JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM?SPSI) kembali menegaskan sikap menolak keras dan kecewa atas upaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bersikukuh mendorong aturan untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024).

Perkembangan terbaru, Kemenkes telah melakukan modifikasi terhadap Rancangan Permenkes tersebut, namun tidak mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan tetap mendorong klausul penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ketua Umum FSP RTMM?SPSI, Sudarto AS menyatakan, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

?Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali,? terang Sudarto melalui keterangan pers di Jakarta.

Sebelumnya, FSP RTMM?SPSI telah melakukan aksi unjuk rasa dan akhirnya diterima untuk berdiskusi di kantor Kemenkes. Pihaknya sudah memberikan penjelasan terkait dampak yang akan dihadapi oleh pekerja tembakau jika penyeragaman terhadap kemasan rokok diberlakukan.

Kemenkes tetap memasukkan pasal?pasal yang mewajibkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam rancangan terbaru, kemasan rokok seolah diperkenankan menuliskan merek dan mencantumkan logo. Hanya saja, identitas merek seperti huruf, warna, dan berbagai ciri khas lainnya diwajibkan untuk diseragamkan sehingga tidak ada pembeda antara satu merek dengan merek lainnya.

Sudarto menegaskan, bahwa aturan ini sangat dipaksakan dan terburu?buru dalam proses formulasi, terlebih saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik beberapa hari ini. Aturan kemasan rokok tanpa identitas merek ini tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga pada sektor tembakau yang berkaitan mulai dari hulu yaitu petani tembakau dan cengkih serta pekerja, hingga hilirnya yaitu pedagang ritel.

?Aturan ini menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi di 8%, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja karena aturan ini justru akan menekan ekonomi sektor pertembakauan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar,? Sudarto.

Sudarto menyayangkan, aturan ini jauh melenceng dan tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) khususnya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% pada kemasan rokok.

Baik UU 17/2023 dan PP 28/2024 hanya mengatur ketentuan terkait GHW dan tidak mencantumkan adanya mandat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Adapun aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek justru menyadur dari klausul kemasan polos (plain packaging) yang tertera pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan agenda anti tembakau internasional.

Padahal, Indonesia tidak meratifikasi FCTC mengingat kompleksnya ekosistem pertembakauan di dalam negeri. Maka, Sudarto menegaskan pentingnya pengawasan pada proses perumusan kebijakan yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan industri. Wewenang Kemenkes hanya mengatur 50% GHW dan informasi kesehatan sedangkan identitas merek dan sisa 50% nya adalah hak pelaku industri hasil tembakau.

?Dengan kata lain, Kemenkes sudah melampaui kewenangannya bahkan melanggar hak pelaku usaha yang bukan ranahnya. Sangat disesalkan sekali tindakan Kemenkes ini,? tegasnya.

Ketentuan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah bukti tidak dijalankannya prinsip perumusan regulasi yang seharusnya melibatkan meaningful participation bersama pemangku kepentingan terkait dan akibatnya menimbulkan polemik tak berkesudahan.

Sudarto memastikan FSP RTMM ? SPSI akan terus mengawal aturan ini agar tidak dijalankan dan disahkan pada masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Harapan ditujukan pada Pemerintahan baru untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan nasional dalam membuat aturan dan regulasi yang berdampak pada warga negaranya.

Sebelumnya, FSP RTMM ? SPSI bersama ribuan anggota pekerja tembakau lainnya mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kemenkes pada 10 Oktober 2024 lalu. Aksi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam audiensi untuk mengkaji ulang aturan terkait kemasan rokok tanpa merek yang ditolak tegas oleh ratusan ribu pekerja.

Melanjutkan aksi ini, FSP RTMM ? SPSI mengambil sikap untuk mendesak pemerintah untuk merevisi PP 28/2024 serta membatalkan Rancangan Permenkes yang akan memberikan kerugian signifikan dan mengancam PHK masal terhadap sektor pekerja tembakau.

JAKARTA - Serikat pekerja rokok tembakau mengingatkan bahwa aturan kemasan rokok polos tanpa merek akan berdampak pada menjamurnya produk rokok ilegal yang tersebar di masyarakat. Hal ini nantinya akan berdampak terhadap penurunan pemasukan negara melalui cukai hasil tembakau.

Imbasnya lagi antara lain ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja yang sebelumnya ada di lingkup industri tembakau . Karena itu pada pekan lalu, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar unjuk rasa di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tepatnya pada Kamis (10/9/2024).

"Sehingga peraturan menyengsarakan para buruh, saat ini lapangan pekerjaan sulit, Kedua akibat rokok ditekan terlalu mahal karena setiap tahun cukai naik dan produksi harus dibatasi,penjualan dibatasi, yang akhirnya yang berkembang adalah rokok ilegal," kata Ketua Umum PP FSP RTMM SPSI, Sudarto AS.

Ia juga mengungkapkan bahwa unjuk rasa ini merupakan langkah kesekian yang ditempuh pihaknya dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja yang terancam kehidupannya akibat adanya pasal restriktif inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes.

