Indonesia Juli-September 2024 lalu di 7 kota besar di Indonesia.

Lebih lanjut, acara awarding ini merupakan acara bergengsi yang sudah berjalan 22 tahun dan telah diikuti oleh lebih dari 200 merek ternama dari berbagai perusahaan baik BUMN maupun swasta.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar pertemuan Komite Aids to Navigation Fund (ANF) ke-31 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 6-7 November lalu. Pertemuan ini melibatkan sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan hingga Arab Saudi.

Chairman sekaligus Kepala Distrik Navigasi Type B Tanjung Priok Mugen S Sartoto mengatakan forum ini dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk mendorong kolaborasi antar negara dan para pemangku kepentingan dalam rangka memelihara Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di sepanjang Selat Malaka dan Singapura. Dia juga menekankan pentingnya peran ANF dalam memastikan keselamatan navigasi di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Lebih lanjut, pertemuan ini merupakan bagian dari Cooperative Mechanism yang dibentuk pada tahun 2007 dan melibatkan pertemuan rutin untuk meningkatkan keselamatan navigasi di selat tersebut.

"Untuk itu, kami memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh negara kontributor atas kehadiran dan komitmennya untuk terus meningkatkan keselamatan navigasi di Selat Malaka sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia," kata Mugen dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Mugen mengatakan bahwa dalam pertemuan Komite ANF ini, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung ANF dan membahas proyek pemeliharaan serta penggantian sarana navigasi di selat tersebut.

Pada kesempatan tersebut, setiap perwakilan negara juga menyampaikan laporan pemeliharaan dan rencana kerja untuk tahun 2025. Selain itu, laporan work performance auditor terkait performa Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di sepanjang Traffic Separation Scheme di Selat Malaka dan Singapura tahun 2024 juga turut dibahas.

"Dalam Sidang Komite ANF ini, Indonesia yang telah menjadi Sekretariat ANF sejak tahun 2022 hingga 2024, akan menyerahkan peran ini kepada Singapura untuk periode 2025-2026," imbuh Mugen.

Sebagai informasi, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ANF ke-30 yang sebelumnya dilaksanakan di Labuan Bajo. Kesempatan itu dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Malacca Strait Council, The Nippon Foundation, dan Witherby Publishing Group.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia lebih dikenal dunia.

Caranya dengan mengikuti banyak kerja sama baik bilateral maupun multilateral.

"Presiden Prabowo, jika boleh saya katakan adalah presiden kebijakan luar negeri. Dia telah aktif bertemu dengan banyak pemimpin di seluruh dunia karena Indonesia ingin lebih dikenal di dunia," ujar Rosan dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Rosan menyebut Indonesia telah banyak terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas seperti Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Comprehensive Economic Partnership/RCEP), hingga kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang sedang dalam target penyelesaian perundingan.

"Banyak keterlibatan bilateral dan juga multilateral. Jadi pastinya kita menjadi negara yang lebih terbuka," ucapnya.

Keinginan agar Indonesia bisa lebih dikenal dunia sangat mungkin karena Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN.

"40% ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia. Hampir 40% penduduk ASEAN berasal dari Indonesia dan juga daratannya sekitar 40% daratan ASEAN adalah Indonesia," beber Rosan.

Rosan juga menyampaikan rencana membawa Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Untuk mencapai itu, ia mengajak para 75 duta besar (dubes) dan perwakilan luar negeri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami tahu bahwa kami tidak dapat bekerja sendiri, kami perlu bekerja sama. Meskipun saat ini ada banyak tantangan, ketegangan dalam geopolitik dan geoekonomi. Jika kita bekerja sama, kita pasti dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi," harap Rosan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pemerintah mengapresiasi kinerja para perwakilan perdagangan (Perwadag) di luar negeri yang telah mendorong peningkatan ekspor melalui gelaran Publikasi Perwadag Award 2024. Ia berharap apresiasi dapat memotivasi para Perwadag untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan ekspor dan mempublikasikan hasil-hasilnya agar diketahui masyarakat secara luas

"Saya ucapkan selamat kepada para Perwadag atas penghargaan yang diperoleh. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya dan kontribusi para Perwadag dalam meningkatkan publikasi terkait capaian dan program ekspor ke masyarakat. Dengan publikasi, masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengetahui upaya yang dilakukan para Perwadag di luar negeri dalam meningkatkan ekspor," ucap Zulhas dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Hal ini disampaikan Zulhas usai menyerahkan penghargaan. Adapun penghargaan diberikan pada acara Penganugerahan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Tahun 2024 dan Publikasi Perwadag Award 2024 di sela gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39. Acara tersebut berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (10/10).

