Jakarta -

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan laba bersih sebesar Rp 5,11 triliun hingga kuartal-III 2024. Angka tersebut naik 21,60% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan pencapaian tersebut tak lepas dari pertumbuhan bisnis yang sehat. Hingga kuartal-III 2024 pendapatan margin bagi hasil BSI mencapai sebesar Rp 18,41 triliun, tumbuh sebesar 1,98% secara year on year (yoy).

Selain itu, indikator profitabilitas mengalami kenaikan dilihat dari Return on Asset (ROA) yang mengalami kenaikan sebesar 12 basis poin year to date mencapai sebesar 2,47% dan Return on Equity atau ROE tercatat di level 17,59 persen, naik dari September 2023 di angka 16,85%.

"Dengan demikian BSI mampu membukukan laba bersih kuartal ketiga 2024 sebesar Rp 5,11 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 21,60% secara yoy," kata Hery dalam Paparan Kinerja Triwulan III-2024 secara daring, Selasa (29/10/2024).

Dia juga menjelaskan aset BSI mengalami pertumbuhan sebesar 15,91% secara yoy mencapai sebesar Rp 371 triliun, secara year to date juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,84% jika dibandingkan dari posisi Desember 2023. Dia menilai capaian ini cukup bagus.

Kemudian dana pihak ketiga BSI hingga kuartal III-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 14,92% secara tahunan sebesar Rp 301 triliun. Dia bilang hal ini didorong dengan pertumbuhan tabungan yang juga mengalami pertumbuhan cukup bagus sebesar 13,41% secara yoy dan volumenya mencapai sebesar Rp 131 triliun.

"Tentunya hal ini memperkokoh CASA BSI menjadi sebesar Rp 186 triliun pada kuartal ketiga 2024. Di sisi lain pembiayaan juga mengalami pertumbuhan sebesar 15,28% menjadi sebesar Rp 260 triliun dengan kualitas yang sehat. Apabila melihat lebih jauh bahwa NPF Gross per September 2024 hanya sebesar 1,97% dan angka ini juga lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya," imbuhnya.

Super App BSI Siap Meluncur Bulan Depan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan meluncurkan Islamic Superapp pada 9 November mendatang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Direktur Utama BSI Hery Gunardi.

Hery mengatakan digitalisasi menjadi sebuah kewajiban yang dilakukan perbankan di era ini.

Meskipun Bank BSI telah mempunyai aplikasi layanan perbankan, yakni BSI Mobile, Hery menilai dari segi performa, tampilan, pengalaman nasabah hingga user interface (UI) tidak dapat bersaing dengan super app yang banyak digunakan oleh perbankan saat ini. Untuk itu, pihaknya ingin meluncurkan sebuah super app yang lebih mudah dan ramah digunakan.

"Mudah-mudahan ini menjadi salah satu game changer ya untuk pertumbuhan transaksi digital di Bank Syariah Indonesia. Insya allah nanti tanggal 9 November 2024 kita akan grand launch untuk super app ini," kata Hery dalam acara Kinerja Triwulan III-2024 secara daring, Selasa (29/10/2024).

Sementara itu, Direktur Teknologi Informasi Saladin Dharmanugraha Effendi mengatakan super app tersebut bertujuan untuk memberikan stabilitas dari segi performa. Dengan begitu, nasabah dapat lebih mudah menggunakan.

"Kemudian kita memang fokus terhadap ekosistem kita, terutama fokus di Islam. Fitur-fiturnya juga makin oke, terutama di sahabat finansial, sahabat sosial, dan juga sahabat spiritual. Jadi, memang mudah dipakai dan bisa untuk digunakan bertransaksi di berbagai channel," jelasnya.

(rrd/rrd)

Lembaga survei nasional Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkini mengenai keyakinan dan ekspektasi publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 5 tahun mendatang.

Survei ini diambil dalam kurun waktu 10-15 Oktober 2024, atau kurang lebih sepekan sebelum kekuasaan beralih ke tangan Presiden RI ke 8, Prabowo Subianto 20 Oktober 2024 lalu. Saat itu Kabinet Merah Putih belum terbentuk.

Saat ditanya mengenai pendapat mengenai kelompok koalisi dan oposisi pemerintah di DPR, mayoritas menginginkan adanya kelompok oposisi pemerintahan.

Sebanyak 49,2 persen dari 1.200 sampel menginginkan oposisi yang kuat di DPR untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo.