Sudarto mengatakan, PP 28/2024 merupakan kebijakan yang membuat industri rokok beserta usaha masyarakat yang terkait di dalamnya akan semakin terancam. Pasalnya saat ini saja industri rokok sudah terlalu banyak tekanannya. Ditambah lagi kata Sudarto dalam aturan tersebut terdapat aturan kemasan rokok polos tanpa merek, dirancang melalui RPMK yang penuh kejanggalan.

Setelah beberapa jam menyuarakan aspirasinya dengan lantang di jalan Rasuna Said, akhirnya pihak Kemenkes yang diwakili oleh Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI, Benget Saragih membuka ruang untuk audiensi saat massa melakukan aksi.

Benget mengatakan, pihaknya akan melibatkan buruh dalam menyusun RPMK, khususnya terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

"Terima kasih untuk teman-teman, sesuai kesepakatan bersama. kami sangat menerima aspirasi dan akan melibatkan bapak ibu dalam penyusunan RPMK yang mana yang terdampak adalah buruh ya pak. Kita akan bersama-sama menyusun, ini bukan janji tapi ini akan kita laksanakan," katanya.

Dari hasil pertemuan tersebut, Sudarto mengatakan bahwa terkait dengan aturan kemasan rokok polos tanpa merek merupakan aturan yang dibuat untuk melihat reaksi publik maupun industri rokok itu sendiri. Terkait dengan zonasi larangan penjualan dan iklan rokok nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut.

"Tadi soal kemasan polos sudah nggak, mereka udah bilang nggak kok pak, kita juga mikir lah pak, itu kan cek ombak katanya. Nah itu kebiasaan, jadinya ngaku tadi. Ada beberapa yang juga diakui seperti larangan zonasi penjualan produk tembakau dengan radius 200 meter itu nanti katanya akan dibicarakan. Terpenting adalah kita akan dilibatkan," tutup Sudarto.

Kemenkes menyatakan, bakal melibatkan FP RTMM-SPSI dan organisasi terkait lainnya dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Permenkes mengenai pengamanan produk tembakau, rokok elektronik, serta makanan dan minuman.

Sudarto mengatakan, pihaknya akan menagih janji dari pihak Kemenkes yang akan melibatkan buruh dalam pembahasan RPMK ke depannya. Jika pihaknya tidak dilibatkan, maka akan ada aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat lagi.

JAKARTA - Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) menuai protes dari masyarakat luas. Salah satu pihak yang paling gencar menolak aturan tersebut adalah jutaan petani cengkeh dan tembakau .

Kebijakan tersebut dinilai berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau nasional dan nasib petani. Penolakan ini meluas ke petani dari berbagai daerah penghasil tembakau di berbagai provinsi di Indonesia.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahminudin menjelaskan, bahwa dorongan untuk menerapkan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek sebenarnya sudah lama menjadi agenda pihak-pihak yang anti terhadap tembakau dan industri hasil tembakau di Indonesia.

"Langkah-langkah yang diambil ini sangat terencana untuk melemahkan industri tembakau secara keseluruhan. Keinginan untuk itu (kemasan polos) memang sudah lama menjadi target dari pihak yang anti tembakau dan anti IHT Indonesia,? ujarnya kepada media.

Sahminudin menambahkan, bahwa dampak dari kebijakan ini tidak hanya akan dirasakan oleh petani tembakau dan cengkeh, tetapi juga oleh pabrik rokok, serta pihak lain yang terlibat dalam rantai produksi hingga distribusi dalam rantai pertembakauan nasional.

Bahkan, negara pun akan terkena imbasnya dalam hal penerimaan negara yang berasal dari cukai rokok serta identitas produk dan merek yang selama ini menjadi ciri khas industri rokok Indonesia.

Saat ditanya mengenai bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi petani tembakau dan cengkeh secara langsung, Sahminudin menyatakan bahwa dampak yang dirasakan akan sangat signifikan.

Memperlemah Daya Saing Produk Tembakau RI

Menurutnya, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek akan memperlemah daya saing produk tembakau Indonesia di pasar domestik dan internasional, yang pada akhirnya akan mempengaruhi harga jual tembakau dan cengkeh yang dihasilkan oleh para petani.

?Dampaknya jelas multi-efek, yang terdampak dari kebijakan bungkus rokok polos bukan hanya petani tembakau, tetapi juga petani cengkeh, pihak pabrikan, bahkan negara,? katanya.

Langkah penolakan yang sama pun sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Aceh Tengah, Hasiun. Ia mengeluhkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap keberlanjutan mata pencaharian para petani tembakau dengan adanya PP 28/2024 maupun RPMK.

?Kami tegas menolak aturan-aturan ini karena berdampak pada mata pencarian kami sebagai petani tembakau. Kami memohon kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi kami dari pulau terujung di Indonesia," ujarnya melalui keterangan resmi.

Perumusan Tanpa Melibatkan Petani

Dia mengaku para petani tembakau di Aceh tidak pernah dilibatkan dalam perumusan regulasi yang justru sangat berdampak pada keberlangsungan mereka. Padahal, Aceh memiliki lahan pertanian yang luas dan sangat cocok untuk pembudidayaan tembakau, di mana masyarakatnya sendiri telah menanam tanaman tembakau secara turun menurun.

?Peraturan yang dibuat tidak memberikan kesempatan kepada petani untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, makanya ketika aturannya muncul, justru tidak sinkron. Hampir seluruh masyarakat di Aceh memiliki kemampuan dalam mengolah tanaman tembakau,? imbuhnya.