Sementara itu Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag, Muhammad Rivai Abbas berharap apresiasi Publikasi Perwadag Award 2024 dapat memotivasi para Perwadag untuk terus memberikan informasi terkait ekspor secara konsisten di masa mendatang.

"Dengan publikasi, Perwadag dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekspor, serta membantu para pemangku kepentingan mendapatkan informasi ekspor," pungkas Rivai.

Sebagai informasi, Publikasi Perwadag Award 2024 merupakan apresiasi yang diberikan atas upaya dan kontribusi para Perwadag dalam meningkatkan publikasi terkait capaian dan program ekspor ke masyarakat dan para pemangku kepentingan. Adapun publikasi ini merupakan apresiasi yang diberikan untuk pertama kalinya bagi para Perwadag.

Ada enam Perwadag yang mendapatkan penghargaan untuk dua kategori, yaitu publikasi media massa dan media sosial. Untuk kategori media massa diberikan kepada Terbaik 1 yaitu Atase Perdagangan Kairo, Terbaik 2 yaitu Atase Perdagangan Washington D.C., dan Terbaik 3 yaitu Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei.

Sementara untuk kategori media sosial diberikan kepada Terbaik 1 yaitu Atase Perdagangan Canberra, Terbaik 2 yaitu Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Vancouver, dan Terbaik 3 yaitu ITPC Chennai.

Penetapan para pemenang dilakukan oleh Dewan Juri yang kompeten di bidangnya. Dewan Juri terdiri atas Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Yulianan Benyamin, CEO CPROCOM Emilia Bassar, serta Manajer Program Kebijakan Meta Indonesia Dessy Septiane Sukendar.

Penilaian Publikasi Perwadag Award 2024 dilakukan terhadap publikasi yang dilakukan 46 Perwadag dalam periode 1 September 2023-31 Agustus 2024. Pada kategori media massa, komponen penilaian, meliputi jumlah siaran pers/berita perdagangan, tema pemberitaan, ekspos di media massa, nilai berita, serta substansi dan manfaatnya bagi para pemangku kepentingan.

Sementara itu, pada kategori media sosial, komponen penilaian meliputi tingkat informatif dan edukatif, konsistensi, keterlibatan (engagement), kreativitas desain, serta ekspos.

Simak Video: Zulhas Lepas Ekspor Alas Kaki Nike Senilai Rp 6,5 M ke Uni Eropa-AS

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyampaikan bahwa platform X.com tidak merespon permintaan pemerintah, yang meminta perusahaan milik Elon Musk itu membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan sampai saat ini pihak dari Elon Musk belum merespon permintaan pemerintah untuk membuka kantor.

Padahal, Budi menilai adanya kantor perwakilan penting untuk mempermudah proses penindakan hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Belum (ada respon), ini tidak adil buat platform yang lain. Kan platform yang lain ada kantor perwakilannya di Indonesia. Jadi, kalau terjadi apa-apa negara dengan mudah menindaknya,” kata Budi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

Meski begitu. Budi menjelaskan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) terus melakukan kajian untuk menemukan titik tengah terkait masalah ini.

Namun, Budi belum mau membongkar kajian tersebut dan meminta awak media untuk sabar menunggu hasil kajian tersebut.

“Pak Dirjen (Aptika) lagi mengkaji secara komprehensif langkah-langkah yang strategis untuk X. Tunggu dong langkah-langkahnya, harus dimatangkan dahulu. Nanti kalau sudah waktunya akan diumumkan ke teman-teman," ujarnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mempertimbangkan untuk memblokir aplikasi X milik Elon Musk (sebelumnya Twitter), jika tak kunjung membuat kantor representatif atau kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar Elon Musk membangun kantor perwakilan X di Indonesia. Terlebih, X memiliki 25 juta pengguna di Indonesia.

“Ya nanti ini kita juga [dorong X membuat kantor perwakilan di Indonesia], ini kita lagi diskusi, kan nggak boleh dong dia beroperasi di Indonesia, tetapi nggak ada perwakilannya, benar nggak?” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Budi menjelaskan, dengan tidak adanya kantor perwakilan X di Indonesia, membuat Kemenkominfo membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menangani masalah di platform tersebut, salah satunya terkait konten pornografi.

“Karena itulah kita juga berharap ada kesadaran dari teman-teman dalam mengkonsumsi platform sosial media, seperti X,” imbuhnya.

Sejumlah perwakilan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Senin (7/10).

Audiensi itu terkait dengan aksi cuti "mogok" massal para hakim yang berlangsung pada 7-11 Oktober 2024.

Dalam audiensi itu, perwakilan tim SHI menyampaikan tuntutannya kepada Menkumham, Supratman Andi Agtas, terkait gaji dan tunjangan mereka yang tak kunjung naik selama 12 tahun.

