JAKARTA, investor.id- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut kepolisian membidik aset-aset bandar jaringan judi online yang beroperasi di Indonesia untuk disita dan diserahkan kepada negara.

Kepolisian masih memetakan dan berupaya mengurai jaringan judi online itu satu per satu.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menangkap 370 tersangka judi daring atau judionlinedalam kurun waktu lima bulan terakhir, sejak 15 Juni hingga 1 November 2024.

Para tersangka tersebut mencakup 300 kasus yang diungkap oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online Polri.

Tak hanya itu, Polri juga mengajukan pemblokiran 76.722 situs atau konten perjudian. Lantas, apa ancaman hukuman bagi pengelola atau bandar, pelaku atau pemain, dan penyebar atau promotorjudionline?

Ancaman Hukuman bagi Bandar Judi Online

Melansirejournal.unsrat.ac.id, orang yang menjalankan usaha permainan judi sebagai perusahaan atau mata pencaharian dianggap melakukan tindak pidana yang diatur dalam butir ke-1 dan ke-2 Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang dimaksud meliputi:

-Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian.

-Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, tanpa peduli apakah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut diperlukan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.

Kemudian, pada 1974 diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan undang-undang tersebut, dilakukan dua perubahan terkait tindak pidana perjudian dalam KUHP.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan untuk mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP. Perubahan yang dimaksud adalah dari awalnya hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda Rp90.000 menjadi hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda Rp25 juta.

Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengancam bandar, pelaku judi, dan promotor judionlinedengan hukuman yang semakin diperberat.

Dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE tercantum bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp10 miliar.

Ancaman Hukuman bagi Pemain Judi Online

Sementara itu, pemain yang menjadikan judionlinesebagai mata pencaharian disebut telah melanggar Pasal 303 ayat (1) butir ke-3 KUHP, dengan ancamanpidanapenjara hingga 10 tahun atau denda Rp 25 juta. Pelaku judionlinetersebut juga diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal Rp 10 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP.

Adapun tindak pidana yang disangkakan kepada pemain judionlinedalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, yaitu:

-Barangsiapa menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

-Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk menyelenggarakan perjudian tersebut.

Namun, Pasal 427 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang dilaksanakan tanpa izin, dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori III (Rp 50 juta).

Ancaman Hukuman bagi Penyebar Judi Online

Kemudian, bagi seseorang yang dengan sengaja mempromosikan judionlinedapat dituntut dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman pidana bagi penyebar juga sama dengan bandar judionline,yaitu pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Dede Leni Mardiantiberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

HEBOH sebentar, lalu surut. Ramai sejenak, sepi kemudian. Barangkali itu ungkapan yang cocok untuk menggambarkan penanganan judionline(judol) alias judi daring di Republik ini. Seperti yang sudah-sudah, pemberantasan judol tak pernah tuntas. Pemain-pemainnya disapu, tapi pucuk pengendalinya tidak terjamah.

Saat ramai, dibentuklah Satgas Pemberantasan Judi Daring. Namun, kini nyatanya satgas malah seperti ikut larut dalam kesepian. Gerak mereka tak terlihat, entah lantaran mereka tidak memublikasikan ke publik atau memang tidak bergerak sama sekali. Yang jelas, di mata publik, progres langkah mereka tidak tampak maju.

Sempat heboh soal sosok inisial T yang disebut Kepala BP2MI Benny Ramdhani sebagai pengendali judi daring danscammingdi Indonesia. Faktanya, itu cuma bikin gaduh pemberitaan dan dunia maya. Mister T masih saja misterius meskipun Benny sudah dipanggil dua kali oleh Bareskrim Polri untuk mengklarifikasi ucapannya itu.

Dari dua kali pemanggilan itu, Benny tidak bisa menjelaskan identitas sosok T. Ia mengaku hanya melempar informasi soal inisial T tersebut untuk bisa diungkap Polri. Belakangan dia malah minta maaf ke polisi lantaran tidak dapat mengungkap sosok yang dulu ia gembar-gemborkan ke media sebagai pengendali judol. Padahal, masyarakat sudah telanjur menduga-duga, menebak-nebak siapa inisial T yang dimaksud.