Kritik tegas juga dilontarkan Perwakilan DPD APTI Jabar, Undang Herman. Ia mempertanyakan pasal-pasal pertembakauan di PP 28/2024 yang masih menuai polemik. Menurutnya, Kemenkes berniat untuk membunuh industri tembakau, termasuk nasib para petani yang berada dalam ekosistem pertembakauan nasional.

Herman bahkan menduga inisiasi kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek merupakan intervensi dari kelompok anti tembakau global. Kelompok-kelompok ini, kata dia, sejak lama memiliki misi untuk meruntuhkan industri tembakau di seluruh dunia dan memberikan tekanan pada pemerintah untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan yang terlampau ketat dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Padahal Indonesia sendiri tidak meratifikasi kebijakan global tersebut.

"Perlu dicatat, negara yang mempunyai pertanian tembakau dan industrinya seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Argentina, dan lain-lain secara gamblang menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing. Sekarang, mengapa masih didorong juga dalam RPMK untuk dilaksanakan?? tegasnya.

Jakarta -

Kode MFG terkadang kita temukan pada kemasan berbagai produk dengan masa kedaluwarsa, seperti makanan, obat, dan kosmetik. Simak artikel ini untuk mengetahui apa itu kode MFG dan arti dari berbagai kode tanggal yang biasa tertera pada kemasan.

Arti Kode MFG

Dikutip dari situs BL Bio Lab, MFG adalah singkatan dari manufacturing date atau tanggal pembuatan. Tanggal MFG adalah indikator kapan produk tersebut diproduksi.

Contohnya MFG 091224, maka produk tersebut dibuat pada tanggal 9 bulan 12 tahun 2024. Namun urutan angka ini mungkin berbeda di negara lain. Misalnya di Amerika, kode tersebut berarti bulan 9 tanggal 12 tahun 2024.

Biasanya kode MFG juga disertai keterangan masa pakai, tanggal kedaluwarsa, atau baik digunakan sebelum tanggal tertentu.

Arti Kode Tanggal pada Kemasan

Selain MFG atau manufacturing date, masih ada beberapa macam kode tanggal lain yang sering dicantumkan pada kemasan produk. Dilansir dari Codex Alimentarius International Food Standard dari Food and Agriculture Organization (FAO), berikut macam-macam arti kode tanggal pada kemasan:

1. EXP

Expiration date sering disingkat EXP adalah kode yang menunjukkan batas akhir penggunaan produk dalam kondisi penyimpanan apa pun, bahkan jika produk masih tertutup rapat. Jika sudah melebihi tanggal yang tercantum, maka produk tidak boleh digunakan karena alasan keamanan dan kualitas.

2. Best Before Date

Best before date adalah label yang menunjukkan batas akhir penggunaan produk di masa yang terbaik. Jika sudah lewat dari tanggal yang tercantum, produk masih boleh digunakan, dengan catatan masih disimpan dalam kondisi layak dan belum dibuka.

3. Date of Packaging

Date of packaging menunjukkan kapan suatu produk dimasukkan ke dalam kemasan yang selanjutnya didistribusikan untuk dijual. Label ini tidak ada kaitannya dengan jangka waktu suatu produk layak digunakan.

Fungsi Label Tanggal pada Kemasan Produk

Mengutip laman Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, berikut beberapa fungsi adanya kode tanggal pada kemasan produk:

1. Jaminan Kualitas Produk

Adanya label tanggal MFG, EXP, maupun Best Before dapat memberi jaminan bahwa produk tersebut masih berkualitas dan tidak berbahaya ketika dikonsumsi atau digunakan.

2. Melindungi Konsumen

Mencantumkan label tanggal adalah salah satu aturan yang dibuat pemerintah kepada produsen untuk melindungi konsumen. Dengan demikian, konsumen bisa mengetahui apakah produk tersebut berbahaya bagi dirinya.

3. Membantu Konsumen Mengambil Keputusan

Dengan melihat label tanggal, konsumen akan tahu kapan produk dibuat dan kapan produk kedaluwarsa. Hal ini membantu konsumen memutuskan apakah dia akan membelinya.

4. Alat Promosi

Produk berlabel tanggal menunjukkan bahwa produsen menjalankan usaha secara profesional, sehingga menambah kepercayaan konsumen. Selain itu, label tanggal juga menjadi patokan penjual kapan menarik produk tersebut. Biasanya, barang yang sudah mendekati kedaluwarsa akan dipromosikan dengan diskon.

Demikian penjelasan mengenai arti MFG pada kemasan produk serta fungsi dari kode lain, seperti EXP dan Best Before.

(bai/inf)

JAKARTA - Pameran AllPack dan AllPrint Indonesia 2024 kembali diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta. Acara tersebut berlangsung pada 9 hingga 12 Oktober 2024.

AllPack Indonesia ini merupakan pameran bagi industri pengolahan dan pengemasan, sedangkan AllPrint Indonesia adalah pameran berbagai teknologi pencetakan. Adapun, acara ini diselenggarakan Krista Exhibitions dengan menggandeng Kementerian hingga Asosiasi Pengusaha dan Industri.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions, Daud D Salim mengatakan, pameran ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia 2024 diselenggarakan sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendukung dan memajukan industri pengemasan serta percetakan di Indonesia dengan berbagai macam inovasi teknologi di dalamnya.

