Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta diikuti oleh 134 dari 146 peserta yang lolos seleksi administrasi.

Mengutip Infopublik.id, sebanyak 12 peserta yang tidak hadir dinyatakan gugur dari proses seleksi. Para peserta bersaing untuk memperebutkan 61 formasi yang tersedia di Kementerian PANRB.

Pelaksanaan SKD berlangsung di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang transparan dan real-time.

Menurut Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, proses seleksi ini sepenuhnya berdasarkan kemampuan peserta, tanpa peluang untuk kecurangan.

"Dengan sistem CAT, hasil tes langsung bisa dilihat oleh peserta, memastikan proses yang adil dan transparan," ujar Anas dalam keterangan pers yang diterima Infopublik.id pada Jumat (18/10/2024).

Untuk mencegah praktik kecurangan seperti penggunaan joki, sistem double face recognition diterapkan saat registrasi dan selama pelaksanaan ujian. Webcam aktif juga digunakan untuk memastikan keaslian peserta selama mengerjakan soal.

Pada pelaksanaan SKD ini, para peserta diwajibkan menyelesaikan 120 soal dalam waktu 100 menit, yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Nilai ambang batas untuk lolos adalah TWK minimal 65, TIU minimal 80, dan TKP minimal 166.

Menteri Anas mengingatkan bahwa setiap peserta harus memenuhi nilai ambang batas agar bisa melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Nilai kumulatif tertinggi yang bisa dicapai adalah 550, dengan rincian maksimal TWK 150, TIU 175, dan TKP 225.

Bagi peserta dari daerah tertinggal, nilai kumulatif minimum yang diperbolehkan adalah 286, dengan nilai TIU minimal 60.

Proses SKD Kementerian PANRB kali ini diikuti oleh 474 pelamar dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 308 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti SKD yang diadakan di 34 lokasi di seluruh Indonesia.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Hukum Kementerian PANRB, Sri Rejeki Nawangsasih, menjelaskan bahwa nilai SKD mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta.

Soal-soal SKD disusun oleh konsorsium perguruan tinggi dengan sistem enkripsi yang terjamin keamanannya dan hanya dapat diakses oleh lima pimpinan instansi pemerintah.

Jakarta -

Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 sudah dibuka. Pendaftaran PPPK dikhususkan untuk tenaga non-ASN di instansi pemerintah, alias pegawai honorer.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan di 2024 pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi PPPK sejumlah 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024. Formasi PPPK yang dialokasikan, sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK tahun 2024 kita fokuskan untuk penataan pegawai non-ASN, sehingga 100% formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah," jelas Anas dalam keterangan resminya, ditulis Rabu (2/10/2024).

Pendaftaran Seleksi PPPK diumumkan berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024. Prioritas kelulusan seleksi PPPK tahun 2024 secara berurutan diberlakukan bagi pelamar prioritas; eks THK-II sesuai database THK-II di BKN; non-ASN terdata di database BKN; serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik," katanya.

Untuk diketahui dalam seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta.

Pendaftaran lowongan PPPK ini dibagi dalam dua periode. Periode I dibuka 1-20 Oktober 2024 yang diperuntukkan bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan database THK-II di BKN, serta Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.

Sementara Periode II dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024 untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah)

"Calon pelamar seleksi PPPK bisa mendaftar melalui portal https://sscasn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Silakan mencermati mekanisme seleksi PPPK berdasarkan KepmenPANRB yang sudah kita terbitkan," ujar Anas.

(fdl/fdl)

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan Surat Edaran tentang pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkup instansi pemerintah.

Menteri Anas menegaskan judi online termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut bisa menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan bisa mendorong perilaku kriminal lainnya. Tak dipungkiri, ASN bisa juga bisa terlibat dalam lingkaran perjudian daring ini.

"Kami sudah keluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas," kata Menteri Anas dalam keterangan resmi, Selasa (24/9/2024).

Larangan judi online itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024.

"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring," tegas Menteri Anas.

Anas meminta kepada PPK, jika ditemukan adanya indikasi, PPK atau atasan bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan. Bagi ASN pelaku perjudian daring yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang. Sementara jika berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat.

Dalam surat tersebut dijelaskan, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian daring, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 20/2023 tentang ASN.