Baca juga:Pengakuan Benny Soal Sosok T Nihil, Kabareskrim: Kalau Tak Tahu Jangan Ngomong

Ada dua kemungkinan kenapa Benny bungkam. Ia memang asalcuap, asal menyebut inisial pengendali mumpung waktu itu isu soal judol sedang ramai-ramainya, atau dia mendapat tekanan hebat, entah dari siapa, untuk tidak sekali-kali mengungkap sosok T tersebut. Dua kemungkinan itu sama-sama kontraproduktif dengan niat pemerintah memberangus perjudian daring. Kalau dia asal ucap, itu jelas menjadi teladan yang buruk bagi masyarakat. Seorang pejabat publik, apalagi ia memimpin sebuah lembaga negara, seharusnya tahu bahwa setiap ucapan yang ia lempar ke publik memiliki konsekuensi. Ia mestinya paham bahwa ucapannya akan menjadi konsumsi publik. Karena itu, apa yang dikatakan haruslah jelas, tidak boleh sepotong-sepotong.

Apabila dia memang sengaja melempar informasi cuma sepenggal tanpa penjelasan, pun tiada bukti, kiranya tidak salah kalau kemudian masyarakat menduga Benny sebenarnya sedang mencoba mengalihkan perhatian publik dari esensi persoalan utama soal pemberantasan judol. Dengan perspektif itu, mungkin saja sosok T hanyalah tokoh rekaan yang diciptakan untuk menggeser atensi publik.

Dugaan itu dikuatkan dengan fakta yang belakangan terjadi ketika gerak satgas dan polisi malah lebih asyik berkutat menggali isu yang dilontarkan Benny ketimbang mengejar pengendali judol yang sesungguhnya. Di sini dibikin gaduh soal T, di seberang sana mungkin bandar-bandar dan pengendali judol yang inisialnya A sampai Z sedang tertawa menonton kebodohan kita.

Baca juga:Penghentian KJP dan KJMU Siswa Kecanduan Judol Dianggap Positif

Kemungkinan kedua, Benny diam karena ada yang menekan dia supaya bungkam. Seandainya ini yang terjadi, lebih ngeri lagi ceritanya. Itu artinya memang ada orang kuat, superkuat, yang menjadi bandar atau pengendali judol di Indonesia. Jika pemimpin lembaga sekelas Benny saja bisa dia tekan dengan mudah, kiranya perkara sepele pula buat sosok tersebut untuk bisa menghindar dari sentuhan hukum.

Saya tidak tahu mana yang benar di antara dua kemungkinan itu. Bisa jadi dua-duanya benar, tapi bisa juga dua-duanya salah. Yang pasti upaya menyapu bersih judi daring dari tanah Indonesia butuh tekad, keseriusan, dan keberanian level tinggi, bukan kegaduhan seperti kemarin. Kegaduhan hanya akan mendistraksi fokus penanganan. Riuhnya saja yang didapat, bandarnya tak tertangkap, judinya pun tak mengendap.

Yang kita ingin tahu, satgas judol punya keseriusan tinggi atau rendah? Tekad mereka bulat atau lonjong? Keberanian mereka tebal atau tipis? Rasanya, sih, kalau lihat sepak terjang mereka yang minim gebrakan, pilihan jawaban kedua yang mereka pilih. Rendah, lonjong, tipis. Itu makanya mereka adem ayem saja belakangan ini, kecuali saat merespons isu misteri sosok T.

Di saat kian banyak masyarakat teracuni oleh judol, semakin banyak orang melarat karena judol, semakin kerap kriminalitas terjadi yang dipicu judol, sesungguhnya sangat aneh kalau satgas judol masihnyantai-nyantaisaja. Lucu sebetulnya kalau namanya satgas, tapi enggak pernahngegas, malah sepertinya kebanyakanngerem.

Okelah, kalau memang tidak bisa (berani) menangkap bandar judol, setidaknya gencarkan edukasi, kuatkan literasi digital publik, terutama buat anak-anak. Itu pendekatan pencegahan judol yang paling efektif jika dilakukan dengan masif.

Kalau itu pun tidak mereka lakukan, apa tidak sebaiknya satgas bubar saja? Toh sama saja, ada ataupun tidak ada mereka, judionlinemasih saja menggurita.

Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi buka suara tentang sosok inisial T yang diduga sebagai bandar judi online (judol). Hal ini mulanya disinggung oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Budi Arie mengatakan, dirinya tidak mengetahui siapa sosok inisial T yang dimaksud. Menurutnya hal ini sebaiknya ditanyakan langsung kepada pihak yang memberikan inisial tersebut.

"Ya saya nggak tahu. Tanya yang kasih inisial dong, kok tanya saya, emang punya telepati kita?," kata Budi Arie, ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024).

Budi Arie mengatakan, dirinya belum berkoordinasi dengan Benny sebagai pihak yang menyebutkan inisial tersebut. Ia juga mengaku tidak ikut campur dengan pelaporan Benny ke Bareskrim Polri menyangkut sosok yang disebut pengendali judi online di Indonesia itu.