Pada tahun ini, pameran mencatatkan peningkatan signifikan dalam jumlah peserta dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimanapada event kali ini dihadiri 1.500 perusahaan dalam dan luar negeri dan menargetkan 50 ribu pengunjung selama beberapa hari acara.

Adanya kenaikan ini pun ditandai dengan penambahan Hall F, yang bertujuan memberikan ruang lebih luas untuk menampung berbagai inovasi serta menciptakan lebih banyak peluang bisnis di ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia.

?Pameran International AllPack Indonesia yang sudah diadakan khusus All Pack 23 kali, dan All Print ke 25 kali. Pameran ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu peningkatan sebesar 25 persen diikuti sekitar 1.500 perusahaan dari 30 negara," papar Daud di JIExpo, Jakarta, Rabu (9/10/2024) siang.

Daud menambahkan mereka juga menampilkan teknologi processing untuk makanan dan minuman, industri kosmetika, industri farmasi, dan juga industri lainnya yang memerlukan teknologi pengolahan pengemasan maupun otomatisasi di dalam peningkatan kualitas inovasi produk yang dilakukan," sambungnya.

Daud melanjutkan, acara AllPack dan AllPrint juga terdapat seminar dan panel diskusi, Networking Business bersama supplier maupun para buyer. Ia melanjutkan, pameran ini ditargetkan mampu mendatangkan pengunjung sebanyak 50 ribu orang.

?Target pengunjung kami diharapkan 50 ribu lebih selama 4 hari penyelenggaraan pameran," tukasnya.

"Pameran ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang untuk menampilkan beragam inovasi produk, tetapi juga sebagai platform kolaborasi yang mendorong pertukaran ide serta business matching yang efektif sepanjang empat hari penyelenggaraan," ungkap Daud.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika menyambut positit kedua pameran tersebut. Menurut Putu, ini merupakan momentum bagi pelaku industri kertas dan kemasan untuk memperkenalkan produk di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setingginya kepada PT Krista Media Pratama sebagai penyelenggara dari pameran The 23rd All Pack Indonesia dan The 25th All Print Indonesia," ujarnya.

Putu Juli Ardika menuturkan bahwa dalam industri manufaktur, aspek packaging menjadi suatu yang sangat strategis dan sangat krusial. Sehingga acara ini diharapkan dapat memperbaharui teknologi untuk industri kemasan dan percetakan, serta menyesuaikan perkembangan dari tren konsumen.

?Dukungan kemenperin yang pertama melakukan business matching sehingga para pengguna dan produsen baik untuk kertas, atau peralatan dan juga bahan packaging ini kita pertemukan semuanya. Kita sudah mampu untuk mengurangi impor packaging, ini karena ada business matching yang membutuhkan dengan provider," papar Putu Juli.

Pada pameran ALLPack dan ALLPrint Indonesia 2024 tidak hanya menampilkan kegiatan pameran saja namun terdapat kegiatan dan program menarik lainnya yang tak kalah seru selama 4 hari ke depan, seperti Seminar dan talkshow.

Tidak hanya seminar dan talkshow, pameran ini juga menawarkan aktivitas business matching yang dirancang secara khusus untuk membantu para pembeli terhubung dengan peserta pameran di bidang industri pengemasan dan percetakan.

Melalui proses yang terstruktur dan sistematis, para pembeli dapat menemukan mitra yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Dengan demikian, aktivitas ini tidak hanya memfasilitasi koneksi, tetapi juga menciptakan peluang untuk membangun kemitraan bisnis yang sukses dan berkelanjutan.

Kesuksesan AllPack Indonesia dan AllPrint Indonesia 2024 tidak lepas dari dukungan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

Serta tentunya dukungan dari Indonesia Packaging Federation (IPF), Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Kotak Karton Gelombang Indonesia (AKKGI), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), dan Asosiasi lainnya.

Pameran ALLPrint Indonesia 2024 diselenggarakan bersamaan dengan pameran World of Paper Tissue, Textile Printing, Print For Pack, Indo Sign & AD, Inter Corrugated, Pro Label Asia. Pameran ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia 2024 diikuti oleh lebih dari 1.500 perusahaan yang berasal dari 30 negara, di antaranya adalah Australia, Austria, Belgium, Canada, China, France, Germany, Greece, Hongkong, India, Indonesia, Italy, Japan, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Poland, Singapore, South Korea, Spain, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkiye, United Kingdom, USA, Vietnam, Bavaria, Netherland dan Denmark.

JAKARTA - Perkembangan industri makanan dan minuman mengalami peningkatan pada 2024. Tercatat, pada triwulan pertama 2024, produk domestik bruto (PDB) yang dihasilkan dari industri Food and Beverage (F&B) mencapai 39,91 persen, atau 6,47 persen dari total PDB Nasional.

Berdasarkan dengan hal itu, industri pengemasan makanan (Food Packaging Industry) ikut mengalami kemajuan yang mana peningkatan industri tersebut ditaksir mencapai 6 persen atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 5 persen pada 2024.

