Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proporsi pekerja formal mengalami peningkatan pada Agustus 2024 dibanding Agustus 2023. Hal ini didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 60,81 juta orang atau 42,05% dari total 144,64 juta orang jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah ini meningkat dari Agustus 2023 yang tercatat sebesar 40,89% atau meningkat 1,16% poin.

“Dibandingkan dengan Agustus 2023 proporsi pekerja formal mengalami peningkatan,” ungkap Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Amalia menuturkan, meningkatnya pekerja formal pada Agustus 2024 ini utamanya didorong oleh meningkatnya penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Dari total 144,64 juta orang jumlah penduduk yang bekerja, 38,80% diantaranya berstatus buruh/karyawan/pegawai.

BPS melaporkan, penduduk berstatus buruh/karyawan/pegawai mengalami penambahan terbanyak sekitar 3,44 juta orang dibanding Agustus 2023. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri mengalami penurunan terbesar yaitu sekitar 710.000 orang.

“Maka, proporsi pekerja formal per Agustus 2024 mengalami peningkatan menjadi 42,05% dari total penduduk bekerja,” ungkapnya.

Kendati mengalami peningkatan, penduduk bekerja menurut status pekerjaan masih didominasi oleh pekerja informal. Sebagai gambaran, penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai.

Sementara, status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Masih merujuk data BPS, pekerja informal pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 83,83 juta orang atau 57,95% dari total penduduk bekerja. Dengan demikian, proporsinya masih lebih besar dibanding pekerja formal pada Agustus 2024.

Kendati begitu, proporsi pekerja informal mengalami penurunan sebesar 1,16% poin jika dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat sebesar 59,11%.

Menurut jam kerja, BPS membagi penduduk bekerja ke dalam dua kategori yakni pekerja penuh di mana jam kerja minimal 35 jam per minggu dan pekerja tidak penuh dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu.

Adapun, pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh dengan persentase sebesar 68,06% pada Agustus 2024. Sementara itu, 31,94% sisanya merupakan pekerja tidak penuh.

Dibandingkan Agustus 2023, persentase pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 0,86% poin. Begitu pula jika dibandingkan dengan Agustus 2019, persentase pekerja tidak penuh masih lebih tinggi sebesar 2,98% poin.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa isu turun kelas para masyarakat kelas menengah tidaklah benar.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan bahwa yang terjadi di lapangan adanya shifting alias tren pergeseran pekerja formal menjadi pekerja-pekerja informal.

“Mungkin buat saya terjadi migrasi dari mereka yang kerja-kerja formal, [menjadi] UMKM, bekerja sendiri, self-employee,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/7/2024).

Secara umum, Suharso menekankan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara persentase tercatat turun per Februari 2024 menjadi 4,82%, dari periode Februari 2023 yang sebesar 5,45%.

Sementara pergeseran pekerjaan ini, salah satunya akibat kondisi pandemi Covid-19 lalu memunculkan tren bekerja dari rumah alias work from home (WFH).

Dirinya mencontohkan, banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan pekerjaan dari perusahaan besar di luar negeri seperti Amerika, sehingga memutuskan untuk keluar dari perusahaan-perusahaan Indonesia.

Menurutnya, data migrasi pekerjaan ini belum tercatat atau teregistrasi oleh BPS. Suharso mengamini, bahwa pemerintah pun belum mendata dengan baik terkait masyarakat yang bekerja secara self-employee. “BPS lagi ngulikin di situ. Sekarang dikritik bahwa dari kelas nyaman menjadi makan,” tuturnya.

Pekerja informal ini, Suharso menilai lebih identik dengan pekerjaan yang berhubungan dengan digital, maupun talent-talent tertentu.

“Bukan berarti kemudian mereka jatuh miskin karena yang kelas yang miskin pun tidak naik signifikan. Sementara kemiskinan ekstrem turun,” tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai pekerja informal memang menjadi tantangan bagi pemerintah, utamanya dalam soal penerimaan pajak.

Pasalnya, Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) memiliki upah atau penghasilan lebih kecil dari pekerja formal, yang otomatis berpengaruh terhadap besaran pengeluarannya.

“Inilah yang diduga menjadi alasan banyak penduduk indonesia yang turun kelas dari middle class menjadi aspiring middle-class,” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mewanti-wanti masalah dalam data ketenagakerjaan RI yang walaupun secara persentase membaik, tetapi nyatanya produktivitas justru menurun dan mayoritas terisi oleh pekerja informal.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan pada dasarnya kondisi ketenagakerjaan memberikan dampak yang besar terhadap investasi.