SE ini juga menindak tegas tenaga non-ASN yang terlibat. Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat perjudian daring, dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja. ?Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja,? tegas Menteri Anas.

Pimpinan instansi pemerintah diharapkan melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap Upaya pencegahan dan penanganan perjudian daring ini. Setiap instansi pemerintah juga diimbau untuk menyampaikan upaya yang dilakukan masing-masing instansi, kepada Menteri PANRB c.q Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membuat sistem online untuk mengurus pernikahan hingga perceraian.

Menurutnya, saat ini pemerintah tengah membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang membidik perjalanan hidup penduduk Indonesia mulai dari lahir hingga meninggal dunia, termasuk menikah dan bercerai.

"Jadi bapak, ibu, di tempat masing-masing dan kita semua diperintahkan oleh presiden target life journey-nya ini. Pertama mulai anak melahirkan. Kami senang dan mengapresiasi beberapa pemda telah mengintegrasikan ini. Mulai anak lahir, mendaftar sekolah, memasuki perguruan tinggi, mengendarai atau memiliki kendaraan," ujarnya di Hotel Kempinski, Senin (23/9).

Selain itu, Jokowi juga memerintah agar pembuatan SIM online yang sudah berjalan saat ini bisa terintegrasi dengan sistem memulai berusaha ataupun mencari kerja hingga melaksanakan pernikahan. Sehingga tak perlu memakan banyak waktu menyiapkan dokumen.

"Kadang kita kalau menikah itu begitu banyak administrasi yang betul dipersiapkan sehingga menyebabkan beberapa PR baru yang mesti bertumpuk dikerjakan ketika mereka memerlukan syarat-syarat," jelasnya.

Selanjutnya, integrasi juga akan dilakukan dengan sistem perjalanan sehingga nantinya kalau bepergian melalui bandara tidak perlu mengeluarkan KTP. Sebab, sudah digantikan oleh identitas kependudukan digital (IKD).

"Sekarang sudah pakai IKD, sudah dengan mudah Bapak Ibu. Cukup dengan identitas kebenaran digital, tidak perlu mengeluarkan KTP," jelasnya.

Untuk mengurus IKD, nantinya juga bisa dilakukan secara online. Namun, sistemnya masih dalam tahap uji coba.

"Bapak Ibu cukup dengan HP bisa merubah identitas yang diperlukan dari Bapak Ibu sekalian. Begitu juga yang berikutnya, bagaimana mengajukan perceraian, mengalami sakit, tutup usia sampai meninggal. Inilah beberapa hal prioritas dasar yang menjadi mandat kita untuk dikerjakan," pungkasnya.

Jakarta -

Pemerintah telah mulai membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 untuk lulusan baru atau fresh graduate pada 20 Agustus lalu. Lalu, kapan seleksi untuk Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuka?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, seleksi akan dibuka pada September-Oktober 2024. Seleksi PPPK itu akan dikhususkan bagi para non-ASN atau tenaga honorer.

"Jadi kemarin kita sepakat beresin dulu yang fresh graduate, sambil pendataannya dituntaskan. Insyaallah nanti September-Oktober ini yang PPPK mulai diproses," kata Anas, saat ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Meski demikian, Anas belum merincikan jumlah formasi yang dibuka untuk seleksi PPPK 2024. Pasalnya, saat ini proses pendataan tenaga honorer di Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih terus berlangsung, terutama dalam tahapan proses verifikasi dan validasi (verval) data yang sudah masuk di BKN.

Hal ini salah satunya terkait dengan masa kerja yang tidak memenuhi syarat minimal 2 tahun kerja sebagai tenaga honorer. Oleh karena itu, pihaknya masih melakukan verifikasi lebih lanjut agar para honorer bisa mengikuti seleksi PPPK 2024.

"Karena ada beberapa yang masuk data tapi di verval, ternyata masa kerjanya tidak memenuhi, termasuk yang lainnya juga tidak memenuhi, sehingga kita harus verval dan insyaAllah September sisanya," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas antara lain eks THK-II sesuai database THK-II di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan menggunakan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Ia mengingatkan, pada prinsipnya dalam pengadaan PPPK tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis.

"Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas," kata Aba dalam Sosialisasi Kebijakan Pengadaan PPPK Tahun 2024, dikutip dari siaran pers, Senin (26/8/2024).