Merespon hal tersebut dan sekaligus memberi kesempatan tersebut, Krista Exhibitions kembali menggelar ALLPack Indonesia 2024 yang akan dihelat di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, dari 9 sampai 12 Oktober.

ALLPack Indonesia 2024 merupakan pameran berskala Internasional ke-23 yang akan menampilkan teknologi pengolahan dan pengemasan untuk makanan, minuman, biskuit, confectionary, produk farmasi/obat-obatan, minuman herbal tradisional, kosmetik, perawatan pribadi, kecantikan, pertanian, elektronik, pendingin dan industri terkait lainnya.

Bersamaan dengan ALLPlas Indonesia Expo, ALL Food Technology Indonesia Expo, ALLProcess Indonesia Expo, ALL Industrial Expo, IPEX ? Indonesia Pharmaceutical Expo, ALL Beverage Technology Indonesia Expo, juga diselenggarakan pameran untuk industri percetakan yaitu ALLPrint Indonesia 2024, yaitu pameran berskala internasional ke-25 berbagai teknologi pencetakan, peralatan, dan suplai mesin.

Chief Executive Officer (CEO) Krista Exhibitions, Daud D Salim, industri kemasan berperan penting dalam melindungi produk dan media pemasaran.

?Banyaknya bisnis yang mengandalkan kemasan cetakan untuk produknya sebagai salah satu aspek penting dalam strategi pemasaran dan branding produk mereka," kata Daud di Kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Menurutnya hal ini berbanding lurus dengan tren terkini dalam teknologi cetak dan desain kemasan. Sehingga produsen tetap bisa bersaing di pasar yang semakin kompleks dan dinamis.

"ALLPack Indonesia 2024 yaitu pameran berskala Internasional ke-23 akan menampilkan teknologi pengolahan dan pengemasan untuk makanan, minuman, biskuit, confectionary, produk farmasi/obat-obatan, minuman herbal tradisional, kosmetik, perawatan pribadi, kecantikan, pertanian, elektronik, pendingin dan industri terkait lainnya," ungkap Daud.

Pameran ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia telah menarik lebih dari 69,000 pengunjung lokal dan lebih dari 47 negara di tahun 2023. "Target perusahaan yang berpartisipasi tahun ini 80.000," sebut Daud.

Dia menambahkan, partisipan pameran ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia 2024 berasal lebih dari 30 negara. Di antaranya Australia, Austria, Belgium, Canada, China, France, Germany, Greece, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Malaysia, Pakistan, Poland, Singapore, South Korea, Spain, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkiye, United Kingdom, USA, Vietnam, Bavaria, Netherland, Denmark.

"Pameran ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia 2024 tidak hanya berfokus pada pameran produk, tetapi selama 4 hari pameran juga akan menampilkan berbagai talkshow, presentasi, seminar dan penjajakan bisnis (business matching) antara exhibitor dengan buyer/calon investor pada industri kemasan, pengolahan makanan, dan manufaktur," tutur dia.

Hal ini bertujuan untuk dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, kolaborasi antar perusahaan, dan pengembangan bisnis yang lebih baik. Melalui ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia 2024, Daud menghadirkan ratusan tenaga profesional di bidang pengolahan, pengemasan, percetakan, otomasi, di bidang makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik.

?ALLPack Indonesia dan ALLPrint Indonesia 2024 juga telah memfasilitasi kamar hotel selama dua malam untuk potential buyers dari FnB, kosmetik, farmasi, dan produsen," pungkas Daud.

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Daulay menyoroti pentingnya keterlibatan semua pihak dalam penyusunan regulasi penggunaan logo dalam kemasan rokok . Dia menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan semua masukan stakeholder, termasuk asosiasi industri dan pihak terdampak lainnya.

?Regulasi ini bermula dari aturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengalami penundaan lama karena kami ingin memastikan bahwa semua pihak, baik pengusaha maupun pihak lain, tidak merasa dirugikan,? ujarnya.

Saleh Daulay juga mengungkapkan, bahwa dalam pembuatan detail regulasi, Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) lebih memilih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) ketimbang Undang-undang (UU). Padahal jika diatur detail UU, DPR dapat mengajak semua pihak terdampak untuk terlibat dalam penyusunan regulasi. Beda halnya dengan PP yang penyusunannya tidak melibatkan parlemen.

Imbasnya kata dia, PP 28/2024 maupun RPMK menjadi sumber sengketa saat ini. Padahal seyogyanya, legislator tidak ingin mengabaikan aspek kesehatan, namun juga tidak ingin mengabaikan aspek ekonomi.

Selain itu, ia menggarisbawahi bahwa Kemenkes bukanlah satu-satunya kementerian yang terlibat dalam pengaturan tembakau. Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga harus dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi ini.

?Saya menanyakan apakah semua stakeholder sudah dilibatkan dalam penyusunan aturan ini? Jika tidak, akan ada masalah dan pihak-pihak tertentu akan merasa ditinggalkan,? katanya.

Sementara itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara soal penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang dinilai minim partisipasi publik.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyatakan, telah menjalankan proses partisipasi publik, namun nyatanya kedua aturan Kemenkes tersebut terus menerus menuai protes.

Ia menjelaskan, bahwa penggunaan logo dalam kemasan rokok masih diperbolehkan, termasuk kewajiban untuk menyematkan peringatan dan informasi kesehatan.

