Jakarta -

Perum Bulog mengusulkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan awal tahun depan. Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyebut agar penyaluran kedua program itu dapat dilakukan pada Januari sampai Februari 2025.

Wahyu menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Sejalan dengan itu, dia mengusulkan agar penyaluran bantuan pangan sebesar 220 ribu ton dan SPHP sebesar 150 ribu ton per bulan disalurkan pada Januari hingga Febuari 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasar pada bulan tersebut. Bahkan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Bidang Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

"Dengan asumsi satu bulan, bantuan pangan sebesar 220 ribu dan SPHP sebesar 150 ribu ton satu bulan, ini akan dilepas untuk stabilisasi harga bulan Januari hingga Februari. Kami menyarankan melalui Pak Menko Pangan tadi agar supaya keseimbangan angka inflasi kita," terang Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator seharusnya telah menyediakan anggaran untuk kedua program tersebut. Dia menilai stok beras yang terlalu besar dapat membebani bunga Perum Bulog.

"Stok yang terlalu besar maka akan membebani bunga yang di Perum bulog. Saya kira mekanismenya ketika melakukan pengadaan dana dari perbankan ketika masuk dalam persetujuan persediaan maka itu sudah masuk dalam utang dan bunganya akan bergerak. Semakin tidak ada penyaluran, tidak ada penjualan. Karena penjualan kita adalah captive di bantuan pangan melalui regulasi dari Kepala Badan Pangan," jelas Wahyu.

Sebagai informasi, realisasi bantuan pangan tahap 1 sebesar 659.352 ton beras dan tahap 2 sebesar 653.613 ton beras dengan sasaran penerima sebesar 22 juta kepala keluarga (KK). Kemudian realisasi penyaluran stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP untuk sejumlah 1.230.273 juta ton beras atau sebesar 81,07% dari target sebesar 1.517.500 ton.

"Penyaluran SPHP tertinggi bulan Februari 2024. Terjadi penurunan penyaluran SOHP pada Maret sampai dengan Juni 2024 karena harga beras di pasaran umum turun," terangnya.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas menyediakan lahan untuk proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan setiap ada pekerjaan, khususnya proyek prioritas yang membutuhkan tanah, maka pihaknya akan membentuk joint team tentang pengadaan tanah.

Nantinya untuk dana pengadaan tanah ini akan dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pengadaan lahan proyek-proyek prioritas ini menjadi salah satu arahan utama untuknya.

"Contohnya giant sea wall 60 kilometer. Contoh kemarin, untuk utama tol, tol udah diputus untuk pengadaan Sumatera sampai Jambi, butuh 990 km kali lebarnya 90 meter," kata Nusron, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Namun demikian, Nusron belum dapat memastikan berapa besar lahan yang perlu dipenuhinya untuk kebutuhan proyek prioritas ini. Hal ini mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sendiri belum menerbitkan aturan tentang proyek prioritas atau yang dulunya disebut PSN ini.

"Ini kan kita belum tahu ya, proyek skala PSN-nya kita belum ketemu. Kan belum ditetapkan. Penetapan pada PSN kan lewat Perpres (Peraturan Presiden) dan PP (Peraturan Pemerintah). Perpres dan PP-nya belum keluar," ujarnya.

Selain itu Kementerian ATR/BPN juga belum mendapat rincian penugasan pengadaan lahan proyek prioritas ini. Namun ia menyatakan siap menjalankan bila daftar proyek itu sudah ditentukan.

"Belum tahu nanti konsepnya kayak apa. Kita belum diajak koordinasi. Nanti kalau sudah diajak koordinasi, kita siapin lahannya," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan era Prabowo Subianto. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga telah mendapat arahan khusus dari Prabowo untuk membangun mega proyek ini.

Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

"PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya," ujarnya.

(shc/hns)

Jakarta -

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menyambangi kantor Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Senin (4/11) kemarin. Dalam kesempatan itu keduanya membahas rencana program ke depan untuk penguatan sektor pertahanan Indonesia, salah satunya terkait pengadaan alutsista.

"Kami membahas mengenai beberapa hal di antaranya penguatan sektor pertahanan bangsa Indonesia (baik dari sisi alutsista, harwat, hingga SDM). Diskusi yang sangat produktif dan konstruktif," kata Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Sri Mulyani menyebut diskusi seperti ini telah rutin dilakukan bersama Menteri Pertahanan (Menhan) sebelumnya, yakni Prabowo Subianto yang kini telah mengemban tugas sebagai presiden.