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto menambahkan, seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

"Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta," kata Aris.

Per 22 Agustus 2024 telah ditetapkan formasi CASN sebanyak 1.280.547. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK sejumlah 1.031.554. Sementara itu formasi CPNS sebanyak 248.993, yaitu 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah.

Simak Video: Ini 6 Instansi yang Buka Pendaftaran CPNS & PPPK

[Gambas:Video 20detik]

(das/das)

Jakarta -

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan segera dibuka. Seleksi ini juga mencakup formasi bagi tenaga honorer atau non aparatur sipil negara (non-ASN).

Proses seleksi ini telah ditetapkan pemerintah dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran (TA) 2024.

Selanjutnya ada Kepmen PANRB No. 348/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah TA 2024, serta Kepmen PANRB No. 349/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan TA 2024.

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas antara lain eks THK-II sesuai database THK-II di BKN, non-ASN terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan menggunakan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Ia mengingatkan, pada prinsipnya dalam pengadaan PPPK tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis.

"Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas," kata Aba dalam Sosialisasi Kebijakan Pengadaan PPPK Tahun 2024, dikutip dari siaran pers, Senin (26/8/2024).

Kriteria yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen PPPK adalah pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama minimal 2 tahun. Sementara jenjang ahli muda minimal 3 tahun. Syarat ini dikecualikan bagi JF Dosen, JF Pengawas Sekolah, dan JF Kesehatan.

Syarat lainnya adalah pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar. Tiap instansi juga harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya masing-masing.

"Adapun Pelamar yang terdata sebagai tenaga non ASN pada database BKN yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, namun belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan," ujarnya.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar PPPK. Pada pengadaan ASN, pelamar hanya dapat melamar pada 1 jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK. Pelamar juga hanya bisa mendaftar di 1 formasi jabatan pada 1 instansi dalam 1 kali periode pendaftaran.

"Selain itu pelamar juga dilarang menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Apabila pelamar melanggar ketentuan ini, maka akan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan," jelas Aba.

Sementara itu, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto menambahkan, seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

"Selanjutnya akan ada Wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta," kata Aris.

Sebagai tambahan informasi, per 22 Agustus 2024 telah ditetapkan formasi CASN sebanyak 1.280.547. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK sejumlah 1.031.554. Sementara itu formasi CPNS sebanyak 248.993, yaitu 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah.

(shc/das)

Jakarta -

Pemerintah memberi sinyal pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) segera dibuka. Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan sejumlah syarat dan ketentuan peserta dinyatakan lulus.

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya, dalam seleksi ini tidak menggunakan nilai ambang batas.

Aba menekankan tiap instansi terutama instansi daerah harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya masing-masing.

"Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas," kata Aba dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2024).

Adapun kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen PPPK, yakni pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama, pengalaman minimal 2 tahun. Sementara itu, jenjang ahli muda minimal mempunyai pengalaman minimal 3 tahun.

Aba menjelaskan syarat di atas tidak berlaku bagi jabatan fungsional (JF) Dosen, JF Pengawas Sekolah, dan JF Kesehatan. Kemudian syarat lainnya, pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar.

"Adapun Pelamar yang terdata sebagai tenaga non ASN pada database BKN (sebagaimana disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR-RI) yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, tapi belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan," imbuhnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto menyampaikan jenis jabatan pada pengadaan PPPK 2024 terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Dalam seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

"Selanjutnya akan ada wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menerbitkan tiga aturan terkait PPPK tahun 2024. Aturan tersebut, yakni Keputusan Menteri PANRB No. 347 tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024, KepmenPANRB No. 348 tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah T.A 2024 dan KepmenPANRB No. 349 tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan T.A 2024.

Pada 22 Agustus lalu, pemerintah telah menetapkan formasi CASN sebanyak 1.280.547. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK sejumlah 1.031.554. Sementara itu, formasi CPNS sebanyak 248.993, yaitu 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah.

(das/das)

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi sinyal pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan segera dibuka. Hal ini ditandai dengan Kementerian PANRB telah menerbitkan tiga aturan terkait PPPK tahun 2024.