Pada Rancangan Permenkes yang diunggah di situs resmi Kementerian Kesehatan, bagian Pencantuman Informasi pada Kemasan pasal 15 ayat (3) menyatakan, ?Merek produk diletakkan di bawah Peringatan Kesehatan pada sisi depan atau belakang kemasan menggunakan huruf kapital Arial Bold?.

Sementara pada pasal 5 ayat (1) poin g disebutkan bahwa ?kemasan produk tembakau dilarang menambahkan gambar dan atau tulisan dalam bentuk apapun selain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini?. Hal tersebut berbeda dengan pernyataan Siti Nadia dalam diskusi.

?Nama dan logo produk masih bisa. Tapi memang peringatan, informasi, gambar mengenai dampak dari merokok memang ada. Branding-nya nggak boleh. Untuk warna kita standardisasi, termasuk rokok elektronik,? tutur dia.

Tidak sampai di situ, perbedaan antara pernyataan Siti dengan draft RPMK juga terlihat pada pengaturan nama merek. Pada Pasal 5 ayat (1) poin e dijelaskan bahwa ?penulisan merek dan varian produk tembakau menggunakan Bahasa Indonesia? sedangkan pada poin f dinyatakan ?penulisan identitas produsen menggunakan Bahasa Indonesia dengan font Arial?.

Dalam diskusi, Siti justru mengatakan tidak ada standardisasi terkait nama atau penulisan merek rokok. ?Kalau nama merek rokok itu tidak kita lakukan standardisasi. Bahasa Indonesia hanya untuk peringatan, lalu informasi. Untuk nama merek sesuai dengan mereknya,? papar dia.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewanti-wanti penerapan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang tengah dalam tahap perumusan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan usulan Menkes Budi Gunadi Sadikin ini dinilai berpotensi kembali menimbulkan sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), terutama terkait hak merek dan hambatan perdagangan.

Negosiator Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan, Angga Handian Putra, mengatakan hingga saat ini, Kemenkes belum memberikan undangan resmi kepada Kemendag untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Mengingat potensi buruk yang ditimbulkan, pihaknya merasa perlu melakukan upaya proaktif untuk terus mengawal perkembangan kebijakan kemasan rokok polos tanpa rokok.

Pihaknya mengetahui tentang rancangan aturan tersebut dari situs Kemenkes, bukan diinformasikan secara langsung. "Kami berharap agar kami bisa dilibatkan secara resmi sehingga Kementerian Perdagangan dapat memiliki posisi resmi dalam kebijakan ini,? kata Angga, dikutip Senin (23/9/2024).

Baca Juga: Diam-diam China dan Australia Tarung di WTO, Geger Soal Tarif Impor Wine

Kemendag, khususnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI), fokus pada isu kemasan rokok polos tanpa merek dalam konteks sengketa dagang antara Indonesia dan Australia di WTO beberapa tahun lalu. Sebab itu, Angga menitikberatkan pada pentingnya memiliki dasar ilmiah yang kuat untuk menghindari sengketa di masa depan.

"Saat bersengketa dengan Australia, mereka menyajikan kajian ilmiah yang mendukung bahwa kebijakan ini dapat menurunkan prevalensi merokok. Indonesia perlu memiliki kajian ilmiah serupa," tegasnya.

Kebijakan kemasan polos ini juga dinilai dapat menciptakan kekhawatiran akan inkonsistensi dalam pandangan Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menentang kebijakan tersebut dengan argumen bahwa kemasan rokok polos tanpa mereka bisa menghambat perdagangan dan melanggar hak pemegang merek dagang.

"Jika merujuk pada sengketa dagang yang lalu, kami ingin agar merek dagang tetap bisa digunakan. Sebab, merek dagang memiliki beberapa fungsi penting, seperti membedakan produk, membantu konsumen memilih produk, mencegah perdagangan ilegal, dan pemalsuan produk. Ini adalah hal-hal yang kami perjuangkan saat bersengketa di WTO," tambah dia.

Baca Juga: Cak Imin Usul Indonesia Keluar dari WTO demi Ketahanan Ekonomi Nasional

Walaupun belum ada posisi resmi yang ditentukan, Kemendag berkomitmen untuk memberikan masukan kepada Kemenkes terkait kebijakan tersebut. Angga menyatakan bahwa mereka akan terus berkomunikasi dengan unit terkait di Kemenkes dan mengikuti informasi terbaru melalui dokumen yang tersedia di website resmi.

Kemendag juga mengingatkan bahwa selain tantangan terkait merek dagang, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dapat menciptakan hambatan perdagangan. Angga turut menyoroti pentingnya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kebijakan ini mendukung kesehatan masyarakat, sesuai dengan perjanjian WTO yang berlaku.

Terkait dampak kebijakan ini terhadap perdagangan luar negeri, Angga mengkhawatirkan adanya dampak penurunan impor/ekspor akibat penerapan kemasan rokok polos tanpa merek.

"Jika ada pembatasan, negara lain yang memiliki kepentingan bisa merasa dirugikan. Setiap negara memiliki kondisi yang berbeda, dan kami harus hati-hati agar Indonesia tidak terlibat dalam sengketa yang serupa dengan yang dialami Filipina terhadap Thailand terkait produk tembakau," ungkapnya.