“Jadi, masalah adalah kualitas pekerjaan, produktivitas dan potensi penghasilan pekerja. Dari data daya beli masyarakat agile sekali terhadap tekanan-tekanan ekonomi khususnya dari kelas menengah bawah,” ucapnya dalam Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024di Raffles Hotel, Senin (29/7/2024).

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia per Februari 2024 cenderung mengalami tren penurunan sejak masa pandemi Covid-19.

Lantas, kondisi tersebut bukan menjadi masalah, Shinta justru menggarisbawahi tren pekerja penuh waktu yang mengalami penurunan.

Tercatat jumlah pekerja penuh waktu pada Februari 2024 hanya sebesar 65,6% dan tercatat terendah sejak pandemi Covid-19. Capaian ini juga turun dari periode Februari 2023 yang sebesar 66,48%.

Kinerja tersebut sejalan dengan tren spekerja Setengah Pengangguran yang naik signifikan ke level 8,52%, dari periode Februari 2023 di angka 6,91%.

Untuk itu, Shinta menekankan hal yang harus jadi perhatian bagi dunia usaha adalah rasio antara informal dan formal sektor. Pasalnya, pekerja informal masih jauh lebih tinggi di angka 59,17%, dari pada pekerja formal yang sejumlah 40,83% pada Februari 2024.

“Data-data tersebut ini jelas mengindikasikan tingkat produktivitas pekerja yang cenderung lebih rendah dan berpotensi juga untuk lebih fragile terhadap tekanan-tekanan ekonomi,” tuturnya.

Dalam paparannya, Shinta menyoroti bahwa produktivitas dan penghasilan pekerja perlu diwaspadai sebagai risiko pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah sepanjang semester II/2024, khususnya karena risiko kenaikan harga pangan dan BBM masih tinggi karena pelemahan nilai tukar.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo menyebut jumlah lapangan kerja di sektor formal masih terbatas. Hal ini menyebabkan angka pekerja sektor informal lebih besar ketimbang pekerja sektor formal.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai faktor utama yang menyebabkan jumlah pekerja di sektor informal lebih besar dibandingkan dengan pada sektor formal bukan hanya persoalan kompetensi tetapi karena terbatasnya lapangan kerja formal yang berkualitas, sehingga angkatan kerja bekerja di sektor informal yang sebagian besar bukan pekerjaan berkualitas.

Dalam 9 tahun terakhir, sebutnya, penyerapan tenaga kerja di sektor industri di Indonesia kian menyusut. Sebagai perbandingan, terangnya, pada 2013 tercatat setiap investasi yang masuk senilai Rp1 triliun dapat menyerap sebanyak 4.594 tenaga kerja.

Namun, lanjutnya, pada 2022, setiap investasi senilai Rp1 triliun hanya mampu menyerap sebanyak 1.081 tenaga kerja. Menurutnya investasi cenderung padat modal yang sedikit menyerap tenaga kerja. Tak mengherankan apabila sektor manufaktur padat karya terutama TPT pun banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Selain itu juga diakibatkan oleh digitalisasi dan otomatisasi, sehingga penyerapan tenaga kerja berkurang dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan dengan kemampuan yang lebih tinggi dan berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Sejauh ini, dia juga melihat efek pandemi Covid-19 sudah tidak lagi menjadi penyebab utama dalam pemulihan bisnis industri dalam negeri. Namun justru persoalan klasik sebelumnya seperti perizinan usaha, akses lahan, kepastian hukum, korupsi, tenaga kerja, dan lainnya masih menjadi persoalan tersendiri di Indonesia.

Kondisi tersebut diperburuk dengan melemahnya perekonomian global akibat perang dan ketegangan geopolitik global.

Apindo pun merekomendasikan pemerintah untuk terus mendukung sektor industri padat karya di antaranya seperti tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, makanan dan minuman, otomotif, pariwisata hingga perdagangan dalam memacu penyerapan pekerja sektor formal.

Dunia usaha, tekannya berharap agar implementasi Undang – Undang (UU) Cipta Kerja secara konsisten untuk mereformasi Sumber Daya Manusia atau SDM struktural yang komprehensif agar iklim usaha kompetitif dalam menarik investasi. Selain tentunya juga dengan peningkatan kualitas SDM dengan program skilling, reskilling, upskilling.

Sisi lain, Shinta menambahkan kebijakan insentif atau stimulus untuk merangsang sektor padat karya juga dibutuhkan dengan memperbaiki implementasi kebijakan super tax deduction untuk pengembangan skill, percepat penyelesaian Free Trade Agreement atau FTA.

Selanjutnya konsistensi kebijakan perdagangan impor dan ekspor terkait batang jadi dan bahan baku, jaga kebijakan fiskal nilai tukar dollar AS hingga kepastian dan penegakan hukum yang adil.