Aturan tersebut, yakni Keputusan Menteri PANRB No. 347 tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024, KepmenPANRB No. 348 tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Instansi Daerah T.A 2024 dan KepmenPANRB No. 349 tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Kesehatan T.A 2024.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan dalam pengadaan PPPK tahun 2024 ini, pihaknya menyiapkan formasi PPPK untuk pelamar tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

"Formasi PPPK ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat UU No. 20/2023 tentang ASN yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Sebelumnya, pihaknya telah menetapkan formasi CASN sebanyak 1.280.547. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK sejumlah 1.031.554. Sementara itu, formasi CPNS sebanyak 248.993, yaitu 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menjelaskan pengadaan PPPK tahun 2024 diperuntukkan bagi pelamar prioritas, yakni eks tenaga honorer kategori II (THK-II) sesuai database THK-II di BKN, non-ASN yang terdata di database BKN, serta non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah.

"Seleksi PPPK tahun 2024 dilaksanakan dengan computer assisted test (CAT) dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dikatakan, pada prinsipnya dalam pengadaan PPPK tidak ada istilah tidak ada seleksi atau pengangkatan secara otomatis," ujarnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan 61 formasi untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Hal ini berdasarkan Surat Pengumuman No. B/54/S.KP.01.00/2024 tentang Seleksi CPNS di Lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2024.

Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini. Pendaftaran untuk seleksi CPNS ini dibuka hari ini, Selasa (20/8).

"Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK," bunyi surat tersebut seperti dikutip dari laman Kementerian PANRB, Selasa (20/8/2024).

Terdapat beberapa dokumen yang harus dipersiapkan, seperti surat lamaran dengan format terlampir, KTP, ijazah asli, transkrip nilai asli, surat akreditasi perguruan tinggi, pas foto dengan latar belakang berwarna merah, daftar riwayat hidup, serta sertifikat TOEFL/IELTS. Untuk beberapa formasi jabatan terdapat dokumen yang tersendiri yang harus diunggah, sehingga pelamar diminta untuk teliti dalam membaca dokumen yang disyaratkan.

Dalam pengadaan CPNS kali ini, Kementerian PANRB menerima peserta dari kebutuhan umum dan khusus. Pelamar dengan kebutuhan khusus terdiri dari putra/putri lulusan terbaik berpredikat cum laude, penyandang disabilitas, putra/putri Papua, dan putra/putri Kalimantan.

Syarat umum dalam seleksi CPNS ini adalah WNI yang berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Pelamar wajib memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan dengan menunjukkan sertifikasi keahlian tertentu sesuai dengan persyaratan jabatan. Pelamar juga tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.

Untuk menjadi ASN di Kementerian PANRB, pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, termasuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tak hanya itu, pelamar juga harus bersedia mengabdi di Kementerian PANRB dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak terhitung mulai tanggal menjadi PNS.

Pada seleksi kali ini, pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi CPNS Tahun Anggaran 2023. Untuk jenis tes seleksi kali ini adalah seleksi administrasi, SKD, dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Kementerian PANRB menegaskan, pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya. Maka para pelamar maupun keluarganya diimbau agar tidak mempercayai apabila ada pihak lain yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan uang ataupun dalam bentuk lain.

(acd/ara)

Jakarta -

Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan mulai dibuka pada 20 Agustus hingga 6 September 2024. Saat pendaftaran resmi dibuka, calon pelamar dapat melakukan pendaftaran melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

Pemerintah menyediakan 250.407 formasi CPNS. Dalam waktu tak lama lagi, pemerintah juga akan membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (honorer) yang kini dalam proses verifikasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan kesempatan menjadi abdi negara terbuka luas bagi putra-putri terbaik bangsa. Sebelum pendaftaran dimulai, calon pelamar diimbau untuk mempersiapkan diri dengan mencermati syarat dan tata cara pendaftaran CPNS 2024.

"Tahun ini terdapat 250.407 formasi yang kita sediakan untuk talenta-talenta baru lulusan perguruan tinggi terbaik (fresh graduate). Formasi ini terbagi untuk instansi pusat 114.706 dan instansi daerah 135.701," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (16/08/2024).

Anas menambahkan, pengadaan CASN 2024 tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan PNS namun juga PPPK. Secara bertahap rekrutmen PPPK akan dibuka dan saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi.