"Meneruskan tradisi Menhan sebelumnya yang kini menjabat sebagai Presiden RI ke-8, Pak @prabowo. Diskusi seperti ini rutin kami lakukan untuk menyelaraskan visi, utamanya terkait pengelolaan keuangan negara, #APBNKita," tutur Sri Mulyani.

Momen itu juga turut diunggah dalam akun YouTube resmi Kementerian Pertahanan. Kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan disebut untuk memperkuat koordinasi, sinergi dan kolaborasi terkait pengelolaan serta optimalisasi anggaran pertahanan.

Dari hasil pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Membahas strategi perencanaan anggaran pertahanan yang efisien dan berkelanjutan, serta sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi, untuk memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas," tutur Sjafrie Sjamsoeddin.

(aid/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) digadang-gadang bakal jadi mobil dinas menteri dan Eselon I Kabinet Merah Putih.

Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto.

Dia bilang, para menteri dan pejabat eselon I diwajibkan untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas mereka.

"Semuanya (menteri), eselon I bahkan (juga diwajibkan memakai Maung)," ujar Putranto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mengutip Kompas.tv, harga mobil Maung buatan Pindad sekitar Rp 600 juta untuk versi militer.

Sementara untuk versi sipil, tanpa perlengkapan militer seperti dudukan senjata, harga berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.

Sebagai informasi, negara wajib menyediakan kendaraan dinas untuk menteri dan wakil menteri beserta biaya pemeliharaan kendaraan.

Kendaraan dinas bagi menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 5 ayat (1) PP menyebutkan, masing-masing menteri disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor sekaligus pengemudinya.

Lebih lanjut dalam ayat (2), biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor tersebut ditanggung oleh negara.

Sementara itu, fasilitas bagi wakil menteri tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri.

Pasal 3 PMK menyebutkan, selain hak keuangan, wakil menteri diberikan fasilitas lain berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan.

Kendaraan dinas untuk wakil menteri diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I.

Nantinya, segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas bagi wakil menteri dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian.

Lantas, berapa biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)?

JAKARTA, KOMPAS.com - Mobil Maung buatan PT Pindad (Persero) digadang-gadang bakal jadi mobil dinas menteri dan Eselon I Kabinet Merah Putih.

Kabar ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto.

Dia bilang, para menteri dan pejabat eselon I diwajibkan untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas mereka.

"Semuanya (menteri), eselon I bahkan (juga diwajibkan memakai Maung)," ujar Putranto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mengutip Kompas.tv, harga mobil Maung buatan Pindad sekitar Rp 600 juta untuk versi militer.

Sementara untuk versi sipil, tanpa perlengkapan militer seperti dudukan senjata, harga berkisar antara Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.

Sebagai informasi, negara wajib menyediakan kendaraan dinas untuk menteri dan wakil menteri beserta biaya pemeliharaan kendaraan.

Kendaraan dinas bagi menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 5 ayat (1) PP menyebutkan, masing-masing menteri disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor sekaligus pengemudinya.

Lebih lanjut dalam ayat (2), biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor tersebut ditanggung oleh negara.

Sementara itu, fasilitas bagi wakil menteri tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri.

Pasal 3 PMK menyebutkan, selain hak keuangan, wakil menteri diberikan fasilitas lain berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan.

Kendaraan dinas untuk wakil menteri diberikan paling tinggi sama dengan standar biaya masukan pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon I.

Nantinya, segala biaya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan fasilitas bagi wakil menteri dibebankan pada anggaran masing-masing kementerian.

Lantas, berapa biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)?

Adapun alokasi anggaran kendaraan dinas pejabat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

Dalam PMK tersebut, pemerintah mematok biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat Eselon I dan Eselon II sebesar Rp 878,91 juta per unit.

Sementara jika kendaraan dinas pejabat menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai, biaya pengadaannya sebesar Rp 966,80 juta per unit untuk Eselon I dan Eselon II sebesar Rp 746,11 juta per unit.

Biaya tersebut belum termasuk biaya pengiriman dan instalasi daya.

Jika mengacu pada aturan tersebut, maka harga mobil Maung buatan Pindad yang sekitar Rp 400 juta hingga Rp 600 juta masih masuk dalam alokasi biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun depan.