JAKARTA - Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) menuai kontroversi masyarakat luas. Beleid ini diduga tidak berdasarkan kajian ilmiah sehingga berisiko merugikan para pelaku usaha sekaligus memberi tekanan tambahan yang tidak perlu terhadap perekonomian nasional.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sutrisno Iwantono, menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK lahir dengan cacat hukum dan berpotensi merugikan berbagai pihak.

"Peraturan ini begitu lahir, ada komplain di mana-mana, langsung mendapat keluhan dari berbagai asosiasi. Termasuk dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang tidak dilibatkan dalam proses perumusan," kata dia, Minggu (22/9/2024).

Baca Juga: 454.000 Batang Rokok Ilegal Disita di Mojogedang Karanganyar

Sutrisno menyatakan bahwa banyak asosiasi, termasuk di sektor periklanan dan tembakau, telah mengajukan protes terhadap PP 28/2024. Ia menyoroti berbagai kejanggalan yang diamanatkan dalam regulasi. Misalnya, terkait zonasi dan batasan jarak 200 meter, yang dianggap tidak adil bagi pelaku usaha yang sudah ada terlebih dahulu.

"Lalu ada lagi aturan kemasan rokok polos tanpa merek di RPMK yang merugikan. Konsumen bisa saja beralih ke produk yang lebih murah dan ilegal, sehingga target penurunan prevalensi perokok tidak akan tercapai," katanya.

Lebih lanjut, Sutrisno mengungkapkan bahwa konsumen mungkin akan membeli produk dengan harga lebih rendah yang bisa berujung pada peningkatan konsumsi rokok jika kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek diterapkan.

Dia juga menegaskan kebijakan ini sejatinya bertentangan dengan Undang-Undang yang melindungi hak atas merek dan menciptakan tabrakan hukum, termasuk soal pencantuman cukai yang tidak akan terlihat jelas karena desain kemasan didominasi oleh peringatan kesehatan.

Baca Juga: Indef Sebut Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dibuat Terburu-buru

Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak ekonomi dari kebijakan ini. Ia mencatat bahwa industri rokok menyumbang 10% dari penerimaan negara dan memperingatkan bahwa regulasi yang berlebihan dapat memperburuk situasi ekonomi, terutama di tengah defisit anggaran yang dihadapi pemerintah. Dengan demikian, jika aturan kemasan rokok polos tanpa merek diberlakukan, hal ini akan berdampak besar terhadap perekonomian baik dari aspek penerimaan maupun pertumbuhan ekonomi. "Diperlukan keadilan bagi industri rokok, namun sulit mencapainya," jelasnya.

Dalam pembahasannya, Tauhid menyatakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), industri rokok tidak disebutkan sama sekali, menciptakan kekosongan dalam perhatian terhadap sektor ini. Ia memprediksi bahwa penerapan kebijakan kemasan polos akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03%, yang bisa berdampak luas terhadap sektor industri.

Merujuk pada studi internasional, Tauhid menyebutkan bahwa kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek di negara-negara lain seperti Australia dan Selandia Baru telah menyebabkan peningkatan pembelian rokok ilegal dan penurunan kesadaran atas informasi terkait produk di kalangan konsumen. "Ini akan berdampak langsung pada penerimaan negara," terang dia.

Ia menekankan perlunya diskusi lebih lanjut antara Kemenkes dan kementerian terkait sebelum menerapkan peraturan ini. Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi dan strategi substitusi untuk mendukung ekonomi yang berpotensi terpuruk akibat kebijakan ini. "Kemenkes perlu melakukan diskusi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi yang lebih baik dan mempertimbangkan pengaruh terhadap ekonomi dan ketenagakerjaan," ungkap Tauhid.

Dengan adanya protes tersebut, tambah Tauhid, jelas bahwa kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek perlu ditinjau kembali agar tidak hanya mengedepankan aspek kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap industri, perekonomian, dan masyarakat secara keseluruhan.

JAKARTA - Pelaku usaha ritel khawatir dengan adanya polemik kebijakan terkait standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Aturan ini dinilai akan semakin membebani penjualan produk tembakau yang selama ini telah menjadi salah satu kontribusi pendapatan utama bagi peritel.

Ketua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta mengatakan produk kebijakan Kemenkes belakangan ini lahir dari minimnya partisipasi publik yang bermakna, sehingga banyak menimbulkan pertentangan serta penolakan dari berbagai pihak terdampak dari berbagai sektor.

"Peraturan ini mendapat banyak penolakan, pada dasarnya karena banyaknya keberatan dari berbagai pihak yang memang dirugikan atas aturan tersebut. Kalau tidak dirugikan, tidak mungkin ada pertentangan. Ini yang perlu digarisbawahi pembuat kebijakan," ungkapnya, belum lama ini.

Baca Juga: Menelisik di Balik Bahaya Rokok Ilegal

Terkait kemasan rokok polos tanpa merek, Tutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain yang semakin merugikan masyarakat maupun pemerintah ke depannya. Salah satu faktor yang paling dikhawatirkan adalah berjamurnya rokok ilegal.