"Secara bertahap nanti akan dibuka rekrutmen PPPK untuk kelanjutan penataan tenaga non-ASN atau tenaga honorer pada tahun 2024, yang saat ini sedang proses verifikasi dan validasi. Segera kami umumkan untuk rekrutmen PPPK bila proses verifikasi dan validasi tuntas," jelas Anas.

Kementerian PANRB telah menerbitkan kebijakan Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 melalui Keputusan Menteri PANRB No. 320/2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan PNS T.A 2024 dan KepmenPANRB No. 321/2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan PNS T.A 2024. Jenis kebutuhan pada Pengadaan PNS Tahun 2024 terdiri dari Kebutuhan Umum dan kebutuhan khusus.

Kebutuhan Khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, cumlaude, diaspora, putra/putri Papua, putra/putri Kalimantan, serta putra/i daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

"Untuk fresh graduate kita buka peluang yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibanding sebelumnya," imbuhnya.

Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 19 Agustus - 2 September 2024. Sementara untuk pendaftarannya, dimulai pada 20 Agustus - 6 September 2024. Jadwal seleksi ini dapat diunduh melalui https://www.bkn.go.id/unggahan/2024/08/S-Instansi-Jadwal-Seleksi-CPNS-Tahun-2024-1.pdf .

Anas menegaskan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS dipastikan tidak akan ada celah kecurangan. Seluruh tahapan seleksi CPNS mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan, sudah terintegrasi dan terkomputerisasi.

"Tahapan seleksi seperti ini menutup celah kecurangan dan praktik calo. Jadi tidak ada satu pun pihak yang dapat membantu kelulusan kecuali diri peserta sendiri," pungkas Anas.

(ily/ara)

Jakarta -

Pemerintah berencana untuk membuka Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk CPNS dan PPPK pada Juli. Namun, hingga pekan terakhir bulan ini, belum ada kejelasannya.

Padahal, rencana pembukaan seleksi CASN telah sempat diundur sebelumnya. Dari yang awalnya rencana dibuka pada Juni, diundur ke Juli ini.

Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce mengatakan, seleksi CPNS dan PPPK masih dalam tahap verifikasi rincian formasi.

"Saat ini pengadaan CASN 2024 lanjutan masih dalam tahap verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi yang sudah diinput oleh masing-masing instansi pemerintah," kata Averrouce, kepada detikcom, Jumat (26/7/2024).

Pemerintah sebelumnya telah membuka seleksi CPNS khusus untuk sekolah kedinasan pada Mei lalu, namun untuk seleksi CPNS dan PPPK umum masih dalam tahap persiapan.

Averrouce juga belum dapat memastikan apakah seleksi akan dibuka bulan Juli sesuai target terakhir atau akan mundur lagi ke Agustus. Averrouce menekankan, Kementerian PAN-RB tidak ingin terburu-buru. Jangan sampai karena terburu-buru itu justru malah akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Untuk pembukaan CASN 2024 akan dilakukan jika tahapan verval dan persiapan instrumen baik regulasi maupun sistem sudah siap. Kami tidak ingin terburu-buru. Oleh karena itu, kami pastikan semuanya on the track dan meminimalisir kelalaian atau kesalahan sedetail mungkin," jelasnya.

Alasan Belum Dibuka

Lebih lanjut, Averrouce mengatakan, pihaknya masih melakukan finalisasi atas usulan detail formasi dari masing-masing kementerian dan lembaga (K/L). Salah satu yang membuat prosesnya terhambat ada sejumlah K/L yang terlambat menyampaikan usulan.

"Contohnya, kementerian/lembaga pusat itu mendapatkan kuota fresh graduate sekitar 200.000 lebih, tapi sampai hingga awal Juli, finalnya kementerian/lembaga yang mengusulkan belum sampai 200.000 formasi," ujar dia.

Meski demikian, pihaknya terus berupaya mempercepat proses itu agar waktu pendaftaran seleksi CASN lanjutan segera dilaksanakan. Menteri PANRB Azwar Anas juga telah memberikan persetujuan prinsip formasi ASN Tahun 2024 dan telah diserahkan kepada PPK Pusat dan Daerah.

"Total persetujuan prinsip formasi tersebut sekitar 1,2 juta formasi Namun angka tersebut masih akan bergerak, mengingat kebutuhan ASN secara nasional akan dioptimalkan," ujarnya.

"Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan formasi tersebut. Namun demikian penetapan formasi secara bertahap akan segera diterbitkan agar proses seleksi dapat sesegera mungkin dilaksanakan," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam timeline besarnya, seharusnya rangkaian seleksi dibuka dengan CPNS Sekolah Kedinasan (Sekdin) pada bulan Maret. Sayangnya, seleksi baru dibuka pada bulan Mei 2024. Sedangkan untuk seleksi CASN secara umum mulanya dijadwalkan dibuka Juni. Namun akhirnya, seleksi pun jadi mundur ke bulan Juli.

"Mudah-mudahan sih, kita sih mintanya Juni harusnya sudah selesai (penetapan formasi), supaya Juli bisa (buka seleksi), tapi kita belum tahu ya kapan, masih nunggu penetapan dari Pak Menteri (PAN-RB)," kata Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Dalam seleksi CASN tahun ini, ditargetkan 1.289.824 formasi akan dibuka di berbagai instansi se-Indonesia untuk memenuhi kebutuhan 2,3 juta ASN secara bertahap. Rinciannya, terdapat 427.650 formasi di instansi pusat yakni 207.247 CPNS dan 221.936 PPPK.

Sedangkan untuk alokasi formasi instansi daerah mencapai 862.174. Kemudian, 71.643 formasi CASN akan ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN). Formasi CASN IKN 2024 terdiri dari 14.114 formasi CPNS dan 57.529 formasi PPPK.

(shc/ara)

Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) buka suara terkait kabar seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk CPNS dan calon PPPK dibuka pada Senin, 15 Juli 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Aba Subagja mengatakan, seleksi CASN belum akan dibuka dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah baru mau menetapkan formasi CPNS.

"Nggak (dibuka 15 Juli), belum. Nanti kan kita baru mau penetapan formasi untuk yang PNS dulu. Belum menyiapkan yang PPPK kan. Belum (akan dibuka dalam waktu dekat) sih," kata Aba saat dihubungi detikcom, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut Aba menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan penetapan formasi, penyandingan, hingga perapihannya. Setelah itu Kementerian PANRB akan menetapkan, dilanjutkan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan merilis jadwal resmi seleksi CASN.

"Setelah itu kan nanti kita harus bagi ke kementerian/lembaga (K/L). Nah KL nanti persiapan, jadwal kan di BKN. Nanti mereka nunggu dari kita (PANRB)," terang dia.

Berkaca pada kondisi ini, masih banyak hal yang perlu diselesaikan Kementerian PAN-RB sebelum membuka seleksi CASN. Dengan demikian, kemungkinan besar jadwal pembukaan seleksi CASN untuk umum akan dibuka setelah 15 Juli.

"Iya (kemungkinan melewati tanggal 15) sekarang sudah tanggal berapa? (terlalu mepet). Ya mudah-mudahan sih lebih cepat," ujarnya.

Saat ditanya apakah prosesnya bisa rampung segera dan seleksi dibuka Juli ini, Aba belum dapat memastikannya. Ia berharap, seleksi tetap akan dibuka bulan ini. "Mudah-mudahan," pungkasnya.

Senada, Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Vino Dita Tama mengatakan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi tentang jadwal pembukaan seleksi CPNS dan calon PPPK 2024.

"Untuk jadwal pelaksanaan seleksi CPNS masih menunggu keputusan resmi Panselnas," kata Vino, saat dihubungi detikcom.

"Setelah pembukaan diumumkan baru nanti BKN akan menyampaikan lebih lanjut jadwal per-tahapnya. Silahkan ditunggu informasinya," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, sempat ramai beredar jadwal seleksi CASN di TikTok. Di dalamnya disebutkan, pendaftaran periode I sudah dibuka untuk sekolah kedinasan. Sementara untuk periode II yakni seleksi umum akan diumumkan pada 15-29 Juli 2024. Lalu pendaftarannya dibuka pada 16 Juli 2024.

Dalam timeline besarnya, seharusnya rangkaian seleksi dibuka dengan CPNS Sekolah Kedinasan (Sekdin) pada Maret. Sayangnya, seleksi baru dibuka pada Mei 2024. Sedangkan untuk seleksi CASN secara umum mulanya dijadwalkan dibuka Juni.

(shc/ara)