Menurutnya, sosok inisial T ini merupakan sebuah spekulasi. Karena itu lah, Satuan Tugas (Satgas) Judi Online tidak perlu turut campur tangan dalam kasus tersebut.

"Nggak lah itu, kan urusan keterangan yang pasti kita kan nggak mau dong gitu kan spekulasi. Urusan judol kita konsisten aja nggak usah spekulasi-spekulasi," ujarnya.

Saat ditanya apakah, betul bahwa sosok di balik bisnis judol merupakan orang Indonesia, Budi Arie enggan berbicara banyak. Namun ia meyakini, mayoritas sosok di balik aktivitas judol di Indonesia merupakan orang lokal.

"Nggak... semua orang sini. Ya sebagian besar orang sini," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, hal ini bermula dari Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang mengungkap adanya bisnis judi online di Indonesia. Bisnis ini disebut dikendalikan oleh sosok berinisial T.

"Saya cukup menyebut inisialnya T aja depannya. Ini saya sebut di depan Presiden," ujar Benny dalam sambutannya di Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) di Kota Medan, dilihat melalui video yang di-upload BP2MI, Kamis (25/7/2024) dikutip ari detikNews.

Benny mengatakan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat kaget mendengar laporannya. Benny menilai sosok T tersebut tak pernah tersentuh oleh hukum di Indonesia meski identitasnya telah diketahui.

Benny menuturkan sosok berinisial T terungkap setelah BP2MI menelusuri praktik judi online yang dikendalikan dari Kamboja, yang melibatkan warga negara Indonesia. Bahkan Benny mengatakan pihaknya juga pernah menemukan pesawat yang sengaja dicarter untuk memberangkatkan anak-anak muda untuk bekerja dalam bisnis judi online di Kamboja.

Atas hal ini, kemarin Benny telah memberikan klarifikasi di Bareskrim Polri. Namun Benny masih enggan membocorkan lebih jauh soal inisial T yang dimaksudnya. Dia hanya menjelaskan keterkaitan T di balik kasus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam pengelolaan bisnis judi online di Kamboja.

(shc/rrd)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pesiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal inisial T yang disebut sebagai bos besar judi online di Indonesia.

Jokowi mengaku belum mengetahui sosok T yang dimaksud sebagai bandar judi online ini. Pihaknya bahkan meminta hal itu agar ditanyakan langsung kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang membocorkan sosok T ini.

"Enggak tahu. Tanyakan ke pak Benny saja ya," katanya usai meninjau Kawasan Industri Terbaru Batang, Jawa Tengah, Jum'at (26/7).

Diketahui, sebelumnya Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa bisnis judi online di Tanah Air dikendalikan seorang berinisial T.

Menurut Benny, sosok tersebut adalah warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi online dan scamming atau penipuan online di Indonesia dari Kamboja.

"Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan, yang (inisial huruf) kedua saya enggak perlu saya sebut. Dan ini saya sebut di depan presiden,” ujar Benny seperti dikutip tayangan YouTube BP2MI, Kamis (25/7).

Benny pun mengaku telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung, dan Menko Polhukam yang saat itu masih dijabat oleh Mahfud MD.

Benny mengungkapkan, hal ini diketahui BP2MI setelah menelusuri kasus penempatan pekerja migran asal Indonesia secara ilegal di Kamboja.

Dia pun mengeklaim bahwa T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum. Dia bahkan menjuluki sebagai orang yang kebal hukum selama NKRI berdiri.

“Orang ini adalah orang yang selama Republik Indonesia ini berdiri, mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum, mohon maaf dengan segala hormat,” kata Benny.

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez mendorong Polri memiskinkan bandar judi online. Pelaku dapat dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kami mendorong agar pasal TPPU juga diterapkan untuk bandar judi online yang merusak moral masyarakat dan berdampak pada ekonomi negara," kata Gilang melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Juli 2024.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu menilai judi online menjerumuskan seseorang. Mulai dari kecanduan, hingga berani berutang untuk mencari modal berjudi.

“Karena selain merusak moral, judi online banyak menjerumuskan masyarakat ke perilaku utang hingga membuat penggunanya kecanduan. Tidak sedikit permasalahan sosial timbul akibat judi online,” ujar Gilang.
Menurut dia, bahaya judi online sudah setara dengan narkoba di Indonesia. Karena berdampak bukan hanya untuk penggunanya saja tapi juga turut merugikan orang lain.

Gilang menyebut perlu langkah berani dan tegas dari kepolisian. Sehingga, efek jera terhadap bandar judi online dapat terasa.