Di samping itu, usulan aturan kemasan rokok polos tanpa merek juga bertentangan dengan perlindungan konsumen karena melanggar hak konsumen utk mengetahui informasi yang tepat terkait produk, serta kebebasan untuk memilih.

Padahal, peritel sudah konsisten mencegah akses penjualan rokok bagi anak-anak sejalan dengan tujuan pemerintah. Terkait dengan pencegahan anak-anak membeli rokok ini, peritel mengakui tidak ada dukungan dari Kemenkes untuk melakukan sosialisasi. Alih-alih, komitmen peritel membatasi akses penjualan hanya bagi pembeli dewasa ini muncul dari kesadaran hingga dukungan inisiatif dari industri tembakau.

Selain itu, Tutum menyoroti tantangan terbesar yang akan dialami pelaku usaha akibat kebijakan rokok polos tanpa merek, seperti sulitnya membedakan produk yang dijual di pasaran. ?Padahal pembeli butuh untuk mengetahui perbedaan suatu barang dari kualitas yang dibutuhkan individu,? imbuhnya.

Tutum memandang kebijakan rokok polos tanpa merek akan semakin menghimpit peritel usai diberlakukannya pelarangan zonasi penjualan rokok dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Di mana, proses implementasi beleid ini diyakini akan menemui banyak masalah.

"Aturannya sendiri bagi kami rancu karena belum didefinisikan secara detail. Tempat yang bisa dijadikan tempat bermain anak pun beragam, bisa saja di pusat perbelanjaan, atau apartemen, yang sebetulnya juga rancu karena pemerintah belum memfasilitasi tempat bermain anak dengan baik," jelas dia.

Baca Juga: Penyelundupan 16 Kontainer Rokok Ilegal Asal Uni Emirat Arab Digagalkan Bea Cukai

Tutum mengaku merasa sulit mengikuti peraturan anyar ini karena penjualan produk tembakau yang selama ini telah dijalankan sesuai aturan terancam mengalami banyak perubahan. Menurutnya, implementasi aturan ini di lapangan tidak memungkinkan. Hingga saat ini, pihaknya bersama asosiasi lainnya masih mengikuti proses penyusunan RPMK, kendati Kemenkes masih belum membuka keterlibatan industri hasil tembakau secara berimbang.

"Dengan adanya aturan-aturan ini, saya pikir sangat sulit untuk kami sebagai industri hilir, karena sampai saat ini pun masih marak sekali rokok ilegal. Semestinya pemerintah memikirkan keberlangsungan produk tembakau sebagai penyumbang terbesar pembangunan negara kita, bukan malah menekan," tegasnya.

JAKARTA - Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) menyatakan siap turun ke jalan guna menyampaikan aksi penolakan mereka terhadap aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Beragam rentetan kebijakan mulai dari PP hingga Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dinilai gagal mengakomodir aspirasi stakeholder, karena perumusannya yang minim dialog.

Ketua Umum FSP-RTMM-SPSI, Sudarto menegaskan ketidakpuasannya akibat sangat minimnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pembuatan regulasi tersebut. Ke depan, RTMM berencana untuk menyelenggarakan forum diskusi dengan pihak industri dan mempertimbangkan opsi litigasi, jika dialog tidak berhasil. "Kami ingin mengambil jalan diplomasi dulu, tetapi jika gagal, kami siap untuk bertindak lebih tegas," ujar dia dalam pernyataannya, Kamis (12/9/2024).

Sementara, Anggota Komisi IX DPR, Rahmat Handoyo, mewanti-wanti agar kebijakan soal produk tembakau nantinya tidak mengabaikan kontribusi fiskal dan dampak ekonomi dari industri tembakau. Seperti diketahui, ada Rp300 triliun dari cukai rokok yang digunakan untuk berbagai keperluan negara setiap tahunnya.

Di samping itu, industri hasil tembakau telah mempekerjakan banyak orang di berbagai sektor, termasuk petani dan pekerja industri. Oleh karena itu, kebijakan mengenai tembakau harus memperhatikan kesejahteraan mereka. "Ketika membuat aturan, semua pihak harus dilibatkan. Jika hanya yang pro atau kontra yang diundang, itu tidak adil," tambahnya.

Baca Juga: Rugikan Negara, DPR Kritik Kebijakan Kemasan Polos Tanpa Merek Produk Tembakau

Banyak negara telah menerapkan kebijakan kemasan polos pada rokok untuk mengurangi konsumsi. Namun, hasilnya kerap tidak sejalan dengan yang diinginkan. Contohnya, di Australia, kebijakan ini justru memicu meningkatnya penyebaran rokok ilegal. Bukan hanya itu, konsumen berpindah ke rokok murah bahkan ilegal, sehingga merugikan industri resmi yang telah mematuhi regulasi.

Di Singapura sendiri, yang tidak memiliki sektor pertanian tembakau, kebijakan ini tidak memiliki dampak yang sama seperti di negara penghasil tembakau.
"Singapura tidak memiliki petani, jadi mereka tidak terdampak oleh kebijakan penekanan. Namun, kita harus mempertimbangkan semua faktor sebelum menerapkan kebijakan serupa di sini," jelasnya.

Dengan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, jelas bahwa kebijakan tembakau tidak bisa hanya berfokus pada satu sisi saja. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis data akan menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang adil dan efektif.