Salah satu perwakilan yang juga merupakan hakim Pengadilan Negeri Sampang, Aji Prakoso, menyebut bahwa tuntutan itu akan segera ditindaklanjuti oleh Menkumham bersama dengan lembaga terkait.

"Yang kami sampaikan [kepada Menkumham] kondisi rekan-rekan hakim yang sudah 12 tahun tidak naik gaji, tidak naik tunjangannya, sedangkan inflasi terus bertambah," ujar Aji kepada wartawan di Gedung Kemenkumham, Senin (7/10).

"Kami sampaikan, kami tidak ingin kaya, tidak, tapi kami ingin negara hadir terhadap kondisi yang ada, yang terjadi di rekan-rekan hakim, kami ingin negara tidak abai terhadap semua yang sudah diatur di PP Nomor 94 Tahun 2012," lanjut dia.

Menurut Aji, PP Nomor 94 Tahun 2012 itu telah sempat diajukan judicial review ke MA pada 2018 lalu dan diputuskan bahwa penggajian hakim mestinya tidak melihat hakim sebagai PNS.

Padahal, lanjutnya, kedudukan hakim di UU Aparatur Sipil Negara adalah sebagai pejabat negara.

"Penggajian hakim itu kalau menurut putusan tersebut itu ilegal hari ini, karena masih menggunakan metode pegawai negeri sipil. Sedangkan, kedudukan hakim di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai pejabat negara," katanya.

"Jadi, sudah hampir 5 tahun penggajian hakim ini ilegal secara tidak langsung, seperti itu kami sampaikan," imbuh Aji.

Ia pun berharap aksi ini didengar oleh pemerintah. Menurutnya, jika nantinya tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka aksi cuti tersebut berkemungkinan bakal diperpanjang.

"Seandainya tidak sesuai dengan tuntutan rekan-rekan hakim, akan kami perpanjang gerakan, bisa juga melakukan langkah-langkah hukum terhadap negara seperti itu misalnya mengajukan gugatan," tutur Aji.

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara SHI, Agus Adhari, menekankan bahwa tuntutan yang mereka sampaikan bukan untuk meminta fasilitas tanpa aturan kepada negara.

"Kita meminta kepada negara dalam kami menjalankan tugas agar fasilitas-fasilitas kami yang diatur oleh aturan, ya, bukan kita minta fasilitas yang tanpa aturan, ya, fasilitas yang sudah dijamin oleh aturan itu bisa dipenuhi oleh negara," ucap Agus.

Tuntutan tersebut, lanjutnya, akan terus diperjuangkan oleh pihaknya agar segera dipenuhi oleh pemerintah. Ia menyebut, jika tuntutan itu tak dipenuhi di era pemerintahan saat ini, pihaknya akan terus mengejar hingga dikabulkan di era pemerintahan berikutnya.

"Poin penting ini adalah perjuangan kami untuk memperoleh hak-hak yang sudah diatur, yang sudah diatur oleh PP 94 tahun 2012 bisa segera dipenuhi di tahun 2024," tuturnya.

"Dan kalau pun tidak bisa kami akan kejar di era presiden siapa pun, itu akan kami perjuangkan," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mempertimbangkan untuk memblokir aplikasi X milik Elon Musk (sebelumnya Twitter), jika tak kunjung membuat kantor representatif atau kantor perwakilan di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar Elon Musk membangun kantor perwakilan X di Indonesia. Terlebih, X memiliki 25 juta pengguna di Indonesia.

“Ya nanti ini kita juga [dorong X membuat kantor perwakilan di Indonesia], ini kita lagi diskusi, kan nggak boleh dong dia beroperasi di Indonesia, tetapi nggak ada perwakilannya, benar nggak?” kata Budi saat ditemui di Media Center Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Budi menjelaskan, dengan tidak adanya kantor perwakilan X di Indonesia, membuat Kemenkominfo membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menangani masalah di platform tersebut, salah satunya terkait konten pornografi.

“Karena itulah kita juga berharap ada kesadaran dari teman-teman dalam mengkonsumsi platform sosial media, seperti X,” imbuhnya.

Untuk itu, Budi menyatakan bahwa Kemenkominfo akan melakukan pembenahan terhadap X agar segera memiliki kantor perwakilan di Indonesia. “Dia harus punya perwakilan di Indonesia, seharusnya, karena dia beroperasi di Indonesia. Apalagi X itu penggunanya 25 juta di Indonesia,” ungkapnya.

Namun, kata Budi, Kemenkominfo akan mengambil langkah lebih jauh jika Elon Musk tak kunjung membuat kantor perwakilan X di Indonesia, yakni dengan memblokir X seperti yang dilakukan Brasil.

“[Langkah Brasil] itu ekstrim, itu salah satu opsi yang akan kita pertimbangkan, jika diperlukan,” ungkapnya.

