Jakarta (ANTARA) - Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital Aju Widya Sari menilai bahwa kolaborasi dan transparansi kunci dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

"Dalam era transformasi digital makin pesat, salah satu kunci untuk mewujudkan kemajuan yang inklusif dan keberlanjutan adalah kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, Serta transparansi dalam penyediaan layanan infrastruktur digital," ujar Aju di Jakarta, Kamis.

Aju mengatakan, kolaborasi yang efektif dan transparansi yang terjaga tidak hanya sekadar tuntutan, tetapi menjadi fondasi untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan merata.

Di balik inovasi digital yang sukses, terdapat sinergi dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, penyedia layanan, sektor swasta dan masyarakat.

Menurut dia tanpa kolaborasi yang baik, pengembangan infrastruktur digital akan terhambat bahkan menjadi tidak efektif. Kolaborasi menjadi sangat penting untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat mengatasi tantangan literasi digital.

"Sebagai contoh penyedia infrastruktur dapat bekerja sama dengan sektor pendidikan untuk menyusun program pelatihan digital bidang tenaga kerja atau bekerja sama dengan sektor kesehatan untuk mengembangkan sistem telemedisin yang dapat memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik," kata dia.

Selanjutnya, Aju menuturkan bahwa transparansi merupakan elemen yang tidak kalah penting dalam penyediaan layanan digital. Sebagai penyedia telekomunikasi, tentu diperlukan keterbukaan penyediaan informasi, termasuk kapasitas yang tersedia dan harga yang jelas.

Lebih lanjut dia mengatakan, ketika kolaborasi dan transparansi menjadi bagian integral dalam ekosistem digital, akan banyak manfaat yang dapat dirasakan.

Bagi masyarakat, mereka akan mendapatkan akses yang merata dengan teknologi dan layanan digital yang berkualitas. Sedangkan bagi pelaku usaha, mereka akan merasakan kemudahan dalam mengakses layanan digital dan mendukung efisiensi dan inovasi dalam bisnis mereka.

Adapun bagi industri telekomunikasi yang merupakan bagian dari penyedia infrastruktur digital, kolaborasi dan transparansi layanan dapat mendorong inovasi dan efisiensi sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.

Sementara bagi pemerintah, kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan di dalam ekosistem digital akan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan ekonomi.

"Secara keseluruhan kolaborasi yang solid antara semua pihak dan transparansi yang dijaga dengan baik akan menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, inklusif dan berkelanjutan," ucap dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menjadi sorotan setelah Polda Metro Jaya menangkap sejumlah pegawainya yang diduga terlibat dalam jaringan perlindungan situs judi online.

Alih-alih berperan aktif dalam pemberantasan, belasan pegawai Komdigi justru diduga melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Penangkapan ini merupakan hasil investigasi Satuan Tugas (Satgas) Judi Online yang dibentuk pada 14 Juni 2024 oleh Presiden Joko Widodo untuk menekan praktik judi online di Indonesia.

Sayangnya, ditemukan adanya pegawai yang menyalahgunakan wewenang mereka dengan tidak memblokir situs terlarang tersebut, melainkan malah melindunginya.

Kronologi penangkapan

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengamankan 15 tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan 4 warga sipil.

Polisi juga menyatakan ada dua tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), yakni A dan M.

Ruko sebagai kantor satelit

Untuk menjalankan aksi mereka, para pegawai Komdigi ini menyewa sebuah ruko tiga lantai di kawasan Galaxy, Bekasi Selatan. Ruko ini berfungsi sebagai kantor satelit yang mengelola ribuan situs judi online agar tetap beroperasi.

"Sebanyak 3 orang bertugas sebagai pengelola kantor satelit ini, yaitu AK, AJ, dan A," ungkap Kombes Pol Wira Satya Triputra pada Selasa (5/11/2024).

Dalam operasionalnya, kantor satelit ini mempekerjakan 12 orang, yang terdiri dari 8 operator dan 4 admin. Para operator bertugas mengumpulkan data situs judi online yang akan diblokir, sementara admin bertugas mengelola data tersebut.

Menurut Kombes Wira, “(Sedikitnya) 8 orang bertugas sebagai operator, dan 4 orang bertugas sebagai admin.”

Sistem penyaringan situs

Untuk memastikan perlindungan bagi situs yang membayar, AJ menyaring situs menggunakan akun Telegram milik AK. Situs yang membayar setoran secara rutin, biasanya dua minggu sekali, dikeluarkan dari daftar pemblokiran.