Sementara 36,4 persen berpendapat partai-partai politik di DPR sebaiknya bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.

“Memang 49 persen mengatakan harus ada oposisi, 36 persen mengatakan partai-partai kita sebaiknya bergabung dalam koalisi pendukung Pak Prabowo,” kata founder sekaligus peneliti utama Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, dalam paparannya, Minggu (27/10).

Meski mayoritas, Burhanuddin menyebut bahwa angka ini tidak mencapai 50 persen responden.

“Meskipun mayoritas mengatakan harus ada oposisi yang kuat tetapi tidak mencapai 50 persen,” katanya.

Metode

Survei Indikator menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1200 orang. Dengan asumsi metode simpel random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) sekitar +2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Lembaga Survei Indikator juga melakukan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Indikator merilis hasil survei terbaru mereka dengan tajuk 'Keyakinan dan Ekspektasi Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran' pada Minggu (27/10).

Survei ini turut menyinggung tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Hasilnya, tingkat kepercayaan tertinggi ada pada TNI, Preisden dan Kejaksaan Agung.

Sementara partai politik, DPR dan KPK menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik terendah.

"Pemberantasan korupsi lebih banyak dinilai buruk/sangat buruk. Sedangkan kondisi penegakan hukum lebih banyak dinilai baik/sangat baik," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi.

Berikut hasil survei Indikator terhadap lembaga negara:

Meski tingkat kepercayaan publik terhadap parpol, DPR dan KPK rendah, berdasarkan data Indikator, trennya mengalami kenaikan. Artinya, kepercayaan publik mulai meningkat kepada lembaga negara ini.

Sementara terkait pelaksaan demokrasi, Indikator mengatakan mayoritas masyarakat sudah puas dengan pelaksanaannya.

"Mayoritas merasa puas dengan pelaksanaan atau praktik demokrasi di negara kita, 73,6%. Kepuasan atas kinerja demokrasi cenderung meningkat," kata Burhanuddin.

Survei ini dilakukan pada 10-15 Oktober. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia di Survei Nasional yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.200 orang.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Lembaga survei nasional Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei mengenai keyakinan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto 5 tahun mendatang.

Survei ini diambil dalam kurun waktu 10-15 Oktober 2024, atau kurang lebih sepekan sebelum kekuasaan beralih ke tangan Presiden RI ke 8, Prabowo Subianto 20 Oktober 2024 lalu.

Hasilnya dari 1.200 jumlah sampel, 85,3 persen masyarakat yakin Prabowo mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik dari pemerintahan Presiden Jokowi.

“Nah ternyata 85,3 persen, survei bulan Oktober, kami menemukan bahwa masyarakat sangat yakin atau cukup yakin bahwa Pak Prabowo mampu memimpin indonesia lebih baik dari sekarang,” kata Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, Minggu (27/10).

Burhanuddin menilai hasil survei ini merupakan fase awal yang positif bagi Prabowo. Hanya saja ia mengingatkan bahwa hasil ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi pemerintahan Prabowo.

Di satu sisi, hal ini memberikan legitimasi dan modal politik yang kuat bagi Prabowo. Di sisi lain, jika pemerintahannya tidak memenuhi ekspektasi, kekecewaan publik akan lebih mendalam.

“Itu juga bisa menjadi penanda kalau misalnya pemerintahan Prabowo gagal untuk memenuhi ekspektasi publik, tingkat kekecewaan juga jauh lebih berat,” kata Burhanuddin.

Metode

Survei Indikator menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1200 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) sekitar +2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Lembaga Survei Indikator juga melakukan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check).

Lembaga survei nasional Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai bagaimana gambaran masyarakat Indonesia menilai kondisi pemberantasan korupsi.

Survei ini diambil dalam kurun waktu 10-15 Oktober 2024, atau kurang lebih sepekan sebelum kekuasaan beralih ke tangan Presiden RI ke 8, Prabowo Subianto 20 Oktober 2024 lalu.

Survei ini dilakukan terhadap 1200 sampel yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Hasilnya, mayoritas atau sebanyak 35,2 persen masyarakat menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden Jokowi buruk hingga sangat buruk.

“Kalau kita jumlah kan, buruk sangat buruk ini lebih banyak dibandingkan penilaian baik sangat baik ataupun sedang,” ungkap Peneliti Utama Indikator, Rizka Halida, dalam paparannya, Minggu (27/10).