"Dengan memiskinkan bandarnya, kita berharap otak-otak pelaku judi online tidak lagi bisa mengulangi kejahatannya karena kehabisan modal. Jadi ini sebagai salah satu langkah membumihanguskan praktik-praktik judi online," ucap Gilang.

(ADN)

Jakarta: Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online memburu bandar perjudian online. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) selaku tim penindakan, memburu bandar dengan melacak aset atau tracing asset.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pelacakan aset itu dilakukan berbekal pengungkapan kasus judi online yang telah dirilis sebelumnya. Berdasarkan catatan Medcom.id, Polri sudah menangkap 464 tersangka selama dua bulan dari 23 April-17 Juni 2024. Ratusan tersangka ini diringkus dalam penyidikan 318 kasus.

"Tentunya ini harus dilihat bahwa dari beberapa hasil pengungkapan itu, kita tracing asset dan muaranya dari IP yang ada, itu selalu di luar negeri, servernya di luar negeri," kata Himawan kepada wartawan Rabu, 17 Juli 2024.

Jenderal bintang satu ini mengaku akan bekerja sama dengan beberapa stakeholder dalam upaya menangkap bandar yang ditengarai berada di luar negeri. Kerja sama itu, kata dia, khususnya untuk mencari solusi terbaik dalam penindakan.
"Sehingga, itu nanti kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang terlaksana (penangkapan bandar)," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring menyusul ramainya kasus judi online. Salah satunya, pembakaran seorang anggota Polres Jombang Briptu Rian Dwi Wicaksono (RDW) oleh istrinya Briptu Fadhilatun Nikmah, karena ketahuan uang habis untuk bermain judi online.

Jokowi menerbitkan aturan mengenai Satgas Judi Online ini dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Keppres tersebut ditandatangani kepala negara pada Jumat, 14 Juni 2024.

Adapun Ketua Satgas dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Wakil Ketua Satgas Menko PMK Muhadjir Effendy, Ketua Harian Pencegahan Menkominfo Budi Arie Setiadi. Ketua Harian Penegakan Hukum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

Kemudian, anggota di bidang pencegahan yaitu Irwasum Polri dan Kadiv Propam Polri. Satgas ini bekerja mulai 14 Juni-31 Desember 2024.

(ADN)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengambil langkah tegas dalam upaya pembasmian aktivitas judi online (judol) di Tanah Air. Rekening bandar judi online tidak hanya akan diblokir, tetapk juga akan diblacklits.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Ekskeutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024. Nantinya para bandar judol ini tidak boleh lagi membuka rekening di bank manapun.

"Kita akan bertindak lebih keras lagi untuk mereka yang terbukti melakukan pelanggaran berat, mungkin sebagai bandarnya atau fasilitator, ini akan ada konsekuensi blacklisting (masuk daftar hitam). Mereka tidak boleh buka lagi rekening di bank. Saya kira ini akan jadi pengingat bagi calon-calon nasabah," kata Dian, dalam konferensi pers, Senin (8/7/2024).

Menurut Dian, apabila para bandar judol ini dikeluarkan dari sistem perbankan Tanah Air maka kehidupannya tidak lagi bisa berjalan normal. Pihaknya juga akan terus melakukan massive campagne kepada para nasabahnya terkait judol.

"Dengan adanya Stagas Judol, langkah-langkah kita lebih terkoordinasi sehingga saat ini kita bisa menutup segaka jalur kemungkinan yang menipang transaksi judol ini. Tentu pemblokiran juga akan terus kita lakukan sesuai kewenangan kita," ujarnya.

Dian menambahkan, pihaknya juga mengirim surat kepada pihak perbankan agar memperkuat sistem pengawasannya terhadap transaksi-transaksi judol serta perilaku para nasabah yang melakukan jual beli rekening. Salah satu caranya dengan memeriksa identitas pemilik rekening.

Asapun hasil pemeriksaan data diri tersebut akan dikirimkan setiap bank kepada platform milik OJK yakni SIGAP untuk dilakukan pertukaran data antar perbankan atas data pihak-pihak yang masuk kedalam daftar hitam tersebut.

"Kami juga akan tukarkan antar bank dan yang terkait rekening itu, sehingga bank tau semua siapa yang pernah terlibat dalam transaksi judol," ujarnya.

Secara keseluruhan, OJK mencatatkan hingga 2024 ini telah ditutup atau diblokir sebanyak 6.056 rekening yang terkait dengan judol oleh pihak perbankan. OJK juga telah meminta pihak perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam customer identification hall yang sama dengan rekening terafiliasi judi online tersebut.

(shc/rrd)