SEMARANG, iNews.id – Tim Traffic Accident Analysis (TAA) Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut mobil Kapolres Boyolali AKBP M Yoga dan truk trailer di Tol Batang-Semarang. 

Salah satu yang diselidiki soal pelanggaran over dimensi over loading (ODOL) truk tersebut, mengingat muatannya tiang listrik yang besar dan panjang.  

“TAA dari Ditlantas melaksanakan penyelidikan lakalantas tersebut. Saya belum berani menyampaikan (apa penyebabnya), karena proses masih berlangsung,” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol. Artanto, di Mapolda Jateng, Rabu (2/10/2024).  

Dia mengatakan, sopir truk tersebut masih diperiksa terkait insiden kecelakaan yang mengakibatkan ajudan dan sopir mobil Kapolres Boyolali tewas. Namun, terkait status hokum sopir itu, Kombes Artanto belum menjelaskan lebih detail.

“Tentunya penyelidikan harus hati-hati dan mesti ada kepastian kita menggunakan scientific crime investigation, ini kan kejadian yang mengakibatkan meninggal dunia,” ujarnya.

Insiden lakalantas itu terjadi Selasa (1/10/2024) sekira pukul 01.25 WIB dinihari. Kendaraan yang terlibat lakalantas melaju searah dari timur ke barat.

Ajudan dan sopir dari Kapolres Boyolali, meninggal dunia akibat lakalantas itu, sementara Kapolres menderita luka ringan dan kini masih dirawat di RS Tlogorejo Semarang.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku kesal lantaran truk kelebihan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) masih melanggar aturan pemerintah.

Padahal pemerintah sendiri sudah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

“Tentang ODOL, yang gregetan itu bukan kalian saja. Tapi saya juga gregetan, sejak tahun 20211 saya menjabat mereka berjanji bahwa mereka akan taat tapi sampai saat ini belum,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Hal ini pun membuat jumlah jalan raya yang rusak semakin bertambah karena dilalui oleh truk yang memiliki beban berlebihan.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya bersama dengan Kementerian PUPR sudah sepakat akan menindak tegas Odol yang masih melanggar aturan.

“Artinya mereka yang over dimension itu harus di-oversize, itu harus ditertibkan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bakal melakukan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.

Pengawasan dan penegakkan hukum akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 19-25 Agustus 2024. Adapun tujuannya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta menekan fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan barang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan, pengawasan dan penegakkan hukum dilakukan pada angkutan barang yang melanggar operasional baik administratif maupun teknis yang menjadi penyebab awal dari suatu kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengaku kesal lantaran truk kelebihan muatan (Over Dimension Over Loading/ODOL) masih melanggar aturan pemerintah.

Padahal pemerintah sendiri sudah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

“Tentang ODOL, yang gregetan itu bukan kalian saja. Tapi saya juga gregetan, sejak tahun 20211 saya menjabat mereka berjanji bahwa mereka akan taat tapi sampai saat ini belum,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Hal ini pun membuat jumlah jalan raya yang rusak semakin bertambah karena dilalui oleh truk yang memiliki beban berlebihan.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya bersama dengan Kementerian PUPR sudah sepakat akan menindak tegas Odol yang masih melanggar aturan.

“Artinya mereka yang over dimension itu harus di-oversize, itu harus ditertibkan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bakal melakukan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran.

Pengawasan dan penegakkan hukum akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada 19-25 Agustus 2024. Adapun tujuannya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta menekan fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan barang.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan, pengawasan dan penegakkan hukum dilakukan pada angkutan barang yang melanggar operasional baik administratif maupun teknis yang menjadi penyebab awal dari suatu kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

"Pada 2023 hingga saat ini pelaksanaan pengawasan dan penegakkan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Harapannya dengan ada kegiatan pengawasan dan gakkum serentak ini akan lebih menertibkan operator barang, pemilik barang serta pengemudi," ungkap Risyapudin, dalam keterangan resminya, Selasa (13/8/2024).