Adapun rincian hasil survei yang diperoleh Indikator adalah 30,5 persen masyarakat menilai keadaan pemberantasan korupsi baik hingga sangat baik, sementara 30,1 menilai sedang.

Sedangkan 4,2 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sama sekali.

Meski begitu, saat melihat tren pemberantasan korupsi terbaru ini justru mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hasil survei di bulan September.

“Penilaian baik cenderung naik dibandingkan survei September,” katanya.

Jika melihat trennya di bulan September hanya ada 26.0 persen masyarakat menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi baik.

Angka persepsi negatifnya juga lebih tinggi yakni 37.7 menilai buruk.

Survei Indikator menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1200 orang.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error-MoE) sekitar +2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sampel berasal dari seluruh Provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.Lembaga Survei Indikator juga melakukan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check.

JAKARTA - Menjelang Pemilihan Wali Kota Kupang, hasil survei terbaru dari Indikator yang dilakukan antara tanggal 25 September hingga 5 Oktober 2024, menunjukkan pasangan calon Jefirstson R Riwu Kore-Lusia Adinda Dua Nurak mulai unggul dalam hal elektabilitas dan popularitas di antara para kandidat lain.

Secara elektabilitas, pasangan Jefirstson R Riwu Kore-Lusia Adinda Dua Nurak memimpin dengan angka 35,5 persen. Mereka unggul dari pesaing terdekatnya, pasangan Christian Widodo-Serena Cosgrova Francies, yang memperoleh 24,1 persen.

Sementara, Jonas Salean-Sukardan Aloysius menempati posisi ketiga dengan 21,4 persen, diikuti oleh Alexander Funay-Isyak Nuka dengan 5,3 persen, dan George Hadjoh-Theodora Ewalda di posisi terakhir dengan 4,3 persen.

Tidak hanya unggul dalam elektabilitas, Jefirstson R. Riwu Kore juga memimpin dalam hal Top of Mind. Sebanyak 30,5 persen responden kemudian Christian Widodo 21,9 persen, Jonas Salean 20,3 persen, nama lain jauh lebih rendah. Belum menentukan pilihan 19,1 persen.

Dalam simulasi terbuka, seandainya pemilihan langsung Wali Kota Kupang dilaksanakan sekarang, Jefirstson R. Riwu Kore unggul dengan 33,8 persen. Pada posisi kedua Jonas Salean dengan 22,3 persen, Christian Widodo 21,8 persen, Alexander Funay 5 persen, George Melkianus Hadjoh 4,4 persen dan nama lainnya berada di bawah.

Sementara simulasi 5 nama dengan pertanyaan, 'seandainya pemilihan langsung Wali Kota Kupang dilaksanakan sekarang?' Jefirstson R. Riwu Kore juga unggul dengan perolehan 32,7 persen. Kemudian Christian Widodo 25 persen, Jonas Salean 23 persen, Alexander Funay 5,1 persen, George Melkianus Hadjoh 4,2 persen dan tidak tahu/jawab 10 persen.

Jakarta -

BYD M6 menjadi pilihan menarik bagi masyarakat Indonesia yang hendak meminang mobil listrik untuk keluarga. Selain karena kemampuan akomodasinya, mobil ini juga dihadirkan dengan spesifikasi hingga fitur keselamatan yang mumpuni.

Indikator tersebut membuat kami menilai mobil ini layak jadi mobil listrik sejuta umat. Namun apakah benar demikian? Simak penilaian lengkap kami terhadap BYD M6 di program Ototest kali ini!

(mhg/)

Jakarta -

Kode MFG terkadang kita temukan pada kemasan berbagai produk dengan masa kedaluwarsa, seperti makanan, obat, dan kosmetik. Simak artikel ini untuk mengetahui apa itu kode MFG dan arti dari berbagai kode tanggal yang biasa tertera pada kemasan.

Arti Kode MFG

Dikutip dari situs BL Bio Lab, MFG adalah singkatan dari manufacturing date atau tanggal pembuatan. Tanggal MFG adalah indikator kapan produk tersebut diproduksi.

Contohnya MFG 091224, maka produk tersebut dibuat pada tanggal 9 bulan 12 tahun 2024. Namun urutan angka ini mungkin berbeda di negara lain. Misalnya di Amerika, kode tersebut berarti bulan 9 tanggal 12 tahun 2024.

Biasanya kode MFG juga disertai keterangan masa pakai, tanggal kedaluwarsa, atau baik digunakan sebelum tanggal tertentu.

