IDXChannel - Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) secara resmi mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp6,14 triliun untuk anggaran 2025 mendatang.

Upaya penambahan anggaran tersebut dinilai penting guna mengakselerasi sejumlah program yang telah disiapkan.

"KKP mengusulkan tambahan anggaran 2025 sebesar Rp6,14 triliun," ujar Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Menurut Sakti, usulan anggaran tersebut diperlukan untuk pelaksanaan tujuh program. Pertama, adalah pembangunan perikanan budi daya yang terintegrasi hulu-hilir berbasis ekonomi biru.

Program tersebut dinilai Sakti sangat penting untuk mencapai swasembada pangan serta industri yang berkelanjutan dan penyediaan pangan bergizi sebesar Rp1,98 triliun.

Program kedua, yaitu pengembangan penangkapan ikan terukur (PIT) yang terintegrasi hulu hilir untuk mendukung sumber daya alam (SDA) dan industri maritim sebesar RpRp565 miliar.

Sedangkan program ketiga adalah sistem logistik, sistem rantai dingin dan penguatan jaminan mutu untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi perikanan sebesar Rp696,65 miliar.

"Keempat, operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP untuk pemberantasan IUU Fishing serta penyelundupan benih bening lobster (BBL), untuk mendukung ekonomi biru sebesar Rp1,01 triliun," ujar Sakti.

Selanjutnya, program kelima, yaitu penataan ruang laut perluasan kawasan konservasi dan pengelolaan pulau-pulau kecil untuk menjamin keberlanjutan stok ikan, kesehatan laut, dan kelestarian lingkungan hidup sebesar Rp896,7 miliar.

Lalu program keenam berupa pembangunan kampung nelayan atau budi daya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan sebesar Rp660 miliar

"(Program) Ketujuh, peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi sebesar Rp353,14 miliar," ujar Sakti.

Sakti menjelaskan, pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,23 triliun.

Pagu indikatif tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp1,39 triliun, PNBP sebesar Rp351,12 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp92 miliar, dan SBSN sebesar Rp25,91 miliar.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat membacakan kesimpulan rapat mengatakan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, sebesar Rp6,16 triliun tersebut.

"Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dar Perikanan untuk berkomitmen menambah kegiatan bantuan pemerintah di daerah masing-masing apabila usulan tersebut direalisasikan," ujar Anggia.

(taufan sukma)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan rasuah pengadaan sistem kapal inspeksi perikanan Indonesia (SKIPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Informasi itu diulik dengan memeriksa dua saksi pada Selasa, 30 Juli 2024.

“(Ada dua saksi yang diperiksa) AA dan SWH, penyidik mendalami terkait dengan proses lelang konsultan supervisi,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiatro melalui keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Tessa sejatinya cuma mau membeberkan identitas dua saksi itu. Namun, pantauan di Gedung Merah Putih KPK, mereka yakni surveyor Biro Klasifikasi Indonesia Andi Arman dan konsultan Pengawas PT Westvaria Siswohadi.
KPK menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kapal patroli di Ditjen Bea dan Cukai dan KKP. Keempat orang itu yakni Direktur Utama PT Daya Radar Utama (PT DRU), Amir Gunawan; pejabat pembuat komitmen (PPK) Bea dan Cukai, Istadi Prahastanto; Ketua Panitia Lelang, Heru Sumarwanto; dan Aris Rustandi selaku PPK KKP.

Baca juga: KPK Minta Wahyu Sakti Trenggono Jelaskan Soal Aliran Dana

Istadi, Amir dan Heru diduga melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan pengadaan 16 kapal patroli cepat (Fast Patrol Boat/FCB) di Ditjen Bea dan Cukai. Salah satunya, mengarahkan panitia lelang agar memilih PT DRU untuk menggarap proyek tahun jamak 2013-2015 senilai Rp1,12 triliun tersebut.

Setelah dilakukan uji coba, kecepatan dan sertifikasi dual-class 16 kapal patroli itu tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di kontrak. Meski tidak sesuai, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti pembayaran.

Selama proses pengadaan Istadi dan kawan-kawan menerima 7.000 Euro sebagai sole agent mesin yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat tersebut. Dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp117.736.941.127.

Kemudian pada perkara berikutnya, Amir dan Aris diduga melakukan cawe-cawe dalam penandatangan kontrak kerja pengadaan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan (SKIPI) pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Nilai kontrak proyek ini USD58.307.789.

Aris diketahui membayar seluruh termin pembayaran proyek pengadaan empat kapal SKIPI kepada PT DRU senilai USD58.307.788 atau setara Rp744.089.959.059. Padahal, biaya pembangunan empat kapal itu hanya Rp446.267.570.055.

Tak hanya itu, KPK mensinyalir terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum lain dalam proses pengadaan. Di antaranya, belum adanya Engineering Estimate, persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar dan sejumlah PMH lainnya.

Empat kapal SKIPI itu juga diduga tidak sesuai spesifikasi yang diisyaratkan dan dibutuhkan, misalnya kecepatan tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, markup volume plat baja dan aluminium serta kekurangan perlengkapan kapal lain. Kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp61.540.127.782.

Perkara korupsi kapal Ditjen Bea dan Cukai, Amir, Istadi dan Heru melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan, pada perkara korupsi kapal di KKP, Amir dan Aris disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(ABK)