"Website yang telah menyetorkan uang akan dikeluarkan dalam daftar pemblokiran," ujar Wira.

Dana yang diterima dari kegiatan ini diperkirakan mencapai Rp 8,5 juta per situs, sehingga total keuntungan dari 1.000 situs mencapai Rp 8,5 miliar.

Pekerjaan AK dan kebijakan baru

Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa AK, meski sebelumnya gagal dalam seleksi teknis untuk sistem pemblokiran konten negatif, tetap dipekerjakan dan diberi akses untuk mengelola pemblokiran situs judi.

"Artinya, tersangka AK betul-betul memiliki kewenangan untuk pemblokiran website judi online," jelas Wira.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menambahkan bahwa AK dan timnya diizinkan bekerja berdasarkan kebijakan baru di Komdigi.

“Setelah pendalaman, terdapat SOP baru yang memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Komdigi,” ujarnya pada Rabu (6/11/2024).

Penggeledahan money changer

Selain kantor satelit, polisi juga menggeledah dua tempat penukaran uang yang terkait kasus ini.

"Diketahui bahwa uang setoran dari para bandar diberikan kepada pelaku dalam bentuk tunai maupun melalui money changer," ujar Ade Ary.

Penyelidikan terkait aliran dana ini masih berlangsung untuk mengungkap keterlibatan lebih lanjut dalam kasus tersebut.

Dengan adanya temuan ini, polisi terus menyelidiki apakah ada faktor kesengajaan dalam penerbitan kebijakan baru yang memungkinkan pelanggaran ini terjadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tersangka kasus judi online (judol) yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Ada tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO berinisial A. Penyidik juga mengidentifikasi tersangka DPO lain dengan inisial M,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Rabu (6/11/2024).

Meski telah menetapkan A dan M sebagai tersangka, polisi belum mengungkapkan latar belakang keduanya.

“Terhadap DPO A dan M, maka penyidik Subdit Jatanras masih terus melakukan pengejaran secara intensif,” ujar Ade Ary.

Diberitakan sebelumnya, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap 15 orang terkait perkara judi online (judol).

Sebanyak 11 dari 15 tersangka berlatar belakang sebagai pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara, empat yang lainnya adalah warga sipil.

Ade Ary menjelaskan, Kemenkomdigi sedianya memiliki kewenangan memblokir situs judi online (judol).

Namun, para pelaku justru memanfaatkan wewenang untuk meraup keuntungan pribadi. Mereka melindungi ribuan situs judol dari sebuah kantor satelit yang berlokasi di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

“Sebenarnya judi online dapat diberantas dengan menutup atau memblokir ribuan website judi online,” kata Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Tetapi karena ada oknum yang bermain dan menerima uang sehingga website judi online tertentu tetap masih bisa beroperasi,” ujar Ade Ary lagi.

Sejauh ini, polisi telah menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi pada Jumat (1/11/2024).

Kantor satelit yang dikendalikan oleh tersangka berinisial AK, AJ, dan R, itu melindungi sejumlah situs judol yang telah menyetor uang tiap dua minggu sekali.

Dalam penggeledahan di kantor satelit, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memberikan tanggapan terkait kemungkinan keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana judi online (judol) yang melibatkan sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

Hal ini mengemuka lantaran Budi sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendur,” tegas Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia menambahkan, saat ini fokus utamanya adalah menjalankan tugas baru yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Koperasi.

“Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat,” katanya.

Meskipun demikian, Budi tetap mendukung proses penegakan hukum yang sedang berlangsung terkait kasus judi online di Polda Metro Jaya.

“Kita mendukung penegakkan hukum,” imbuhnya.

Saat ini, pihak kepolisian telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus judi online tersebut.

Diduga, para pegawai Kemkomdigi yang terlibat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memelihara sekitar 1.000 website judi online.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.

“Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi mengaku akan mendalami kemungkinan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam perkara judi online (judol) yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (dulu Kemenkominfo).

Hal ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra saat ditanya apakah ada kemungkinan Budi Arie akan menjalani pemeriksaan terkait kasus tersebut atau tidak.

"Akan kami dalami," ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Wira enggan bicara lebih lanjut perihal ini. Namun, ia berjanji akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut.

“Nanti akan kita sampaikan ketika kami sudah dapat hasil ya,” ujarnya.

Saat ditanya soal identitas pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam perkara judi online ini, Wira juga irit bicara.