Arti Kode Tanggal pada Kemasan

Selain MFG atau manufacturing date, masih ada beberapa macam kode tanggal lain yang sering dicantumkan pada kemasan produk. Dilansir dari Codex Alimentarius International Food Standard dari Food and Agriculture Organization (FAO), berikut macam-macam arti kode tanggal pada kemasan:

1. EXP

Expiration date sering disingkat EXP adalah kode yang menunjukkan batas akhir penggunaan produk dalam kondisi penyimpanan apa pun, bahkan jika produk masih tertutup rapat. Jika sudah melebihi tanggal yang tercantum, maka produk tidak boleh digunakan karena alasan keamanan dan kualitas.

2. Best Before Date

Best before date adalah label yang menunjukkan batas akhir penggunaan produk di masa yang terbaik. Jika sudah lewat dari tanggal yang tercantum, produk masih boleh digunakan, dengan catatan masih disimpan dalam kondisi layak dan belum dibuka.

3. Date of Packaging

Date of packaging menunjukkan kapan suatu produk dimasukkan ke dalam kemasan yang selanjutnya didistribusikan untuk dijual. Label ini tidak ada kaitannya dengan jangka waktu suatu produk layak digunakan.

Fungsi Label Tanggal pada Kemasan Produk

Mengutip laman Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, berikut beberapa fungsi adanya kode tanggal pada kemasan produk:

1. Jaminan Kualitas Produk

Adanya label tanggal MFG, EXP, maupun Best Before dapat memberi jaminan bahwa produk tersebut masih berkualitas dan tidak berbahaya ketika dikonsumsi atau digunakan.

2. Melindungi Konsumen

Mencantumkan label tanggal adalah salah satu aturan yang dibuat pemerintah kepada produsen untuk melindungi konsumen. Dengan demikian, konsumen bisa mengetahui apakah produk tersebut berbahaya bagi dirinya.

3. Membantu Konsumen Mengambil Keputusan

Dengan melihat label tanggal, konsumen akan tahu kapan produk dibuat dan kapan produk kedaluwarsa. Hal ini membantu konsumen memutuskan apakah dia akan membelinya.

4. Alat Promosi

Produk berlabel tanggal menunjukkan bahwa produsen menjalankan usaha secara profesional, sehingga menambah kepercayaan konsumen. Selain itu, label tanggal juga menjadi patokan penjual kapan menarik produk tersebut. Biasanya, barang yang sudah mendekati kedaluwarsa akan dipromosikan dengan diskon.

Demikian penjelasan mengenai arti MFG pada kemasan produk serta fungsi dari kode lain, seperti EXP dan Best Before.

(bai/inf)

Sebanyak 83,4 persen masyarakat Indonesia yakin pemerintahan Prabowo Subianto bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik dari kondisi saat ini.

Keyakinan tersebut dirilis oleh lembaga survei Indikator Politik pada Jumat (4/10).

“Mayoritas yakin Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto mampu memimpin Indonesia ke depan menjadi lebih baik dari saat ini,” jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di YouTube Indikator.

Survei dilakukan pada periode 22-29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia. Sementara itu, sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar, yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Sulawesi Selatan dengan masing-masing wilayah terdapat 300 responden, sementara Sumbar menjadi 200 responden.

Metode survei yang dipakai adalah multistage random sampling. Margin of error sekitar 2,3% dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Selain itu, Indikator Politik juga merilis survei mengenai keyakinan atas kepemimpinan Prabowo berdasarkan demografi;