Jakarta -

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka-bukaan rencana pengadaan mobil Maung pabrikan PT Pindad untuk para menteri. Dia mengatakan pemerintah saat ini mulai merencanakan pengadaan untuk mobil Maung.

Hasan pun kembali menekankan memang ada arahan untuk para menteri dari Prabowo untuk menggunakan mobil Maung secara langsung.

"Memang nanti menteri-menteri akan menggunakan mobil Maung. Ya kan kita perencanaan dulu ya, nanti soal detailnya nanti. Sabar dulu," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menegaskan rencana penggunaan mobil Maung untuk para menteri tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Belum tentu dalam waktu dekat semua menteri akan diubah mobil dinasnya dengan Maung Pindad.

"Nanti kan ini melewati tahapan-tahapan ya, jadi sabar dulu. Bukan berarti hari ini kemudian besok sudah kejadian, nggak begitu. Jadi perlu direncakan dulu pasti," beber Hasan Nasbi.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara, kata Hasan, akan menjadi dua instansi utama yang mengurus pengadaan mobil Maung Pindad.

"Nanti ada Kementerian Sekretaris negara yang ngurus itu sama Kementerian Keuangan," sebut Hasan.

Kebanggaan Prabowo

Intinya, Hasan menekankan Prabowo ingin industri dalam negeri bisa berkembang pesat. Salah satunya dengan penggunaan mobil Maung oleh para pejabat negara.

Prabowo sendiri sejauh ini sudah mencontohkan penggunaan Maung sebagai mobil dinas. Orang nomor satu di Indonesia sangat bangga menggunakan Maung.

"Pak Prabowo kan menggunakan itu (Maung) sebagai mobil kepresidenan. Dan beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama," ungkap Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menegaskan semua anggota kabinet, mulai dari menteri sampai kepala badan bakal menggunakan mobil Maung buatan Pindad.

"Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu. Termasuk kepala badan juga," sebut Hasan.

Lihat Video: AHY Cerita Alasan Prabowo Ingin Menteri Gunakan Mobil Maung Pindad

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh menteri, wakil Menteri dan pejabat di kabinetnya menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad.Bahkan, penggunaan mobil dinas tersebut kabarnya mulai diberlakukan pekan depan.

Menanggapi arahan Kepala Negara, Direktur Utama Pindad, Abraham Mose menilai permintaan Presiden menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memberdayakan produk dalam negeri. Hal itu sejalan dengan upaya Indonesia memperkuat industri otomotifnya.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," ujar Abraham melalui keterangan pers, Senin (28/10/2024).

Abraham mose menyampaikan Pindad masih menunggu tindak lanjut dari arahan tersebut, termasuk soal proses pengadaan masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Apabila instruksi Presiden segera diterapkan, Abraham memastikan Pindad siap memasok mobil yang dibutuhkan. Prinsipnya, Pindad memulai produksi kendaraan operasional dan hasilnya sudah dipergunakan oleh satuan TNI dan Polri.

"Karena arahan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung," tuturnya.

Prabowo sebelumnya sudah menggunakan Maung Garuda sebagai kendaraan resmi kenegaraannya. Hal itu bentuk kebanggaan dari menggunakan produksi mobil dari Pindad.

Beberapa kali mobil tersebut juga digunakan Prabowo dalam berbagai kesempatan acara kenegaraan usai resmi dilantik sebagai Presiden.

Prabowo berangkat dari kediaman menuju Gedung MPR/DPR RI iring-iringan dengan mobil Maung Garuda jenis MV3 dengan total delapan mobil dan senada semua berwarna putih.

Kemudian, ketika Prabowo mengantarkan kepulangan Presiden ke-7 Jokowi menuju Bandara Halim Perdana Kusuma untuk kembali ke Solo juga menggunakan kendaraan yang sama.

Pada saat menghadiri Retreat Kabinet Merah Putih, Prabowo juga gunakan kendaraan Maung Garuda untuk menyapa warga Magelang di sepanjang jalan Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto punya rencana besar mengubah kendaraan dinas Menteri, Wakil Menteri, Eselon I, Gubernur, Walikota, TNI, dan Polri menjadi buatan dalam negeri. Kabarnya mobil buatan Pindad yang bakal digunakan.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose sangat mengapresiasi rencana tersebut. Namun, saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut soal rencana tersebut. Khususnya untuk proses pengadaan dari masing-masing instansi.