"Nanti akan kami dalami lebih lanjut dan hasilnya akan kami sampaikan," kata dia.

Terpisah, Budi Arie enggan menanggapi kasus judi online yang menjerat sejumlah pegawai kementerian yang sempat ia pimpin.

Budi Arie menyatakan, dirinya kini hanya fokus bekerja sebagai Menteri Koperasi di Kabinet Merah-Putih pimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saya fokus koperasi dan urus rakyat,” kata Budi Arie saat akan meninggalkan kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Selasa (5/11/2024).

Untuk diketahui, polisi telah menangkap 15 orang tersangka karena melindungi ribuan situs judi online (judol). Perinciannya, 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dan 4 warga sipil.

Sebanyak 3 dari 15 tersangka mengelola kantor satelit di Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Pada Jumat (1/11/2024), polisi menggeledah kantor satelit dan Kementerian Komdigi.

Dari penggeledahan itu, salah satu tersangka mengungkapkan bahwa seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru "dibina" agar tidak diblokir.

JAKARTA, investor.id- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut kepolisian membidik aset-aset bandar jaringan judi online yang beroperasi di Indonesia untuk disita dan diserahkan kepada negara.

Kepolisian masih memetakan dan berupaya mengurai jaringan judi online itu satu per satu.

JAKARTA, investor.id -  Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk melanjutkan pemberantasan dan menindak tegas atas judi online di Tanah Air.

Pengawasan juga perlu ditingkatkan agar aparat sipil negara (ASN) bisa terhindar dan menjadi contoh terdepan dalam penindakan aktivitas ilegal yang merugikan secara ekonomi tersebut. Apalagi, sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi telah menjadi tersangka jaringan judi online.

JAKARTA, investor.id - Polda Metro Jaya telah menangkap 16 tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai serta staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Diantara 16 tersangka, diduga terdapat 12 pegawai Komdigi dan 4 sipil.

Dilansir dari unggahan akun X @PartaiSocmed, sosok pelaku yang memelihara 1.000 situs judi online dan meraup Rp 8,5 miliar merupakan pejabat dari Komdigi. 

Yang pertama adalah DIS yang merupakan Ketua Tim Keamanan Informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika.

“Salah satu pejabat Komdigi yg ditangkap. Denden Imadudin Soleh, Ketua Tim Keamanan Informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika,” tulis akun @PartaiSocmed, pada Jumat (1/11/2024).

Selanjutnya, diungkapkan juga foto salah satu pegawai atau ASN Kementerian Komdigi lainnya, yakni FD.

“Ini salah satu mukanya pegawai Komdigi yg jadi antek judi online!! Namanya Fakhri Dzulfiqar. Sejak direkrut oleh bandar judi online akhir tahun 2022, pegawai PSE Kominfo (sekarang Komdigi) ini suka pamer gonta-ganti mobil limited edition. Kemarin dia sudah ditangkap,” lanjutnya. 

Dilihat melalui LinkedIn FD, ia merupakan lulusan Universitas Pasundan Bandung. Selain itu, FD juga telah bergabung di Kementerian Komunikasi dan Digital sejak 2020-2024.

Kemudian, tersangka selanjutnya yang diketahui identitasnya adalah RR yang memiliki jabatan sebagai Ketua Tim Infrastruktur, Operasional dan Monitoring Sistem Pengendalian Konten Internet Ilegal.

“Spill satu lagi pejabat Komdigi yg sudah ditangkap! Nama: Riko Rahmada. Jabatan: Ketua Tim Infrastruktur, Operasional dan Monitoring Sistem Pengendalian Konten Internet Ilegal,” tulis akun @PartaiSocmed yang telah terverifikasi, pada Sabtu (2/11/2024). 

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menyebut bahwa para pegawai Kementerian Komdigi ini memiliki wewenang untuk memblokir sejumlah situs judi online.

Akan tetapi, tersangka justru memanfaatkan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melindungi atau memelihara situs-situs tersebut.

“Mereka melakukan penyalahgunaan wewenang. Para pegawai Kementerian Komdigi ini tidak memblokir data mereka, tetapi justru menyewa lokasi dan mencari tempat sebagai kantor satelit,” ujar Ade Ary, pada Sabtu (3/11/2024). 

Adapun, Polda Metro Jaya (PMJ) menetapkan dua tersangka baru dalam kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Dengan demikian, sudah ada 16 tersangka yang ditangkap polisi. Meski demikian identitas dari para tersangka masih belum diungkapkan kepada publik.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News