Usia

Yakin: 85,6%

Tidak Yakin: 12,6%

Tidak Tahu: 1,8%

22-25 tahun

Yakin: 78,7%

Tidak Yakin: 20,4%

Tidak Tahu: 0,8%

26-40 tahun

Yakin: 85,4%

Tidak Yakin: 11,8%

Tidak Tahu: 2,9%

41-55 tahun

Yakin: 81,6%

Tidak Yakin: 16,1%

Tidak Tahu: 2,2%

>55tahun

Yakin: 83,5%

Tidak Yakin: 11,1%

Tidak Tahu: 5,3%

Etnis

Jawa

Yakin: 82,4%

Tidak Yakin: 15,1%

Tidak Tahu: 2,5%

Sunda

Yakin: 85,2%

Tidak Yakin: 13,2%

Tidak Tahu: 1,5%

Batak

Yakin: 73,6%

Tidak Yakin: 21,3%

Tidak Tahu: 5%

Madura

Yakin: 92,5%

Tidak Yakin: 7%

Tidak Tahu: 5%

Betawi

Yakin: 77,1%

Tidak Yakin: 22,3%

Tidak Tahu: 0,7%

Minang

Yakin: 75

Tidak Yakin: 23,4%

Tidak Tahu: 1,6%

Bugis

Yakin: 88,6%

Tidak Yakin: 8,4%

Tidak Tahu: 3,1%

Melayu

Yakin: 84,5%

Tidak Yakin: 9,5%

Tidak Tahu: 6%

Lainnya

Yakin: 84,8%

Tidak Yakin: 11%

Tidak Tahu: 4,2%

Agama dan ormas Islam

Islam

Yakin: 82,6%

Tidak Yakin: 14,5%

Tidak Tahu: 2,9%

NU

Yakin: 85%

Tidak Yakin: 13%

Tidak Tahu: 2%

Muhammadiyah & lainnya

Yakin: 68,7%

Tidak Yakin: 27,5%

Tidak Tahu: 3,8%

Bukan ormas Islam manapun

Yakin: 81,9%

Tidak Yakin: 14,3%

Tidak Tahu: 3,8%

(LAN)

KPK menjadi lembaga penegak hukum yang paling tidak dipercaya oleh publik. Berbanding terbalik dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang jauh lebih dipercaya masyarakat.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 22-29 September 2024. Di mana, kepercayaan masyarakat terhadap KPK hanya berada di angka 61 persen, jauh dibanding Kejagung yang mencapai 69 persen.

Peneliti utama Indikator, Rizka Halida, menyebut ada catatan khusus terhadap KPK. Sebab, komisi antirasuah pernah menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

"KPK ini juga catatan penting karena pernah menjadi lembaga yang kepercayaannya paling tinggi, atau tinggi sekali di antara lembaga penegak hukum lain," kata Rizka dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jumat (4/10).

"Tapi sekarang KPK turun di bawah hanya menyisakan 61 persen yang percaya," sambung dia.

Berikut selengkapnya:

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Jumlah responden mencapai 1.200 ditambah dengan penambahan sampel di 11 provinsi, menjadi total 3.450 responden.

JAKARTA - Lembaga survei Indikator Politik mereles data survei soal pandangan publik terhadap transportasi umum di era Pemerintahan Jokowi. Sebanyak 74,3 persen warga setuju transportasi umum menciptakan pemerataan pembangunan.

Survei dilakukan periode 30 Agustus-6 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang dan tambahan sampel di wilayah Jabodetabek sebanyak 400.

Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Responden diwawancara secara tatap muka. Sementara nargin of error sekitar �2,8% dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden ditanya soal pandangannya terhadap transportasi umum era Jokowi.

"Masyarakat setuju hingga sangat setuju (74,3%) bahwa transportasi umum dapat menciptakan pemerataan pembangunan," ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat paparkan hasil survei, Selasa (2/10/2024).

Adapun Indikator memaparkan data soal evaluasi layanan transportasi umum bus kota dan AKAP. Dijelaskan yang perlu dievaluasi yakni ketepatan waktu dan jumlah armada.

Kemudian dari layanan kereta api, sebanyak 90,9 warga puas. Angka terendah masih persoalan jumlah armada.

Lalu layanan pesawat terbang sebanyak 95,8 warga puas. Paling rendah dan perlu dievaluasi yakni perihal keterjangkauan harga.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati merespons soal hasil survei terkait transportasi umum di era Jokowi menciptakan pemerataan.

Menurutnya, hasil survei ini menandakan rakyat merasakan kinerja pemerintahan Jokowi selama 10 tahun.

"Masyarakat approve bahwa transportasi itu meningkatkan ekonomi, pemerataan, artinya pembangunan infrastruktur, kalau kita bilang bangun bandara, terminal, pelabuhan tapi yang penting out come, bahwa warga menilai transportasi menciptakan pemerataan artinya out come itu sudah dirasakan, ini positif, dan ini harus ditingkatkan, apa yang jadi arahan Presiden setiap pembangunan infrastruktur harus netes," ucap Adita, dalam penjelasannya.