"Pindad saat ini masih menunggu tindak lanjut dari arahan tersebut. Hal ini berkaitan juga dengan proses pengadaan dari masing-masing Kementerian dan instansi," ungkap Abraham dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Rencana Prabowo menggunakan mobil Pindad disebut Abrahan dapat menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memberdayakan dan menggunakan produk dalam negeri, serta kedepannya memiliki industri otomotif sendiri yang mandiri.

"Apapun ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk kami PT Pindad sehingga kita punya industri mobil atau otomotif," tutur Abraham.

Abraham menyatakan bila Prabowo sudah menginstruksikan hal tersebut, Pindad bakal menyanggupi.

"Karena arahan tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan dari segi fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung. Prinsipnya, Pindad sudah memulai produksi kendaraan operasional dan hasilnya sudah dipergunakan oleh satuan TNI dan Polri," tegas Abraham.

(hal/kil)

Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatatkan jumlah transaksi sebesar Rp 95 miliar dari penyelenggaraan Bazar UMKM untuk Indonesia sepanjang 2024. Angka ini bersumber dari pelaksanaan delapan kegiatan bazar.

Terbaru, Kementerian BUMN menghadirkan Bazar UMKM untuk Indonesia bertajuk BerKRIYAsi. Acara ini dilangsungkan di dua lokasi yakni di Gedung Sarinah pada 17-20 Oktober 2024 dan di Trans Studio Mall Makassar, 24-27 Oktober 2024.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting mengatakan, pelaksanaan Bazar UMKM ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar melibatkan UMKM di dalam pengadaan barang dan jasa di BUMN.

Sepanjang 2024, Kementerian BUMN telah merencanakan 12 kegiatan Bazar UMKM untuk Indonesia secara tematik di 7 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Labuan Bajo. Seluruh transaksi dari kegiatan dilakukan melalui Platform PaDi UMKM.

"Jumlah transaksi dalam delapan bazar yang telah diselenggarakan sejak awal tahun 2024, tercatat mencapai sekitar Rp 95 miliar," kata Loto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2024).

Selain itu, berdasarkan data yang tercatat melalui PaDi UMKM, jumlah belanja produk dalam negeri BUMN sejak Januari hingga September 2024 tercatat tercatat sebanyak Rp 726,4 triliun. Sementara jumlah belanja BUMN terhadap UMKM tercatat sebanyak Rp 47 triliun atau hanya sekitar 6% dari jumlah belanja Produk Dalam Negeri (PDN) BUMN.

"Artinya ke depan masih terdapat ruang yang cukup besar bagi BUMN untuk meningkatkan belanja kepada UMKM," ujar Loto.

BerKRIYAsi sendiri diikuti oleh sekitar 150 UMKM binaan BUMN, yang menampilkan berbagai ragam produk kriya unggulan. Produk-produk ini utamanya kriya home decoration, aksesoris (wearables), serta berbagai produk kerajinan tangan yang inovatif dan kreatif lainnya.

Selain bazar produk UMKM, BerKRIYAsi juga disemarakkan dengan beragam kegiatan lain, di antaranya creative competition, talkshow, workshop, serta beberapa acara hiburan seperti performance live music dan guest star performance.

(shc/ara)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengadaan gas bumi cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) dilakukan tanpa adanya izin dari komisaris sampai akhirnya terjadi tindakan rasuah. Informasi itu diulik dengan memeriksa mantan Komisaris Pertamina A Edy Hermantoro (AEH) pada Kamis, 17 Oktober 2024.

“Saksi AEH didalami terkait dengan pengadaan LNG tanpa ada izin dan persetujuan komisaris dan RUPS,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

KPK enggan memerinci jawaban Edy kepada penyidik. Informasi itu baru dibuka lebar dalam persidangan, nanti.

Baca juga: KPK Duga Ada Pemalsuan Dokumen dalam Pengadaan LNG Pertamina

KPK mengembangkan kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero). Perkara baru ini diumumkan usai mantan Direktur Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis bersalah atas perkara itu.
“Pada saat ini KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero),” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2024.

Tessa menjelaskan dugaan korupsi ini terjadi pada 2011 sampai 2021. Kelakuan itu diyakini merugikan negara USD113.839.186.

KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus itu. Tessa enggan memerinci namanya, namun, identitas mereka yakni HK dan YA.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta -

Perum BULOG melakukan dua perjanjian kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mengenai Optimalisasi Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam Pendampingan Budidaya Pertanian. Perjanjian lainnya terkait Program Pengembangan Usaha Koperasi di Lingkungan TNI AD melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).

Perjanjian kerja sama dilakukan dalam kegiatan Apel Danrem dan Dandim Terpusat Tahun 2024 di Jakarta. Tujuan kerja sama ini sebagai dukungan peningkatan produktivitas lahan petani, mendukung kepastian pasokan bahan baku perusahaan, terciptanya lingkungan budidaya yang kondusif dan optimalisasi peran Babinsa dalam mendukung pertanian nasional.

Tujuan lainnya berkaitan dengan distribusi pangan dalam Pengembangan Usaha Koperasi di Lingkungan TNI AD melalui Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama program Pengembangan Usaha Koperasi di Lingkungan TNI AD melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).

"Bulog merupakan kontributor utama untuk kedaulatan pangan Indonesia yang mana tugas utama Bulog yaitu 3 Pilar Ketahanan Pangan yaitu Ketersediaan, Keterjangkaun dan Stabilitas Pangan," ungkap Wakil Direktur Utama Perum BULOG, Marga Taufiq dikutip dari siaran pers, Jumat (11/10/2024).

"Harapan BULOG adalah melalui Babinsa dapat membantu dalam pendampingan program Mitra Tani Bulog yang akan nantinya mempermudah dalam penyerapan gabah untuk cadangan nasional dan mengajak kerja sama melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dengan Koperasi di lingkungan TNI AD dalam distribusi produk Bulog sebagai jaringan penyaluran secara komersial dengan harga yang murah," imbuhnya.

Adapun 2 poin peluang kerja sama TNI AD dengan Perum BULOG yaitu Pengadaan Gabah beras melalui Petani Binaan TNI dan kerj asama kemitraan Rumah Pangan Kita dengan Koperasi milik TNI.

"Perum BULOG punya program Mitra Tani untuk penyerapan gabah dan beras dan berharap dengan bantuan Babinsa hal tersebut akan lebih optimal lagi. Selanjutnya adalah kerjasama kemitraan Rumah Pangan Kita (RPK) dengan koperasi, salah satunya dengan jaringan koperasi yang luas dan kehadiran BULOG melalui produk-produk pangan dengan harga yang terjangkau supaya dapat dinikmati oleh lebih banyak pihak lagi," ungkap Marga Taufiq.

"Kita sudah menerima pengarahan dan juga penjelasan, rencana perjanjian kerja sama antara Perum BULOG dengan TNI Angkatan Darat. Kemudian pada sore hari ini, kita akan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara TNI AD dengan Perum BULOG dalam rangka mendukung dan membatu program pemerintah," ungkap Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., selaku Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat

"Kemudian kita rencanakan pada awal bulan november akan dilaksanakan sosialisasi terpadu dari Bulog dengan TNI Angkatan Darat ke seluruh Kodam dan nanti akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama teknis dari Bulog dengan para Panglima Kodam, nanti dari Pangdam akan ditindaklanjuti sampai dengan tingkat Batalion dan Kodim, sementara itu gambarannya," imbuhnya.

(prf/ega)

Jakarta -

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meresmikan e-Katalog versi 6 usai dilantik. e-Katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"e-Katalog akan ada versi 6 kita akan launch itu nanti begitu Pak Presiden terpilih dilantik itu akan kita luncurkan," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam diskusi Melaju Menuju Indonesia Emas, Jumat (11/10/2024).

Dengan peluncuran tersebut, sebanyak 85% pengadaan barang jasa pemerintah melalui e-Katalog. Dia mengatakan, langkah ini akan memberikan dampak yang luas.

"Dan kalau itu diluncurkan 85% lebih dari government procurement itu akan semua ada di e-Katalog dan itu sampai ke daerah dan itu akan berdampak luas," katanya.

Luhut mengatakan, berdasarkan keterangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) langkah tersebut akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8%. Kemudian, ditambah dengan perbaikan sistem perpajakan yang berkontribusi hingga 0,6-0,7%.

"Artinya apa, tax ratio kita membaik, penerimaan pajak bertambah, source of revenue juga bertambah karena efisiensi tadi," katanya.

Simak: Video: Prabowo Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Menteri

[Gambas:Video 20detik]

(acd/das)