Pada bulan lalu, platform media sosial X dilarang diakses di Brasil. Platform milik Elon Musk itu disebut telah membagikan konten disinformasi.

Melansir dari Al Jazeera, Kamis (3/10/2024), Hakim Alexandre de Moraes memerintahkan penangguhan X setelah Musk menolak untuk menghapus puluhan akun sayap kanan yang dituduh menyebarkan berita palsu.

Namun, penangguhan telah memicu perdebatan sengit tentang kebebasan berekspresi dan batasan platform, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, Hakim Moraes juga membekukan aset X dan operator internet satelit Musk Starlink, yang telah beroperasi di Brasil sejak 2022, terutama di komunitas terpencil di Amazon. Selain itu, Hakim mengatakan X akan menghadapi denda harian sebesar 5 juta reais (US$913.000) sampai mematuhi perintah untuk menangguhkan layanannya.

Teranyar, Musk menolak dan menyingkirkan perwakilan hukum X di Brasil sebagai protes. Menurut hukum Brasil, perusahaan asing yang melakukan bisnis di Brasil diharuskan memiliki perwakilan hukum di negara tersebut yang bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dan otoritas lokal. Adapun, X memiliki lebih dari 22 juta pengguna di Brasil.

Sekadar informasi, ini bukan pertama kalinya platform X milik Elon Musk dilarang beroperasi di sebuah negara. China adalah negara pertama yang melarang platform tersebut pada Juni 2009, saat platform itu masih disebut Twitter, dua hari sebelum peringatan 20 tahun pembantaian Lapangan Tiananmen.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Agung Brasil melarang X.com (dahulu Twitter) menjalankan operasi karena Elon Musk menolak membangun kantor perwakilan hukum baru di negara tersebut.

Dilansir dari The Verge, Sabtu (31/8/2024) Hakim Mahkamah Agung Brasil Alexandre de Moraes memerintahkan Badan Telekomunikasi Nasional (Anatel) untuk membatasi akses ke X dalam waktu 24 jam dan memberi Apple dan Google waktu lima hari untuk menghapus X dari toko aplikasi seluler mereka.

Pemerintah Brasil juga akan mengenakan denda harian sebesar $50.000 real Brasil (US$8.900) kepada orang-orang yang mencoba mengakses X melalui jaringan privat virtual (VPN).

Awal bulan ini, Musk menutup kantor X di Brasil, dengan mengatakan de Moraes mengancam akan menangkap perwakilan hukum perusahaan tersebut karena tidak mematuhi "perintah penyensoran."

Mahkamah Agung Brasil memberi tahu X pada hari Rabu bahwa jika tidak menunjuk perwakilan hukum baru dalam waktu 24 jam, perusahaan itu akan dilarang.

"Kebebasan berbicara adalah landasan demokrasi dan seorang hakim semu yang tidak dipilih di Brasil menghancurkannya untuk tujuan politik," kata Musk dalam sebuah pernyataan di X setelah keputusan tersebut.

Musk dan de Moraes telah berselisih selama berbulan-bulan. Pengadilan Brasil membuka penyelidikan terhadap X pada bulan April setelah Musk mengatakan bahwa ia mengaktifkan kembali akun-akun yang diperintahkan untuk diblokir oleh X karena penyebaran informasi yang salah.

The New York Times melaporkan banyak akun yang diperintahkan de Moraes untuk diblokir oleh X terkait dengan para pendukung mantan Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro.

"Kami sama sekali tidak bersikeras bahwa negara lain memiliki undang-undang kebebasan berbicara yang sama seperti Amerika Serikat," kata X dalam sebuah posting Kamis malam dari akun urusan pemerintahan globalnya.

"Masalah mendasar yang dipertaruhkan di sini adalah bahwa Hakim de Moraes menuntut kami untuk melanggar hukum Brasil sendiri. Kami tidak akan melakukan itu." Dalam posting itu, X juga mengatakan akan menerbitkan "semua tuntutan ilegal Hakim de Moraes dan semua berkas pengadilan terkait."

Brasil mengharuskan platform-platform besar untuk memiliki perwakilan resmi di negara tersebut. Brasil juga pernah melarang beberapa platform sosial besar lainnya, termasuk Telegram dan WhatsApp.

Starlink, bagian dari perusahaan lain yang berafiliasi dengan Elon Musk, SpaceX, mengatakan pada hari Kamis bahwa de Moraes juga mengeluarkan perintah yang membekukan keuangan Starlink.

"Perintah ini didasarkan pada penentuan yang tidak berdasar bahwa Starlink harus bertanggung jawab atas denda yang dijatuhkan — secara tidak konstitusional — terhadap X," menurut Starlink.