Berikut hasil surveinya:

Transportasi umum memudahkan orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain

- Sangat setuju: 22,1%
- Setuju: 70,5%
- Antara setuju dan tidak setuju: 5,4%
- Tidak setuju: 1,4%
- Sangat tidak setuju: 0,1%
- Tidak Tahu/Tidak Jawab: 0,6%

Transportasi umum meningkatkan perekonomian masyarakat

- Sangat setuju: 13,1%
- Setuju: 71%
- Antara setuju dan tidak setuju: 10,2%
- Tidak setuju: 3,6%
- Sangat tidak setuju: 0,1%
- Tidak Tahu/Tidak Jawab: 2%

Transportasi umum dapat menciptakan pemerataan pembangunan

- Sangat setuju: 10,4%
- Setuju: 63,4%
- Antara setuju dan tidak setuju: 14,4%
- Tidak setuju: 5,8%
- Sangat tidak setuju: 0,3%
- Tidak Tahu/Tidak Jawab: 5,2%

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil survei Lembaga Indikator menyebutkan sejumlah moda transportasi berbasis rel, seperti Kereta Api, Commuter Line, LRT, dan MRT masih kekurangan seperti armada, kenyamanan serta keamanan.

Data Indikator terkait survei Evaluasi Publik atas Kinerja Sektor Transportasi Umum dan Perhubungan Pemerintahan Jokowi menunjukkan Indeks Kepuasan Pengguna Transportasi Umum adalah 3.962, atau berada di kategori Tinggi.

Indeks tertinggi di aspek keterandalan yaitu transportasi umum membantu menyelesaikan urusan warga dengan skor indeks 4.193, sedangkan yang terendah adalah aspek Jumlah Armada dengan skor 3.704.

Berikut hasil survei untuk moda transportasi berbasis rel:

1. Kereta Api

Pengguna kereta api menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, dengan 90,9% menyatakan sangat atau cukup puas. Fasilitas pendukung yang baik menjadi faktor utama dengan tingkat kepuasan mencapai 96,3%, diikuti dengan kemudahan dalam menyelesaikan urusan (96,2%) dan rute yang sesuai dengan kebutuhan (95,9%). Meski demikian, peningkatan jumlah armada tetap diperlukan guna menghadapi lonjakan jumlah penumpang di masa depan.

2. Kereta Commuter Line

Kereta Commuter Line juga memperoleh kepuasan tinggi dari penggunanya, dengan 94,7% menyatakan puas. Faktor keterjangkauan harga menjadi sorotan dengan kepuasan mencapai 99,4%, sedangkan fasilitas pendukung juga diapresiasi (98,1%). Meskipun demikian, jumlah armada dan kenyamanan masih menjadi aspek yang dapat diperbaiki, terutama pada jam-jam sibuk di mana kepadatan penumpang sangat tinggi.

3. Lintas Raya Terpadu (LRT)

LRT mencatat kepuasan tertinggi di antara moda lainnya, dengan 97,4% pengguna merasa sangat atau cukup puas. Pengguna menyoroti kemampuannya dalam membantu menyelesaikan urusan sehari-hari (100%) dan fasilitas pendukung yang baik (100%). Namun, jumlah armada yang masih terbatas serta aspek keselamatan dan keamanan menjadi tantangan bagi pengelola LRT untuk lebih meningkatkan kualitas layanan.

4. Mass Rapid Transportation (MRT)

MRT juga mendapatkan respon positif dari para penggunanya, dengan 94,9% menyatakan puas. Ketepatan waktu menjadi keunggulan utama MRT dengan kepuasan mencapai 97,1%, disusul oleh kemampuannya dalam membantu warga menyelesaikan urusan (96,9%). Namun, tantangan terbesar MRT adalah kekurangan jumlah armada yang hanya mendapatkan tingkat kepuasan 61,7%. Selain itu, fasilitas pendukung juga masih perlu ditingkatkan, dengan tingkat kepuasan 84,3%.

Di sisi lain, berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak 2014 hingga 2024 pada sektor perkeretaapian, pihaknya telah melakukan perbaikan dan pembangunan 80 jalur kereta api.Perinciannya yaitu 55 pembangunan jalur kereta api dan 25 peningkatan dan rehabilitasi jalur kereta api.

Untuk pembangunan LRT Jabodebek, Kemenhub mencatatkan pembangunan 49,21 kilometer jalur ganda KA dengan total 18 stasiun. Pembangunan tersebut memakan biaya hingga Rp29,9 triliun.

Kemudian MRT North South Phase I telah dibangun 15,7 kilometer jalur dengan 13 stasiun yaitu 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah.

Terakhir pembangunan kereta cepat dengan 4 stasiun memiliki jalur double track sepanjang 142,3 kilometer dan kecepatan mencapai 350 kilometer per jam.